MUARA ENIM, SININEWS.COM - Menyikapi hal yang terjadi pada Musayawarah Daerah (Musda) ke X Partai Golkar, salah satu peserta musda dari kabupaten Muara Enim yang juga pengurus harian PG, H Adriansyah menilai bahwa Sttering Committee (SE) telah melakukan Bius Of Power dengan menyatakan bahwa 11 DPD telah melakukan perbuatan tercela.
"Padahal bukan kapasitas SC mengatakan 11 DPD itu sudah tidak PDLT lg. Itu bukan kewenangan SC memvonis 11 dpd tsb sdh melakukan perbuatan tidak PDLT. SC sudah mengamputasi hak hak peserta dalam musda," ujarnya, Minggu (08/03/2020)
Sesuai dengan pasal 38 huruf B point e, lanjutnya lagi, hal tersebut tidak dilaksanakan oleh SC. "bgaimana mungkin musda itu di lanjutkan kalau hasil verifikasi bacalon sudah salah, itu artinya paripurana 6,7,8 tidak ada keputusan," tegasnya.
Ha ini, lanjutnya lagi, yang melandasi tafsir 13 DPD mengatatakan musda X Partai Golkar tidak menghasikan produk, "karena baru sampai paripurna 5 ke 13 DPD WalkOut. Jadi kesimpulannya SC yang bermasah dalam melakukan verifikasi bacalon. Dan dengan salah verivikasi ini maka belum ada calon Ketua DPD Partai Golkr. Apa lagi sudah mengklaim memenangkan pertarungan. Pemilihan bae belom ado, cakmano nak di omongkan ado yang sudah terpilih," terangnya.
"Karena saya di musda tersebut sebagai peserta. saya sangat di rugikan, dan saya akan membawa persoalan ini ke Mahkamah partai. Nanti biar MP yang akan memutusnya. Apapun keputusan MP adalah keputusan terbaik bagi kader PG. 2 calon ini merupakan kader terbaik, dan mempunyai resouce yang mumpuni," pungkasnya.
Proses musda X partai golkar penuh dengan dinamika, dan sampai berpolemik. Mulai dari hari pertama, SK ganda, dan di hari ke 2 terjadi polemik yg di warnai oleh 13 DPD Kokab dari 17 Kokab yg hadir. Akar persoalan ini di mulai pada saat paripurna ke 7, saat ketua SC menyampaikan hasil verifikasi bakal calon. ada 2 bacalon yg mendaftar, namun hanya dodi yg lulus.
No comments:
Post a Comment