PALI. SININEWS.COM -- Adanya gugatan yang dilayangan dua bakal calon Kades Raja Kecamatan Tanah Abang kabupaten PALI ke PTUN dan PN Muara Enim akibat kecewa hasil tahapan tes psikotes yang telah dilaksanakan pihak penyelenggara Pilkades beberapa waktu lalu mendapat perhatian Aktivis Desa PALI (ADP).
Ketua ADP Jhoni Iskandar meminta pemerintah kabupaten PALI agar serius menyukapi permasalahan itu supaya tercipta Pilkades yang demokratis.
"Kami minta Pemkab PALI lebih serius menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak ada tanggapan, maka kami akan menyurati secara resmi kepada Pemkab PALI agar proses Pilkades Raja tidak cacat hukum dan tercipta Pilkades yang berkualitas dan bermartabat," tandas Jhoni, Selasa (12/10/21).
Jhoni juga mendesak Pemkab PALI untuk tegas gugurkan Panitia Pilkades Raja yang dinilainya cacat hukum.
"Aktivis Desa PALI menyatakan sikap dukungan kepada pelapor atas pembentukan panitia pilkades Raja yang cacat hukum. Pasalnya pembentukan yang dilakukan bukan hasil musyawarah masyarakat sehingga pembentukan panitia yabg cendrung tidak netral dan merugikan salah satu bakal calon," tandasnya.
Ketua Aktivis Desa PALI menyatakan Jika tidak ada pernyataan yang tegas dari Pemerintah terkait maka Aktivis Desa PALI akan mengelar aksi damai sebagai bentuk dukungan pentingnya demokrasi yang berdaulat dan bermartabat.
Sebelumnya diberitakan bahwa gugatan dua Balon Kades yakni Salpa Rabi dan Nurdin diterima PTUN dan PN Muara Enim. Sidang perdana akan digelar tidak lama lagi. (sn/perry)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar