foto. net
PALI. SININEWS.COM -- Camat Talang Ubi, Hj Emilya saat ini terus melakukan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat termasuk menertibkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena sebagai ibukota kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) RTRW harus benar-benar ditata wilayah kecamatan Talang Ubi bisa berkualitas.
"Dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah serta mewujudkan keserasian pembangunan harus sinkron dalam menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kecamatan yang berkualitas perlu adanya pembenahan RTRW," ujar Camat Talang Ubi, Selasa (12/4/22)
Juga yang saat ini diupayakan Camat Talang Ubi adalah penertiban pengurusan surat kepemilikan lahan untuk mencegah tumpang tindih surat kepemilikan hak atas tanah.
"Kita bukan mempersulit masyarakat yang ingin mengurus Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT), namun ini dilakukan untuk menghindari adanya mafia tanah yang memanfaatkan kelonggaran dalam mengurus surat tersebut sehingga pada saat timbul masalah, SPPHT ada yang ganda atau tumpang tindih," tukasnya.
Dalam mengurus SPPHT, Camat Talang Ubi menegaskan hanya ingin melihat secara langsung penandatanganan kedua belah pihak, yakni antara pemilik lahan yang lama dan pemilik lahan yang baru, baik itu dilakukan secara jual beli ataupun hibah.
"Artinya saat mengurus SPPHT, kedua belah pihak hadir, atau kalau memang mendesak saya siap turun ke lapangan. Namun sebelum mengajukan SPPHT, lahan harus diukur dengan melibatkan pemerintah desa atau kelurahan setempat. Jangan nembak atau mengira-ngira. Untuk biaya SPPHT, pihak kecamatan tidak memungut biaya, hanya saja kalau warga memberi petugas atau perangkat desa yang ikut mengukur lahan kami tidak melarang," tandasnya.
Agar ada payung hukum dalam menata RTRW juga pengurusan SPPHT, Camat Talang Ubi menyebut pihaknya telah merancang regulasinya untuk diajukan ke Bupati supaya dijadikan Perbup.
"Semoga saja, dengan keluarnya Perbup, pelayanan kami dapat maksimal dan masyarakat tertib," harapnya. (sn/perry)
No comments:
Post a Comment