PALI. SININEWS.COM --- Memasuki tahun politik, dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melakukan launching dimulainya tahapan Pemilu serentak yang akan digelar tahun 2024 mendatang. Antisipasi adanya konflik jelang Pemilu, Pemerintah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Badan Kesbangpol melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) tim terpadu penanganan konflik sosial, Selasa(21/6/22).
Rakor dengan mengusung tema rencana aksi daerah tahun 2022 dan pengaktifan kembali Siskamling di daerah guna antisipasi tahun politik dan keamanan menjelang Pemilu serentak tahun 2024 dibuka Bupati PALI melalui Sekda Kartika Yanti dihadiri sejumlah kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab PALI.
Kegiatan tersebut juga mendatangkan narasumber dari Polres PALI yang langsung disampaikan Kapolres PALI AKBP Efrannedy, Dandim 0404 Muara Enim disampaikan Kasi Intel Korem 044/Gapo Kodim O404 Muara Enim Kapten Kav I Gde Putu Danu Dewa Bratha.
Dikatakan Sekda PALI bahwa kegiatan itu digelar dalam mewujudkan Sumsel zero konflik.
"Ketika ada suatu permasalahan agar tidak menjadi konflik dan menjadi besar perlu adanya upaya pencegahan serta guna mewujudkan Sumsel zero konflik. Untuk itu kami berpesan agar peserta mengikuti Rakor ini dengan baik dan simak apa yang disampaikan narasumber," pesan Sekda.
Sementara itu, Kapolres PALI akui adanya potensi gesekan-gesekan ditengah-tengah masyarakat terutama permasalahan lahan.
"Konflik timbul adanya permasalahan yang dilatarbelakangi kepentingan seperti permasalahan lahan. Untuk meniadakan konflik hal yang tidak mungkin, tetapi bagaimana kita melakukan upaya agar konflik itu tidak menimbulkan bentrokan fisik. Untuk mengaktifkan Siskamling, kami sangat mendukung dalam memelihara kamtibmas ditengah-tengah masyarakat," ujar Kapolres.
Ditempat Sama, Ersangkut SH Kepala Badan Kesbangpol kabupaten PALI menyarankan kepada seluruh masyarakat agar melaporkan adanya hal-hal yang mencurigakan yang terjadi dilingkungannya.
"Pencegahan sejak dini adalah upaya penanganan konflik. Untuk itu segera laporkan ke kami adanya indikasi kejanggalan atau aktivitas warga yang dianggap menyimpang agar tidak menjadi konflik," sarannya. (sn/perry)
No comments:
Post a Comment