PALI. SININEWS.COM--Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan kembali membuktikan prestasi kinerjanya yang berhasil meningkatkan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) menjadi Baik (B).
Meningkatnya predikat SAKIP menjadi B yang diraih kabupaten PALI diberikan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia.
Pemberian pengakuan meningkatnya predikat SAKIP menjadi B kepada Pemerintah Kabupaten PALI diberikan di Nusa Dua Bali, Rabu 6 Desember 2023 kemarin yang dihadiri Wakil Presiden RI, H.Ma'ruf Amin dan Menteri PANRB, Abdullah Anwar Anas serta sejumlah kepala daerah di Indonesia.
Kabupaten PALI dalam menerima apresiasi tersebut tidak sendiri, melainkan bersama 19 daerah lainnya yang tentunya menjadi kebanggaan bagi warga Bumi Serepat Serasan karena meski daerah baru tapi telah membuktikan bahwa PALI mampu sejajar dengan daerah lainnya dikancah nasional.
"Prestasi itu diberikan pada acara Apresiasi dan penyerahan hasil evaluasi AKIP, RB dan ZI oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB kepada 20 daerah di Indonesia, salah satunya PALI," ujar Bupati PALI Dr Ir H Heri Amalindo MM melalui Wabup Drs H.Soemarjono, Kamis 7 Desember 2023.
Disebutkan Wabup bahwa apresiasi tersebut menjadi pemacu bagi pemerintahan kabupaten PALI untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.
"Tidak mudah mendapatkan predikat ini, namun apresiasi ini juga tidak menjadikan kita puas. Justru menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan pelayanan," sebut Wabup.
Diketahui bahwa pada Rabu 6 Desember 2023 di Nusa Dua Bali, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyerahkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), serta Zona Integritas (ZI) 2023 kepada 20 instansi pemerintah.
Meski menunjukkan tren positif dengan kenaikan nilai rata-rata, Wapres mengingatkan agar instansi pemerintah tak cepat berpuas diri karena reformasi birokrasi adalah sebuah proses berkelanjutan.
Dilansir dari berbagai sumber bahwa sejumlah capaian tersebut hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat bagi kita untuk terus berbenah.
Berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara harus dijalankan berkelanjutan, masif dan serentak tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah.
Dalam hal ini, pemerintah pusat terus mendorong reformasi birokrasi agar memiliki dampak yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Reformasi birokrasi akan terus berfokus pada efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang salah satu upayanya dilakukan lewat transformasi berbasis digital.
Pemerintah harus makukan percepatan transformasi yang menjadikan birokrasi berbasis digital yang terintegrasi. Hal itu penting untuk mempermudah interoperabilitas data antar instansi pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran program pembangunan serta penyusunan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran.(sn/perry)
