Kamis, 4 September 2025, perwakilan Gerakan Pemuda Mahasiswa Hukum (GPMH) bersama Aliansi Mahasiswa Prabumulih (AMP) menggelar audiensi resmi di ruang rapat DPRD.
Berbeda dengan aksi jalanan, forum ini dihadiri hanya lima orang mahasiswa yang membawa suara generasi muda. Mereka tidak hanya menyoroti masalah lokal, tetapi juga mengangkat sejumlah isu nasional yang dinilai mendesak dan perlu segera direspons.
Koordinator GPMH, Lucki Juni Ardi, menegaskan bahwa kondisi sosial, politik, dan ekonomi belakangan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. “DPR harus hadir dengan langkah nyata, bukan hanya retorika,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu, mereka menyodorkan tujuh tuntutan utama:
- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset Pejabat Publik sebagai langkah konkret pemberantasan korupsi.
- Melakukan evaluasi total terhadap sistem gaji DPR RI maupun DPRD di tingkat daerah, yang dinilai tidak rasional di tengah krisis ekonomi rakyat.
- Menuntut transparansi publik terkait audit anggaran—mulai dari bukti pembelian, laporan penggunaan dana, hingga pengembalian sisa anggaran.
- Menolak dominasi oligarki partai politik yang dianggap melemahkan independensi pemerintah.
- Menekan harga kebutuhan pokok serta menurunkan tarif pajak yang dirasa memberatkan masyarakat kecil.
- Mengkritisi minimnya sense of crisis DPR RI maupun DPRD dalam menyikapi gejolak nasional.
- Meminta Ketua DPRD Prabumulih membuat pernyataan resmi yang mendukung aspirasi rakyat.
Audiensi itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, SH, MSi, bersama jajaran pimpinan dewan lainnya.
“Semua masukan sudah kami catat dan kami apresiasi. Untuk poin yang menjadi ranah lokal akan segera kami tindaklanjuti, sedangkan isu nasional tentu akan kami sampaikan ke DPR RI,” jelas Deni.
Ia menambahkan, kehadiran mahasiswa dengan sikap kritis justru memperkuat demokrasi. “Kami melihat ini sebagai kemitraan yang sehat. Mahasiswa mengingatkan, kami mendengarkan,” katanya.
Audiensi ini menegaskan kembali peran mahasiswa sebagai pengawal isu publik. Tidak hanya bergerak di jalanan, mereka juga masuk ke ruang formal untuk memastikan suara rakyat sampai kepada para pengambil kebijakan.
Langkah GPMH dan AMP ini sekaligus menunjukkan bahwa Prabumulih memiliki generasi muda yang aktif menjaga nurani masyarakat, serta konsisten mengawal jalannya demokrasi di tingkat daerah.(SN)
