Tiga Insan PTBA Raih Satyalancana Wira Karya

*Tiga Insan PTBA Raih Satyalancana Wira Karya*

Jakarta, sininews.com – PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, kembali menorehkan prestasi membanggakan. Tiga insan PTBA berhasil meraih Piagam Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Tahun 2025 dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Penghargaan tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia di hadapan para pejabat dan pemangku kepentingan sektor energi dan sumber daya mineral di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (06/05/2026).

Satyalancana Wira Karya merupakan tanda kehormatan yang diberikan negara kepada warga negara Indonesia atas darma bakti, pengabdian, dan kontribusi besar kepada bangsa dan negara sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain, khususnya dalam mendukung pembangunan nasional di sektor ESDM.

Adapun tiga insan PTBA yang menerima penghargaan tersebut yakni Riksa Suryabudhy Kurniawan selaku Production and Mining Support Equipment Maintenance Sub Division Head PTBA, Kiagus Abdul Hadi selaku Mine Port Equipment Preventive Maintenance 1–3 Subsection Head PTBA, serta Kgs Muhammad Irwinsyah selaku Mining Occupational Safety and Health Section Head PTBA.

Salah satu penerima penghargaan, Kiagus Abdul Hadi, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi bagian dari perjalanan yang telah dilaluinya selama berkarya di PTBA.

Dalam perjalanannya, Hadi pernah terlibat dalam berbagai pengembangan dan inovasi bersama tim, termasuk meraih penghargaan pada Bukit Asam Innovation Awards 2021–2022 hingga Top Explorer Awards tingkat MIND ID.

“Tahapannya cukup panjang dan menjadi pengalaman berharga bagi saya. Dari proses tersebut, saya banyak belajar dan berkembang,” terangnya.

Pada 2024, Hadi bersama tim juga berhasil meraih penghargaan Dharma Karya ESDM. Inovasi yang dikembangkan bersama tim berfokus pada optimalisasi sistem conveyor sebagai alat utama distribusi batu bara, yang mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memberikan dampak positif bagi lingkungan.

“Inovasi ini mampu mengurangi penggunaan alat berat secara signifikan, sehingga terjadi penghematan bahan bakar, penurunan emisi gas rumah kaca, serta meminimalkan potensi pencemaran lingkungan di area pelabuhan,” jelasnya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada tim dan manajemen perusahaan atas dukungan yang diberikan selama perjalanan tersebut.

“Saya berterima kasih kepada tim dan manajemen PTBA yang selama ini terus mendukung proses belajar dan pengembangan diri saya,” tutupnya.

Senada, penerima penghargaan lainnya, Kgs Muhammad Irwinsyah, turut membagikan perjalanan yang telah dilaluinya selama berkontribusi di PTBA. Dalam perjalanannya, Irwinsyah bersama tim juga pernah meraih penghargaan Dharma Karya ESDM 2024 melalui pengembangan Agent SHE (Safety, Health, and Environment).

“Inovasi yang kami lakukan adalah pengembangan Agent SHE, yang menjadi perpanjangan tangan dalam memastikan aspek keselamatan dan keamanan kerja di seluruh area operasional PTBA yang sangat luas,” ujarnya.

Irwinsyah menuturkan bahwa pengembangan tersebut lahir dari tantangan keterbatasan personel dalam mengawasi area kerja yang luas, sehingga diperlukan solusi berbasis sistem yang lebih efektif.

“Prosesnya berlangsung cukup panjang. Dari pengembangan inovasi bersama tim hingga akhirnya saya memperoleh Satyalancana Wira Karya,” paparnya.

Corporate Secretary Division Head PTBA, Eko Prayitno, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi insan PTBA dalam mendukung kemajuan sektor energi nasional.

Eko berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh insan PTBA untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan, masyarakat, dan negara.

“Ke depan, PTBA akan terus mendorong terciptanya budaya kerja yang unggul, kolaboratif, dan berorientasi pada kontribusi berkelanjutan bagi pembangunan nasional,” tutup Eko. (sn)

Share:

Read More

Banjir di Kota Palembang Semakin Mengkhawatirkan, Walikota Palembang Gandeng Kedutaan Belanda

Banjir di Kota Palembang Semakin Mengkhawatirkan, Walikota Palembang Gandeng Kedutaan Belanda

Sininews - Wali Kota Palembang Ratu Dewa menjajaki kerja sama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia untuk penanganan banjir di Palembang. Pembahasan dan kerjasama dilakukan secara virtual.

Senior Climate Affairs and Water Management Officer Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia, Nur An-Nisa Milyana, mengatakan Belanda memiliki perhatian besar terhadap pengelolaan air, mulai dari pengendalian banjir hingga pengelolaan air minum.

"Belanda memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan air dan pengendalian banjir. Kami melihat ada peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan bersama Pemerintah Kota Palembang," katanya, Kamis (7/5/2026).

Dia mengatakan siap membantu kota Palembang untuk menangi banjir dan genangan yang ada.

"Pada intinya kita siap membantu Pemerintah Kota Palembang untuk menangani banjir dan berkolaborasi dengan Pemkot Palembang," ungkapnya.

Sementara itu, Pemkot Palembang memaparkan sejumlah persoalan utama penyebab banjir di kota itu. Mulai dari kapasitas drainase yang terbatas, tingginya curah hujan, pengaruh pasang surut sungai, hingga perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke saluran air.

Pemkot Palembang berharap kerja sama dengan Pemerintah Belanda tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta peluang dukungan pendanaan untuk penanganan banjir.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyambut baik peluang kerja sama tersebut dan meminta seluruh OPD terkait segera menyiapkan langkah konkret agar pembahasan tidak berhenti di tahap diskusi.

"Terima kasih atas masukan dari Pemerintah Belanda dan Kementerian PUPR. Kami berharap ada percepatan dan tindak lanjut nyata dari pertemuan hari ini," katanya.

Dia meminta Bappeda, Dinas PUPR, DLH, Inspektorat, Bagian Hukum dan Kerja Sama hingga PDAM bergerak cepat menyusun langkah penanganan banjir secara terintegrasi.

"Penanggulangan banjir ini harus terintegrasi dengan seluruh stakeholder terkait. Karena itu saya minta ada progres nyata dan segera dieksekusi," tegasnya.(sn)

Share:

Read More

Polisi Bebusik Polres PALI Tampung Keluhan Warga Talang Ubi Selatan

 

Polisi Bebusik Polres PALI Tampung Keluhan Warga Talang Ubi Selatan

PALI. SININEWS.COM– Polres PALI melalui Satuan Binmas kembali melaksanakan kegiatan Polisi Bebusik di Kelurahan Talang Ubi Selatan, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, Kamis (07/05/2026). Kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk pendekatan humanis kepolisian kepada masyarakat sekaligus menyerap langsung berbagai keluhan warga terkait situasi lingkungan dan keamanan.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu dipimpin Kasat Binmas Polres PALI AKP Henrinadi, SH., MH bersama tiga personel Satbinmas Polres PALI. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan himbauan kamtibmas kepada masyarakat dan mengajak warga kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Satkamling) guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Kapolres PALI AKBP Yunar H.P. Sirait, SH., S.I.K., M.I.K mengatakan bahwa kegiatan Polisi Bebusik merupakan salah satu upaya Polri untuk lebih dekat dengan masyarakat serta mengetahui langsung persoalan yang terjadi di lingkungan warga.

“Kegiatan Polisi Bebusik ini merupakan bentuk komunikasi langsung antara kepolisian dan masyarakat. Kami ingin mendengar aspirasi warga sekaligus mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dengan mengaktifkan kembali Satkamling,” ujar AKBP Yunar H.P. Sirait.

Dalam dialog bersama warga, masyarakat Talang Ubi Selatan menyampaikan sejumlah keluhan, di antaranya minimnya penerangan jalan, terganggunya distribusi air bersih akibat PDAM yang kerap mati, serta banyaknya anjing liar yang dianggap meresahkan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres PALI menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar persoalan yang disampaikan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.

“Kami menerima seluruh masukan dari masyarakat dan akan berupaya berkoordinasi dengan pihak terkait agar permasalahan yang disampaikan warga dapat dicarikan solusi bersama,” tambahnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolres PALI AKBP Yunar H.P. Sirait, SH., S.I.K., M.I.K., Kasat Sabhara Polres PALI AKP Asri Basyarudin, SH., KBO Sat Binmas AIPTU Edi Suwandi, Kasat Binmas Polres PALI Akp Hendrinadi, S.H., Kasi Humas Polres PALI, Iptu Thomson Angka Wibawa, S.H.,Kanit Tipikor IPDA Indafit, jajaran Polsek Talang Ubi, Lurah Talang Ubi Selatan beserta staf, dan masyarakat setempat.Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif, serta mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat.(SN/PERRY)

Share:

Read More

Fenomena 'Ngomix' Kembali Muncul di PALI, Diduga Dilakukan Remaja dan Pelajar

Fenomena 'Ngomix' Kembali Muncul di PALI (ilustrasi)

PALI, sininews.com -- Penyalahgunaan obat batuk sirup kemasan sachet kembali muncul di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) setelah sempat mereda beberapa tahun lalu karena Pemkab PALI melalui OPD terkait kerap melakukan penertiban dan razia di sejumlah tempat yang diduga menjadi titik lokasi pesta 'ngomix'.

Dari pantauan tim media ini, disejumlah lokasi di dalam komplek Pertamina Pendopo terdapat bekas bungkus obat batuk sachet merek Komix.

Dari pengalaman yang lalu, sejumlah warga menduga bahwa fenomena 'Ngomix' dilakukan remaja dan pelajar.

"Kemarin kami melakukan peliputan di Gedung Pesos Komplek Pertamina Pendopo, dan kami menemukan disekitar gedung itu terdapat banyak bekas sirup obat batuk yang berserakan," ungkap Novri, salah satu jurnalis yang bertugas di kabupaten PALI.

Menurut Novri, penyalahgunaan obat batuk untuk mendapatkan sensasi 'ngeflay' diduga dilakukan remaja dan pelajar.

"Hal ini harus cepat dicegah, karena bisa merusak kesehatan dan mental generasi muda di kabupaten PALI," ucapnya.

Hal sama disampaikan Muklis, warga Talang Ubi yang meminta Satpol-PP dan dinas terkait untuk melakukan patroli rutin dalam menekan penyalahgunaan obat batuk sirup.

"Apabila ini dibiarkan, kami khawatir akan memicu ketergantungan atau kecanduan terhadap penggunanya dan ditakutkan menjadi cikal bakal penggunaan narkoba. Untuk itu kami meminta Satpol PP dan dinas terkait untuk melakukan patroli rutin di sejumlah tempat yang disinyalir menjadi tempat pesta penyalahgunaan obat batuk sirup," pintanya. (sn/perry)

Share:

Read More

Kapolsek Talang Ubi Monitoring Tanaman Jagung Usia Dua Bulan di Desa Sungai Baung

 

Kapolsek Talang Ubi Monitoring Tanaman Jagung Usia Dua Bulan di Desa Sungai Baung

PALI. SININEWS.COM– Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan serta mempererat hubungan dengan masyarakat, Kapolsek Talang Ubi, AKP Ardiansyah, SH., diwakili Bhabinkamtibmas, Aipda M. Kurniadi, melaksanakan pengecekan lahan dan tanaman jagung milik warga di Desa Sungai Baung, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kamis (7/5/2026).

Pengecekan tersebut dilakukan pada lahan pertanian jagung seluas kurang lebih satu hektare yang saat ini memasuki usia tanam sekitar dua bulan. Dari hasil monitoring di lapangan, kondisi tanaman jagung terlihat tumbuh cukup baik dan terawat.

Kegiatan itu merupakan bagian dari upaya kepolisian melalui peran Bhabinkamtibmas dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan motivasi kepada masyarakat agar terus memanfaatkan lahan produktif untuk sektor pertanian.

Dalam kesempatan tersebut, Aipda M. Kurniadi juga berdialog langsung dengan warga terkait kondisi tanaman, perawatan lahan, hingga kendala yang dihadapi petani selama masa tanam.

“Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kondisi tanaman jagung milik warga tumbuh dengan baik. Selain itu, kami juga ingin memberikan semangat kepada masyarakat agar terus meningkatkan hasil pertanian,” ujar Aipda M. Kurniadi.

Ia menambahkan, keterlibatan Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, namun juga mendukung berbagai program pembangunan desa, termasuk sektor pertanian.

“Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap hubungan antara Polri dan masyarakat semakin dekat serta dapat bersama-sama mendukung ketahanan pangan di wilayah Kabupaten PALI,” katanya.

Sementara itu, warga setempat menyambut baik kehadiran Bhabinkamtibmas yang rutin turun langsung ke lapangan untuk memantau perkembangan pertanian masyarakat.

Dengan adanya pendampingan dan monitoring tersebut, diharapkan hasil panen jagung warga nantinya dapat meningkat serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat desa.(SN/PERRY)

Share:

Read More

Gubernur Herman Deru dan Wagub Cik Ujang Tegaskan Kesiapsiagaan Sumsel Hadapi Karhutla 2026

Gubernur Herman Deru dan Wagub Cik Ujang Tegaskan Kesiapsiagaan Sumsel Hadapi Karhutla 2026

Palembang, sininews.com – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru bersama Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang menegaskan komitmen kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, memimpin Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanganan Karhutla Sumsel sekaligus Reaktivasi Desk Karhutla Nasional Tahun 2026 di halaman Griya Agung, Rabu (6/5/2026) pagi.

Apel tersebut ditandai dengan pemeriksaan lapangan, reaktivasi desk koordinasi penanggulangan karhutla, serta simulasi penanganan karhutla secara terintegrasi.

Dalam arahannya, Menko Polkam Djamari Chaniago menyampaikan bahwa apel kali ini berbeda dari sebelumnya karena adanya reaktivasi desk koordinasi penanggulangan karhutla tahun 2026. Ia berharap langkah ini mampu memperkuat keterpaduan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unsur terkait dalam mitigasi pencegahan, penanggulangan, penegakan hukum, hingga pemulihan pascakebakaran.

Menko juga menegaskan bahwa Presiden memberikan perhatian besar terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Karena itu, capaian pengendalian yang telah diraih harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan mitigasi serta membangun kerja sama yang solid dalam penanganan karhutla,” tegasnya.

Ia menambahkan, Sumatera Selatan merupakan wilayah strategis yang perlu mendapat perhatian serius karena memiliki tingkat kerawanan tinggi, dipengaruhi oleh karakter lahan gambut, area perkebunan, serta riwayat kebakaran yang berulang.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas karhutla secara nasional pada 2024 mencapai sekitar 376.805 hektare dan pada 2025 sekitar 359.619 hektare. Sementara itu, di Provinsi Sumatera Selatan, luas karhutla pada 2024 tercatat sekitar 15.422 hektare dan menurun menjadi 5.939 hektare pada 2025. Untuk periode 1 Januari hingga 30 April 2026, luas karhutla di Sumsel tercatat sekitar 79 hektare.

“Penurunan ini patut disyukuri, tetapi tidak boleh membuat kita lengah. Justru capaian ini harus dipertahankan melalui kerja yang lebih disiplin, lebih dini, dan lebih terpadu,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta seluruh pihak mencermati faktor cuaca dan iklim. Berdasarkan data BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi memasuki musim kemarau pada periode April hingga Juni 2026. Khusus Sumatera Selatan, awal musim kemarau diperkirakan terjadi pada Mei.

Berdasarkan pemetaan BPBD Sumsel, terdapat 12 kabupaten/kota yang rawan karhutla pada 2026. Wilayah tersebut harus menjadi prioritas pengawasan, patroli pencegahan, serta penyiapan sumber daya karena memiliki karakteristik lahan gambut atau mineral kering, area perkebunan, dan riwayat kebakaran berulang.

“Dengan mencermati hal itu, saya minta kepada Gubernur Sumatera Selatan, para Forkopimda, bupati dan wali kota, serta seluruh jajaran agar menjadikan penanggulangan karhutla sebagai prioritas daerah menjelang dan selama musim kemarau 2026,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh perangkat daerah, termasuk memastikan posko siaga berjalan optimal, personel dan peralatan siap, sumber air terpetakan, jalur mobilisasi terbuka, serta sistem komando lapangan berfungsi efektif.

Selain itu, ia meminta agar data dan informasi terintegrasi dalam satu sistem yang cepat dan akurat. Setiap titik panas harus segera diverifikasi, dan setiap kejadian harus segera dilaporkan serta ditangani tanpa ego sektoral.

Menko juga menegaskan peran dunia usaha di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan agar memenuhi seluruh kewajiban dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla di wilayah kerja masing-masing.

“Dunia usaha harus menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi sumber persoalan,” tegasnya.

Dalam sambutannya, ia juga menyebut Sumatera Selatan harus diposisikan sebagai salah satu barometer pengendalian karhutla di kawasan Sumatera bagian selatan. Hal ini mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan secara lokal, tetapi juga berpengaruh pada kesehatan masyarakat, transportasi, kegiatan ekonomi, kualitas udara, serta citra daerah dan negara.

“Kita jadikan apel kesiapsiagaan hari ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, menyatukan langkah, dan memastikan Sumatera Selatan siap menghadapi musim kemarau 2026 dengan kesiapsiagaan penuh. Kita harus bergerak lebih awal, lebih cepat, dan lebih terpadu,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., Menteri Lingkungan Hidup RI Drs. Moh. Jumhur Hidayat, M.Si., Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, Kepala BMKG RI Teuku Faisal Fatahni, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wijayagus, Wakil Menteri Perhubungan Drs. Suntana, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Darmawan, serta Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan awal penanggulangan bencana karhutla sebesar Rp2,8 miliar, berupa motor trail pemadam karhutla, mesin pompa pemadam, alat pelindung diri personel, dan perlengkapan lainnya. Apel ditutup dengan simulasi pemadaman karhutla secara terintegrasi. (sn)

Share:

Read More

Sekda Edward Candra Tegaskan Komitmen Wujudkan Layanan Publik Transparan di Sumsel

Sekda Edward Candra Tegaskan Komitmen Wujudkan Layanan Publik Transparan di Sumsel

Palembang, sininews.com — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan layanan publik yang transparan dan akuntabel. Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat bersama Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI, Arif Waluyo Widiarto, di Ruang Rapat Binapraja Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (6/5/2026).

Rapat tersebut membahas digitalisasi layanan dasar, meliputi administrasi kependudukan, Surat Izin Praktik tenaga kesehatan, Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT), serta layanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Kegiatan ini merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), khususnya pada agenda digitalisasi dan standardisasi layanan publik yang menjadi fokus nasional dalam Aksi Pencegahan Korupsi 2025–2026.

Dalam arahannya, Edward Candra menegaskan bahwa Pemprov Sumsel terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui percepatan transformasi digital di berbagai sektor layanan publik.

“Digitalisasi layanan publik bukan hanya tuntutan zaman, tetapi juga langkah strategis untuk menutup celah praktik korupsi, sekaligus memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembenahan sistem dilakukan secara bertahap agar seluruh layanan dasar dapat terintegrasi dan memenuhi standar pelayanan modern yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (citizen centric).

Sementara itu, Arif Waluyo Widiarto menyampaikan bahwa digitalisasi dan standardisasi layanan publik merupakan instrumen penting dalam pencegahan korupsi, karena mampu meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.

“Melalui digitalisasi, setiap proses layanan dapat terdokumentasi secara sistematis, terukur, dan mudah diawasi. Ini menjadi fondasi penting dalam membangun birokrasi yang bersih dan profesional,” katanya.

Dalam rapat tersebut turut dibahas sejumlah aksi prioritas, antara lain digitalisasi layanan publik, pengadaan barang dan jasa, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta penguatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Untuk kapabilitas APIP, Provinsi Sumsel berhasil mempertahankan Level 3 pada periode 2022 hingga 2024. Sementara itu, evaluasi tahun 2025 masih dalam proses oleh BPKP.

Berdasarkan hasil verifikasi capaian Aksi Layanan Publik Stranas PK B15 Tahun 2026, kinerja penyedia layanan di lingkungan Pemprov Sumsel memperoleh nilai 71,74. Capaian ini dinilai belum optimal karena masih terdapat pekerjaan dalam masa pemeliharaan sehingga belum dapat dinilai secara menyeluruh.

Pada sektor digitalisasi dan standardisasi perizinan berusaha di bidang kesehatan, termasuk Surat Izin Praktik tenaga kesehatan dan SPPIRT, Sumsel memperoleh nilai verifikasi 80. Hasil ini menunjukkan perlunya percepatan digitalisasi karena sebagian proses layanan masih dilakukan secara manual.

Adapun layanan administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan KTP memperoleh nilai sempurna 100. Sementara layanan pernikahan di KUA meraih nilai 90, dengan catatan masih diperlukan inovasi dalam proses verifikasi dokumen yang sebagian masih manual dan belum memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Selain rapat monitoring dan evaluasi, Tim Nasional Stranas PK KPK RI juga melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah titik layanan publik di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kunjungan tersebut mencakup layanan sertipikat tanah, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), administrasi kependudukan, hingga layanan uji berkala kendaraan bermotor (KIR) sebagai bagian dari verifikasi implementasi digitalisasi layanan publik di daerah.(sn)

Share:

Read More

Dampingi Menko Polkam, Herman Deru dan Cik Ujang Ajak Masyarakat Sumsel Jaga Kondusivitas

Dampingi Menko Polkam, Herman Deru dan Cik Ujang Ajak Masyarakat Sumsel Jaga Kondusivitas

PALEMBANG, sininews.com — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago bertatap muka dengan sejumlah elemen masyarakat Sumatera Selatan di Griya Agung Palembang, Rabu (6/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, hadir Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru, Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen Ujang Darwis, Kapolda Sumsel Irjen Shandy Nugroho, sejumlah kepala daerah di Sumsel, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Forkopimda Sumsel.

Dalam arahannya, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas serta mewujudkan kesejahteraan bersama.

Menurutnya, kekompakan dan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci agar berbagai tantangan di tengah masyarakat dapat dihadapi dengan baik.

“Kondisi di masyarakat menuntut Forkopimda untuk fokus dan bekerja bersama-sama agar upaya menyejahterakan masyarakat dapat berjalan lancar. Jika pemerintah daerah dan masyarakat kompak, tidak akan ada masalah. Ini adalah upaya kita bersama untuk terus menjaga itu,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa ancaman terhadap bangsa saat ini tidak selalu hadir dalam bentuk fisik atau militer. Tantangan terbesar justru kerap muncul di ruang digital melalui penyebaran hoaks, narasi kebencian, maupun provokasi.

“Yang diserang bukan hanya wilayah, tetapi juga pikiran, keyakinan, dan persatuan masyarakat,” katanya.

Selain itu, Djamari mengingatkan adanya pihak-pihak tertentu yang berupaya memecah belah persatuan dan menciptakan gangguan keamanan di tengah masyarakat.

“Jangan lupa, ada orang dan kelompok tertentu yang ingin membuat masalah. Itu membahayakan masyarakat dan kita semua. Jika ingin menyampaikan pendapat, silakan. Demonstrasi tidak dilarang, tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak anarkis,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Menko Polkam mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bergandengan tangan bersama pemerintah daerah dalam membangun kesejahteraan.

“Mari kita bangun masyarakat yang sejahtera bersama-sama, bersatu padu dengan pemerintah daerah,” pungkasnya.(sn)

Share:

Read More

ASN di PALI Dilarang Live di Medsos Saat Jam Kerja, BKPSDM: Harus Fokus Layani Masyarakat

Pemkab PALI Resmi Larang ASN Live di Medsos Saat Jam Kerja (ilustrasi)

PALI. SININEWS.COM -- Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) secara resmi melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk asik live di media sosial (Medsos) saat jam kerja, baik itu di TikTok, Instagram, Facebook dan lainnya.

Larangan bagi ASN untuk tidak live di media sosial saat jam kerja dikeluarkan Pemkab PALI dengan surat edaran Nomor: 800/853/BKPSDM/2026.

Kebijakan tegas tersebut diambil pemerintah kabupaten PALI untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik serta fokus melayani masyarakat demi terciptanya percepatan pembangunan di wilayah berjuluk Bumi Serepat Serasan menuju PALI Maju Indonesia Emas sesuai visi misi pasangan Bupati Asgianto ST dan Wakil Bupati Iwan Tuaji.

Dikemukakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten PALI Imansyah bahwa kebijakan tegas tersebut harus dipatuhi seluruh ASN, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu.

"Kebijakan ini yang telah dikeluarkan melalui surat edaran resmi berlaku tanpa terkecuali bagi seluruh ASN termasuk petugas pengamanan yang berjaga di setiap kantor pemerintahan," ungkap Imansyah, Kamis 7 Mei 2026.

Bagi pegawai pemerintah yang masih tidak mengindahkan larangan tersebut, Imansyah menegaskan akan ada sanksi tegas yang akan diterima pegawai bersangkutan.

"Ada sanksi disiplin berupa pembinaan oleh OPD bersangkutan apabila larangan ini masih dilanggar. Dan bagi masyarakat yang mengetahui masih ada pegawai yang melanggar, silahkan laporkan ke OPD yang bersangkutan," imbuhnya.

Dengan dikeluarkannya larangan tersebut, Imansyah berharap seluruh ASN mematuhi dan disiplin pegawai semakin meningkat untuk fokus bekerja melayani masyarakat.

"Mari fokus bekerja dan berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," harapnya.

Diketahui bahwa Pemkab PALI secara resmi mengeluarkan surat edaran larangan menggunakan media sosial saat jam kerja pada Rabu 6 Mei 2026.

Adapun poin penting yang wajib diperhatikan seluruh ASN PALI yang tertuang pada surat edaran tersebut adalah sebagai berikut:

•Dilarang Live Medsos pribadi (TikTok, IG, FB, dll) selama jam kerja.  

•Dilarang membuat konten aktivitas pribadi yang tidak relevan dengan pekerjaan.  

•Pengecualian hanya untuk akun resmi Humas/Unit Kerja guna keperluan informasi publik.  

•Sanksi Disiplin menanti bagi yang terbukti melanggar. (sn/perry)

Share:

Read More

Jaringan Mati, PDAM PALI Anugerah Gandeng BPBD dan Damkar Salurkan Air Bersih ke Masyarakat

 

Jaringan Mati, PDAM PALI Anugerah Gandeng BPBD dan Damkar Salurkan Air Bersih ke Masyarakat 

PALI, sininews.com -- Sudah sepekan terakhir ini jaringan air bersih milik PDAM Tirta PALI Anugerah tidak mengalir akibat travo booster di Simpang Raja mati mengakibatkan pasokan ke pelanggan alami kendala.

Untuk menyiasati keluhan pelanggan yang alami krisis air bersih, PDAM Tirta PALI Anugerah menggandeng BPBD,Dinas Damkar dan dibantu oleh Satpol PP untuk menyuplai air bersih ke masyarakat terutama yang berada di ibukota kabupaten PALI.

Seperti pada Rabu 6 Mei 2026, terlihat petugas PDAM dan mobil tangki milik BPBD dan Dinas Damkar menyalurkan air bersih di wilayah Gang Sanip Rt.01 / Rw. 02 Kelurahan Talang Ubi Selatan.

Tentu saja, dengan datangnya bantuan air bersih dari PDAM dibantu BPBD dan Damkar warga Gang Sanip memberikan apresiasi.

"Kami mewakili warga Gang Sanip sangat berterimakasih atas solusi yang diberikan PDAM," ujar Erwin Eka Wijaya, ketua RT.01/RW.02.

Bantuan air bersih tersebut menurut Erwin sangat bermanfaat dan sangat membantu masyarakat.

"Ini sangat membantu kami, karena kebutuhan air bersih rumah tangga selama PDAM tidak mengalir mengandalkan hujan dan membeli," imbuhnya.

Erwin pun berharap kendala yang dialami PDAM segera bisa teratasi.

"Kami yakin pihak PDAM tidak tinggal diam, dan pemerintah kabupaten PALI juga akan membantu percepatan penyelesaian masalah ini. Sebab air bersih adalah kebutuhan pokok masyarakat," tutupnya. (sn/perry)

Share:

Read More