Puluhan masyarakat yang merasa tidak puas dengan pekerjaan normasliasi ini meminta agar pihak pelaksana memenuhi janjinya pada saat pekerjaan belum dimulai, pada Sabtu (7/12/2024).
Ketua RW 04 Kelurahan Majasari, Yahanes Auri mengatakan, ada beberapa tuntutan warga yang berkumpul hari ini. "Ada beberapa tuntutan warga hari ini, salah satunya yakni terkait janji pihak PUPR dan pelaksana pekerjaan yakni soal panjangnya pemasangan talud," ujar Yohanes.
Sebelum pekerjaan dimulai ada informasi pemasangan talud di Majasari ini sepanjang 150 meter yang terbagi 75 meter kiri dan 75 meter kanan. "Namun, yang dikerjakan hanya sekitar 100 meter, dan itupun tidak terbagi kiri dan kanan, yang kiri ada sepanjang 88 meter dan yang kanan hanya 12 meter," tambah Yohanes lagi.
Hal ini, menurut Yohanes sudah dilaporkan ke Babinkamtibmas Kelurahan Majasari Aipda Hendri. "Ya sudah kami laporkan ke Babinkamtibmas Aipda Hendri," tutup Yohanes.
Senada dengan Yohanes, Ketua RW 01 Kelurahan Karang Raja membenarkan apa yang menjadi keluhan dan permintaan masyarakat. "Ditambah lagi talud yang lama sudah dibongkar habis tetapi tidak dipasang lagi talud baru, kalau dari awal tidak ada pekerjaan talud baru kenapa talud lama dibongkar," tegas Sugianto.
Sementara itu, Anton yang rumahnya berada di dekat sungai Kelekar mengatakan dengan adanya pekerjaan normalisasi ini, rumahnya mengalami retak-retak, "Rumah kami kena imbasnya pak, ada retak di dalam akibat pekerjaan normalisasi ini," ucap Anton.
Selain Anton, Selamet yang juga hadir dalam pertemuan ini mempertanyakan kenapa talud lama dibongkar, sedangkan tidak ada pembangunan talud baru. "Kalau ada CCO setidaknya ada informasi kepada masyarakat, karena masyarakat yang lebih tau kondisi di sini," tutur Selamet kepada media ini.
Selanjutnya, menurut keterangan Subagio, yang juga warga sekitar mengatakan, bahwa masyarakat Majasari akan melakukan aksi ke DPRD jika tidak ada respons positif dari pelaksana pekerjaan dan pihak PUPR Kota Prabumulih. "Kita akan lakukan aksi jika tidak ada respons positif dari pihak terkait," tambah Bagio.
Pekerjaan normalisasi sungai Kelekar yang bertujuan untuk mengatasi banjir dan menjadi harapan besar bagi warga yang berdiam di sekitar aliran sungai, kini menjadi polemik dan berbuah keluhan bagi masyarakat yang berdiam di sepanjang aliran sungai Kelekar.
Sementara itu, Ketua DPK LAKRI Prabumulih, Fandri Heri Kusuma yang ikut hadir dalam pertemuan warga hari ini, mengatakan akan ikut mengawal aksi warga.
"Setelah mendengar keluhan warga Majasari hari ini, kami akan ikut mengawal aksi mereka. Kami juga akan mempertanyakan apakah benar ada perubahan atau CCO pada pekerjaan ini. Kalau ada apa pertimbangannya, itu yang akan kami pertanyakan," ujar Fandri.
Fandri juga menegaskan, LAKRI akan terus mengawal jika ada aksi dari masyarakat ke depannya. "Kami akan terus ikuti perkembangannya sampai terpenuhi," tegas Ketua DPK LAKRI. (Ril/SN)
