Forum FBS Desa Gunung Raja pertanyakan kepastian pembangunan jalan oleh PT.GHEMMI

Foto : Kondisi jalan Dusun III Desa Gunung Raja menuju Puskesmas Gunung Kemala saat ini yang dipertanyakan pembangunannya oleh warga

PRABUMULIH, SININews.com – Persatuan Forum Bumi Sejahtera (FBS) Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim kembali mempertanyakan surat perjanjian kesepakatan tanggal 14 Maret 2019 lalu dengan PT.GHEMMI yang secara bersama sepakat atas pembangunan atau pengerasan jalan dari arah Puskesmas Gunung Kemala Kota Prabumulih menuju Dusun III Desa Gunung Raja Kabupaten Muara Enim, senin (22/7/19)

Kesepakatan tersebut tertuang dalam berita acara antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Bumi Sejahtera (FBS) dengan perusahaan beberapa waktu lalu dengan kesepatakan diantaranya pihak perusahaan menyanggupi akan melakukan pengerasan jalan menuju Puskesmas Gunung Kemala untuk kelancaran aktifitas warga Desa Gunung Raja

“sampai saat ini pihak PT.GHEMMI belum memenuhi semua janjinya untuk memperbaiki jalan Dusun III” ucap Marwadi salah satu pengurus LSM FBS 

Team media ini mengkonfirmasi langsung Kojek sapaan akrab Pengurus Lembaga  FBS dikediamannya mengatakan jika saat ini pihak perusahaan belum sepenuhnya memenuhi janji yang telah disepakati

“perbaikan Posyandu juga dikerjakan sekedarnya saja, padahal itu fasilitas umum” lanjut Kojek yang mengatakan jika dari salah satu perjanjian tersebut warga meminta perusahaan untuk memperbaiki Posyandu dan Pembuatan Gorong-gorong disepanjang aliran sungai yang saat ini sudah dicemari limbah perusahaan

Terpisah, Laspri Antoni,SH selaku kuasa hukum PT.GHEMMI saat dikonfirmasi mengatakan jika saat ini pihak perusahaan sedang melakukan perbaikan dan pelebaran jalan dengan alat berat

“Insyallah minggu depan, Material sudah kita pesan” ucapnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Whatspp (WA)

Disinggung mengenai target penyelesaian jalan tersebut pihak perusahaan masih belum memberikan tanggapan pasti dan mengatakan jika jalan tersebut akan dibangun sampai Dusun III Desa Gunung Raja

“belum ada target mengingat cuaca sering hujan” tutup Antoni (sn)

Share:

Read More

Peringati Hari Anak Nasional, Citimall Prabumulih Bantu 5 PAUD Perpustakaan Mini

PRABUMULIH, SININEWS.COM - Peringati hari anak nasional, Citimall Prabumulih berikan bantuan Perpustakaan Mini, 300 buku bacaan dan Foster peraga pendidikan untuk 5  Sekolah Pendidikan Anak  Usia Dini ( Paud)  di Kota Prabumulih. 

Adapun lima PAUD yang mendapat bantuan itu yakni Paud Peduli cerdas, Paud Peduli bangsa, Paud AL- firdaus, Paud Cahaya Senuling, dan Paud Bintang Harapan.

Manager Citimall Prabumulih Fenzrial ST mengatakan pemberian bantuan tersebut dilakukan sebagai salah satu dukungan Citimall Prabumulih rangka menciptakan anak yang cerdas dan membiasakan anak membaca sejak dini. 

"Di hari anak nasional kali ini kami ingin ikut membantu mencerdaskan anak bangsa dengan memberikan perpustakaan mini berikut bukunya," ujarnya, Senin (22/7).

Menurut Fenzrial buku merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan sangat penting dalam menumbuhkan minat baca anak-anak. Karena itulah pemberian bantuan perpustakaan mini itu agar Citimall dapat berkontribusi langsung di bidang pendidikan.

"Semoga pengunjung ikut peduli dan Citimall bukan hanya sebagai tempat berbelanja semata, lebih dari itu jadikanlah Citimall sebagai tempat bagi semua pihak untuk mengadakan kegiatan serupa," ungkapnya.

Sementara itu, Bunda Paud  Kota Prabumulih, Hj Suryanti Ngesti Rahayu sangat mengapresiasi dan bangga atas kegiatan yang telah dilakukan Citimall Prabumulih. Menurutnya, Paud merupakan awal anak-anak mengecap pendidikan sembari menjadi wadah penitipan anak.

"Paud merupakan lembaga pendidikan dimana dimulai anak memegang pensil, terimakasih Citimall telah peduli dengan pendidikan Prabumulih," terangnya.

Share:

Read More

BREAKING NEWS : Tabrakkan Kerta Api dan mobil Kren Terjadi di Perlintasan Tanjung Rambang

PRABUMULIH, SININEWS.COM -- Tabrakkan antara Kereta Api Batubara Barisan Panjang ( Babaranjang) dan mobil terjadi di perlintasan kereta api Tanjung Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) Kota Prabumulih. 

Mobil angkutan berat pengangkut kren diduga milik PT Pertamina itu terseret hingga 30 meter setelah dihantam kereta api yang melaju kencang saat bersamaan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. 

Yansyah salah satu warga sekitar menyebutkan baik kereta api maupun mobil berada dari arah yang sama yakni dari arah Baturaja menuju Kota Prabumulih. 

"Abis magrib kejadiannyo," ujar Yansyah, Senin (22/7). 

Warga berhamburan keluar rumah setelah mendengar bunyi dentuman keras yang keluar dari tabrakkan antara kereta api dan mobil tersebut. 

"Bunyinyo tadi kuat. Warga langsung keluar galo," ungkapnya.

Menurut Yansyah, akibat tabrakkan tersebut terjadi kemacetan cukup panjang di kedua arah dilokasi kejadian. Baik kendaraan yang datang dari arah Prabumulih menuju baturaja maupun sebaliknya. 

"Macet panjang. Ini polisi jugo sudah ado di TKP," tutur Yansyah. 

Hingga berita ini diturunkan baik kereta api maupun mobil kren masih berada di TKP dan belum dievakuasi. 

Share:

Read More

BMKG Pasang Seismograf di SDU

MUARA ENIM, SININEWS.COM - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisikan (BMKG) Stasiun Klimatologi Kelas I Palembang, berencana memasang alat siesmograf diwilayah Kecamatan Semendo Darat Ulu (SDU) Kabupaten Muara Enim. Soalnya alat  nantinya berfungsi sebagai sensor perekam deteksi getaran gempa bumi.

               Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muara Enim, Tasman, mengatakan  wilayah Semendo Darat Ulu, Semendo Darat Tengah dan Semendo Darat Laut menjadi daerah yang rawan terjadi gempa bumi. Sehingga pemerintah melakukan penguatan peralatan pencatatan gempa bumi diwilayah tersebut.

              "BMKG memasang  5 alat seismograf diwilayah Sumsel salah satunya di SDU,"kata Tasman, Senin (22/7). Titik lokasi pemasangan sudah ditentukan yakni di lahan atau tanah milik pemerintah guna menjamin  keamanan alat tersebut.

           Menurutnya, alat dipasang dilahan  seluas 4x4 meter yang disediakan Pemkab berlokasi di depan kantor Camat SDU. Dia  berharap  pemasangan alat tersebut,  dapat segera direalisasikan oleh BMKG. Karena sebelumnya pihak BMKG  telah berkunjung ke SDU guna melakukan peninjauan lokasi. 

           "Pemasangan alat ini sangat dibutuhkan bagi warga Semendo supaya penyebaran informasi gempa bumi dapat lebih cepat dan akurat, terlebih wilayah Semendo cukup berdekatan dengan provinsi Bengkulu yang dikenal daerah sangat rawan gempa,"jelasnya.

Share:

Read More

Dana Bansos Turun, Bantuan Parpol Naik

MUARA ENIM, SININEWS.COM -Masyarakat Muara Enim yang hendak mengajukan permohonan dana bantuan sosial kepada Pemkab Muara Enim nampaknya bakal tidak bisa berharap banyak. Soalnya alokasi dana Bantuan Sosial (Bansos) pada APBD Perubahan tahun 2019 ini mengalami turun.

              Namun ironisnya, dana bantuan untuk Partai Politik (Parpol) malah dinaikan. Itu terungkap pada penjelasan nota keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019, disampaikan Wakil Bupati Muara Enim, H Juarsah SH atas nama bupati, pada rapat paripurna DPRD Muara Enim, dipimpin Ketua DPRD, Aries HB SE, Senin (22/7).

              Pada penjelasannya, Wakil Bupati mengatakan, belanja Bantuan Sosial (Bansos) semula direncanakan Rp 3.979.800.000. Setelah perubahan turun menjadi  sebesar Rp 2.760.300.000 atau sebesar 30,64 persen.

              Menurutnya, penurunan itu dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 Tahun 2019, tentang pembinaan anak yatim piatu, anak yatim dan piatu, anak fakir miskin dan lanjut usia (berusia diatas 60 tahun atau lebih, hidup sebatang kara, hidup sendiri) dengan focus kepala anak yatim, yatim piatu, kaum duafa serta lansia terlantar.

              Pada penjelasan dalam rapat paripurna itu, orang nomor dua di Muara Enim ini menjelaskan bantuan keuangan  kepada Partai Politik (Parpol) mengalami kenaikan sebesar Rp 40.583.445 atau sebesar 2,70 persen.

              Dijelaskannya, semua  sebesar Rp 1.516.848.228 naik menjadi sebesar Rp 1.557.431.673, menyesuaikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2019.

              Dia juga menjelaskan, bantuan keuangan kepada desa dari APBD meningkat sebesar 44 persen dari semula sebesar Rp 130.986.292.378, menjadi sebesar Rp 188.586.372.500.

                Peningkatan itu untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 38 Tahun 2018 tantang pedoman penyusunan APBD tahun 2019.

               Permendagri itu mengharuskan alokasi dana desa minimal sebesar 10 persen dari anggaran dana perimbangan   setelah dikurangi  dengan Dana Alokasi Khusus (DAK)  sesuai Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan yang menetapkan alokasi dana perimbangan untuk pemerintah daerah.

Share:

Read More

Golkar Belum Usulkan Calon Pimpinan Dewan

MUARA ENIM, SININEWS.COM -DPD Partai Golkar Muara Enim belum mengusulkan calon pimpinan DPRD Muara Enim hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Soalnya partai berlambang pohon beringin ini, masih menunggu hasil rapat pleno penetapkan Caleg terpilih oleh KPUD Muara Enim.

                 “Rapat pleno DPD Partai Golkar untuk menentukan nama nama Caleg terpilih diusulkan ke DPP Partai Golkar sebagai pimpinan DPRD Muara Enim, setelah selesai rapat pleno penetapan Caleg terpilih oleh KPUD, jadi kita tunggu dulu pleno penetapan KPUD,” jelas Ketua Harian DPD Partai Golkar Muara Enim, H Adriansyah SE, Senin (22/7).

                Menurutnya, Pada Pileg lalu ada 5 Caleg Partai Golkar yang terpilih untuk duduk di kursi DPRD Muara Enim. Dengan terpilihnya ke 5 Caleg tersebut, maka Partai Golkar mendapatkan  kursi pimpinan dewan.

                 “Masalah pengisian kursi pimpinan dewan dari Partai Golkar ini kita tetap mengacu mekanisme yang telah ditentukan partai,” jelasnya.

                  Dijelaskannya, hasi Rapimnas Partai Golkar bulan Agustus tahun 2012 lalu, syarat syarat pengisian kursi pimpinan dewan itu dengan mengadakan rapat pleno DPD Partai Golkar.

                    Rapat pleno itu, lanjutnya, harus dihadiri pengurus harian DPD Partai Golkar Provinsi dengan membawa mandat.  Rapat pleno tersebut, nantinya mengusulkan minimal 3 nama calon pimpinan dewan kepada DPD Partai Golkar Provinsi untuk diteruskan ke DPP Partai Golkar.

               “Karena kita ini Caleg yang terpilih ada 5 orang, maka besar kemungkinan ke 5 nama Caleg itu diusulkan sebagai kandidat pimpinan dewan diusulkan kepada DPD Partai Golkar Provinsi untuk diteruskan ke DPP Partai Golkar,” terangnya.

               Dijelaskannya, sarat untuk diusulkan menjadi pimpinan dewan tersebut,  sudah 2 kalu duduk menjadi anggota DPRD, berpendidikan S1 dan diusulkan oleh pleno DPD Partai Golkar.

             “Siapa nantinya yang terpilih menjadi pimpinan dewan  dari nama nama yang diusulkan tersebut, selanjutnya tim pusat yang  menentukannya,” tegasnya.

Share:

Read More

Kajari Belum Mendapat Laporan Kasus Korupsi Desa Sleman

MUARA ENIM, SININEWS.COM -Meski sudah berlangsung selama satu tahun, namun pengusutan kasus dugaan korupsi atau penyimpangan dana Desa Sleman, Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim tahun 2016 terkesan mengambang. Soalnya sampai saat ini kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Muara Enim itu terkesan tidak kunjung mengalami kemajuan.

                Bahkan pengusutan kasus tersebut terancam menjadi abu abu. Soalnya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Muara Enim, Mernawati SH, yang telah beberapa bulan menjabat dilembaga tersebut mengaku belum mendapatkan laporan.

                 “Nanti saya cek dulu ya, nanti takutnya saya memberikan keterangan belum tau,” jelas Mernawati yang dibincangi di sela sela peringatan HUT Adhiyaksa ke 59 di kantor Kejari Muara Enim, Senin (22/7).

                    Peringatan HUT Adhiyaksa yang berlangsung secara sederhana itu dihadiri juga Wakil Bupati Muara Enim, Kapolres Muara Enim, AKBP Afner Juwono, Kasdim 0404 Muara Enim, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim, serta para Kepala Dinas dan Kepala Badan di lingkungan Pemkab Muara Enim.

                 Pada acara itu dilakukan juga peresmian ruang diversi. Ruang tersebut nantinya digunakan untuk penanganan kasus pidana khusus anak. Ruang tersebut akan digunakan untuk pemeriksaan kasus pidana khusus anak. 

                Menurutnya untuk penanganan kasus korupsi, pihaknya dengan tim telah mengani beberapa  kasus korupsi. “Saat ini kita tengah melakukan penangan tahap pra penyelidikan kasus dugaan korupsi yang berasal dari pengaduan masyarakat,” jelasnya.

                Menurutnya, kasus korupsi tahap pra penyelidikan  itu sebanyak 3 kasus. Hanya saja dia tidak menyebutkan secara detil kasus korupsi yang ditangani tersebut. “Nanti saja ya mengenai kasus korupsi apa saya yang ditangani kalau sudah jelas penanganannya,” jelasnya. 

             Sekedar mengingatkan kembali, bahwa  penyidik Kejaksaan Negeri Muara Enim, telah mengusut  dugaan korupsi atau penyimpangan dana desa Sleman dengan melakukan sporting data ke bagian Pidsus dan telah memberikan  sprint op. Pengusutan dana Desa Seleman tersebut, lanjutnya  dugaan penyalahgunaan dana desa tahun 2016 oleh oknum Kades.

             Yakni dana desa untuk pembangunan bronjong sebesar Rp 180 juta tahun 2016, dana pembuatan kandang ayam tahun 2016 sebesar Rp 50 juta dan dana pembuatan bibit pohon pinang sebesar Rp 10 juta. Penggunaan dana tersebut diduga fiktif.

Share:

Read More

Polemik Kumpulkan Waria, ini Alasan Dinkes PALI

PALI, SININews.com -  Polemik undangan Dinas Kesehatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir  (PALI) kepada para waria se-Kab PALI berakhir dengan penundaan acara pertemuan yang melibatkan para waria. Ternyata, undangan tersebut muncul karena Dinkes PALI menerima laporan bahwa dua waria asal PALI positif terjangkit HIV. Demikian diungkapkan Plyt Kadinkes Lydwirawan.

Lydwirawan yang ditemui seusai Rakor Pemkab di Kantor Bupati PALI Jalan Merdeka KM10 mengungkapkan bahwa kegiatan mengundang para waria tersebut merupakan tindak lanjut terhadap temuan adanya waria yang positif mengidap HIV.

"Ada dua warga yang berdomisili di PALI terjangkit HIV. Dan mereka biasa disebut waria. Itu alasan kami mengundang mereka" ujar Iwan, panggilan akrab Lydwirawan.

Kedua waria yang terjangkit HIV itu merupakan warga Kecamatan Talang Ubi. Atas dasar itulah, pihaknya berinisiatif mengundang para waria untuk diberi penjelasan dan pendekatan agar menerapkan pola hidup sehat, termasuk hubungan sex sehat.

"Tujuannya agar virus HIV tersebut tidak menular. Karena itulah kami berkeinginan memberikan edukasi" terangnya.

Sudah menjadi kewajiban bagi Dinas Kesehatan agar setiap penyakit tidak menular atau menjangkiti yang lainnya. Dengan digelarnya pertemuan, Dinkes berharap penderita HIV tidak bertambah. Mengingat salah satu penyebab penularan HIV adalah akibat hubungan sex menyimpang dan tidak sehat.

Iwan juga menegaskan, tidak ada maksud Dinkes PALI untuk memberikan legitimasi terhadap kelompok tersebut. Meskipun yang diundang adalah kelompok waria.

"Jadi bukan ada maksud lain. Semata-mata karena alasan kesehatan dan kemanusiaan. Kami merasa berkewajiban agar penderita HIV di kabupaten kita tidak bertambah. Yang sudah terjangkit kita jaga dan kita rawat sementara yang sehat kita edukasi untuk berperilaku hidup sehat" tegas Iwan.

Terkait dua warga yang positif menderita HIV tersebut, Iwan menambahkan, saat ini kedua penderita itu dalam pengawasan dan pantauan Puskesmas Talang Ubi. Secara rutin Puskesmas Talang Ubi melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap kedua penderita itu.

"Secara rutin diawasi dan dipantau. Karena kita sudah UHC (Universal Health Coverage, red) maka keduanya tidak dipungut biaya. Gratis" tambahnya.

Untuk menghindari polemik berkelanjutan, Iwan mengaku sudah diperintahkan Sekda untuk menunda acara tersebut. 

"Kita akan menghadap Sekda dulu. Bagaimana petunjuk beliau. Namun saya pastikan, kami tidak ada niat lain. Semata-mata karena tugas kami sebagai aparat yang bertanggungjawab dibidang kesehatan untuk memberikan edukasi. Alasannya kesehatan dan kemanusiaan. Itu saja." tutup Iwan.

Sebagaimana diketahui, munculnya undangan kepada para waria yang beredar di medsos memantik reaksi dari beberapa elemen masyarakat. Masyarakat menilai undangan yang dikhususkan kepada waria tersebut dianggap memberikan pengakuan tentang keberadaan kelompok waria.

Salah satu pihak yang keberatan adalah PC NU Kabupaten PALI melalui ketuanya M Erlin Susri SSosI MPdI. PCNU menilai acara tersebut melegitimasi kelompok waria yang dinilainya tidak sesuai dengan syariat agama Islam. (sn)

Share:

Read More

Kajari PALI Pesankan Ini Saat Syukuran HBA Tahun 2019

PALI, SININews.com - Yunitha Arifin Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengajak seluruh pegawai dijajarannya terutama para Kasi agar solid dan menjaga kekompakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum. 

Pesan itu disampaikan Kepala Kejari PALI saat acara syukuran peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-59 dihalaman kantor Kejari PALI, Senin (22/7).

"Para Kasi dan seluruh pegawai di Kejari agar menjaga kerjasama, pupuk kekompakan. Bangun kepercayaan masyarakat agar kedepan PALI bisa lebih maju. Karena majunya PALI dan Kejari adalah kemajuan kita bersama," pesan Yunitha Arifin. 

Kepala Kejari PALI juga mengingatkan bahwa Kejari adalah bagian Muspida di PALI. 

"Kita tidak bisa berdiri tanpa bantuan, kita bukan siapa-siapa, kita hanya sebagian kecil dari yang ada di PALI, kita harus bersinergi dengan instansi lain, dan kita tidak akan bisa menegakkan hukum tanpa ada dukungan semua pihak, percuma bekoar-koar anti korupsi, anti narkoba kalau kita bekerja sendiri," terangnya. 

Dalam kesempatan itu juga, Kepala Kejari PALI menegaskan bahwa tugas Kejari adalah menegakkan hukum, salahsatunya penegakkan pencegahan.

Dijelaskan Yunitha Arifin bahwa dalam peringati HBA ke-59, Kejari PALI gelar berbagai kegiatan, diantaranya bakti sosial, penghijauan dan lomba burung berkicau. Dimana didalamnya diselipkan pesan moral dalam rangka menegakkan hukum pencegahan yang disampaikan disetiap kegiatan tersebut, antara lain kenali hukum dan jauhi hukumannya, jauhi narkoba, berani jujur hebat. 

"Dan alhamdulillah, rangkaian kegiatan HBA berjalan sukses, serta yang paling banyak antusiasnya pada lomba burung berkicau yang diikuti 1.200 kicau mania dari berbagai daerah, yang tak hanya dari Sumsel saja, melainkan dari Medan, Surabaya, Jambi, Bengkulu dan Jakarta. Lomba burung berkicau bakal kita adakan rutin setiap tahunnya," tutup Yunitha Arifin.

Share:

Read More

Pro Kontra Bakal Kumpulnya Waria Se-PALI, Tapi Banyak Yang Nolak

PALI, SININEWS.COM - Dinas Kesehatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) bakal melaksanakan kegiatan pertemuan dan sharing Wanita-Pria (Waria) se-kabupaten PALI. Tentu rencana tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, akibatnya kegiatan tersebut ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Sebelumnya diketahui, melalui surat undangan Dinkes Kabupaten PALI bernomor surat 440/1437/DINKES/P2PI/2019 yang ditujukan kepada waria se-kabupaten PALI, tersebar luas di media sosial. Kegiatan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Senin (22/7/2019) di ruang pertemuan salahsatu rumah makan di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI.

Plt Kepala Dinkes Lydwirawan, membenarkan bahwa kegiatan tersebut dibatalkan karena akan menimbulkan polemik bila dilaksanakan.

"Tapi pertemuan ini dibatalkan, sampai waktu yg tidak ditentukan, karena akan menimbulkan polemik bila dilaksanakan," katanya, Minggu (21/7).

Meski demikian, Ia menjelaskan bahwa kegiatan itu bertujuan untuk meminimalisir penyebaran HIV/Aids di kabupaten PALI. 

"Sehubungan dengan rentannya waria terkena penyakit HIV AIDs, maka di adakanlah pertemuan tersebut, agar kegiatan Waria terkendali dan dapat di minimalisir serta tidak berkembang," katanya.

Disinggung apakah kegiatan itu dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap keberadaan waria di PALI, Lydwirawan menjawab bahwa dirinya bukan berarti mendukung keberadaan Waria. "Bukannya mendukung tapi prihatin, karena ada yang terindikasi terinfeksi HIV/Aids," tutupnya.

Sebelumnya, ustad M. Erlin Susri, S.Sos.I M.Pd.I, ketua Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Kabupaten PALI, menyayangkan jika kegiatan sosialisasi masalah sek bebas itu ditujukan hanya pada satu kelompok, yaitu waria. Karena, Ia menilai, kegiatan tersebut harus juga diberikan kepada anak-anak muda baik dikalangan pelajar, mahasiswa dan umum.

"Apalagi, dalam kegiatan itu akan lebih bagus kalau dinas kesehatan menggandeng tokoh agama dalam sosialisasinya, sehingga dibahas juga dari sisi hukum sosial dan agamanya," ungkapnya saat dihubungi via WA, Minggu (21/7).

Lebih lanjut, dirinya juga menyarankan kepada Dinkes PALI untuk tidak hanya sosialisasi terhadap bahaya seks bebas tetapi juga memberikan penyadaran kepada mereka agar kembali kepada hakikat qodrat mereka itu sendiri.

"Kita ketahui sosialisasi sek bebas tersebut bagus, tapi hendaknya dinas kesehatan PALI tidak saja hanya sosialisasi bahayanya sek bebas dan pergaulan bebas saja terhadap mereka melainkan memberikan penyadaran kepada mereka agar kembali kepada hakikat qodrat mereka itu sendiri, yaitu sebagai laki-laki," ungkapnya

Ia juga menolak dengan keras, jika kegiatan itu nantinya akan malah melegalkan waria di kabupaten PALI.

"Kami menolak jika adanya kegiatan yang seolah melegitimasi Waria di PALI, karena melanggar agama, dalam konteks agama manusia itu cuma ada laki laki dan perempuan. Walaupun dia waria (kelamin ganda,red) fiqih mengajarkan cara melihatnya apakah dia laki laki atau perempuan cukup lihat kelaminnya, mana salah satu kedua kelamin tersebut yang berfungsi, maka itulah status kelamin orang memiliki kelamin ganda tersebut," katanya.

Terpisah, Bupati PALI Ir H Heri Amalindo MM, kaget dengan adanya pertemuan tersebut, dan dirinya sebagai bupati tidak mengetahui adanya pertemuan tersebut, dan dari dinas mana yang akan melakdanakannyapun dirinya tidak mendapatkan laporan.

"Saya tidak tahu, tidak ada laporan kepada saya. Dinas mana yang melaksanakanpun saya belum tahu. Coba nanti konfirmasi pada Sekda, kalau bisa dibatalkan, batalkan saja. Ditempat lainkan juga tidak ada yang melegalkan Waria," jelas Bupati

Sementara, Sekda PALI H Syahron Nazil SH, pihaknya sudah menanyakan pada pihak Dinkes, dan bahwa benar akan ada kegiatan sosialisasi tentang sek bebas, namun teruntuk semua kalangan.

"Kegiatannya bagus, tadi kita sudah minta penjelasan dari Kadinkesnya. Kita tidak tau kalau yang diundang hanya Waria, infonya untuk semua kalangan," ungkap Sekda,

Ditanya soal akan dibatalkan atau di tunda, Sekda akan berkoordinasi lagi. "Nanti kita koordinasikan lagi, kita belum sedalam itu mengetahui kegiatan tersebut yang hanya untuk Waria," katanya. 

Setelah berkoordinasi lagi, Sekda PALI menjelaskan bahwa pihaknya meminta pertemuan tersebut ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan. "Sudah saya minta Dinkes tunda, kalau mau sosialisasi jangan khusus, tapi dengan sasaran generasi muda lainnya," singkat Sekda

Share:

Read More