Gencar Melakukan Ops Yustisi Dan Sosialisasikan Protokol Kesehatan, Kapolres Prabumulih Bagikan Masker Kepada Pengunjung dan Pedagang PTM Prabumulih

PRABUMULIH, SININEWS.COM - Kapolres Prabumulih AKBP Siswandi, S.I.K., S.H., M.H., bersama Personil Polres Prabumulih, melaksanakan giat Dalam rangka operasi yustisi dan mendukung progam pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19, bagi-bagi masker gratis kepada warga, sambang di pasar Tradisional moderen kota prabumulih, hari Rabu (13/01/2021).

Mendukung langkah pemerintah, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19), Personil Polres Prabumulih dan Babinsa kompak laksanakan patroli dengan berikan himbauan kepada masyarakat, akan bahaya penyebaran virus corona. 

Kapolres Prabumulih AKBP Siswandi, S.I.K., S.H., M.H., bersama Personil Polres Prabumulih menyambangi warga di Pasar Tradisional Moderen dan memberi himbauan agar tidak melakukan aktifitas seperti berkumpul, karena menyebarnya virus corona banyak tersebar melalui aktifitas tersebut.

Sehingga secara persuasif personil polres prabumulih mengajak warga masyarakat, untuk tetap memperhatikan protocol kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan pakai sabun, dan terapkan pola hidup sehat serta komsumsi vitamin lengkap, agar imunitas tubuh kuat,.

Kapolres Prabumulih menjelaskan bahwa kegiatan ops yustisi ini rutin dilaksanakan bersama instansi terkait baik dari TNI Koramil, dan Satpol PP, kegiatan Operasi Yustisi ini dalam rangka menindak lanjuti Instruksi Presiden dan menindaklanjuti Peraturan walikota Nomor 70 tahun 2020 guna mendisiplinkan masyarakat supaya mematuhi dan menerapkan Protokol Kesehatan. 

Dengan adanya kegiatan Operasi Yustisi ini, personil berharap kepada Masyarakat di Wilayah hukum polres prabumulih membiasakan disiplin diri dengan mematuhi dan menerapkan Prokes diantaranya menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan setiap melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari guna menjaga Kesehatan dan antisipasi Penyebaran Covid-19.

Share:

Read More

17 Februari 2021 Masa Kerja Heri Amalindo Sebagai Bupati Berakhir

PALI. SININEWS.COM -- Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati PALI diumumkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melalui rapat paripurna yang digelar pada Rabu (13/1/21). Pengumuman itu dilaksanakan berkenaan dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati PALI periode 2016-2021, H Heri Amalindo dan Ferdian A Lacony, segera berakhir pada 17 Februari 2021.

"Sesuai dengan aturan, maka DPRD diharuskan menyampaikan pengumuman pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati PALI masa jabatan 2016-2021, melalui rapat paripurna. Kemudian, mengusulkan pada Kemendagri melalui Gubernur untuk menetapkan pemberhentian tersebut," terang Ketua DPRD PALI, Asri AG, saat memimpin rapat.

Ditambahkannya, bahwa Heri Amalindo dan Ferdian A Laconi efektif berhenti dari jabatannya mulai 17 Februari nanti. Oleh karenanya, DPRD pun segera melakukan pengumuman tersebut.

"Terkait administrasinya kami minta Sekretariat DPRD untuk segera menyampaikan surat pada Kemendagri melalui Gubernur Sumsel untuk melakukan penetapan pemberhentian ini," imbuhnya.

Rapat paripurna itu dihadiri oleh Wakil Bupati PALI, Ferdian A Lacony, Kapolres PALI, Ketua KPU, Sekda, para kepala OPD, dan 19 orang dari 25  anggota DPRD.

Sementara itu Wakil Bupati PALI, Ferdian A Lacony, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan dan amanah masyarakat pada dirinya selaku Wakil Bupati PALI periode 2016-2021.

"Saya berharap PALI ke depan lebih maju dan mengutamakan pelaku UMKM. Apalagi di tengah pandemi Covid 19 ini, UMKM merupakan penyelamat krisis ekonomi," singkatnya, pasca menghadiri rapat di DPRD.(sn/perry) 

Share:

Read More

Ernawati Lantik Pengurus DPK PPNI Talang Ubi

PALI. SININEWS.COM --  Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Talang Ubi Kabupaten  Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) periode 2020-2025 resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ernawati SKM M.kes ketua DPD PPNI PALI, Rabu (13/1/21) di Puskesmas Talang Ubi.

Ada tiga Komisariat di DPK Talang Ubi  yang dikukuhkan kali ini, yaitu Dewan Pengurus Komisariat Dinkes ketua Suplementari.S.kep Ners, kemudian DPK Puskesmas Talang Ubi ketua Nika. Amkep dan DPK RSUD  ketu Istohar .Amkep.

Pada pengukuhan pengurus DPK se-kabupaten PALI dilakukan per kecamatan karena pandemi covid-19 belum berakhir untuk hindari kerumunan. Sementara pengukuhan DPK kecamatan lain akan dilakukan pada Kamis (14/1/21) besok dimana rencananya ketua DPD PPNI PALI serta pengurus DPD lainnya akan sambangi komisariat di masing-masing kecamatan.

Setelah melantik DPK PPNI Talang Ubi, Ernawati mengajak seluruh anggota PPNI untuk bersama-sama memajukan organisasi itu supaya bisa sejajar dengan PPNI daerah lainnya. 

"Angkat citra PPNI dan buktikan bahwa PPNI PALI aktif. Untuk itu kita bentuk DPK dan mengukuhkan agar kita bisa bersama-sama membesarkan dan memajukan organisasi ini," ajak Ernawati. 

Setelah dikukuhkan, ditambahkan Ernawati bahwa setiap DPK punya wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan.

"Kita harus mempunyai rencana kerja. Dan rencana kerja lima tahun kedepan nanti kita bahas di sekretariat yang alhamdulillah kita sudah ada sekretariat. Namun setiap kegiatan di DPK harus berkoordinasi dengan DPD supaya kegiatan kita sinkron," tukasnya. 

Dijelaskan Ernawati bahwa seluruh anggota PPNI harus patuh pada AD/ART serta menjalankan tugas dengan penuh hati. 

"Perawat merupakan garda terdepan sektor kesehatan, terlebih dalam suasana pandemi covid-19 ini. Maka dari itu kita pegang teguh slogan PPNI yaitu perawat hebat masyarakat sehat, generasi cerdas Indonesia kuat, PPNI bangga merawat Negeri Pertiwi," tandasnya. (sn/perry) 

 

Share:

Read More

Dewan PALI Akhirnya Laporkan Plt Sekwan

PALI. SININEWS.COM -- Pimpinan beserta Anggota DPRD PALI melaporkan permasalahan adanya dugaan penyimpangan di Sekretariat DPRD ke Kejaksaan Negeri kabupaten PALI, Selasa sore (12/1/2021) sekitar pukul 17.00 WIB. 

Tindakan itu imbas atas sikap Plt. Sekretaris dan Bendahara DPRD PALI, Son Haji dan Frans yang tidak ada niat untuk menjalin komunikasi, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.

ketua DPRD PALI, H. Asri AG, SH dalam keterangannya kepada sejumlah media usai melaporkan ke kejari PALI mengatakan bahwa dirinya sejak Senin (11/1/2021) kemarin sudah menunggu Plt. Sekwan dan Bendahara untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. 

"Namun, hingga Selasa sore, tidak ada itikad dari Plt. Sekwan dan Bendahara untuk menjalin komunikasi dengan kami. Oleh karena itulah, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini yaitu dengan melaporkan ke pihak berwajib, dalam hal ini kami laporkan ke Kejaksaan Negeri PALI," terang Ketua DPRD PALI. 

Politisi PDI Perjuangan itu meminta kepada pihak kejari PALI untuk menelusuri adanya dugaan penyimpangan penggunaan anggaran di sekretariat DPRD PALI. 

"Kami meminta kepada pihak kejaksaan untuk menelusuri, mengecek dan mengklarifikasi kebenaran dari fakta yang ada," sambung ketua DPRD. 

Asri juga kembali menegaskan bahwa dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tersebut ada beberapa point, seperti tidak dibayarnya agen travel PT Purnama Mega Lestari oleh Plt. Sekwan dan Bendahara. "Padahal, uang tersebut sudah dikumpulkan oleh Bendahara lewat pencairan SPPD anggota DPRD PALI yang langsung dipotong oleh Bendahara untuk membayar pihak ketiga itu. Namun, kami terkejut ketika mendapat surat pemutusan kerjasama dari agen travel lantaran, belum dibayarkan. Akibat hal ini, membuat perjalanan dinas menjadi terhambat," terang Asri. 

Kemudian, tempat pihak Anggota DPRD PALI meminjam uang, hingga detik ini belum dibayarkan. "Ketika kami perjalanan dinas, kami terkadang meminjam uang. Nah, tempat kami meminjam uang tersebut belum juga dibayarkan. Padahal, uang tersebut juga sudah dikumpulkan lewat pemotongan pencairan SPPD anggota DPRD," jelasnya. 

"Serta, kami mendapat laporan bahwa biaya perjalanan dinas sekretariat DPRD PALI tidak dibayar. Padahal, dari informasi yang kami dapat, biaya perjalanan dinas tersebut sudah cair. Tetapi, supir dan ajudan pimpinan DPRD beserta staf yang lain belum menerima sepeserpun uang itu. Perlu dipertegas, bahwa kami ini berkegiatan sebagai penyelenggara pemerintahan, bukan kegiatan pribadi," tutupnya. 

Sementara itu, Kepala Kejari PALI, Marcos MM Simare-mare membenarkan jika pihaknya telah menerima laporan dari Pimpinan dan Anggota DPRD PALI. 

"Untuk yang dilaporkan, kami masih akan melakukan penelusuran terlebih dahulu. Namun untuk sementara, yang menjadi laporan dari ketua dan Anggota DPRD PALI yaitu adanya dugaan penyimpangan penggunaan uang negara," kata Marcos. 

Kajari juga mengatakan Akan meneliti siapa saja yang bertanggung jawab dari laporan tersebut. "Kita akan menelaah dokumen yang diterima, paling lama dua hari, kemudian klarifikasi kepada orang-orang-orang yang bertanggungjawab. Kalau ada perbuatan melanggar hukum baru akan ditindaklanjuti ke proses selanjutnya," tambahnya. 

Untuk dokumen yang diterima, berupa berkas penerimaan dan pengeluaran uang. "Namun ini masih dokumen awal, apakah nanti modusnya bakal sama dengan kasus pada tahun anggaran 2017 yang lalu, atau seperti apa, kita lihat setelah klarifikasi. Kalau modusnya sama, bisa jadi kami akan audit dalam satu tahun anggaran di sekretariat DPRD PALI," tutupnya. (sn/perry)

Share:

Read More

Plt Sekwan PALI Sangkal Tudingan Gelapkan Perjalanan Dinas Sekretariat

PALI. SININEWS.COM -- Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Son Haji dengan tegas membantah tudingan dirinya bersama bendahara Sekwan menggelapkan dana perjalanan dinas Sekretariat yang disampaikan ketua DPRD PALI H Asri AG didampingi hampir separuh anggota legislatif PALI kemarin. 

Sanggahan Plt Sekwan PALI disampaikan Selasa (12/1/21) saat ditemui sejumlah awak media di ruang kerjanya. 

"Saya nilai tudingan itu keliru. Sebab saat ini kasda kosong menyebabkan adanya tunda bayar. Nilai tunda bayar lebih kurang Rp 2 milyar," ungkap Son Haji.

Son Haji menjelaskan bahwa untuk tudingan penggelapan dana untuk pihak penyedia tiket dan hotel telah diangsur sejak bulan oktober. 

"Memang masih belum terbayar semuanya. Tetapi kami telah berkomunikasi dengan pihak travel keterlambatan pembayaran akibat tunda bayar. Sementara untuk piutang anggota dewan kepada pihak peminjam, tetap akan dibayar menunggu tagihan di BPKAD yang tunda bayar itu sudah cair. Untuk rencana anggota dewan mau melaporkan saya ke ranah hukum, itu hak mereka," katanya. 

Sementara itu, ketua DPRD PALI H Asri AG menegaskan bahwa Plt Sekwan yang keliru. Lantaran dana untuk kegiatan perjalanan dinas sekretariat itu sudah cair dari BPKAD, memang ada tunda bayar tetapi itu untuk kos lain. 

"Yang kami permasalahkan adalah dana perjalanan dinas sekretariat termasuk untuk ajudan dan supir saya yang telah dicairkan BPKAD dengan nomor SPM 195/GU/nihil/4.010401/2020 tanggal SPM 21 Desember 2020. Pencairan itu salah satunya untuk digunakan pembayaran SPPD perjalanan dinas untuk staff saya tanggal 1 Desember. Seolah-olah uang itu sudah dibayarkan dan dibuat SPJ kemudian dikirim ke BPKAD, tetapi pada kenyataannya sampai hari ini yang bersangkutan belum menerimanya," jabar H Asri. 

Dan untuk hutang ke pihak penyedia tiket dan hotel serta hutang ke pihak peminjam ketika keuangan di sekretariat kosong, H Asri mengatakan bahwa seharusnya dewan PALI tidak lagi terhutang karena hutang itu sudah dipotong bendahara dan Plt Sekwan ketika SPPD dewan cair. 

"Ini seharusnya sudah selesai, karena kami telah membayar.Terus terang dengan adanya kejadian ini seluruh anggota dewan PALI merasa dirugikan karena pihak penyedia tidak lagi memberikan jasa penyediaan tiket dan hotel. Atas tindakan sekwan ini, kami akan laporkan ke pihak berwajib karena adanya dugaan penggelapan dana itu, data kami lengkap. Namun kami adalah manusia biasa, masih membuka ruang apabila Plt Sekwan dan bendahara menunjukkan itikad baiknya untuk menjelaskan duduk perkara masalah ini," tandasnya. (sn/perry)

Share:

Read More

Situasi Terkini covid-19 di PALI pertanggal 12 Januari 2021

 

Share:

Read More

Turut Andil Cegah Penyebaran Virus Corona, PT.LCL Sumbang Ribuan Masker ke Prabumulih

BAGI MASKER : Puluhan anggota LMP dan APM membagikan masker bantuan dari perusahaan ke pengendara motor, senin (11/2)

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Pencegahan virus corona dibeberapa daerah masih terus dilakukan, salah satunya di Kota Prabumulih yang semakin kencang menyuarakan tentang protokol kesehatan.  

Hal itu juga membuat sebagian perusahaan harus ikut andil dalam pencegahan penyebaran virus corona seperti halnya PT.Lematang Coal Lestari (LCL) perusahaan yang begerak dibidang pertambangan batubara. 

Melalui Aliansi Prabumulih Menggugat PT.LCL memberikan bantuan berupa ribuan masker untuk dibagikan kemasyarakat Kota Prabumulih, senin(11/1/21)  

Sumantro selaku Plt.HRD PT.LCL saat dihubungi menyampaikan jika pihaknya telah menyalurkan bantuan berupa ribuan masker untuk didistribusikan kemasyarakat Prabumulih melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Prabumulih Menggugat (APM).

“Ya tadi aku minta Adi Susanto (APM) untuk urus dan salurkan masker ke warga” balasnya saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Ketua umum APM Adi Susanto,SE bersama puluhan anggota dan Ormas Laskar Merah Putih (LMP) Prabumulih membagikan ribuan masker tersebut kepada pengguna jalan yang melintas dijalan Bawah Kemang, Patung Kuda, Pasar Tradisional modern dan Jalan Padat Karya. 

“tadi kami sudah bagikan maskernya dibeberpa titik kami sebar anggota LMP dan APM untuk membagikannya” jelas Adi.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat lebih mengingatkan warga akan pentingnya menjaga kesehatan dengan Mencuci Tangan, Memakai Masker dan Menjaga Jarak (3M). (tau/sn).

Share:

Read More

LMP Prabumulih dan APM Bersinergi Bagikan Ribuan Masker

 

PRABUMULIH, SININEWS.COM - Sebanyak 3500 pcs masker kembali dibagikan oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang (Macab) Kota Prabumulih bersama lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Prabumulih Menggugat (APM), senin (11/1/21)

Kegiatan yang digelar di empat titik itu yakni di bundaran Tugu Patung Kuda, Pasar Tradision Modern (PTM), Simpang Bawah Kemang dan Jalan Padat Karya itu mengerahkan anggota kedua Lembaga sekitar 50 orang

Tak hanya itu, ribuan masker yang dibagikan juga diikuti oleh beberapa selebgram Prabhmulih diantaranya Aby RR, Innaka, dan Sridevi

Sulastri,S.Sos Ketua Macab LMP Prabumulih mengaku menyiapkan sekitar 1500 masker untuk dibagikan kemasyarakat umum khususnya warga yang tidak memakai masker, menurutnya hal tersebut dilakukan agar masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaan akan pentingnya masker untuk mencegah penyebaran Covid_19

"ya kita harap dengan pembagian masker ini dapat mengingatkan masyrakat akan pentingnya kesehatan" jelasnya saat diwawancarai usai kegiatan seraya mengatakan kegiatan pembagian masker juga bertujuan agar kedua organisasi LMP dan APM lebih meningkatkan solidaritas dan kekompokan

Terpisah, Adi Susanto, SE ketua umum APM juga ikut andil dalam mencegah penyebarab virus corona di Kota Prabumulih dengan membagikan sekiatar 2000 pcs lebih masker yang didapat dari sumbangan beberapa perusahaan yang ikut berpartisipasi

"Ya tadi kita dapat bantuan dari PT.LCL, PT.Tel dan PT.PDSI yang memberikan makser" paparnya

Kegiatan pembagian masker akan terus digelar nantinya jika wabah Virus Corona ini semakin mengancam, hal tersebut menurutnya dapat mencegah penularan (tau/sn)

Share:

Read More

Banyak TKS Dirumahkan, Kepala BPKAD PALI Sebut Akibat Sulit Pendanaan Bukan Korban Politik

PALI. SININEWS.COM --Awal tahun 2021, banyak Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang bekerja di OPD dilingkungan pemerintahan kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dirumahkan. Yang tentunya kondisi itu membuat keresahan bagi sejumlah pegawai TKS karena belum ada kejelasan kapan mereka (TKS) akan bekerja lagi. 

Menyikapi hal itu, Saparuddin kepala BPKAD PALI menyebut bahwa keputusan untuk merumahkan sejumlah pegawai TKS yang merupakan kebijakan penuh kepala OPD masing-masing akibat keuangan daerah PALI tengah kesulitan.

"Pada tahun 2020 kabupaten PALI bahkan seluruh daerah di Indonesia alami kesulitan pendanaan, salah satunya akibat covid-19. Akibat corona ini, terjadi tiga kali pemotongan. Yang pertama pemotongan DBH dan DAU oleh pemerintah pusat. Ditambah lagi pemerintah pusat memerintahkan pemotongan APBD untuk dana covid-19. Imbas dari pemotongan itu, banyak terjadi tunda bayar, bahkan pegawai PNS saja belum gajian sampai saat ini," ungkap Saparuddin, Senin (11/1/21).

Karena tunda bayar cukup besar, diawal Januari ini Saparuddin mengambil keputusan untuk merumahkan sejumlah pegawai TKS, ditambah belum begitu banyak kegiatan di OPD pada awal tahun termasuk di BPKAD yang sifatnya pelayanan

"Saat ini masih bisa dikerjakan oleh pegawai PNS yang ada, karena belum banyak kegiatan. Nah, karena masih bisa dikerjakan oleh beberapa PNS maka TKS dirumahkan. Apabila masih kekurangan pegawai, barulah kami akan panggil TKS untuk bekerja kembali sesuai kebutuhan. Pada prinsipnya apabila pekerjaan itu bisa dikerjakan satu orang, maka untuk apa kita mempekerjakan tiga orang. Artinya dengan adanya TKS dirumahkan, terjadi penghematan anggaran. Dan silva ini akan kita alihkan untuk bayar hutang atau yang tunda bayar itu. Meskipun bayar hutang tidak tertutupi dari penghematan dirumahkannya TKS, tetapi paling tidak kita sudah menyisihkan dana untuk membantu menutupi tunda bayar," jabarnya. 

Saparuddin juga menegaskan bahwa dirumahkannya sejumlah TKS tidak ada kaitannya dengan politik, apalagi pasca Pilkada. 

"Jangan dikait-kaitkan dengan politik, ini tidak ada hubungannya sama sekali. Ini karena covid-19 yang sudah terjadi satu tahun penuh. Anak sekolah saja seharusnya Januari sudah masuk, tapi karena wabah ini belum reda maka ditunda lagi. Sama halnya dengan TKS, kalau tidak covid, mungkin tidak terjadi seperti ini. Jadi dirumahkannya sejumlah TKS bukan kebijakan siapa-siapa, tapi kita berupaya mengatasi solusi kesulitan pendanaan," tandasnya. (sn/perry)

Share:

Read More

Gantikan Reza, David Rosehan Pimpin Rutan Kelas IIB Prabumulih

PRABUMULIH, SININEWS.COM - Usai gelar pisah sambut bersama Reza Meidiansyah Purnama, David Rosehan kini resmi Jabat Kepala Rutan Kelas IIB Prabumulih.

Kegiatan yang turut dihadiri Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sumatera Selatan, Alfi Zahrin Kiemas tersebut tampak digelar di aula Rutan Kelas IIB Prabumulih, pada Senin(11/1/2021).

Dikatakan Alfi Zahrin Kiemas, untuk sertijabnya sudah lebih dulu dilakukan jadi ini hanya kegiatan ceremony saja. "Yang mana diharapkan dengan Karutan baru ini bisa membawa Rutan Prabumulih jadi lebih baik lagi, terlebih satu yang belum tercapai untuk rutan Prabumulih yakni meraih WBK (wilayah bebas korupsi, red)," ujarnya kepada awak media saat itu.

Selain itu disampaikannya, disiplin pegawai dan warga binaan juga dirinya harap dapat lebih ditingkatkan lagi. "Kita komitmen berantas narkoba, jadi akan ada sanksi bagi pegawai atau warga binaan apabila terlibat peredaran narkoba. Sanksi itu ada dua ada sanksi administrasi kepegawaian atau sanksi pidana," tegasnya.

Sedangkan, disinggung mengenai jadwal kunjungan bagi warga binaan apakah sudah kembali dibuka, dirinya mengaku, hal itu masih menunggu instruksi Pemerintah. "Untuk kunjungan itu instruksi pelayanan itu belum, karena covid ini kan tambah tinggi-tinggi jadi sebelum dinyatakan oleh pemerintah boleh, maka kunjungan kita belum bisa," tandasnya.

Share:

Read More