BNSP Latih Assesor Wartawan, Dewan Pers Dilarang Sertifikasi Wartawan

Jakarta - Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi Henny S. Widyaningsih menegaskan Dewan Pers tidak boleh mengeluarkan sertifikasi kompetensi wartawan, menyusul Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan sudah resmi hadir dalam system sertifikasi kompetensi nasional Indonesia.

Ditegaskan Henny saat menyampaikan arahannya kepada puluhan peserta pelatihan Asesor Kompetensi Wartawan dalam rangkaian pelaksanaan pelatihan Asesor Kompetensi di Ruang Serba Guna LSP Pers Indonesia lantai 5, Kompleks Ketapang Indah, Jakarta Pusat, 14-18 April 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP, Henny mengatakan "BNSP merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi. Dewan Pers boleh melaksanakan setifikasi kompetensi tapi harus lewat LSP yang berlisensi BNSP", tandas Henny.

Dikatakan Henny pula "oleh karena ini (Sertifikasi Wartawan lewat BNSP) belum pernah terjadi di Indonesia, maka LSP Pers Indonesia merupakan lembaga pertama yang memiliki Standar Kompetensi Wartawan yang bisa melaksanakan sertifikasi kompetensi wartawan", ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Agus mantan Komisioner BNSP yang menjadi master assesor BNSP pada kegiatan pelatihan ini mengatakan "sertifikasi kompetensi itu ada aturan hukumnya. Hanya dua lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi yakni Perguruan Tinggi dan BNSP. Jadi kalau ada lembaga di luar itu yang berani mengeluarkan sertifikat kompetensi itu melanggar dan ada sanksi pidananya", tegasnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Hence Mandagi Ketua LSP Pers Indonesia yang juga menjabat Ketua Umum DPP Serikat Pers dan Ketua Dewan Pers Indonesia menyampaikan "apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BNSP yang sudah memberikan kesempatan kepada wartawan untuk mengikuti proses pelatihan assesor kompetensi melalui LSP Pers Indonesia", ucapnya.

“Banyak selamat kepada wartawan yang sudah dinyatakan kompeten sebagai assesor oleh master assesor dari BNSP. Karena ini menjadi catatan sejarah baru bahwa pers Indonesia telah memiliki assesor penguji komptensi bersertifikat BNSP berlogo garuda", ungkap Mandagi.

Mandagi mengaku bangga atas kehadiran wartawan yang menjadi peserta diklat assesor dari lintas organisasi dan latar belakang media.

Salah satu peserta yang berasal dari Kota Batam, Mangapul Matondang, ikut memberikan komentar terkait pelaksanaan kegiatan ini. Matondang yang juga menjabat Pimpinan Redaksi di Media Online BeNews mengatakan "dirinya bangga bisa mendapat pengakuan resmi dari negara. Saya berharap semua wartawan di Indonesia bisa disertifikasi kompetensinya melalui jalur resmi yakni lewat BNSP, bukan yang versi abal-abal dan melanggar undang-undang", tegasnya.

Peserta yang mengikuti Diklat Assesor Angkatan Pertama LSP Pers Indonesia ini berasal dari organisasi pers Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Perserikatan Journalis Syber Indonesia (PERJOSI), Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Jurnalis Nasional Indonesia (JNI), dan Sindikat Wartawan Indonesia (SWI). Latar belakang peserta juga berasal dari beragam media yakni dari media Televisi (RCTI dan TVRI), media Online (Indonesia Satu, Berita 55, BeNews), dan media cetak.

Menariknya ada salah satu peserta yang selama ini menjadi tenaga penguji kompetensi Wartawan yang dilaksanakan Dewan Pers, Fredrik Kuen Mantan GM Kantor Berita Antara ini mengakui "Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan yang digunakan oleh LSP Pers Indonesia ini sangat berbeda dengan yang biasa dia gunakan sebagai bahan pengujian wartawan di DP. Saya sempat mengalami kesulitan saat mengikuti sistem dan metode melakukan sertifikasi kompetensi yang dilatih oleh master assesor dari BNSP. Namun setelah dinyatakan kompeten, saya mengerti bahwa standar kompetensi inilah yang benar-benar berkualitas dan dapat digunakan", ujar Fredrik usai mengikuti pelatihan.

Fredrik juga mengaku akan menerapkan metode dan standar kompetensi yang sah dalam melaksanakan Diklat Jurnalistik di lembaga pendidikan yang dimilikinya.

Soegiharto Santoso selaku Ketua Badan Pengawas LSP Pers Indonesia yang juga turut menjadi peserta mengatakan "tinggal selangkah lagi sertifkasi kompetensi wartawan dapat dilaksanakan di Indonesia. Ke depan nanti saya berharap UKW harus lewat LSP yang berlisensi BNSP dan LSP kami sudah siap melaksanakannya di jalur yang benar", pungkasnya.  (Red)

Share:

Read More

Bupati Panca Berikan Bantuan Rekonstruksi Rumah Korban Bencana "Puting Beliung"

INDRALAYA--Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar meninjau langsung kondisi warga yang rumahnya roboh akibat dampak bencana angin puting beliung yang terjadi di tiga Desa yakni Desa Muara Penimbung dan Desa Penyandingan Kecamatan Indralaya serta Desa Pulau Negara Kecamatan Pemulutan Barat, yang terjadi pada Sabtu (17/4) lalu. 

"Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir turut prihatin atas musibah ini dan memberikan semangat kepada warga yang menjadi korban bencana dan selalu tabah serta sabar," ungkapnya saat meninjau lokasi Senin (19/4). 

Dalam kesempatan itu, sambung Bupati, dirinya berdialog dengan warga yang menjadi korban bencana, mendengarkan keluhan dan meminta untuk mencatat apa yang dibutuhkan dan diserahkan ke Camat dan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Pemukiman (Perkim), Ogan Ilir.

"Saya akan perintahkan dinas terkait untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi kebutuhan dan mudah-mudahan bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi warga yang menjadi korban bencana angin puting beliung," harap Bupati Panca.(Ber)

Share:

Read More

Wabup Ardhani "Geram" Banyak Kepala OPD Tak Hadiri Paripurna

INDRALAYA--Rapat paripurna lanjutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang berlangsung Senin (19/4) pukul 11.00 dengan agenda penjelasan Bupati OI terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang diketuai oleh Soeharto Hs dan dihadiri oleh Wakil Bupati OI H Ardhani SH. Dalam paripurna tersebut, terlihat tak banyak kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir. Mereka (kepala OPD) yang hadir berpakaian Dinas ASN hanya berjumlah tak lebih dari tiga orang. 

Melihat situasi itu, Wakil Bupati OI H Ardhani merasa geram dan menyayangkan banyaknya para pejabat OPD yang tidak hadir. Padahal, agenda paripurna dibahas sangatlah penting untuk diikuti karena berkenaan dengan program pembangunan di tahun anggaran 2021. 

"Sangat kita sayangkan banyaknya kepala OPD yang tidak hadir pada paripurna. Padahal ini penting demi membangun Kabupaten OI," ucap Wabup H Ardhani SH, Senin (19/4). 

Menurut Wabup, kedepan pihaknya akan mengusulkan dan melaporkan hal ini kepada Bupati agar membuat surat resmi secara langsung kepada seluruh jajaran kepala OPD untuk wajib hadir dan mengikuti paripurna. "Kalaupun nanti ada yang berhalangan (tidak hadir), itu harus ada izin tertulis dari Bapak Sekda. Kalau pun masih saja tidak hadir tanpa izin tertulis. Tentu akan menjadi bahan evaluasi dari Bapak Sekda," ujar Wakil Bupati H Ardhani SH. 

Berdasarkan pantauan, kendati minim dihadiri oleh kepala OPD, rapat paripurna berjalan lancar semua fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum dihadapan Ketua DPRD Kabupaten OI serta Wakil Bupati H Ardhani. Selanjutnya, Ketua DPRD OI Soeharto Hs menyatakan paripurna lanjutan rencananya kembali digelar pada 27 April mendatang.(Ber)

Share:

Read More

Situasi terkini Covid -19 Pertanggal 19 April 2021

 

Share:

Read More

40 Personil Satpol-PP PALI Siap Kawal PSU, Begini Pesan Pj Bupati

PALI. SININEWS.COM --  Sebanyak 40 personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) siap kawal jalannya Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten PALI yang akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 21 April 2021 di empat TPS yaitu TPS 06 Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara, TPS 08 Desa Babat, TPS 09 Desa Air Itam dan TPS 10 Desa Air Itam Kecamatan Penukal. 

Pelepasan Satpol-PP yang akan mengawal PSU dilakukan langsung Penjabat Bupati PALI DR Rosidin Hasan, Senin (19/4/21) di halaman Kantor Bupati PALI. 

"Silahkan bekerja mengawal jalannya PSU di PALI, tapi utamakan secara humanis dan pendekatan kepada masyarakat. Saya yakin kalian mampu mengemban amanah ini. Sebelumnya kami bersama Gakkumdu sudah memberikan rambu-rambu tentang PSU. Jadi kalau ada permasalahan atau pelanggaran hukum tidak boleh bergerak sendiri tapi silahkan koordinasikan dengan Gakkumdu, agar kita tidak disalahkan sendiri," pesan Bupati. 

Dalam masa pandemi dan menjalankan ibadah puasa, Pj Bupati tetap memberi arahan agar menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. 

"Tetap harus diingat, jaga kesehatan terlebih saat ini kita tengah menjalankan ibadah puasa. Jadi selain harus menerapkan protokol kesehatan, kita harus persiapkan bekal berbuka dan sahur," tukasnya. 

Sementara itu, Zulkopli SH, Kepala Satpol-PP PALI menyebutkan bahwa anggotanya akan bertugas selama empat hari menjaga dan mengawal jalannya PSU di TPS dan sekitar TPS. 

"Ada 10 anggota di masing-masing TPS. Mereka (anggota Satpol-PP) telah terlatih dan harapan kami bekerja sesuai instruksi dan tetap menjaga ketertiban dan mengedepankan pendekatan kepada masyarakat dan kami berpesan agar bisa membaur bersama masyarakat," kata Kasatpol-pp. (sn/perry)

Share:

Read More

ADD Tunda Bayar di PALI 'Cair'

PALI. SININEWS.COM --  Terjawab sudah keresahan kepala desa yang ada di Bumi Serepat Serasan juga perangkatnya yang selama ini menanti kepastian pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 selama enam bulan yang mengalami tunda bayar. Sebab tidak lama lagi, ADD yang salah satunya menjadi hak kepala desa juga perangkatnya sebagai honor atau tunjangan akan segera cair. 

Kabar gembira itu disampaikan langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) A Gani Akhmad didampingi Kabid Pemdes, Rizal Pahlefi, Senin (19/4/21).

"Alhamdulillah ADD tahun 2020 periode Juli sampai Desember tahun 2020 sudah bisa diambil pada tanggal 29 April 2021 mendatang dengan jumlah keseluruhan ADD yang mengalami tunda bayar sebesar Rp 35.371.968.859 milyar," ungkap A Gani. 

Diakui A Gani bahwa kabar baik lainnya adalah mulai hari ini (Senin), ADD bulan Maret tahun 2021 sudah bisa diambil pemerintah desa karena telah ditransfer ke rekening desa.

"ADD bulan Maret 2021 telah ditransfer ke rekening desa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 7.172.462.503 miliar dan sudah bisa diambil di bank. Sebenarnya untuk ADD yang alami tunda bayar telah keluar SP2D, namun karena kesibukan pihak bank maka dijadwalkan akhir bulan ini," terangnya. 

Diharapkan A Gani dengan pencairan ADD tunda bayar juga ADD tahun ini bisa dipergunakan pemerintah desa sesuai peruntukkannya. 

"Penerima ADD ini juga meliputi seluruh desa persiapan, yang ditransfer melalui rekening desa induk masing-masing. Mudah-mudahan keresahan kepala desa dan perangkatnya bisa terobati dengan pencairan ini," harapnya. 

Sementara itu, Abul Rustoni, Kepala Desa Prabu Menang Kecamatan Penukal Utara yang juga ketua Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP) berikan apresiasi kepada Pemkab PALI melalui DPMD yang telah berjuang keras mempercepat proses pencairan ADD tahun 2020.

"Tentu kami bersyukur karena disaat banyak kepala desa dan perangkatnya kesulitan ekonomi ditengah pandemi ditambah memenuhi kebutuhan hidup selama bulan Ramadhan, rupanya yang ditunggu-tunggu sudah dekat pencairannya. Ini merupakan kerja keras DPMD dan seluruh jajaran juga BPKAD. Kami akan salurkan ADD sesuai aturan yang ada," tandas Kades Prabu Menang. (sn/perry)

Share:

Read More

UNDANGAN PSU TPS 06 DESA TEMPIRAI DITERIMA PEMILIH

PALI. SININEWS.COM -- Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Bupati dan wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi sumatera selatan, sudah diambang pintu tepatnya pelaksanaan PSU akan digelar tanggal 21 April 2021 mendatang. 

Dalam proses administrasi persiapan PSU TPS 06 Desa Tempirai Kecamatan Penukal utara,  pada Minggu ( 18/04/2021) Panitia Pemilihan Suara (PPS)  menggelar kegiatan pembagian undangan kepada peserta Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 06  serentak secara door to door. 

Dalam kegiatan ini PPS TPS 06 didampingi Komisioner KPU PALI,  dan Bawaslu PALI,  serta dikawal jajaran Polsek Penukal Utara dan BKO Brimob Batalyon D.

Menurut Anggota PPS 06 Partinedy,  bahwa Tim Panitia hari ini bergerak serentak membagikan undangan pemberitahun ulang KWK,  door to door ( pintu ke pintu)  kerumah warga Desa Tempirai, sehingga undangan dapat diterima langsung oleh calon Pemilih tanpa perantara (berwakil).

"Dengan harapan para pemilih dapat mempergunakan hak pilihnya dengan baik dan benar," ungkapnya.

Demikian Kades Tempirai Muhamad Jonot saat ditemui awak media ini,  menghimbau kepada seluruh masyarakat Tempirai dalam PSU ini,  agar dapat turut serta menjaga ketertiban umum dan tidak memancing kegaduhan ditengah masyarakat.

"Disamping itu kepada Anggota PPS agar bekerja secara transparan dan proporsional serta bersikap netral juga selalu patuh dan taat protokol Kesehatan ( Prokes) Covid 19," ujar Kades.

Begitu juga  Kapolsek Penukal utara IPTU Bambang Wahyudi melalui Bhabinkamtibmas Briptu Rico didampingi Personil BKO Brimob mengatakan,  bahwa diri nya menjalankan perintah Pimpinan untuk mengawal pembagian undangan PSU TPS 06 Desa Tempirai.

"Dan sebagai Pengawalan,  Tim Polsek Penukal utara dan BKO Brimob termasuk Tim Bawaslu PALI,  ingin memastikan bahwa undangan calon pemilih tepat sasaran yaitu sampai diterima kepada yang berhak menerimanya dan tidak membenarkan berwakil kepada siapapun,  serta mendokumentasikan (foto)  sebagai bukti bahwa undangan sudah diterima yang bersangkutan," tutupnya.

(Bungharto/SN)

Share:

Read More

Situasi Terkini Covid-19 Pertanggal 18 April 2021

 

Share:

Read More

Survei Seismik 3D Chrysant PT Pertamina EP - PT BGP Ditargetkan Rampung Dalam Waktu Dekat

FOTO : Bascamp Recording Seismik 3D di Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat, minggu (18/4)

PRABUMULIH, SININEWS.COM -Kegiatan proyek survei seismik 3D Chrysant PT. Pertamina EP - PT. BGP Indonesia diwilayah 36 Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten PALI, Muara Enim dan Kota Prabumulih ditargetkan Rampung dalam waktu dekat.

Bahkan, Kegiatan pemasangan Patok atau Topografi sudah mencapai progres 95%, dan untuk wilayah Kota Prabumulih ditargetkan rampung dalam 5 hari kedepan.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Humas PT Beureu Geophysical Prospecting (BGP) Jumadi saat di bincangi media ini, Minggu (18/04/2021).

"Alhamdulilah hampir rampung, dan untuk kegiatan Drilling atau Pemboran dangkal sudah mencapai 90 persen. Untuk saat ini, pengerjaan sudah berada di wilyah kecamatan Prabumulih Utara dan Timur yang ditargetkan rampung akhir April 2021 mendatang," terangnya.

Di jelaskan Jumadi, Untuk kegiatan perekaman atau recording saat ini sedang beroperasi di wilayah kota Prabumulih Kelurahan Tanjung Telang, Gunung Kemala dan Patih Galung sudah mencapai 30%.

Sementara, Desa yang berada di Kabupaten PALI dan Muara Enim telah selesai secara teknis dan tersisa kegiatan kehumasan atau Non Teknis.

"Untuk di wilayah PALI dan Muara Enim menyisakan kegiatan Non Teknis yaitu pendataan akhir lahan, bangunan terdampak dan di verifikasi serta legalitaskan oleh kepala desa dan selanjutnya akan dilakukan pembayaran bertahap desa demi desa secara transparansi dan disaksikan oleh tripika setempat dan pemdes," jelasnya.

Dan untuk Kegiatan pembayaran kompensasi lahan yang terlewati seismik, lanjut Jumadi baru 1 Desa yaitu Desa Kahuripan kabupaten Muara Enim.

"Sementara desa lainnya yang berada di kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI dalam waktu dekat ini akan di realisasikan pembayarannya," ucapnya.

Dalam kesempatan itu juga Jumadi mengucapkan apresiasinya kepada jajaran pemerintahan baik Kabupaten, Kecamatan, Polsek, Koramil Pemdes, Tokoh Masyarakat, LSM, Media, Tokoh Agama, Pemuda serta masyrakat pemilik lahan dan bangunan, yang telah dapat berkerjasama dengan baik dalam mengsuskan kegiatan tersebut.

"Tidak ada gading yang tak retak, dari awal program permerintah pusat ini untuk mendapatkan data keberadaan minyak dan gas bumi di jalankan selalu ada permasalahan, khusunya dampak sosial kemasyrakatan. Meski demikian, sistem penyelesaian masalah selalu mengedepankan sistem pendekatan secara Persuasif, Diskusi serta mediasi dengan pemdes dan Tripika," tukasnya.

Tidak ada gading yang tak retak,dari awal program permerintah pusat ini untuk mendapatkan data keberadaan minyak dan gas bumi di jalankan selalu ada permasalahan khusunya dampak sosial kemasyrakatan akan tetapi sistem penyelesaian masalah selalu mengedepankan sistem pendekatan secara Persuasif,Diskusi serta mediasi dengan pemdes dan Tripika.(tau/sn)

Share:

Read More

H-3 PSU, KPU PALI Mulai Bagikan Surat Undangan

PALI. SININEWS.COM -- Tiga hari menjelang Pemilihan Suara Ulang (PSU) di empat Tempat Pemilihan Suara (TPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Komisi Pemilihan Umum (KPU) PALI mulai membagikan undangan bagi warga yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS yang menggelar PSU.

Pada pembagian undangan yang dilakukan KPPS, PPS dan PPK serta komisioner KPU juga dikawal ketat kepolisian dan diawasi pihak Bawaslu PALI yang mendatangi rumah-rumah warga yang tercatat pada DPT di TPS PSU.

Dikatakan Sunario SE, ketua KPU PALI bahwa pembagian undangan langsung dimonitor komisioner KPU yang dibagi di setiap TPS. 

"Seluruh komisioner turun langsung untuk memonitoring jalannya penyerahan surat undangan. Karena surat undangan harus sampai ditangan warga bersangkutan tidak boleh diwakilkan," ungkap Sunario, Minggu (18/4/21).

Batas akhir penyerahan surat undangan disebutkan Sunario hingga H-1 dengan pengawasan dan pengawalan ketat dari Bawaslu dan kepolisian. 

"Agar surat undangan sampai kepada warga yang bersangkutan, kita ajak pemerintah desa untuk mengawal jalannya penyerahan undangan. Karena pemerintah desa yang tahu persis warganya. Juga kita ajak kepolisian serta Bawaslu," tukasnya. 

Dijelaskan Sunario bahwa pada TPS 06 desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara tercatat DPT berjumlah 362 ditambah 2 orang Daftar Pemilih Pindahan (DPPH). Kemudian pada TPS 08 Desa Babat Kecamatan Penukal tercatat DPT berjumlah 343 ditambah Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) ada 3 orang. 

"Pada TPS 09 Desa Air Itam jumlah DPT ada 454 ditambah DPTB berjumlah 9 orang. TPS 10 Desa Air Itam jumlah DPT ada 390 ditambah DPTB berjumlah 12 orang. Mudah-mudahan surat undangan semuanya diterima warga bersangkutan dan pada hari H nanti bisa menyalurkan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin kabupaten PALI kedepan," jelasnya. 

Sementara itu, Neli (30) warga desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara yang memilih di TPS 06 Tempirai mengaku telah menerima surat undangan. 

"Saya sempat kaget didatangi petugas dari kepolisian bersenjata lengkap bersama dari KPU dan Bawaslu, tapi rupanya hanya untuk memberikan surat undangan. Tentunya saya akan datang ke TPS untuk memilih calon bupati dan wakil bupati PALI karena kebetulan TPS dekat rumah saya. Harapan saya, PSU ini selain menjadi sejarah baru di kabupaten ini juga bisa berjalan aman dan damai," harapnya. (sn/perry)

Share:

Read More