Gayung Bersambut, Tawaran Bupati PALI Kerja sama ICMI dan IPB Direspon Arif Satria

Caption. Ketua umum ICMI yang juga menjabat Rektor IPB 

Palembang. SININEWS.COM -- Menyikapi tawaran kerjasama dari bupati PALI, ketua umum ICMI, Prof Dr Arif Satria mengapresiasi kepedulian Bupati PALI Dr Ir H Heri Amalindo MM yang saat ini sudah resmi menahkodai ICMI Orwil Sumsel periode 2022-2027.

Dimana bupati PALI menghibahkan lahan seluas 100 hektar untuk dibangun perguruan tinggi bekerja sama dengan ICMI dan IPB (Institut Pertanian Bogor).  

Lahan seluas 100 hektar tersebut berlokasi di wilayah Simpang Raja kelurahan Handayani Mulya kecamatan Talang Ubi kabupaten PALI yang saat ini terdapat perkebunan kelapa sawit yang masih dikuasai kabupaten Muara Enim dan segera diserahkan ke kabupaten PALI. 

Lahan perkebunan kelapa sawit itu luas keseluruhannya ada 401 hektar diatasnya terdapat perkebunan kelapa sawit serta perumahan dan kantor yang dikelola PT Pemdas Agro Citra Buana. 

"Kami siap mendampingi niat baik ketua ICMI Orwil Sumsel. Sebab dengan dibangunnya leading centre, nantinya akan bersinergi bersama alumni IPB, ICMI, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten agar bisa membangun optimisme di masyarakat sehingga menjadi pusat pembelajaran petani di desa-desa," kata rektor IPB itu setelah melantik MPW ICMI Orwil Sumsel, kemarin 28 Agustus 2022.

Ditambahkan Arif Satria bahwa membangun optimisme di masyarakat melalui pembangunan leading centre, IPB akan ikut mendampingi. 

"Dalam hal ini, IPB tidak akan tinggal diam, IPB akan bisa ikut mendampingi, menganggandeng perguruan-perguruan tinggi lokal yang ada di Sumsel untuk membangun optimisme masyarakat," imbuhnya. 

Membangun Leading centre hingga ke desa-desa dikemukakan Arif Satria sudah menjadi program ICMI dalam membangun optimisme masyarakat. 

Sebagaimana yang dipesankan Arif Satria kepada pengurus ICMI Sumsel supaya bisa menjalankan proses transformasi pembangunan di Sumsel dengan baik. 

Transformasi menurut Arif Satria bisa dimulai dengan memberikan solusi pada berbagai persoalan yang memang dirasakan masyarakat menengah bawah,salah satunya pusat pendidikan.

Dalam hal ini, Arif Satria menekankan  bagaimana ICMI sumsel harus bisa mendorong menyelesaikan masalah pendidikan.

Terutama pendidikan bagi orang-orang yang tidak mempunyai prestasi akademis  dan tidak punya kemampuan  ekonomi 

"Itu masalah serius dan masalah bangsa ini. Karena 60 persen masyarakat kita tidak bisa masuk perguruan tinggi kebanyakan dari kelompok tidak punya kemampuan ekonomi, ini harus kita carikan solusi," pesannya. 

Dengan ICMI memberikan solusi, Arif Satria menyatakan ICMI akan membawa manfaat bagi masyarakat. 

ICMI juga harus mampu menyelesaikan ancaman pangan dalam konteks memberikan solusi pemikiran bahkan ICMI bisa membangun banyak leading centre di desa-desa.

Dengan membangun leading centre di desa-desa maka ICMI akan bisa menjadi jembatan inovasi, antara pusat inovasi yang ada di perguruan tinggi dengan masyarakat yang membutuhkan inovasi itu.

"Sehingga dengan dibangunnya banyak leading centre di desa-desa, maka Insyaallah masyarakat di desa-desa akan tumbuh dengan baik, inovasi berkembang dan semakin optimis dalam membangun kemauan," harapnya.(sn/perry)

Share:

Read More

Yes! Akhirnya Lahan Pemdas Segera Diserahkan ke PALI, Bupati Hibahkan 100 Hektar untuk Pusat Pendidikan

Caption. Bupati PALI saat sambutan setelah dilantik menjadi ketua MPW ICMI Orwil Sumsel 

Palembang. SININEWS.COM -- Lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di wilayah Simpang Raja kelurahan Handayani Mulya kecamatan Talang Ubi kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang saat ini masih dikuasai kabupaten Muara Enim sebentar lagi akan diserahkan ke kabupaten PALI. 

Lahan seluas 401 hektar yang saat ini terdapat perkebunan kelapa sawit dikelola PT Pemdas Agro Citra Buana pada akhir tahun ini seluruh asetnya diserahkan ke kabupaten berjuluk Bumi Serepat Serasan itu. 

Penyerahan aset dan lahan yang berada tidak jauh dari pusat ibukota kabupaten PALI itu sudah sesuai Undang-Undang no 7 tahun 2013 tentang pembentukan kabupaten PALI yang seharusnya aset itu sudah lama dikembalikan ke PALI oleh kabupaten Muara Enim. 

Hal itu dikemukakan Bupati PALI Dr Ir H Heri Amalindo MM kemarin 28 Agustus 2022 setelah dilantik menjadi ketua Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Orwil Sumsel periode 2022-2027.

"Akhir tahun ini, lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola PT Pemdas Agro Citra Buana akan diserahkan ke PALI," ujar Bupati. 

Setelah diserahkan ke PALI, Bupati menginginkan lahan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat  salah satu wacananya diperuntukkan pembangunan pusat pendidikan. 

"Kami hibahkan lahan itu seluas 100 hektar untuk dibangun perguruan tinggi yang mudah-mudahan bisa bekerjasama dengan ketua umum ICMI dan IPB. Nantinya diatas lahan 100 hektar itu menjadi pusat pendidikan bagi masyarakat PALI," tukasnya. 

Dengan bekerja sama antara Pemkab PALI, ICMI dan IPB, Bupati berharap kabupaten yang baru memasuki usia 9 tahun itu mempunyai pusat pendidikan dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) handal, berkualitas dan mampu bersaing. 

"Nantinya masyarakat PALI tidak lagi harus jauh-jauh untuk menimba ilmu apabila pusat pendidikan sudah dibangun di kabupaten PALI. Harapan kami akan tumbuh banyak SDM dari kabupaten PALI yang mampu bersaing dan menjadi leader-leader handal," harap Bupati. 

Untuk diketahui bahwa lahan seluas 401 hektar di wilayah Simpang Raja terus diperjuangkan pemerintah kabupaten PALI karena masih dikuasai kabupaten Muara Enim. 

Bahkan beberapa bulan lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke kabupaten PALI dan menyatakan akan membantu proses pengembalian aset tersebut, tetapi butuh proses dan mempelajari terlebih dahulu undang-undang yang mengatur masalah itu.

Dan pada acara pelantikan MPW ICMI Orwil Sumsel, Bupati PALI membawa kabar baik bahwa akhir tahun ini perjuangan panjang akhirnya membuahkan hasil. 

Dimana lahan perkebunan kelapa sawit yang saat ini dikelola PT Pemdas Agro Citra Buana segera diserahkan ke kabupaten PALI. (sn/perry)

Share:

Read More

Masyarakat Lematang Bangga Putra PALI Nahkodai ICMI Sumsel

PALI. SININEWS.COM -- Dengan dilantiknya Dr Ir H Heri Amalindo MM menjadi ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia  (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Sumsel pada Minggu 28 Agustus 2022 di Santika Hotel Bandara Palembang mendapat apresiasi dari berbagai kalangan di kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Pasalnya, H Heri Amalindo adalah Bupati PALI yang memasuki jabatannya dua periode. 

salah satu apresiasi disampaikan tokoh muda Lematang, Aka Cholik Darlin yang menyatakan bangga sebagai warga PALI karena pemimpinnya bisa berkecimpung menjadi nakhoda suatu organisasi intelektual di tingkat provinsi.

Selain itu, menurut Aka Cholik bahwa dilantiknya H Heri Amalindo menjadi barometer penting bagi cendikiawan Lematang, dimana Sumber Daya Manusia (SDM) kabupaten di daerah Lematang mampu berkolaborasi dengan cendekiawan muslim di berbagai daerah di Sumatra Selatan.

"Kita tahu bahwa ICMI adalah organisasi yang sangat berpengaruh dalam memberikan catatan khusus untuk kemajuan Sumsel dari kajian para cendekiawan," ujar Aka Cholik.

Ketum Fakar Lematang Provinsi Sumatera Selatan itu berharap agar ICMI mampu membangun SDM muslim khususnya dan umumnya masyarakat Sumsel menjadi lebih baik.

"Harapan kami ICMI dibawah kepemimpinan H Heri Amalindo mampu memberikan kontribusi yang efesien untuk kemajuan Sumsel dimasa depan serta semakin berkolaborasi di seluruh pemerintah daerah yang ada di Sumsel," tukasnya. 

Sebelumnya diberitakan bahwa H Heri Amalindo resmi dilantik oleh Ketua umum ICMI Prof Dr Arif Satria. 

H Heri Amalindo dilantik bersama Majelis Pengurus Wilayah (MPW) ICMI Orwil Sumsel. 

Proses pelantikan disaksikan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H Mawardi Yahya, Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati juga tamu undangan. (sn/perry)

Share:

Read More

Bupati PALI Resmi Pimpin ICMI Sumsel

Palembang.  SININEWS.COM -- Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) DR Ir H Heri Amalindo MM resmi memimpin Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Sumatera Selatan periode 2022-2027.

H Heri Amalindo dilantik oleh ketua umum ICMI  Prof DR H Arif Satria, Minggu 28 Agustus 2022 di hotel Santika Bandara Palembang. 

Pelantikan H Heri Amalindo bersama Majelis Pengurus Wilayah (MPW) ICMI Orwil Sumsel disaksikan Wakil Gubernur Sumatera Selatan H Mawardi Yahya, ketua DPRD Sumsel Hj Anita Noeringhati serta tamu undangan.

Setelah dilantik, H Heri Amalindo menyampaikan bahwa ICMI Orwil Sumsel dalam menjalankan amanah mengharapkan dukungan dari unsur pemerintahan dan elemen masyarakat, baik saran atau kritik untuk membangun masyarakat. 

"Tentu kami butuh masukan dari berbagai elemen agar kami konsisten menjalankan UUD 1945 dan kami berupaya maksimal mendukung program pemerintah serta memperbaiki kelemahan supaya ICMI bisa bermanfaat bagi masyarakat," harap H Heri Amalindo. 

Ketua ICMI Orwil Sumsel juga bertekad akan membangun kerjasama dengan perguruan tinggi baik di Sumsel maupun wilayah lain untuk mengembangkan ICMI agar bisa mewujudkan tujuan didirikannya ICMI.

"Kami menginginkan kerjasama yang lebih banyak lagi supaya cita-cita berdirinya ICMI bisa terwujud," imbuhnya. 

Sementara itu, Ketua umum ICMI berpesan agar ICMI harus membangun optimisme terhadap masyarakat supaya  memiliki kekuatan kemauan, sebab kalau ada kemauan pasti ada jalan.

"Bangun harapan-harapan kepada masyarakat agar timbul kemauan tinggi. ICMI harus jadi jembatan inovasi agar masyarakat kita mampu bersaing," pesan Arif Satria. (sn/perry)

Share:

Read More

*Muara Enim Merakyat,A.Dessi Puspa Asni : Kita Musti Lebih Baik,Jangan Menoleh Kebelakang*

 

MUARA ENIM, SININEWS.COM -- Iklim Politik di Bumi Serasan Sekundang tengah bergejolak, seiring dengan polemik bakal ada pemilihan Wakil Bupati (Wabub) Muara Enim sisa masa bhakti 2018-2023. Meskipun sekarang roda pemerintahan daerah tengah di pimpin Penjabat bupati yang di tunjuk Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel).

Hal itu bermula desakan dari 3 Partai Politik (Parpol) pemenang Pilkada Muara Enim 2018 lalu, yakni Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura kepada DPRD Kabupaten Muara Enim untuk segera menggelar pemilihan wakil bupati Muara Enin sisa masa bhakti 2018-2023.

Dewan Kabupaten Muara Enim melalui Ketua DPRD Liono Basuki Bsc menanggapi bahwa mekanisme dalam pemilihan Pilwabup Muara Enim sisa masa bhakti 2018-2023 ini akan segera di selenggarakan dalam waktu dekat ini.

"Saat ini sudah melalui tahapan teknis yaitu tahapan Panitia Khusus (Pansus), Tata Tertib (Tatib) dan terakhir akan di laksanakan Panitia Pemilih (Panlih)."papar Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki kepada awak media.

Sementara itu, Pemerhati Demokrasi Muara Enim, A Dessi Puspa Asni SH Kn CTL merasa terpanggil untuk menanggapi polemik ini. Ia melihat dari pemberitaan, disitu terjadi pro dan kontra soal pemilihan wakil bupati Muara Enim sisa masa bhakti 2018-2023,Ia selaku masyarakat yang cinta damai untuk Bumi Serasan Sekundang ini mengajak seluruh elemen masyarakat terus menjaga iklim kondusif. Memberikan edukasi politik kepada masyarakat yang demokratis melalui sikap yang tidak memaksakan kehendak atas nama kelompok, maupun pribadi.

"Tentunya hal itu, (pilwabub) bisa terjadi karena mekanisme aturan tidak ada yang dilanggar. Kita serahkan saja kepada DPRD Kabupaten Muara Enim, tentu mekanismenya mereka yang mengetahui, dan mengerti. Namun masyarakat boleh mengawal prosesnya," ungkap Dessi kepada media ini, Minggu (28/08/2022).

Menurutnya, rakyat Kabupaten Muara Enim menantikan pemimpin yang amanah, dengan visi misi MERAKYAT mewujudkan masyarakat yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat, dan Sejahtera,sebab program dari bupati wakil bupati pemenang Pilkada 2018-2023 sudah bagus, serta masyarakat dapat merasakan kemajuan daerah sampai saat ini, Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak menoleh kebelakang, namun menatap masa depan sehingga pada Pilkada 2024 mendatang bisa mendapatkan pemimpin yang sesuai harapan masyarakat. 

A.Dessi Puspa Asni juga mengajak semua pihak untuk tidak memaksakan kehendak adanya proses politik ini. Tidak usah menilai siapa yang memimpin Muara Enim saat ini, namun seluruh elemen masyarakat mendorong supaya pemimpin bisa memiliki niat untuk mengembalikan ke peruntukan awal nya, apa yang sudah ada di Kabupaten Muara Enim dapat segera terwujud, timbul rasa perhatian dan rasa memiliki serta merawat apa yang sudah ada

"Apapun itu harus kita dukung jika sudah ada aturan hukum nya. TInggal bagaimana untuk menjalani aturan tersebut. Semua keadaan itu kan Karena ada kepentingan masing-masing dari temen-temen yang kurang paham. Kasian temen temen yang gagal paham,"Pungkasnya.

Share:

Read More

*KNPI Bersama Dispora Muara Enim Sukses Gelar Lomba Senma Kreasi*

MUARA ENIM, SININEWS.COM -- Pj Bupati Muara Enim Kurniawan Ap MSi, membuka perlombaan Senam Rekreasi Serasan Sekundang Tahun 2022.  Pada perlombaan yang bertemakan “Etnik Nusantara” ini, para peserta mengenakan kostum aksesoris bertajuk khas daerah, serta dengan lagu-lagu khas daerah seperti kebile-bile, pempek lenjer dan lainnya.

“Bukan hanya memeriahkan HUT ke-77 Kemerdekaan RI saja,melalui event ini juga sama saja dengan melestarikan budaya yang hampir hilang dimakan oleh waktu,” ucap Kurniawan,dalam sambutanya, Sabtu (27/08/2022), bertempat di GOR Pancasila Kabupaten Muara Enim.

Lanjut Kurniawan, dia berharap melalui lomba senam rekreasi ini dapat menumbuhkan gerakan untuk hidup sehat semangat berolahraga bagi masyarakat.

“Mungkin akan menjadi wadah bagi anak-anak berbakat dalam bidang senam yang mungkin akan dapat menjadi aset berharga dan mengharumkan nama Bumi Serasan Sekundang di ajang perlombaan bergengsi,” harapnya.

Ketua KNPI Muara Enim Deny Eka Chandra,pada kesempatan ini melaporkan bahwasanya lomba senam rekreasi ini diikuti 8 tim dari SD, SMP dan SMA sebanyak 16 tim, instansi 5 tim, serta umum sebanyak 17 tim.

“Total 46 tim, dimana satu tim beranggotakan 5 sampai 7 orang,” paparnya.

Yang mana diketahui bahwa Lomba senam rekreasi ini, diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Muara Enim dan bekerjasama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muara Enim,para peserta, mulai dari pelajar tingkat SD, SMP, SMA, instansi pemerintahan, perusahaan serta kategori umum.

Share:

Read More

Dukung Kerja DPRD Dalam Menjalankan Konstitusi, Gabungan Ormas/LSM dan Aktivis Muara Enim Siap Kawal Pilwabup Muara Enim

 

MUARA ENIM, SININEWS. COM -- Puluhan aktivis dan sejumlah Ormas di kabupaten Muara Enim deklarasikan siap mendukung dalam pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati (Wabup) Muara Enim periode 2018-2023 di kabupaten Muara Enim. Hal tersebut di ungkapkan salah satu ketua Ormas Zulpadli Azim, S.pd Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) kabupaten Muara Enim. Sabtu, (26/08/2022).

Menurutnya, hal tersebut sangatlah penting karena peran jabatan Wakil Bupati Defenitif sangat di butuhkan oleh masyarakat kabupaten Muara Enim yang selama ini hanya di isi oleh Penjabat Bupati untuk dapat di isi oleh Wakil Bupati Definitif.

" Moment ini sudah di tunggu-tunggu oleh masyarakat, karena sangat berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat kabupaten Muara Enim agar Pemerintahan kabupaten Muara Enim dapat berjalan normal kembali dengan adanya Bupati Definitif ," ujar Zulpadli Azim salah satu ketua Ormas JPKP kabupaten Muara Enim kepada media ini.

Zulpadli menuturkan, dirinya juga mendesak agar dalam pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati Muara Enim di DPRD Muara Enim dapat segera di laksanakan dalam rapat Paripurna Dewan terhadap adanya pengisian Jabatan Wabup Muara Enim tahun 2018-2023. Yang mana, lanjutnya, sebagai landasan dasar hukum dalam pelaksanaan pemilihan wakil Bupati tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 176 dan Surat Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan.

Zulpadli menjelaskan, dalam surat Kemendagri pula telah mengeluarkan surat sebagai mana pada Nomor :  132.16/4202/SJ tertanggal 20 Juli 2022 sebagi dasar untuk dilakukan proses pemilihan Wabup terhadap balasan surat Gubernur Sumsel ke Kemendagri hasil Konsultasi anggota DPRD kabupaten Muara Enim ke Kemendagri.

Kemudian, lanjutnya lagi bahwa dalam Surat Keputusan Mendagri Nomor : 131.16.1363 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Kurniawan AP., MSi sebagai penjabat Bupati pada hal ke-2 pada Diktum ke-satu mempunyai tugas yang terdapat pada huruf (b) berbunyi “Memfasilitasi pemilihan Wakil Bupati Muara Enim sesuai amanat Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 2016 ," jelasnya.

Lebih jauh Dia menerangkan, berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 November 2020 diketahui boleh dilakukan terhadap adanya prosesi pemilihan Wakil Bupati Muaraenim di DPRD kabupaten Muara Enim sisa masa jabatan periode 2018-2023.

" Kami sangat menyayangkan kepada Gubernur Sumsel tidak merespon Surat Mendagri tersebut dan malah justru mengkaji surat tersebut. Yang seharusnya, Gubernur Sumsel merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Daerah yang seyogyanya harus menjalankan apa yang ditegaskan dalam surat tersebut namun tidak di lakukan nya " terangnya.

Lanjutnya, kami juga ingin mempertanyakan ada apa dengan Penjabat Bupati tidak meneruskan surat ke DPRD Muara Enim setelah menerima kesepakatan partai pengusung.

" Kami tegaskan, kami sangat bangga dan akan selalu mensupport pimpinan dan anggota DPRD yang tetap melaksanakan proses pemilihan Wakil Bupati Muara Enim, karena kami yakin wakil kami di DPRD Kabupaten Muara Enim sangat mengerti dan sudah jelas atas legalitas Pemilihan Wakil Bupati Muara Enim ," tegasnya Zulpadli.

Senada di sampaikan ketua Ormas DPC Lembaga Invetigasi Negara (LIN) Palen Satria SH menjelaskan, pihaknya siap mendukung dalam proses pemilihan Wakil Bupati Muara Enim yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat oleh DPRD kabupaten Muara Enim. Yang mana, menurutnya dalam pemilihan Wabup betul-betul sudah sesuai dengan Mekanisme hukum dan Prosedur yang benar, sehingga tidak menimbulkan dampak dikemudian hari.

" Kami sangat mendukung terhadap pemilihan adanya Pilwabup di DPRD ini dan kami juga berharap dalam kejadian yang telah menimpa kabupaten Muara Enim tidak terulang lagi seperti sebelum nya ," urainya.

Dia menegaskan, tentunya pihaknya dan masyarakat kabupaten Muara Enim siap mengawal bersama dan akan melaporkan nya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apa bila terjadi terhadap adanya pelanggaran dalam prosesi pemilihan Pilwabup tersebut.

" Inshaa Allah, ini akan berjalan kondusif, sehingga apa yang di hasilkan dari pemilihan Wabup Muara Enim nanti dapat membawa kebaikan, kemakmuran bagi masyarakat kabupaten Muara Enim kedepan. Dan yang terpenting bagi masyarakat kabupaten Muara Enim berharap kepada wakil bupati terpilih nanti berakhal baik, berintregeritas tinggi bertekad untuk segera membangkitkan kabupaten Muara Enim dari segala keterpurukan nya ," tukasnya.

Share:

Read More

Anggaran Pilwabub Tidak Besar,Dewan : Kita Bisa Anggarkan Sendiri

MUARA ENIM, SININEWS.COM -- Terkait tidak adanya anggaran untuk penyelanggaraan pemilihan wakil Bupati Muara Enim yang akan di selenggarakan dalam waktu dekat ini oleh DPRD,seperti yang di sampaikan Pj. Sekda Muara Enim H. Riswandar,pada pemberian di media lain Sebelumnya,dengan ini DPRD Muara Enim siap untuk menganggarkan sendiri untuk pelaksanaan Pilwabub tersebut,hal ini di jelaskan oleh Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki Bsc saat di konfirmasi media ini melalui sambungan via telpon kepada nya pada Sabtu, (27/08/2022).

" Masalah anggaran dalam pelaksanaan Pilwabup Muara Enim,kami DPRD Muara Enim siap menganggarkan dan akan tetap melaksanakan Pilwabup itu sesuai dengan rencana dan surat Kemendagri yang telah disampaikan kepada kami,dan kami akan menggunakan anggaran yang ada di DPRD Kabupaten Muara Enim walaupun minim namun kami akan semaksimal mungkin dalam pelaksanaannya ," ujar Liono Basuki Ketua DPRD kabupaten Muara Enim kepada media ini. 

Liono juga menjelaskan, terkait mekanisme dalam pemilihan wakil Bupati Kabupaten Muara Enim yang akan di selenggarakan dalam waktu dekat di DPRD kabupaten Muara Enim. Ia menjelaskan, sudah memasuki dalam tahapan teknis yaitu mamasuki tahapan penyusunan Panitia Khusus (Pansus), Tata Tertib (Tatib) dan terakhir akan kita susun Panitia Pemilih (Panlih) pada Senin,(29/08/2022).

" Ini sebenarnya, bukan ranahnya Pemkab Muara Enim, kalau Pemkab Muara Enim tidak ada anggaran untuk memfasilitasi Pilwabup ya ga soal,Pilwabup tetap akan dilaksanakan tentunya sesuai dengan aturan serta prosedur yang tertuang dalam surat Kemendagri," tegasnya.

Sementara itu Zulharman ST anggota DPRD Muara Enim dari partai pengusung partai Hanura juga menerangkan, dalam kode rekening  pemilihan Wakil Bupati berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah idak ada menjelaskan Rekening untuk Pemilihan Wakil Bupati dan yang ada itu pemilu secara langsung Pemilihan lima tahunan.

" Jadi dalam pemilihan Wabup yang tidak terjadwal waktunya dan tidak memakan banyak biaya, kode rekening yang di pakai yaitu program Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang sudah dianggarkan di anggaran induk 2022 ," terangnya.

Zulharman juga menjelaskan dalam Pemilihan Wabup tidak terlalu banyak menggunakan anggaran cukup menyiapkan,pertama untuk makan dan minum peserta sidang secara umum, kedua kotak suara untuk pemilihan DPRD itu bisa menyurati KPU untuk meminjam kotak dan bilik suara, ketiga DPR bisa menyurati puhak rumah sakit untuk terkait check kesehatan, keempat  DPRD bisa menyurati TNI/Polri, Sat Pol PP dan Dishub dalam menjaga keamanan dalam prosesi pemilihan, dan terakhir surat suara yang di gunakan hanya 45 lembar.

"Jadi, tidak ada menjelaskan khusus terkait Pilwabup ini,dan tidak memakan biaya begitu besar, justru dalam Pilwabup yang akan di lakukan DPRD nanti sangatlah simpel dan murah,"pungkasnya.

Share:

Read More

PALI jadi Tuan Rumah Pameran dan Kontes Bonsai Nasional

PALI. SININEWS.COM -- Meski daerah baru, tetapi kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sudah dipercaya untuk menjadi tuan rumah pemaran dan kontes bonsai nasional yang digelar sejak 21 hingga 28 Agustus 2022 dengan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. 

Pameran dan kontes bonsai diselenggarakan Pemerintah kabupaten PALI melalui Dinas Pertanian bekerja sama dengan Perhimpunan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI). Lokasi yang diambil di lapangan Gelora Pendopo kecamatan Talang Ubi.

Kegiatan tersebut dibuka langsung Bupati PALI DR Ir H Heri Amalindo MM pada Rabu (25/8/22) didampingi Sekda PALI Kartika Yanti serta sejumlah kepala OPD dan Forkopimda dilingkup Pemkab PALI. 

Pameran bonsai sendiri baru pertama kali digelar di Bumi Serepat Serasan, tetapi antusias peserta dan masyarakat cukup tinggi, dari sejak pameran dibuka, tercatat sudah ada 330 pohon bonsai dari berbagai kelas banjiri arena pameran. 

Dikatakan H.M Makki ketua PPBI kabupaten PALI bahwa ada 330 pohon bonsai yang ikut pada pameran itu merupakan perwakilan dari 50 hingga 55 cabang PPBI dari berbagai daerah, yang ada di 11 provinsi.

"Kabupaten PALI yang dipercaya Provinsi Sumatera Selatan sebagai tuan rumah ini, diikuti peserta dari berbagai daerah seperti, Provinsi Lampung, Jakarta, Banten, Bengkulu, Jambi, Riau, Jawa Barat dan Bali," ujar H Makki. 

Ditambahkan H Makki bahwa pada kontes bonsai di PALI ada beberapa tingkat yang ikuti, dari tingkat prospek, pratama, dan madya. 

"Untuk unsur penilaian sendiri ada empat yakni, penampilan secara umum. Lalu karakter dari bonsai itu sendiri. Kemudian, kematangan dan konsep dasar," ujarnya.

PPBI PALI dikemukakan H Makki merupakan organisasi pecinta bonsai termuda di Sumsel. 

"Sekitar baru 10 bulan PPBI PALI berdiri, namun kami bertekad mensukseskan kegiatan ini. Kami bertekad juga saat ini PALI masih ditingkat Madya, namun tahun depan kami ingin naik tingkat menjadi utama bahkan tingkat bintang," tekadnya. 

Ditambahkan perwakilan PPBI pusat M Rusmayadi menyampaikan selamat atas terselenggaranya pameran dan kontes bonsai di kabupaten PALI. 

"Harapan kami, kedepan menjadi agenda tahunan seperti di cabang-cabang daerah lain dan menjadi acuan serta penyemangat bagi penggemar bonsai baru," ucapnya. 

Sementara itu, Bupati PALI akui bahwa mewakili masyarakat PALI merasa bangga karena hobi bonsai adalah hobi tingkat tinggi. 

"Tinggi modalnya, tinggi kesabarannya dan tinggi biaya perawatannya. Tidak mudah membuat pohon bonsai perlu ketelatenan dalam menanam dan merawatnya. Untuk itulah, kami merasa bangga terselenggaranya kegiatan ini di PALI," ujar Bupati. 

Bupati juga menyatakan bahwa sebagai daerah baru tentunya masih banyak kekurangan disana-sini. 

"Kepada peserta dari 11 provinsi kami meminta maaf karena daerah kami masih baru, masih banyak kekurangan disana-sini, namun berkat kerjasama panitia pameran dan kontes ini bisa terlaksana," imbuhnya. 

Bupati juga berpesan kepada seluruh masyarakat PALI agar menjaga ketertiban dan keamanan selama kegiatan berlangsung. 

"Tamu adalah raja, perlakukan dengan ramah agar selesai acara ini menjadikan kesan baik bagi seluruh tamu yang datang ke PALI. Bagi seluruh peserta juga kami harap datang dan pulang bisa  selamat dan tetap sehat," pesan Bupati (sn/adv)

Share:

Read More

"Masyarakat Bangun Sari Bersatu" Gelar Aksi Damai Di Depan Pt. Medco E&P Indonesia

MUARA ENIM, SININEWS.COM -- PT Medco E&P Indonesia (Medco E&P) Wilayah Lematang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan tengah melakukan aktivitas pemeliharaan sumur gas di Blok Lematang, Desa Bangun Sari,Kegiatan dilakukan sesuai standar keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan,perusahaan juga telah melakukan pengamanan lokasi serta berkoordinasi dengan aparat keamanan, Camat dan Kepala Desa setempat,sebelum dan selama kegiatan berlangsung,dan terkait adanya suara dan getaran di sekitar lokasi sumur sebagai efek kerusakan dari kegiatan perawatan ini, Perusahaan telah mengantisipasi dengan menurunkan tim teknis untuk memonitor situasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah setempat. 

“Perusahaan berterima kasih atas dukungan Pemerintah, masyarakat serta pemangku kepentingan lain, sehingga aktivitas perawatan sumur dapat berjalan dengan aman sesuai standar keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan dan dapat terus mendukung pemenuhan gas domestik,” ujar VP Relations and Security Medco E&P Arif Rinaldi dalam rilisnya,Kamis (25/08/2022).

Namun ditengah kegiatan perusahaan meningkatkan pemeliharaan tersebut, masyarakat Desa Bangun Sari Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan yang menamakan dirinya sebagai "Masyarakat Bangun Sari Bersatu" justru menggelar aksi damai di depan kantor PT Medco E&P Indonesia (Medco E&P) Wilayah Lematang,Kamis (25/08/2022).

Adapun tuntutan masyarakat dalam aksi tersebut diantaranya.

1.Meminta Kepada Pihak PT MEDCO E&P LEMATANG mengganti rugi rumah warga yang terdampak aktivitas perusahaan.

2.Meminta Kepada Pihak PT MEDCO E&P LEMATANG agar melakukan pengecekan kesehatan masyarakat secara berkala

3.Meminta Kepada Pihak PT MEDCO E&P LEMATANG melibatkan masyarakat untuk menjadi tenaga kerja.

4.Meminta Kepada Pihak PT MEDCO E&P LEMATANG untuk mengeluarkan dana CSR untuk membangun balai desa atau balai adat dusun V Sukamenanti Desa Bangun Sari

5.Meminta Kepada Pihak PT MEDCO E&P LEMATANG bertanggungjawab terhadap kebun warga yang terdampak banjir/terendam genangan air.

Usai menggelar aksi masyarakat peserta aksi langsung menuju kantor kepala desa bangun sari Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim guna dilakukan mediasi antara pihak perusahaan dan masyarakat yang melakukan aksidai tersebut.

Dalam penyampaiannya,ketua Aksi Masyarakat Gunung Megang Bersatu Irwan Saputra mengatakan agar kiranya pihak perusahaan dapat merealisasikan apa tuntutan masyarakat dan diharapkan tidak berlarut-larut dalam merealisasikan tuntutan masyarakat tersebut,karena dampak perusahaan yang di alami masyarakat itu suda sangat lama sekali.

"Jika pihak perusahaan dalam hal ini mengingkari apa telah di sepakati pada mediasi yang di adakan di Kantor Kepada Desa Bangun Sari Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim dan di saksikan dari berbagai elemen,maka kami masyarakat Bangun Sari Bersatu akan kembali melakukan aksi dan tentunya dengan masa yang lebih besar."ujar Irwan Saputra.

Menanggapi tuntutan masyarakat pada aksi tersebut Kepala Humas MEDCO E &P LEMATANG Yulianto saat mediasi antara pihak perusahaan dan masyarakat Bangun Sari Bersatu,yang di pasilitas oleh Kepala Desa,di Kantor Desa Bangun Sari Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim,menyampaikan bahwasanya pihak perusahaan akan segera turun ke lapangan untuk mengecek dan mendata berapa banyak kerugian masyarakat yang terdampak dari aktivitas perusahaan sesuai dengan apa yang telah di utarakan peserta aksi saat gelar aksi damai di kantor PT MEDCO E &P LEMATANG.

"Kita segera akan turunkan Tim untuk menelusuri apa yang menjadi tuntutan masyarakat Bangun Sari Bersatu Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim tersebut,dan setelah mendapatkan data yang akurat maka pihak perusahaan akan segera merealisasikannya."ujar Yuliantoe.

Usai mediasi dan menemukan kata sepakat antara perusahaan dan masyarakat langsung bersalaman dan foto bersama lalu membubarkan diri secara teratur.

Adapun yang hadir pada mediasi yang di gelar di kantor kepala desa Banjar Sari tersebut selain dari pihak perusahaan dan perwakilan masyarakat juga hadir Camat Gunung Megang,Danramil Gunung Megang dan Kapolsek Gunung Megang,

Share:

Read More