Turut hadir dalam reses tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sumsel RA Hj Anita Noeringhati SH MH, Mgs Syaiful Padli dari PKS, Prima Salam dari Gerindra, H Kartak SAS dari PKB, Dedi Supriyanto dari PDI Perjuangan, dan Chairul.S.Matdiah SH.MH dari Partai Demokrat.
Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati SH MH menyampaikan, sebelumnya dulu Anggota Dapil 1 pernah melaksanakan reses dan banyak mengusulkan bantuan-bantuan disini, dan syukur alhamdulillah di SMAN 1 tempat untuk belajar dan memang menjadi SMA terfavorit di kota Palembang khususnya Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada umumnya.
“Kami kebetulan anak-anak kita semua bersekolah disini, jadi tidak salah ini adalah curhat antara wali kelas kepada wali murid,” kata Anita.
“Karena bagaimanapun juga putra-putri kami di didik disini. Alhamdulillah sudah menjadi orang-orang yang bisa mapan, oleh karena itu apa yang mereka minta akan kami upayakan.
Karena bagaimanapun juga untuk masalah pendidikan itu nomer satu untuk di perhatikan” tambahnya.
Lebih lanjut Anita mengatakan, dan yang kedua bagaimana keluh kesah mereka terkait dengan P3K maupun tenaga honorer.
“Kita memang masih juga memperjuangkan bahwa tenaga honorer alhamdulillah di tahun 2023 ini tidak jadi untuk dihapuskan,” ujarnya.
Dia menuturkan, sesuai dengan info yang didapat, untuk di tahun 2023 ini harus dihapuskan, namun sekarang sudah diklasifikasi, kini sudah masuk ke P3K, dan harus tes juga dengan tempo yang lain menyusul.
“Dengan adanya ini kita akan dorong terus, agar bapak / Ibu yang sudah bekerja menjadi tenaga honor agar tetap bekerja,” tuturnya.
Sementara itu, dibtempat yang sama, anggota DPRD Dapil 1 dari Fraksi PKS dan juga selaku wakil ketua dari komisi V Mgs H Syaiful Padli ST MM menambahkan, di tahun 2023 ini alokasi APBD untuk diknas Sumsel seperti tahun sebelumnya tidak memenuhi ketentuan UU nasional
“Disitu harusnya anggaran pendidikan 20 persen. Tapi kita belum memenuhi 20 persen,” jelas Syaiful dalam sambutannya.
Syaiful mengungkapkan, kedepan program sekolah gratis akan berubah menjadi sekolah berkeadilan.
Berdasarkan Pergub maka dari itu sekolah unggulan itu ada yang boleh memungut SPP.
Syaiful menegaskan, untuk masalah guru honorer itu ada insentifnya. Tahun 2023 ini untuk guru honor itu nantinya ada tunjangan kesejahteraan.
“Maka dari itu, untuk 7.000 guru non ASN itu kita anggarkan tunjangan kesejahteraan. Syaratnya namanya masuk dapodik,” tegasnya.
Dengan adanya reses dari Dapil 1 DPRD Provinsi Sumsel, Kepala Sekolah SMAN 1 H Moses Ahmad S Pd MM menjelaskan, tentu ini merupakan sebuah kebanggaan bagi keluarga besar SMAN 1, karena sekolah ini telah di kunjungi ketua dan anggota DPRD Provinsi Sumsel.
“Tentu dengan kedatangan anggota DPRD tadi kita keluarga besar SMAN 1 Palembang bisa menyampaikan permohonan-permohonan, keluhan-keluahan sehingga kita berharap ada jalan keluar dari anggota DPRD ini. Karena mereka yang menentukan anggaran yang ada di Sumsel ini,” ujarnya.
Lebih lanjut Moses mengungkapkan gaji guru di SMAN 1 ini rata-rata paling terendah 2.500.000 untuk satu bulannya.
“Saya kira di Palembang tidak ada sekolah yang mencapai gaji seperti itu. Karena tugas dari kepala sekolah itu ialah mensejahterakan warganya dan itu sudah kita upayakan,” ucapnya.
“Kami berharap mudah-mudahan kunjungan mereka itu bukan hanya ceremoni, tapi mereka harus benar-benar menyerap aspirasi dari bawah dan berupaya untuk memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat,” pungkasnya.
