PALI. SININEWS.COM--Tengkorak beserta tulang belulang manusia yang gegerkan warga Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten PALI yang telah diungkap polisi, baik identitas serta terduga pelaku pembunuhnya ternyata gara-gara hal sepele.
-
Dalam Seminggu, 2.000 Paket Sembako Mengalir Dari PT Pertamina EP Asset 2 Limau Field
MUARA ENIM, SININEWS.COM - Sebagai wujud kepedulian dan membantu meringankan beban masyarakat ditengah pandemi Covid-19, PT Pertamina EP Asset 2 Limau Field
-
BPBD PALI Terus Pantau Kondisi Banjir
PALI-- Pantau kondisi banjir yang saat ini melanda hampir di seluruh wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Lematang Kecamatan Tanah Abang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
-
Gunakan Perahu, Dinsos PALI Bantu Korban Banjir
PALI--Sebanyak 110 paket sembako dibagikan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada Sabtu (16/2) diperuntukkan bagi korban banjir di Desa Curup Kecamatan Tanah Abang
-
Jalan Menuju Karang Bindu Prabumulih hancur, 2 Mobi truk nyaris Terguling
PRABUMULIH – Kemacaten Parah kembali terjadi Jalan lintas Baturaja-Kota Prabumulih, kali ini jalur yang terparah berada diwilayah Kota Nanas tepatnya di depan SPPBE Desa Karang Bindusalahan
-
Diintai Selama Dua Minggu, Polres Prabumulih Tangkap Warga Karang Agung PALI
PRABUMULIH--Asnawai ((40) warga Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten PALI ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih pada Kamis (14/2) sekitar pukul 09.00 WIB
Tengkorak yang Gegerkan Warga Karang Agung Ternyata Gegara Sepele, Begini Keterangan Polisi
Ketua DPRD Sumsel Hj Anita Noeringhati Hadiri Rapat Kordinasi Pemberantasan Korupsi

PALEMBANG,SININEWS.COM – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hj. RA Anita Noeringhati, SH., MH menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2023 Wilayah Sumatera Selatan.
Rakor tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Direktur Koordinasi & Supervisi Wilayahll II Bapak Yudhiawan di Auditorium Bina Praja Prov. Sumsel.
Ibu Hj. RA Anita Noeringhati, SH., MH mengatakan pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui program koordinasi dan supervisi yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan daerah di Indonesia.
“Koordinasi dan supervisi menjadi hal yang penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi didalam roda pemerintahan di Sumsel”, ungkapnya.
Sementara itu Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Yudhiawan, mengatakan bahwa penyelenggaraan rakor ini bertujuan mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah Sumsel sesuai tupoksi mereka.
Dalam upaya melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, KPK menekankan pada tiga hal, yakni pencegahan penyelamatan aset atau manajemen aset, sertifikasi dan penertiban aset, serta optimalisasi pajak daerah.
“Harus diketahui, indeks MCP dan SPI yang tinggi bukanlah jaminan bahwa suatu daerah bebas dari korupsi,” terangnya.
Turut hadir Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Sekda Sumsel Ir. Supriono, Kepala Perwakilan BPKP Sumsel Buyung Wiromo Samudro , Danlanud Palembang, Bupati/Walikota se Prov. Sumsel. Kamis (11/05/2023). (mhn/ril)
DPD PKS Prabumulih Serahkan Berkas Pendaftaran Bacaleg Ke KPU
Ben Heri mengatakan, pihaknya menyerahkan berkas sebanyak 30 orang bacaleg ke KPU Prabumulih.
"Alhamdulilah pemberkasan di silon telah selesai dan kita menyerahkan berkas, untuk dapil 1 (Prabumulih Timur) ada sebanyak 12 Bacaleg," katanya.
"Dapil 2 Prabumulih Barat, Prabumulih Selatan, RKT) ada 10 bacaleg dan dapil 3 (Prabumulih Utara, Cambai) ada 8 Bacaleg," ungkap Ben Heri.
Dia menargetkan, pada Pileg 2024 jadi partai pemenang dengan perolehan 6 kursi.
"Kita mendaftar pertama dan harapan kita ini menjadi awal kemenangan PKS Prabumulih," katanya.
Ketua KPU Prabumulih, Marjuansyah mengaku PKS menjadi partai pertama yang menyerahkan berkas ke pihaknya dan untuk 17 partai lainnya menyusul.
"Untuk masa pendaftarannya tinggal 4 hari lagi sampai tanggal 14 Mei nanti," katanya.
Dikatakan, pendaftaran kali ini sedikit berbeda dengan masa pendaftaran ketika Pemilu 2019.
Dimana caleg-caleg harus mendaftarkan secara online melalui silon. "Kalau sudah mendaftarkan bakal calonnya baru softcopy persyaratan lengkap dibawa kr kantor KPU tingkat kabupaten," ujarnya.
Disebutkan, setelah masa pendaftaran sampai tanggal 14 Mei, pihaknya akan langsung memverifikasi semua calon masing-masing 18 partai.
Kemudian akan ditetapkan sebagai daftar calon sementara (DCS) dan sampai tanggal 3 November akan ditetapkan sebagai daftar calon tetap (DCT).
"Artinya saat diverifikasi nanti kalau ada yang kurang lengkap mungkin, nanti akan ada kesempatan untuk perbaikan tapi saat masa DCS," katanya.
"Masih bisa diganti dengan syarat tadi kuota 30 persen perempuan tetap harus terpenuhi," pungkasnya.
Giat Bimbingan Manasik Haji Di Hadiri Wako
PRABUMULIH, SININEWS.COM -- Rabu (10/05/2023) telah berlangsung acara pembukaan bimbingan Manasik Haji bagi Jemaah Haji Reguler kota Prabumulih tahun 1444 H/2023 M.
Pada kesempatan tersebut Walikota Prabumulih Ir. H. Ridho Yahya, MM. hadiri sekaligus membuka acara tersebut Rabu (10/5). Acara tersebut berlangsung di Masjid Nur Salimah, kel Cambai kota Prabumulih. Pukul 08.30 WIB s/d selesai. Diperkirakan akan ada 227 jemaah yang akan berangkat ke tanah suci tahun ini.
Turut mendampingi Kabag Kesra kota Prabumulih, tim pembimbing ibadah haji Indonesia, ketua Kemenag kota Prabumulih, Jemaah Haji 1444 H serta tamu undangan.
Misteri Tengkorak di Karang Agung Terkuak, Terduga Pelaku Pembunuhan Ditangkap
tim Serigala unit Reskrim Polsek Penukal Abab berhasil menangkap tersangka
PALI. SININEWS.COM--Teka-teki penemuan tengkorak manusia di wilayah Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten PALI semakin terang.
DPRD Prov. Sumsel Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

PALEMBANG,SININEWS.COM – DPRD Prov. Sumsel Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2022.
Rapat Paripurna Istimewa DPRD Prov. Sumsel tersebut di Pimpin oleh Ketua DPRD Prov. Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH dan dihadiri Wakil Ketua beserta Anggota DPRD Prov. Sumsel,Anggota I BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI,Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI, Kepala Auditor Pengelolaan Pemeriksa AKN V BPK RI, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel beserta Tim, Gubernur Sumsel,, Wakil Gubernur, OPD, dan tamu undangan lainnya. Rabu (10/5/2023).
Dalam pembukaan rapat Paripurna Istimewa, Ketua DPRD Prov. Sumsel menyampaikan peraturan perundang undangan mengatur kewajiban kepala daerah dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
“Untuk memenuhi kewajiban Konstitusional sesuai dengan UUD 45, undang-undang No 17 tahun 2023 tentang Keuangan negara dan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan negara,”.
Dengan telah diterimanya LHP BPK ini proses selanjutnya membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022.
“Untuk itu, diminta kepada saudara Gubernur agar menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pembahasan”.
Rapat paripurna diawali dengan penandatanganan berita acara penyerahan LHP pemerintah prov. Sumsel oleh Pimpinan I BPK RI, Ketua DPRD Provinsi Sumsel dan Gubernur Sumsel didampingi oleh Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI dan kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, kemudian dilanjukan dengan penyerahan LHP BPK oleh Pimpinan I BPK RI kepada Ketua DPRD Provinsi Sumsel dan Gubernur Sumsel.
Anggota 1 BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana, SE., M.E., M.Ak., CSFA., CertDA., CGCAE, dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Sumsel atas komitmen dan kerjasama yang baik dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntebel. Ia menjelaskan, bahwa di Pasal 31 ayat 1 undang – undang no 17 tahun 2003 mengatur kewajiban kepala daerah untuk menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
“Pemeriksaan terhadap laporan keuangan merupakan bagian dari tugas kontitusional BPK dan bagian akhir dalam proses pemeriksaan”.
Lebih lanjut Nyoman Adhi Suryadnyana megaskan bahwa pemeriksaan terhadap laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan, dimana opini tersebut di dasarkan pada kriteria sebagai berikut: sesuai dengan standar akuntasi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, efektifitas sistem pengendalian internal.
“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK termasuk implementasi atas segala aksi yang telah direncanakan Pemerintah Prov. Sumsel, maka BPK RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumsel 2022” terangnya
Gubernur Sumsel, H. Herman Deru dalam sambutannya menyampaikan rasa Terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Prov. Sumsel beserta tim pemeriksa yang telah berupaya untuk menyelesaikan pemeriksaan dan menyerahkan LHP secara tepat waktu sebagimana diamanatkan oleh peraturan perundang undangan. Dan bersyukur atas opini dari BPK RI dengan Wajar Tanpa Pengecualian kepada Prov. Sumsel.
“Alhamdulillah pada tahun ini memperoleh WTP yang ke 9,” Ucapnya. (mhn/ril)
Plt. Bupati Resmi Tangguhkan Kenaikan Tarif PDAM Lematang Enim
MUAEA ENIM, SININEWS.COM -- Mengevaluasi pelayanan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lematang Enim yang belakangan disorot masyarakat, Plt. Bupati Muara Enim, Ahmad Usmarwi Kaffah, S.H., LL.M., LL.M., Ph.D., Selasa siang (09/05) mengumumkan bahwa secara resmi menunda kenaikan tarif. Pemberlakuan tarif baru yang telah diterapkan selama 1 bulan lebih tersebut ditunda atau ditangguhkan untuk dikembalikan ke tarif lama per-1 Juni 2023 mendatang. Kebijakan tersebut disampaikan Plt. Bupati seusai rapat terbatas dengan komisaris dan direktur PDAM Lematang Enim di Kantor Bupati Muara Enim.
Dalam keterangannya, Plt. Bupati didampingi Sekretaris Daerah yang juga selaku Ketua Dewan Pengawas PDAM Lematang Enim, Ir. Yulius, M.Si dan Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Lematang Enim, Ir. H. Asmawi, M.Si., menyampaikan bahwa setelah mengevaluasi kinerja dan performa perusahaan daerah tersebut, dirinya menilai kenaikan tarif ternyata belum diiringi dengan peningkatan kualitas yang diharapkan. Oleh itu dirinya memahami keluhan masyarakat sehingga memutuskan untuk mengembalikan ke harga lama hingga PDAM Lematang Enim mampu memberikan pelayanan prima.
Dalam meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja PDAM Lematang Enim, Plt. Bupati menjelaskan bahwa dirinyapun telah mengandeng PDAM Tirta Musi Kota Palembang yang dinilai sehat dan sudah sangat baik untuk membantu PDAM Lematang Enim. Dirinya menegaskan kebijakan ini semata-mata diambil untuk mendorong PDAM Lematang Enim tumbuh menjadi perusahaan daerah yang sehat dan berkualitas demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Kakek Renta Asal Tebing Sanip Terkapar Tak Berdaya, Diduga Korban Tabrak Lari
kakek renta terbaring sakit, diduga korban tabrak lari
PALI. SININEWS.COM-- Sahari kakek renta berusia 80 tahun warga Tebing Sanip kecamatan Talang Ubi kabupaten PALI saat ini terkapar tak berdaya di rumah anaknya bernama Mamat.
Fasum Rusak, Kini Taman Kota Prabumulih Tak Asri Lagi
Wako Ridho Yahya Hadiri RAKERDA Ke-III DMI
Setelah kegiatan dibuka dengan pembacaan ayat suci dan pembacaan doa, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Selatan tentang susunan Pengurus Perubahan Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Prabumulih periode 2020-2025 yang dibacakan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, dimana dalam surat tersebut terlampir nama-nama Pengurus DMI (Perubahan) Kota Prabumulih Periode 2020-2025.
Setelah pembacaan surat keputusan dan rangkaian kata sambutan, acara dilanjutkan dengan foto bersama. Tampak hadir dalam kegiatan ini Walikota Prabumulih, Bapak Ir. Ridho Yahya, Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Selatan beserta rombongan, Ketua MUI Prabumulih Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Kota Prabumulih, Kabag Kesra Kota Prabumulih, Pimpinan Ormas Islam Se-Kota Prabumulih serta tamu undangan lainnya.









