Polres PALI Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Panen Perdana Jagung Hibrida di Desa Talang Akar

PALI. SININEWS.COM– Dalam rangka mendukung dan mensukseskan Program Ketahanan Pangan Nasional, jajaran Polsek Talang Ubi bersama unsur pemerintah kecamatan dan desa melaksanakan kegiatan Panen Perdana Jagung Hibrida di Desa Talang Akar, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Rabu (21/1/2025).

Kegiatan panen yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut berlangsung di lahan jagung seluas kurang lebih 1 hektare, yang merupakan hasil program penanaman beberapa bulan sebelumnya dengan memanfaatkan Dana Desa Talang Akar. 

Tanaman jagung dinyatakan telah memenuhi standar panen dengan kondisi biji yang mengeras, kelobot menguning, serta kadar air yang sesuai ketentuan pascapanen.

Panen perdana ini dihadiri oleh Kapolsek Talang Ubi AKP Ardiansyah, S.H., perwakilan Camat Talang Ubi Tris Marsadi, Kepala Desa Talang Akar Sunarto, Kepala BUMDes Aris Ardiansyah, personel Polsek Talang Ubi, Bhabinkamtibmas, Babinsa Koramil Talang Ubi, PPL Dinas Pertanian, serta perangkat Desa Talang Akar.

Kapolsek Talang Ubi AKP Ardiansyah, S.H. menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa sekaligus mendorong kemandirian pangan masyarakat.

“Kegiatan panen jagung ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan program penanaman, tetapi juga sebagai upaya nyata mendorong produktivitas pertanian, meningkatkan motivasi petani, serta memperkuat kerja sama antara Polri, pemerintah daerah, kelompok tani, dan masyarakat,”ujar AKP Ardiansyah.

Lebih lanjut, AKP Ardiansyah menyampaikan pernyataan Kapolres PALI AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait, S.H., S.I.K., M.I.K. terkait komitmen Polres PALI dalam mendukung program strategis nasional di bidang ketahanan pangan.

“Bapak Kapolres PALI AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait menegaskan bahwa Polri, khususnya Polres PALI dan jajaran, siap mendukung penuh program ketahanan pangan nasional. Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk mendorong pemanfaatan lahan produktif, meningkatkan hasil pertanian, serta memastikan program pemerintah berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran,”ungkap Kapolsek Talang Ubi menyampaikan arahan Kapolres.

Kapolres PALI melalui Kapolsek Talang Ubi juga berharap kegiatan panen jagung ini dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani, meningkatkan ketersediaan pangan lokal, serta memperkuat ketahanan pangan daerah sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional.

Kegiatan panen perdana jagung hibrida tersebut berakhir sekitar pukul 10.30 WIB dan berlangsung aman, tertib, serta kondusif. 

"Kita akan terms berkomitmen untuk terus mendorong dan mengawal program penanaman jagung dilahan-lahan potensial,diwilayah Kecamatan Talang Ubi,"tandas AKP Ardiansyah.(SN/PERRY)

Share:

Read More

Polsek Penukal Abab Gelar “Polisi Bebusik” di Desa Mangkunegara Timur, Perkuat Sinergi dan Jaga Kondusivitas Kamtibmas

PALI.SININEWS.COM– Dalam upaya memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polsek Penukal Abab Polres PALI melaksanakan kegiatan Polisi Bebusik (Berbincang dengan Masyarakat) di Desa Mangkunegara Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Rabu (21/1/2026).

Kegiatan yang dimulai sekira pukul 09.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Penukal Abab AKP Dedy Kurnia, S.H., dan dihadiri oleh jajaran personel Polsek Penukal Abab, di antaranya Kanit Intelkam Aiptu Rudi Hartono, S.H., Kanit Binmas Aiptu Zeni Irwanto, Kasium Aipda Oka Wiratama, serta Bhabinkamtibmas Brigpol Amrullah dan Brigpol David.

Kapolsek Penukal Abab AKP Dedy Kurnia, S.H. menjelaskan bahwa kegiatan Polisi Bebusik ini merupakan bagian dari pendekatan dialogis Polri untuk mendengarkan secara langsung aspirasi, keluhan, dan masukan masyarakat terkait situasi kamtibmas di lingkungan tempat tinggal mereka.

“Melalui kegiatan sambang dan dialog ini, kami ingin memastikan kehadiran Polri benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kami mendengar langsung keluhan warga, sekaligus menyampaikan pesan-pesan kamtibmas agar tercipta lingkungan yang aman dan kondusif,” ujar AKP Dedy Kurnia.

Dalam kesempatan tersebut, jajaran Polsek Penukal Abab juga menyampaikan sejumlah imbauan penting kepada masyarakat, di antaranya larangan penggunaan musik remix yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, bahaya penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, serta pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah tindak kriminalitas.

Warga diajak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, peredaran narkoba, dan premanisme, mengaktifkan kembali ronda malam atau siskamling, tidak mudah terprovokasi oleh hoaks, serta mendorong peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak-anak agar terhindar dari tawuran, geng motor, dan pergaulan bebas.

Lebih lanjut, AKP Dedy Kurnia,S.H.menyampaikan statement Kapolres PALI AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait, S.H., S.I.K., M.I.K, bahwa Polri berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Bapak Kapolres PALI AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait menegaskan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab Polri semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, sinergi dan komunikasi yang baik antara kepolisian dan masyarakat harus terus diperkuat. Dengan kebersamaan, potensi gangguan kamtibmas dapat dicegah sejak dini,” ungkap AKP Dedy Kurnia menyampaikan arahan Kapolres PALI.

Kapolres PALI juga berharap, melalui kegiatan dialog informal seperti Polisi Bebusik, kepercayaan publik terhadap Polri semakin meningkat, sekaligus menjadi sarana efektif untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Kegiatan sambang Polisi Bebusik di Desa Mangkunegara Timur berakhir sekira pukul 10.30 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif, serta mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat.

Polsek Penukal Abab menegaskan akan terus melaksanakan patroli, sambang, dan kegiatan dialogis secara berkelanjutan.

"Guna menciptakan rasa aman dan meminimalisir potensi terjadinya tindak kriminalitas di wilayah hukum Polsek Penukal Abab,"pungkasnya.(SN/PERRY)

Share:

Read More

Longsor di Talang Ubi Timur, Lurah dan Staff Sigap Tinjau Lokasi Bencana

PALI.SININEWS.COM- Lurah Talang Ubi Timur, Aan Supriadi, SE.MM, bersama staf kelurahan meninjau langsung lokasi longsor setelah menerima laporan warga RT 03 RW 05. Longsor di Gank masjid tersebut terjadi pada badan jalan yang merupakan satu-satunya akses bagi masyarakat setempat.

Dari hasil peninjauan di lapangan, panjang longsoran diperkirakan mencapai sekitar 20 meter dengan lebar kurang lebih 2 meter. Kondisi ini dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan warga serta menghambat aktivitas sehari-hari, terutama saat kondisi cuaca hujan.

Masyarakat setempat berharap agar kejadian ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait sehingga akses jalan dapat kembali normal dan aman digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Lurah Talang Ubi Timur meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar segera melakukan penanganan sesuai dengan kewenangannya.(SN/PERRY)

Share:

Read More

Sempat Alami Keterlambatan, Akhirnya Gaji Nakes PPPK PALI Dibayar

PALI.SININEWS.COM– Pembayaran gaji tenaga kesehatan (nakes) berstatus PPPK di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang sempat mengalami keterlambatan akhirnya terealisasi. Gaji PPPK untuk bulan Desember 2025 kini telah dibayarkan.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PALI, Muhamad Kazrin Faruk, SKM, MM, pada Selasa (20/2/2026). Ia menyebutkan bahwa informasi pembayaran telah diumumkan kepada seluruh pegawai melalui grup internal Dinas Kesehatan.

“Sudah kami umumkan di grup Dinkes bahwa gaji PPPK bulan 12 tahun 2025 yang sempat tertunda sudah dibayarkan,” kata Faruk.

Ia berharap, dengan selesainya proses pembayaran ini, para tenaga kesehatan dapat kembali bekerja dengan tenang dan fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya juga berharap mekanisme pembayaran ke depan dapat berjalan lebih lancar dan tepat waktu.

Sementara itu, salah satu PPPK nakes mengungkapkan rasa syukur karena hak mereka sudah diterima. Ia berharap kejadian keterlambatan pembayaran tidak kembali terulang, mengingat gaji menjadi kebutuhan utama bagi para pegawai.

“Alhamdulillah gaji kami sudah dibayarkan. Semoga ke depan tidak ada lagi keterlambatan seperti ini,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, para tenaga kesehatan berharap perhatian terhadap kesejahteraan nakes dapat terus ditingkatkan. Menurutnya, isu-isu yang berkaitan dengan tenaga kesehatan sering kali cepat menjadi perhatian, sehingga ia berharap persoalan yang menyangkut hak dan kesejahteraan pegawai juga mendapatkan perhatian yang seimbang.

“Kalau ada hal yang kurang baik tentang nakes, cepat sekali menjadi perhatian. Tapi saat hak kami sempat tertunda, kami berharap hal seperti ini juga diperhatikan agar ke depan lebih baik,” tambahnya.(SN/PERRY)

Share:

Read More

Persiapan Kejurnas dan Penjaringan Atlet, Pengcab ORADO Muara Enim Gelar Rapat Strategis

*Persiapan Kejurnas dan Penjaringan Atlet, Pengcab ORADO Muara Enim Gelar Rapat Strategis*

Muara Enim, Sumsel. SININEWS.COM  – Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional (ORADO) Kabupaten Muara Enim menunjukkan keseriusannya dalam memajukan olahraga domino di Bumi Serasan Sekundang. Bertempat di Sekretariat ORADO, Jln. Inspektur Selamet, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, jajaran pengurus harian menggelar rapat koordinasi penting pada Selasa (20/1/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua ORADO Kabupaten Muara Enim, Drs. R. Noviar, didampingi Sekretaris Tamiri, serta dihadiri oleh segenap pengurus harian dan kandidat wasit. Pertemuan ini bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat struktur kepengurusan guna menindaklanjuti instruksi Pengurus Pusat dan Provinsi terkait kesiapan menghadapi Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) di Jakarta.

Domino "Naik Kelas" Jadi Cabang Olahraga Prestasi

Dalam arahannya, Drs. R. Noviar menekankan pentingnya komitmen kolektif dari seluruh pengurus untuk membesarkan organisasi. Ia menegaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap domino harus diubah dari sekadar permainan hiburan menjadi olahraga prestasi yang diakui.

"Kita buktikan bahwasanya Domino benar-benar naik kelas. Dari sekedar permainan hiburan, sekarang menjadi salah satu Cabor (Cabang Olahraga) yang banyak diminati oleh masyarakat. Mulai dari kalangan bawah sampai atas, semua berpeluang menjadi atlet domino profesional," ujar Noviar.

Persiapan Kejurprov dan Target Internasional

Menyongsong Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Sumatera Selatan yang akan datang, ORADO Muara Enim telah menyiapkan langkah strategis, Pengcab ORADO Kabupaten Muara Enim rencananya akan mengirimkan dua tim unggulan:

 * Tim Junior: Kategori usia maksimal 17 tahun.

 * Tim Senior: Kategori usia minimal 18 tahun.

"Kami akan menjaring atlet terbaik di Kabupaten Muara Enim dan memberikan pembinaan intensif. Target kita bukan hanya lokal, tapi bagaimana atlet kita bisa Go International mengharumkan nama Kabupaten Muara Enim," tambahnya.

Dan Untuk Peningkatan Kualitas SDM Wasit, lanjut Noviar,Selain fokus pada atlet, ORADO Muara Enim juga memprioritaskan kualitas perangkat pertandingan. Pada tanggal 24-26 Januari 2026 mendatang, Pengcab ORADO Muara Enim akan memberangkatkan dua orang wasit ke tingkat Provinsi Sumatera Selatan untuk mengikuti pelatihan berlisensi nasional.

"Langkah ini diharapkan dapat menjamin profesionalisme pertandingan domino di Muara Enim, sehingga organisasi ini dapat terus tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat."pungkas Ketua ORADO Kabupaten Muara Enim.(sn)

Share:

Read More

Rencana Pilkada Tak Langsung, Potensi Murdurnya Demokrasi dan Hilangnya Hak Suara Rakyat

Oleh : Ishak Nasroni (Ujang Lahat)

MUNCULNYA wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tak Langsung alias dipilih oleh DPRD yang diinisiasi Petinggi Negeri, belakangan ini menimbulkan kontroversi polemik di tengah kegamangan rakyat yang sedang dilanda berbagai macam ancaman aspek kehidupan.Karena itu, saya selaku penulis ingin menyampaikan pandangan terhadap rencana yang berpotensi merampas hak rakyat dan mundurnya sistem demokrasi di negeri ini

Seperti kita ketahui bahwa di tengah duka Pulau Sumatera akibat Banjir Bandang, Ibukota sedang dikepung banjir belum lagi kerusakan lahan pertanian yang secara otomatis dapat menghambat tumbuhnya nilai perekonomian rakyat, kok elit politik malah sibuk membahas rencana ingin merampas hak suara rakyat secara langsung dalam menentukan sosok pilihan untuk kepala daerahnya.

Kenapa saya katakan berpotensi merampas Hak Rakyat..?. Karena, apabila rencana elit politik berhasil membuat Calon Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, maka secara azasi Rakyat Indonesia akan kehilangan Hak Suaranya untuk menentukan pilihan  figur Calon Pemimpin Daerah yang sesuai dengan pemikiran dan isi hatinya masing-masing.

Lalu jika Pilkada dilakukan oleh DPRD, akan dikemanakan semaraknya gairah Pesta Demokrasi yang sudah lebih dari dua puluh lima tahun dinikmati oleh Rakyat Indonesia ini..?. Akankah semangat demokrasi rakyat lenyap begitu saja..?. Hal ini hanya ditentukan oleh kebijakan tampuk kepemimpinan negeri ini.

Memang benar DPRD itu merupakan hasil pemilihan rakyat yang mana hak politiknya dititipkan kepada Anggota DPRD yang terpilih, akan tetapi itu pesan nurani rakyat yang dideligasikan pada DPRD bertujuan untuk mengemban amanat rakyat dalam mengurus supaya rakyat dapat menginyam kesejahteraan dan mendapat keadilan, bukan dalam menentukan siapa Pemimpin Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sebab DRPD dipilih rakyat sesuai kehendak hati nurani masing-masing, maka untuk Pemimpin Daerah juga mesti ditentukan dengan cara yang sama.

Kenapa dapat berpotensi kemunduran sistem demokrasi...?. Karena pasca era Orde Baru di mana rakyat hanya memilih Partai Politik yang diinginkannya saja dan Kepala Daerah ditentukan oleh DPRD, maka dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia untuk pertama kalinya menerapkan sistem Pilkada langsung yang menjadi tonggak penting sejarah demokrasi Indonesia. Sebab sejak saat itu hingga Pilkada 2024 lalu, rakyat memiliki hak untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung dan dapat bergembira menyambuat datangnya pesta demokrasi lima tahunan itu.

Sayangnya sitem pemilihan langsung Kepala Daerah oleh rakyat ini hanya berlangsung satu dekade saja selama kepemimpinan Presiden SBY 2004-2014 saja, sebab elit politik kembali berencana ingin mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat menggantikannya kembali ke mekanisme pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD.

Lalu karena adanya penolakan luas dari masyarakat terhadap UU Pilkada yang mengatur pemilihan kepala daerah melalui DPRD, dianggap tidak sesuai dengan kehendak rakyat dan menimbulkan kegentingan memaksa dan adanya ketentuan memaksa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-VII/2009, maka Presiden SBY saat itu langsung menegeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Langsung.

Secara umum, Perppu ini membahas tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang diterbitkan oleh Presiden SBY pada 2 Oktober 2014 sebagai respons penolakan terhadap UU Pilkada yang mengatur pemilihan melalui DPRD, menegaskan kembali pilkada langsung dengan perbaikan seperti uji publik calon, pembatasan kampanye, larangan politik uang, dan penyelesaian sengketa yang lebih akuntabel, yang kemudian disetujui DPR dan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang.

Nah belakangan ini Perppu yang sudah dinikmati rakyat Indonesia 25 tahun dalam setiap kali Pilkada digelar dan dibakukan sendiri oleh DPR RI dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, di mana Pilkada langsung akan diubah kembali menjadi Pilkada melalui mekanisme DPRD. Berarti demokrasi negeri ini kembali ke masa lampau alias berjalan mundur, dan musnahlah hak rakyat seolah dirampas dalam menentukan Kepala Daerah sesuai dengan yang diinginkannya.

Menurut saya, sebaiknya sebelum rencana ini terlaksana, ada baiknya elit politik mempedomani kembali konsep dasar-dasar hak politik rakyat yang mencakup hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, memilih dan dipilih dalam pemilu, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, yang dijamin oleh UUD 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, akuntabilitas publik, dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan, dengan asas pemilu melalui pemilihan yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil sebagai implementasi dari jaminan tersebut. 

Jika ingin meminimalisir dana yang harus dikeluarkan oleh setiap Calon Kepala Daerah, bukan sistem Pilkadanya yang dikembalikan ke mekanisme lama alias dipilih oleh DPRD. Tapi cobalah memperkuat sistem pengawasan oleh Bawaslu dan KPU bekerjasama dengan TNI dan Polri, supaya kemungkinkan Calon Kepala Daerah yang akan menabuh instrumen politik uang jelang dan saat Pilkada berlangsung itu tidak terjadi.

Selain itu, agar Kepala Daerah terpilih tidak merasa ada beban modal yang mesti dikembalikan dengan cara yang tidak benar, maka semua harus Parpol bersepakat untuk tidak melayani pinangan Calon Kepala Daerah dengan mahar yang tinggi. Bila hal ini dilakukan, maka beban modal Kepala Daerah terpilih akan menjadi beban moral yang harus mengemban amanat rakyat sebaik mungkin demi kesejahteraan rakyatnya dan kemajuan daerahnya.

Dengan demikian, maka seluruh rakyat Indonesia yang sudah mempunyai Hak Memilih dan Dipilih dan telah menikmati Pilkada langsung selama hampir tiga dekade ini akan terus merasakan manfaat dari kemajuan sisten demokrasi negera ini yang mempercayakan kedaulatannya pada rakyat. Namun sebaliknya, apabila sistem Pilkada kembali ke masa orde baru dan rakyat akan kehilangan hak memilihnya.  Dan saya selaku penulis hanya mampu berkata "Wallahu a'lam bishawab" karena hanya Allah yang maha mengetahuinya kebenaran yang sesungguhnya, apa yang akan terjadi di negeri yang sama-sama kita cintai ini.

Tulisan ini hanya sebagai ungkapan sudut pandang Penulis dari aspek umum, tidak mengandung unsur-unsur politik dan kepentingan secara pribadi. Karena mengeluarkan pendapat merupakan Hak Private yang melekat pada diri setiap Rakyat Indonesia yang dijamin oleh dalam UUD 1945 (Pasal 28E ayat 3) dan UU 9/1998 sebagai payung hukum dan berlaku pada seluruh rakyat Indonesia.

Lahat : 20 Januari 2026

Penulis adalah Pemimpin Redaksi Media Lahat Hotline, Plt. Sekretaris SMSI Provinsi Sumatera Selatan, Wakil Ketua PWI Provinsi Sumatera Selatan. (sn)

Share:

Read More

Sungai Lematang Meluap Lagi, Desa Curup Tanah Abang Terendam

Sungai Lematang Meluap Lagi, Desa Curup Tanah Abang Terendam

PALI. SININEWS.COM -- Curah hujan yang tinggi pada dua pekan terkahir ini menyebabkan debit air sungai Lematang kembali meluap dan merendam puluhan rumah di Desa Curup Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Dari keterangan Kepala Desa Curup, M.Tisar bahwa meluapnya debit air sungai Lematang sudah terjadi sejak satu pekan terkahir, hanya saja sempat surut beberapa hari lalu.

Tetapi pada Selasa 20 Januari 2026 banjir kembali naik dan merendam puluhan rumah di Desa Curup dengan ketinggian air antara 1 meter hingga 1,5 meter.

"Saat ini air kembali naik, ketinggian air ada yang 1,5 meter atau setinggi dada orang dewasa," ungkap Kades.

Dengan kondisi air yang semakin naik, Kades mengaku aktivitas warga terganggu bahkan ada yang tidak bisa bekerja karena ladang yang menjadi mata pencaharian turut terendam.

"Walaupun daerah kami langganan banjir dan masyarakat terbiasa hadapi kondisi ini tetap saja aktivitas terganggu. Dan kami berharap ada bantuan dan solusi dari pemerintah kabupaten PALI maupun provinsi agar desa kami terbebas dari banjir," kata Kades.(sn/perry)

Share:

Read More

Bukan Sekadar Seremonial, PTBA Jadikan Bulan K3 Nasional Momentum Bangun Budaya Keselamatan Kerja

Bukan Sekadar Seremonial, PTBA Jadikan Bulan K3 Nasional Momentum Bangun Budaya Keselamatan Kerja

Muara Enim. SININEWS.COM -- PT Bukit Asam Tbk (PTBA) kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada Bulan K3 Nasional yang diperingati setiap 12 Januari sampai 12 Februari. 

Salah satunya dengan menggelar upacara Gerakan Nasional (Gernas) Bulan K3 di Lapangan Kantor Pusat PTBA, Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (19/1/2026).

Direktur Utama PTBA Arsal Ismail menekankan peringatan Bulan K3 Nasional bukan sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi nasional untuk meneguhkan kembali komitmen kita dalam melindungi tenaga kerja Indonesia dan membangun dunia kerja yang aman, sehat, produktif, dan bermartabat.

Ia juga menegaskan bahwa Perusahaan harus mengubah cara pandang, dimana K3 tidak boleh lagi diposisikan sebagai urusan unit tertentu atau sekadar tanggung jawab petugas K3.

“K3 adalah budaya kerja. K3 adalah bagian dari kepemimpinan. Setiap pimpinan, setiap pengawas, dan setiap pekerja bertanggung jawab langsung atas keselamatan dirinya dan rekan kerjanya,” jelasnya. 

Adapun tema yang diangkat dalam peringatan Bulan K3 Nasional tahun 2026 yaitu “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif”. 

Dijelaskan Arsal, membangun Ekosistem K3 berarti membangun keterhubungan yang utuh antara semua pemangku kepentingan yang bisa memberi dampak dan akan terkena dampak dari kinerja K3. Setiap aktor bergerak dalam satu arah tujuan: mencegah kecelakaan dan melindungi pekerja.

Profesional berarti seluruh insan PTBA wajib bekerja sesuai kompetensi, path terhadap standar, berani menghentikan pekerjaan yang tidak aman, dan menjadikan data serta risiko sebagai dasar pengambilan keputusan. Profesionalisme K3 tidak diukur dari dokumen, tetapi dari perilaku di lapangan.

Andal berarti sistem K3 kita harus konsisten, disiplin, dan mampu bekerja dalam berbagai kondisi. Sistem yang andal tidak bergantung pada individu tertentu, melainkan tertanam kuat dalam proses, prosedur, dan pengawasan yang berkelanjutan. Keandalan K3 tercermin dari kesiapan menghadapi kondisi darurat dan kemampuan mencegah kecelakaan sebelum terjadi.

Selanjutnya, kolaboratif. Tidak ada satu pihak pun yang mampu mengelola K3 sendirian. Kolaborasi adalah kunci. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Kolaborasi antara manajemen dan pekerja. Kolaborasi lintas sektor dan lintas disiplin. Kolaborasi juga berarti berbagi praktik baik, berbagi pembelajaran dari kegagalan, dan membangun kepercayaan. 

Selain upacara, Panitia Bulan K3 Nasional juga melaksanakan kegiatan donor darah sebagai bentuk nyata kepedulian Perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sekaligus kontribusi sosial dalam mendukung pemenuhan kebutuhan darah bagi masyarakat.

Kegiatan yang berkolaborasi dengan PMI Cabang Muara Enim ini diikuti oleh pegawai PTBA serta mitra kerja dan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan dan keselamatan donor darah yang berlaku.

Corporate SHE Division Head PTBA, Yuhendri Wisra mengungkapkan peringatan Bulan K3 Nasional tidak hanya berfokus pada pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan budaya kerja yang sehat, peduli, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan, terutama kepada masyarakat sekitar.

Pelaksanaan kegiatan donor darah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pekerja dalam aksi kemanusiaan, memperkuat solidaritas sosial di lingkungan kerja, serta mendukung ketersediaan stok darah melalui PMI sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan ini juga sejalan dengan semangat K3 yang menekankan pentingnya perlindungan kesehatan pekerja dan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar.

Sebanyak 142 kantong darah berkat partisipasi aktif pegawai PTBA dan mitra kerja. Seluruh darah yang terkumpul selanjutnya dibawa ke PMI Cabang Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, pengolahan, serta penyimpanan sebelum didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. 

“Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat Bulan K3 Nasional dapat terus diimplementasikan secara berkelanjutan melalui program-program yang tidak hanya berfokus pada keselamatan dan kesehatan kerja, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial dan nilai kemanusiaan di lingkungan PTBA,” jelas Yuhendri.

Dalam rangka memperingati Bulan K3 Nasional, PTBA juga menggelar serangkaian kegiatan lain seperti Webinar Kesehatan dan Keselamatan hingga Safety Goes to School. 

Arsal menambahkan bahwa pada akhirnya, K3 bukan sekadar kewajiban regulatif. K3 adalah nilai bahwa setiap pekerja berhak pulang dengan selamat. Nilai bahwa produktivitas dan keselamatan harus berjalan beriringan. Nilai bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua.

“Mari kita jadikan Bulan K3 Nasional ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, memperbaiki sistem, dan membangun budaya kerja yang aman dan sehat di seluruh Indonesia,” pungkasnya.(sn)

Share:

Read More

Polsek Talang Ubi Intensifkan KRYD, Kapolres PALI Tekankan Komitmen Jaga Stabilitas Kamtibmas

PALI.SININEWS.COM – Dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Sitkamtibmas) yang kondusif, Polsek Talang Ubi melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin malam, 19 Januari 2026, di wilayah hukum Polsek Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 21.30 WIB hingga 22.30 WIB tersebut dipimpin oleh AIPTU Ikrom Ardiansyah, S.H., dengan melibatkan personel Polsek Talang Ubi yang telah tersprint sesuai Surat Perintah Kapolsek Talang Ubi Nomor: Sprin/01/I/OPS.1.2.3/2026.

Adapun sasaran patroli KRYD meliputi sejumlah objek vital Kegiatan difokuskan pada upaya pencegahan tindak kriminalitas, khususnya kejahatan jalanan dan gangguan kamtibmas lainnya.

Kapolsek Talang Ubi AKP Ardiansyah, S.H. menyampaikan bahwa selama && KRYD, situasi wilayah terpantau aman, tertib, dan kondusif tanpa ditemukan adanya gangguan menonjol.

“KRYD ini merupakan langkah preventif5 Polsek Talang Ubi dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya pada malam hari,”ujar AKP Ardiansyah. 

Lebih lanjut, AKP Ardiansyah menuturkan bahwa kegiatan tersebut juga diisi dengan himbauan kamtibmas kepada masyarakat agar senantiasa waspada, menjaga keamanan lingkungan, serta berperan aktif dalam mencegah tindak kejahatan.

Sementara itu,Kapolres PALI AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait, S.H., S.I.K., M.I.K., melalui Kapolsek Talang Ubi, menegaskan bahwa pelaksanaan KRYD merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.

“Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan adalah wujud komitmen Polres PALI dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. 

Polri hadir tidak hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga memastikan masyarakat merasa aman dan terlindungi dalam setiap aktivitasnya,” tegas AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait sebagaimana disampaikan oleh AKP Ardiansyah.

Kapolres juga menekankan pentingnya konsistensi dan sinergi seluruh jajaran kepolisian dalam menciptakan situasi kamtibmas yang berkelanjutan, sekaligus mengajak masyarakat untuk terus menjalin kerja sama dengan pihak Kepolisian.

Setelah rangkaian kegiatan selesai, personel Polsek Talang Ubi melaksanakan apel konsolidasi sebagai bagian dari analisa dan evaluasi (anev) guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan KRYD ke depannya.

Dengan pelaksanaan KRYD secara berkesinambungan, Polsek Talang Ubi berharap dapat terus menjaga keamanan wilayah serta memperkuat kepercayaan publik,"pungkasnya.(SN/PERRY)

Share:

Read More

Polsek Penukal Utara Intensif Monitoring Debit Air, Kapolres PALI Imbau Kewaspadaan Dini Banjir

PALI.SININEWS.COM– Mengantisipasi potensi bencana banjir akibat meningkatnya curah hujan, jajaran Polsek Penukal Utara melakukan monitoring intensif terhadap debit air di wilayah rawan banjir, Senin (19/1/2026) sore.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sekitar pukul 15.00 WIB atas perintah Plh Kapolsek Penukal Utara, IPDA Ahmah Kurdi Pratama, S.Sos., M.Si, dengan melibatkan personel Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan.

Adapun wilayah yang menjadi fokus pemantauan berada di Kecamatan Penukal Utara, khususnya lima desa yang secara geografis memiliki tingkat kerawanan banjir, yakni empat desa di kawasan Tempirai Raya yang berdekatan dengan Danau Padang Tempirai, serta Desa Lubuk Tampui yang berada di bantaran Sungai Deras.

“Dari hasil monitoring yang dilakukan personel, hingga sore hari ini belum ditemukan adanya desa yang terdampak banjir. Kondisi debit air masih dalam batas aman dan aktivitas masyarakat berjalan normal,” ujar IPDA Ahmah Kurdi Pratama.

Ia menjelaskan, Desa Tempirai Induk, Tempirai Utara, Tempirai Selatan, dan Tempirai Timur memiliki karakter wilayah dataran rendah yang dikelilingi rawa dan danau, sementara Desa Lubuk Tampui berada di pinggiran sungai yang berpotensi meluap saat intensitas hujan tinggi.

Dalam kesempatan tersebut, IPDA Ahmah Kurdi Pratama juga menyampaikan arahan dan imbauan Kapolres PALI, AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait, S.H., S.I.K., M.I.K, kepada seluruh jajaran dan masyarakat agar tidak lengah terhadap potensi bencana hidrometeorologi.

“Bapak Kapolres PALI menegaskan bahwa kesiapsiagaan dan deteksi dini merupakan kunci utama dalam mitigasi bencana. Polri harus hadir lebih awal untuk memastikan keselamatan masyarakat, melakukan pemantauan berkelanjutan, serta menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait,” ungkapnya.

Kapolres PALI juga menginstruksikan seluruh Polsek jajaran untuk secara aktif melaporkan perkembangan situasi debit air, serta mengedukasi masyarakat yang bermukim di wilayah rawan agar selalu waspada, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi dan potensi banjir kiriman dari daerah hulu.

“Kami diminta untuk terus melakukan monitoring dan melaporkan setiap perkembangan secara berjenjang kepada pimpinan. Ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keselamatan dan rasa aman masyarakat,” tambah IPDA Ahmah Kurdi.

Kegiatan monitoring tersebut melibatkan personel AIPDA Fitriawan, Bhabinkamtibmas Desa Lubuk Tampui, serta BRIGPOL Rico Karnando, Bhabinkamtibmas wilayah Tempirai. Kegiatan berakhir sekitar pukul 16.00 WIB dalam keadaan aman dan kondusif.

Sebagai langkah antisipatif, Polsek Penukal Utara merekomendasikan kepada BPBD Kabupaten PALI agar dapat berkoordinasi dengan pemerintah terkait untuk mendirikan posko siaga banjir, khususnya di wilayah Tempirai Raya dan bantaran Sungai Deras.

"Dengan langkah proaktif tersebut,diharapkan potensi dampak banjir dapat diminimalisir dan masyarakat memperoleh perlindungan maksimal sejak dini,"pungkasnya.(SN/PERRY)

Share:

Read More