Jumlah Dapil dan Jatah Kursi DPRD PALI Bertambah pada Pemilu 2024, Ini Penjelasan Ketua KPU PALI

ketua KPU PALI Sunario SE 

PALI. SININEWS.COM -- Pada Pemilihan Umum (Pemilu)  tahun 2024 mendatang, Daerah Pemilihan (Dapil) di kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) bertambah dari sebelumnya hanya tiga Dapil kini menjadi enam Dapil. 

Hal itu diketahui setelah keluarnya PKPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Pemilu Tahun 2024 di kabupaten PALI berjumlah enam Dapil. 

Dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten PALI, Sunario, SE bahwa keluarnya PKPU tersebut seiring bertambahnya jumlah penduduk di kabupaten PALI. 

"Jumlah penduduk kita saat ini ada 200ribu lebih jiwa. Maka sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 191 ayat 2 point c jika jumlah penduduk kabupaten lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) orang sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh kursi 30 (tiga puluh) kursi, untuk itu pada Pemilu Tahun 2024 jumlah kursi yang bertambah menjadi 30 kursi sesuai dengan Surat Keputusan KPU RI nomor 457 tentang jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024," ungkap Sunario, Rabu 8 Februari 2023.

Dijabarkan Sunario berdasarkan PKPU itu, Dapil PALI 1 yakni Talang Ubi A dan Dapil PALI 2 Talang Ubi B. 

"Dapil Talang Ubi A jatah kursinya 7, sementara Dapil Talang Ubi B kuotanya 6 kursi. Dapil PALI 3 Kecamatan Penukal Utara dengan kuota 3 kursi," jelasnya. 

Kemudian ditambahkan Sunario untuk Dapil PALI 4 adalah Kecamatan Penukal dengan kuota 5 kursi.

"Lalu Dapil 5 adalah kecamatan Abab dengan kuota 4 kursi serta Dapil PALI 6 Kecamatan Tanah Abang dengan jumlah kuota 5 kursi," imbuhnya. 

Dalam proses menuju penetapan Dapil dan alokasi kursi, Dikemukakan Sunario bahwa KPU PALI telah melakukan sejumlah rangkaian kegiatan tahapan yang dilaksanakan, mulai dari pengumuman penetapan rangcangan Dapil dan alokasi kursi, meminta masukan dan tanggapan masyarakat, menggelar Rapat Koordinasi dengan Parpol, pemerintah dan tokoh masyarakat.

Setelah itu, kemudian KPU PALI menggelar uji Publik terhadap penetapan Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi dengan melibatkan semua stackholder yang terkait, mulai dari Pemerintah kabupaten PALI, Parpol, Camat, Kades, Lurah, ormas dan organisasi profesi lainnya.

"Baru kemudian Penetapan Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi ini diusulkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi. Pada tahapan ini, KPU Provinsi memaparkan usulan yang kita sampaikan ke KPU RI. Yakni usulannya ada 2 (dua) Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi yaitu 4 (empat)  Dapil dan Alokasi Kursinya dan 6 (enam) Dapil dan Alokasi Kursinya juga dengan melampirkan hasil kajian dan  masukan serta tanggapan  masyarakat" urainya.

Setelah itu, KPU RI juga menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah dan komisi II DPR RI.

"Pada proses itu, ada masukan dari komisi II DPR hingga tahapan selanjutnya KPU RI melakukan kajian berdasarkan masukan masyarakat. Hingga pada akhirnya, melalui Menkumham KPU mengeluarkan PKPU yang menetapkan jumlah Dapil dan Alokasi Kursi di Kabupaten PALI menjadi enam Dapil," tutupnya. (sn/perri)

Share:

Read More

Wawako Prabumulih Hadiri Baksos Di Polres Prabumulih

 PRABUMULIH, SININEWS.COM - Wakil Walikota Prabumulih H Andriansyah Fikri SH, hadiri bakti sosial (baksos) di Polres Prabumulih, Selasa (07/02).

Bakti sosial tersebut yakni berupa donor darah yang dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN).

Pada pada kegiatan baksos yang di selenggarakan oleh Polres Prabumulih dan Insan Pers Kota Prabumulih, Wawako berharap pers Indonesia dapat lebih dewasa.

Yakni dengan menyampaikan berita-berita yang faktual dan memberikan informasi serta edukasi yang benar kepada masyarakat.

"Kita berharap insan pers dapat lebih dewasa membuat berita-berita yang terdepan yang benar-benar valid, faktual dan memberikan informasi kepada masyarakat yang benar," ungkap H Andriansyah Fikri SH.

Pernyataan itu diungkapkan Andriansyah Fikri ketika diwawancarai usai mendonorkan darahnya pada kegiatan bakti sosial donor darah dalam rangka peringatan HPN tahun 2023.

Pada kesempatan itu pula wawako mengajak insan pers di Kota Prabumulih, untuk memerangi informasi-informasi yang tidak benar alias hoaxs. 

Share:

Read More

PKB Sambut Positif di PALI jadi 6 Dapil, Aka Cholik: Itu Sangat Ideal

Aka Cholik Darlin, ketua DPC PKB PALI 

PALI. SININEWS.COM -- Dengan terbitnya PKPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Alokasi Kursi dan Dapil, dimana di kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan bertambah Dapilnya menjadi 6 Dapil disambut positif oleh DPC PKB kabupaten PALI. 

Menurut Aka Cholik Darlin S.Pdi SH MH, ketua DPC PKB kabupaten PALI bahwa hal itu sangat ideal dan aspiratif mewakili seluruh elemen marga di kabupaten PALI.

"Tentu kami memberikan apresiasi sebesar besarnya terhadap para pejuang demokrasi yang telah bisa mewujudkan PALI menjadi 6 Dapil. Hal ini tidak lepas dari dukungan semua instrumen yang ada di PALI terkhusus Bupati PALI H Heri Amalindo,"  ucap Wakil Ketua komisi 1 DPRD PALI 2018 ini, Selasa 7 Februari 2023.

Aka Cholik juga menyampaikan terimakasihnya kepada pemuda khusunya di wilayah Lematang yang gencar memperjuangkan pemerataan Dapil. 

"Saya mewakili masyarakat Lematang dan sebagai Ketum Fakar Lematang mengucapkan terimakasih kepada semua elemen terkhusus adik-adik pemuda Lematang yang getol memperjuangkan pemerataan Dapil hingga akhirnya terwujud. Dan juga kepada KPU PALI yang aspiratif profesional terhadap masukan masyarakat PALI serta dukungan pemerintah kabupaten PALI yang luar biasa," ucapnya.  

Masih kata Aka Cholik bahwa untuk PKB kabupaten PALI dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang sudah siap berkompetisi dalam merebut hati masyarakat. 

"PKB PALI sudah siap dalam hadapi kontestasi politik 2024 mendatang. Setiap Dapil dipersiapkan calon DPRD PKB baik dari kader maupun dari tokoh masyarakat.  Harapan kami setiap Dapil memiliki kursi DPRD dan kita sama-sama kawal demokrasi PALI yang sejuk karena PALI milik kita semua," tutup tokoh muda Nahdiyin PALI ini.(sn/perry)

Share:

Read More

DPRD Sumsel Minta HK Bangunan Tol IndraPrabu Bernuansa Khas Palembang

PALEMBANG,SININEWS.COM – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH meminta kepada PT Hutama Karya (HK) sebagai kontraktor pelaksana pembangunan Tol Indralaya Prabumulih (Indraprabu) agar memperhatikan ornamen bangunan dengan nuansa arsitektur khas Sumsel.

Hal tersebut diungkapkan perempuan pertama yang menjabat ketua DPRD Sumsel tersebut saat monitoring pembangunan jalan Tol Indraprabu, Selasa (07/02/2023).

“Saya mengusulkan kepada HK untuk gerbang Tol maupun Rest-area menggunakan ornamen khas daerah seperti tanjak,” usulnya.

Dikatakan, Pemerintah Provinsi Sumsel telah mengeluarkan peraturan daerah (Perda) nomor 2 tahun 2021 tentang arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya di Sumatera Selatan.

“Itu bisa di contoh sebagai bentuk dukungan terhadap kearipan lokal Provinsi Sumatera Selatan,” pintanya.

Diketahui, Jalan Tol Indraprabu sepanjang 64,5 kilometer ditargetkan selesai pada bulan Maret 2023. Rombongan RA Anita mencoba jalan tol sampai meninjau proses pembangunan rest area di kilometer 55.

“Perjalanan dari IC Indralaya ke rest area kilometer 55 jalan sudah bagus, halus, dan tidak bergelombang hingga nyaman untuk dilewati. Semoga saja nanti sampai Prabumulih hasilnya seperti target,” hararapnya.

Sementara itu, Project Director Jalan Tol Indralaya-Prabumulih Sarjono menjelaskan, progres pembebasan lahan pembangunan jalan tol Indralaya-Prabumulih sudah rampung 96 persen.

“Progres lahan sudah 96,04 persen. Namun konstruksi tetap bisa dilakukan. Saat ini sudah berjalan baik,” katanya.

Dia juga memastikan, jika pada Maret 2023 ini, jalan tol Indralaya-Prabumulih sudah bisa dioperasikan.

“Lebaran nanti sudah bisa dilalui, meski pada tahap penyelesaian,” pungkasnya. 

Share:

Read More

Tindak Lanjut Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Kantor DPRD Tahap II, Kejari PALI Terima Uang Ratusan Juta

Kejari PALI saat menerima Uang Titipan 

PALI. SININEWS.COM-- Uang sebesar Rp400 juta diterima oleh Kejaksaan Negeri PALI pada Selasa 7 Februari 2023.

Uang tersebut merupakan titipan dari tersangka Meidi Robin Lionardi dan tersangka Danu Nanang Hermawan dalam tindak pidana korupsi pada pembangunan kantor DPRD kabupaten PALI tahap II.

Selain menerima titipan uang sebesar Rp 400 juta, Kejari PALI juga menerima beberapa aset sitaan dari tersangka Irwan, seperti satu unit mobil crossover warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BG-1460 UZ disertai dengan BPKB dan sertifikat tanah dengan luas 1000 meter persegi di wilayah kecamatan Talang Ubi.

Kepala Kejari PALI, Agung Arifianto, SH MH didampingi Kasi Pidsus Imam Murtadlo dan Kasi Intel M. Fadli Habibi menerangkan bahwa penyerahan uang dan sejumlah aset dari para tersangka bertujuan untuk pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi pembangunan kantor DPRD PALI tahap II tahun anggaran 2021.

Diketahui, pada kegiatan tersebut ditemukan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 7 Milyar.

"Tentu kita sangat menghargai itikad baik para tersangka dalam pengembalian kerugian negara. Kata mereka (tersangka, red) akan ada susulan pengembalian kerugian negara lagi," ungkapnya.

Kendati para tersangka telah melakukan upaya mengembalikan kerugian negara, hingga senilai kerugian negara yang ditaksir, namun hal itu tidak akan menghapus pidana.

"Hanya saja, itikad baik dari tersangka itu akan menjadi pertimbangan bagi kami dalam mengajukan tuntutan nanti. Disamping itu, yang jadi pertimbangan lainnya yakni perilaku, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga tuntutan bisa lebih ringan," tambahnya.

Untuk saat ini kasus tersebut sebentar lagi akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Untuk yang yang dititipkan kepada kami dari para tersangka, kemudian kami titipkan ke Bank Mandiri Cabang Pendopo," pungkasnya. 

Sebelumnya diberitakan Kejari PALI telah menetapkan keempat tersangka dalam pembangunan kantor DPRD PALI tahap kedua, tahun anggaran 2021.

Keempatnya yaitu Ir, seorang ASN yang bertindak sebagai PPK, MR sebagai Direktur Utama PT Adhi Pramana Mahogra, DN bertindak sebagai komisaris PT Adhi Pramana Mahogra dan YR Direktur PT Asuransi Rama Satria Wibawa.

Ir dan MR serta DN telah dilakukan penahanan. Ir dan DN ditahan di Mapolres PALI, sementara MR ditahan di Lapas IIB Muara Enim. 

Atas perbuatan para tersangka, ditaksir kerugian negara mencapai Rp 7 Milyar itu, merupakan hasil pencairan uang muka 20% dari nilai pekerjaan sebesar Rp 36 Milyar. (sn) 

Share:

Read More

Setelah Dilantik, PKD di PALI Siap 'Tempur'

PALI. SININEWS.COM -- Setelah diumumkan menjadi Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kelurahan dan Desa (PKD) di kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), sebanyak 71 PKD resmi dilantik di masing-masing kecamatan oleh Panwaslu kecamatan dengan disaksikan Komisioner Bawaslu PALI. 

Setelah resmi dilantik, seluruh PKD sudah siap tempur dan memulai bekerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai bagian dari pengawas proses tahapan Pemilu ditingkat kelurahan dan desa. 

Dikemukakan ketua Bawaslu PALI H. Heru Muharam didampingi komisioner lainnya, Iwan Dedi dan Basrul SAP juga Kasek Adi Kurniawan bahwa pasca dilantik, diharapkan seluruh PKD untuk aktif berkoordinasi dengan Panwaslu kecamatan dalam menjalankan tugasnya. 

"Kita ketahui bahwa tahapan Pemilu sudah di mulai. Itu artinya PKD, Panwaslucam serta Bawaslu sendiri harus mengawal jalannya seluruh tahapan Pemilu. Apabila ada kendala di lapangan, PKD diharapkan aktif berkoordinasi dengan Panwaslucam kemudian diteruskan ke Bawaslu kabupaten," saran H Heru Muharam, Selasa 7 Februari 2023.

Ditambahkan Ketua Bawaslu PALI bahwa PKD merupakan garda paling depan dalam melakukan pengawasan jalannya tahapan Pemilu.

"Ruang lingkup kerjanya memang sebatas di wilayah kelurahan atau desa, namun peran PKD sangat penting dan jadi garda terdepan dalam mengawal jalannya Pemilu," tukasnya. 

Sementara itu, Anton Aprison SH,  anggota Panwaslucam Penukal Utara menyebut bahwa pelantikan PKD di kecamatan Penukal Utara dilaksanakan kemarin, 6 Februari 2023 di Balai Desa Lubuk Tampui. 

Jumlah PKD di kecamatan Penukal Utara ada 13 orang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Jumlah peserta yang ikut seleksi PKD saat Bawaslu membuka pendaftaran sebanyak 50 orang. 

"Kami harapkan PKD yang telah dilantik dapat mengawal jalannya Pemilu berjalan sukses serta dengan hadirnya PKD pelanggaran Pemilu dapat diminimalisir," harap Anton Aprison. (sn/bungharto)

Share:

Read More

DPRD Sumsel Mendengarkan Penjelasan Gubernur 4 Raperda Pada Paripurna ke 61

 Palembang, Berita Rakyat Sumatera – Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumsel mendengarkan Penjelaskan Gubernur terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prov.Sumsel pada Rapat Paripurna LXI (61) DPRD Prov. Sumsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Sumsel; Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH bersama Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel; H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM dan H. Muchendi Mahzareki, SE yang dihadiri oleh Gubernur Sumsel; H. Herman Deru dan Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta tamu undangan lainnya (Senin/6/2/2023).

Dalam penjelasannya Gubernur Sumsel secara umum menjelaskan Latarbelakang, tujuan dan inti dari ke 4 (empat) Raperda, adapun Raperda dimaksud sbb:

1. Raperda tentang Penyelenggaraaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Raperda tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

3. Raperda tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan 2022-2024

4. Raperda tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 – 2043

Setelah mendengarkan Penjelasan Gubernur, Rapat Paripurna pun diskors untuk selanjutnya memberikan kesempatan pada Fraksi – fraksi DPRD Prov. Sumsel untuk membahas dan memberikan pandangan umumnya terhadap Raperda dimaksud, terjadwal Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut akan disampaikan pada Rapat Paripurna LXI (61) Lanjutan pada Senin 13 Pebruari 2023 Pekan Depan.

Share:

Read More

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati Terima Audensi PSMP

 

PALEMBANG,SININEWS.COM – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., Menerima Audiensi Paguyuban Sate Madura (PSMP)dan Ikatan Keluarga Banyuwangi (Ikawangi) Sumatera Selatan di Rumah Jabatan Ketua DPRD Prov. Sumsel. Senin (06/02/2023).

Ketua DPRD provinsi Sumatera Selatan Hj. R.A. Anita Noeringhati., S.H., M.H.,disela sela pertemuan dan ramah tamah yang berlangsung dengan baik, lancar dan bersahabat tersebut saat diwawancara awak media menerangkan kita sebagai wakil rakyat menerima siapapun yang akan beraudiensi atau bersilaturahmi serta membantu untuk memfasilitasi mereka dari kebuntuan kebuntuan untuk disalurkan kepada pemerintah dan pihak terkait, saya sebagai ketua DPRD harus menjalankan amanah walau mereka perantau, tapi sudah menjadi warga Sumsel”, katanya.

Lebih lanjut Ketua DPRD provinsi Sumatera Selatan Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., mengatakan dan meminta untuk menjaga kerukunan antar warga.

“saya himbau kepada warga perantau yang sudah menjadi warga Sumsel, ayo kita sama sama membangun Sumsel seperti pepatah dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung agar tercipta Sumsel zero komplik yang selama ini telah terjaga”, pungkasnya.

Sebelum audiensi berakhir, baik rombongan PSMP maupun Iwangi berkesempatan melakukan sesi foto bersama dengan Ketua DPRD provinsi Sumatera Selatan

Share:

Read More

Ketua DPRD Sumsel Hadiri Pelantikan KADIN Provinsi Sumsel

PALEMBANG, SININEWS.COM– Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., dan Wakil Ketua DPRD, Bapak H.M. Giri Ramanda N. Kiemas, SE., MM., Menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Prov. Sumsel Masa Bakti 2022-2027, yang mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi KADIN dengan Pemerintah dalam Menyongsong Sumsel Emas 2030”, di Ballroom Hotel Aryaduta, Palembang. Senin (06/02/2023).

Dalam sambutannya Ketua KADIN Sumsel, Affandi Udji menyatakan, dalam rangka membangkitkan kembali dunia usaha dan industri di Sumsel semua pihak harus bergandengan tangan.

KADIN Sumsel dalam program kerjanya berjanji akan menjadi salah satu lokomotif ekonomi yang inklusif, kolaboratif bagi Sumsel dengan bersinergi terhadap semua elemen atau stakeholder baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun elemen masyarakat Sumsel.

Lebih lanjut Affandi Udji menuturkan, program kerja KADIN Sumsel harus diwujudkan karena pandemi Covid-19 yang lalu telah membuat dunia usaha dan industri sulit bahkan lumpuh. Oleh karena itu  Affandi Udji dibawah kepemimipinanya bertekad untuk membangkitkan kembali dunia usaha dalam program kerjanya

Sementara itu, Ketua Umum KADIN Indonesia, Mohammad Arsjad Rasjid mengatakan, fokus KADIN pada 2023 yakni memberdayakan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). “Maka itu kita luncurkan produk kemitraan inklusif, Closed-Loop untuk menaikan kelas para pelaku UMKM,” kata Arsjad.

Langkah ini, menurut Mohammad Arsjad Rasjid, dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 kedepan kita mempunyai tantangan terbesar yakni Ketangguhan terutama pada sektor kesehatan, pangan, energi, produktifitas dan ekosistem logistik

Share:

Read More

Di Minta Bekerja Sesuai Undang-Undang, PKD Kecamatan Prabumulih Selatan Resmi Di Lantik

 PRABUMULIH, SININEWS.COM -- Panitia Pengawas pemilu Kelurahan atau Desa (PKD) Se-kecamatan Prabumulih Selatan resmi di Lantik, (06/02).

Pelantikan tersebut berlangsung di Hall Danau Beringin yang juga bersamaan dengan pembekelan Panitia Pengawas Pemilu.

Acara pelantikan tersebut di hadiri oleh camat Prabumulih Selatan yang di wakili kasi pemerintah, perwakilan Polsek Prabumulih timur, perwakilan Danyon Zipur, Lurah dan kades Se-kecamatan Prabumulih Selatan atau yang mewakili juga para babinsa dan bhabinkamtibnas.

Melalui surat no 008/UND.01/K.SS.17.06/02/2023 terdapat 4 nama yang terpili dari 31 nama para pencalon anggota PANWASLU Kecamatan Prabumulih Selatan antara lain:

Sadli Husendra Desa Tanjung, Hendriani Kelurahan Majasari, Weldi Riansyah Kelurahan Sukaraja dan Iqbal Alatas Kelurahan Tanjung Raman. 

Ketua Panwaslu Kecamatan Prabumulih Selatan Hatta Musri, menyampaikan agar para panitia dapat bekerja sesuai undang-undang juga dapat mensosialisasikan terkait pengawasan.

"Kepada petugas Panwaslu Kelurahan/Desa bisa berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku juga agar sekiranya dapat mensosialisasikan tentang pengawasan," jelasnya pada saat memberikan kata sambutan pada pelantikan tersebut.

Dirinya juga menbahkan agar kiranya pada saat pelaksanaan para Panitia Pengawas di tuntut untuk bekerja dengan semestinya. 

"Semoga Pada saat hari H pelaksanaan, para panitia pengawas dapat adil, jujur, aman dan bermartabat, agar pemimpin nanti sesuai dengan kehendak masyarakat,"terangnya. 

Sementara Sadli Husendra, Panitia Pengawas Desa Tanjung Menang yang usai di lantik menyatakan siap untuk mengikuti seluruh aturan dan bekerja sebagaimana mestinya. 

"yang pasti bersyukur karena telah dipercaya dari 31 peserta menjadi panwaslu Kelurahan Desa, berharap Pemilu Serentak Tahun 2024 bisa berjalan dengan kondusif lancar aman dan tidak adanya pelanggaran, serta menjadikan pemilu tahun 2024 lebih baik dari sebelumnya," pesaannya saat di konfirmasi melalui pesan WhatsApp. (ari/sn) 

Share:

Read More