Hadapi Corona Virus Disease, Pemkot Prabumulih Pesan Alat Rapid Tes


Foto : Ilustrasi / Walikota Prabumulih Ir.H.Ridho Yahya,MM
PRABUMULIH, SININEWS.COM - Adanya satu pasien positif corona dan menjadikan kota Prabumulih zona kuning, membuat Pemerintah Kota Prabumulih bergerak cepat dengan melakukan Rapid Test terhadap orang-orang yang pernah kontak dengan pasien positif.

Menurut Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM, Rapid test akan dilakukan bagi tenaga medis yang bertugas di rumah sakit maupun orang yang ada riwayat kontak dengan pasien positif covid-19.

Namun Rapid test diberikan pemerintah provinsi untuk kota Prabumulih sendiri hanya sedikit sehingga dipastikan akan mengalami kekurangan.

"Saat ini kita hanya menyediakan 80 rapid test dan untuk sementara diutamakan hanya untuk tenaga medis yang ada rumah sakit, puskesmas, PSC 119 dan keluarga almarhum yang dinyatakan positif kemarin," kata Ridho ketika diwawancarai, Selasa (31/3/2020).

Namun menurut Ridho, Pemkot Prabumulih sendiri saat ini sudah memesan 2000 rapid test sehingga sudah disampaikan untuk secepatnya didatangkan.

"Kita sudah pesan, semoga secepatnya bisa sampai ke Prabumulih," bebernya.

Ridho mengaku dari 80 alat Rapid test hanya tersisa 5 buah, sementara 75 buah telah terpakai untuk memeriksa orang-orang kontak langsung pasien positif.

"Untuk rapid test kita kekurangan makanya sempat bingung tersisa 5 rapid test," tegasnya seraya menuturkan pihaknya sudah menginfokan kepada RT dan RW untuk melaporkan warga pendatang mengingat kita sudah ada tim penanggung jawab di 37 kelurahan/desa.(ing/tau/sn)
Share:

Ini Hasil Rapid Tes Terhadap Dua Warga PALI ODP

PALI -- Juru bicara Gugus tugas penanggulanga Covid-19 Kabupaten PALI, dr Zamir menyatakan bahwa dua warga PALI yang berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP) negatif terpapar virus corona setelah melalui cek menggunakan alat Rapid tes pada Selasa sore (31/3).

"Setelah dilakukan rapid tes di RSUD Talang Ubi, dua warga ODP negatif," kata dr Zamir. 

Rapid tes untuk kedua kalinya terhadap warga ODP tersebut bakal dilakukan satu minggu kemudian. "Rapid tes tidak bisa dilakukan langsung dua kali, tetapi harus ada jeda satu minggu," terangnya. (sn) 
Share:

Bupati OI, Ketua DPRD dan Kapolres Lakukan Penyemprotan Disinfektan Massal

INDRALAYA, SININEWS.COM -- Bupati HM Ilyas Panji Alam bersama gugus tegas pencegahan covid-19 serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ogan Ilir melakukan penyemprotan massal cairan disinfektan di sejumlah titik yang disinyalir rawan terjangkitnya covid-19.

Kegiatan penyemprotan cairan disinfektan secara massal dan serentak dimulai dari Apel Pagi di halaman Mapolres Ogan Ilir, Selasa (31/3) pukul 08.00. 

Inspektur upacara yang juga Kapolres OI AKBP Imam Tarmudi dalam sambutannya mengatakan, untuk mengambil tindakan nyata guna mencega penyebaran Covid 19 dengan penyemprotkan disinfektan secara masal yang dilakukan seluruh wilayah indonesia khususnya Kabupaten Ogan Ilir.

"Hari ini kita mulai bergerak dari Mapolres Ogan Ilir sampai dengan wilayah Tanjung Raja. Semoga apa yang dilaksanakan hari ini mendapatkan dampak positif untuk pencegahan Covid-19," ajak AKPB Imam Tarmudi.

Kapolres OI bersama warga menghimbau mari bekerja sama dan sama-sama bekerja tetap menjaga jarak meningkatkan kewaspadaan dan sampaikan kepada keluarga kita semua untuk tetap dirumah, tidak melakukan aktifitas yang tidak penting, seperti yang disampaikan Bapak Presiden dan Kapolri. 

Bupati OI HM Ilyas Panji Alam saat diwawancarai awak media mengatakan kegiatan penyemprotan disinfektan secara massal dan serentak tersebut guna mencegah penyebaran virus covid 19 khususnya dikabupaten Ogan Ilir, penyemprotan disinfektan sendiri akan dilakukan di berbagai titik yang dianggap rawan menyebarnya virus covid 19, mulai dari Kantor Instansi Pemerintah, Tempat Ibadah, Pasar, Sekolah serta tempat-tempat yang ada di Kabupaten Ogan Ilir.

Selanjutnya Bupati Ogan Ilir HM Ilyas Panji Alam mengharapkan keseriusan masyarakat dalam hal menyikapi kebijakan pusat maupun daerah dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 hendaknya ditaati agar seluruh antisipasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

"Tetap menaati segala bentuk himbauan seperti menjauhi kerumunan, kurangi aktifitas diluar ruangan, dan selalu menjaga kontak fisik agar penyebaran virus dapat berkurang," tuturnya.(Ber/SN)
Share:

Status Darurat Siaga, Pelayanan SIM Tetap Normal

MUARA ENIM, SININEWS.COM - Meskipun saat ini Kabupaten Muara Enim ber status darurat siaga seperti yang dikatakan Plt Bupati, namun pelayanan publik sampai saat ini masih tetap berjalan normal, namun tetap dengan standar yang sudah di tetapkan.

Tidak jauh berbeda yang terjadi di Satuan Lalulintas Polres Muara Enim. Pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) masih berjalan seperti biasa. Namun saat ini kebersihan serta sterilisasi sesuai dengan anjuran diterapkan di kantor berlist biru putih ini.

Kasat Lantas Polres Muara Enim, AKP Feby Febriyana mengatakan, pelayanan pembuatan SIM masih dibuka seperti biasa. Bagi yang akan mengajukan diberlakukan prosedur standar seperti yang sudah di instruksikan.

“Mereka yang akan masuk dan mengajukan pembuatan SIM harus melalui bilin sterilisasi. Selanjutnya mereka juga harus mencuci tangan saat akan masuk keruamgan pembuatan sim,” ujar Feby, Selasa (31/03/2020).

Selain itu, lanjut Feby, petugas pelayananpun diberlakukan prosedur standar seperti menggunakan masker dan saring tangan. “Jadi baik petugas maupun pemohon akan merasa aman saat mengajukan,” terang Kasat.

Feby mengatakan, pelayanan tetap dibuka seperti biasa meskipun sudah ada instruksi dari pusat untuk membatasi pelayanan publik. “Memang sudah ada instruksi, namun semua kembali lagi ke daerah masing masing. Seperti di Muara Enim, pelayanan punlik seperti perizinan dan Capil masih buka. Jadi kami samakan demgan mereka,” terang Feby.

Untuk jumlah pemohon sendiri, lanjytnya lagi, saat ini mengalami penurun drastis hingga 50 persen. “Kalau kemarin kemarin sebelum merebaknya virus, pemohon bisa mencapai 80 orang per hari. Namun saat ini hanya 30-40 pemohon,” tukasnya.

Selain itu, seperti yang dionstruksikan pusat, sebelum jam pelayanan pemohonan pembuatan SIM, petugas melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah pelayanan. “Semua sudah kita lakukan sesuai instruksi. Walapun tidak di instruksikan, kita juga sejak lama sudah melakukan bersih bersih seblum dan sesudah jam pelayanan,” tegasnya.(SN)
Share:

Semoga Negatif, Sore Ini 2 Warga PALI Berstatus ODP Dicek Pakai Rapid Test

PALI -- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PALI, Mudakir menyatakan bahwa pada Selasa sore (31/3) pihaknya bersama Satgas penanggulangan Covid-19 bakal memeriksa dua orang warga PALI yang dinyatakan Orang Dalam Pengawasan (ODP) menggunakan alat rapid test bantuan dari Dinkes Provinsi Sumatera Selatan. 

"Iya pak, sore ini ada cek terhadap ODP di RSUD Talang Ubi," ucap Mudakir. 

Kabar tersebut juga dibenarkan, dr Tri Fitrianti, direktur RSUD Talang Ubi. 

"Ada pasien yang dirawat dengan ODP  mau kita rapid test," ungkapnya. 

Untuk hasilnya, diakui dr Fitri bahwa bisa langsung diketahui. "Hasil bisa langsung keluar. Untuk persiapan tes, kami masih menunggu dari Dinkes PALI," tukasnya. (sn) 
Share:

Jalan Protokol Basah Disiram Disinfektan

MUARA ENIM, SININEWS.COM -- Salah satu upaya dilakukan Pemkab Muara Enim yang bekerja sama dengan unsur Muspida dalam memutus matai rantai penyebaran covid-19 adalah dengan melakukan penyiraman jalan jalan protokol dengan menggunakan mobil water cannon yang membasahi seluruh bagian jalan.

Pelaksanaan pemyemprotan ini dimulai dari kantor Bupati yangbkemudian dilanjutkan ke jalan Ahmad Yani, terus memutar ke arah jalan SMB II yang merupakan salah satu jalan lintas yang kemudian berakhir lagi di kantor Bupati.

Selain jalan utama di Kota Muara Enim, penyemprotan juga dilakukan di pasar inpres Muara Enim dan wilayah di sekitar pasar yang kemungkinan menjadi tempat keramaian dan bisa menjadi lokasi berkumpulnya orang.

Plt Bupati Juarsah, Selasa (31/03/3020) dalam sambutannya saat apel pelaksanaan penyemprotan dilapangan pemkab mengatakan, dalam masa keprihatinan dan siaga terhadap wabah Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, maka kita yang kita lakukan ini adalah salah satu bentuk ikhtiar dalam menghadapi bencana ini. 

“Melihat perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di Indonesia dan khususnya Provinsi Sumatera Selatan, maka beberapa waktu lalu, saya sebagai kepala daerah telah menaikkan status Kabupaten Muara Enim dari waspada menjadi darurat siaga bencana non-alam Virus Corona atau Covid-19 melalui Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 297/KPTS/BPBD/2020,” ujarnya.


Atas dasar itu, lanjutnya lagi, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, bersama TNI dan Polri serta seluruh elemen yang ada telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan sesuai arahan Gubernur Sumatera Selatan dan prosedur yang ditetapkan oleh Keppres Nomor 09 Tahun 2020. 

“Salah satunya adalah membentuk gugus tugas dan posko dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Kemudian RSUD H.M. Rabain telah disiagakan,termasuk menyiapkan asrama Islamic Center sebagai ruang isolasi rumah sakit darurat dan juga Rumah Sakit Bukit Asam Medika milik PT. Bukit Asam di Tanjung Enim,” tambahnya.

Aktivitas di sekolah-sekolah, tambahnya lagi, juga telah dihentikan sementara, diganti dengan belajar dari rumah, kemudian dilakukan pula pengaturan jam kerja pegawai, sosialisasi dan himbauan penerapan protokol atau aturan pencegahan Covid-19 yang salah satunya berdiam dirumah atau stay at home juga telah diserukan kepada masyarakat. 

“Demikian pula inspeksi pasar untuk memastikan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok agar tetap stabil terus kita dilakukan. Pengadaan alat kesehatan penunjang dan alat pelindung diri bagi rumah sakit juga telah dan sedang dipersiapkan,” terangnya lagi.

Tepat kemarin pula, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan mengandeng Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah dan Dewan Masjid Daerah Kabupaten Muara Enim juga telah mengeluarkan surat himbauan bersama tentang penyelenggaraan Shalat Jumat dan shalat berjamaah di masjid dalam menyikapi kewaspadaan Covid-19 ini.

“Hari ini-pun kita kembali berikhtiar untuk melakukan aksi gabungan penyemprotan disinfektan secara masif yang terdiri dari Polres Muara Enim, Kodim 0404 Muara Enim, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Satpol PP, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, kemudian ada pula Tim SAR PT. Bukit Asam dan kelompok kendaraan bermotor,” pungkasnya.(SN)
Share:

101 santri Ponpes La Tanza Mustika Dirumahkan, Pemulangan Santri Libatkan Tim Medis

PALI -- Semakin merebaknya wabah virus corona atau Covid-19 di Indonesia membuat seluruh sekolah di Bumi Serepat Serasan merumahkan siswanya, tidak terkecuali Pondok pesantren (Ponpes) La Tansa Mustika.

Ponpes yang terletak tidak jauh dari gerbang kantor Bupati PALI tersebut memulangkan seluruh santrinya untuk belajar di rumah masing-masing. 

Dalam pemulangan santri yang jumlahnya ada 101 santri itu melibatkan tim medis untuk mengecek kesehatan santri yang hendak meninggalkan ponpes tersebut. 

Dijelaskan Yaya Suryana, pengasuh Ponpes La Tansa Mustika bahwa tujuan melibatkan tim medis adalah untuk memastikan bahwa kondisi kesehatan santri benar-benar fit. 

"Untuk memastikan kalau seluruh santri yang hendak pulang dalam kondisi sehat," ungkap Yaya, Selasa (31/3).

Proses pemulangan santri sendiri diakui Yaya dilakukan dua tahap. "Tahap pertama dilaksanakan pada Senin (30/3) kemarin. Dan tahap terakhir hari ini. Untuk kembali ke Ponpes, kami ikuti anjuran Bupati PALI melalui surat edarannya sampai tanggal 11 April 2020. Namun kami masih tetap menunggu arahan pemerintah berikutnya," imbuh Yaya. 

Pada pemulangan santri Ponpes La Tansa Mustika, Yaya menjelaskan bahwa wali santri yang menjemput ke Ponpes.

"Orang tua atau wali santri yang menjemput pun kami periksa terlebih dahulu kesehatan dan suhu tubuhnya. Agar semuanya dipastikan sehat," ucapnya. 

Dijelaskan Yaya bahwa seluruh santri dipulangkan bukan berarti libur. 

"Selama dirumahkan, kita memberikan tugas kepada seluruh santri, terutama hafalan dan zikir pagi dan petang. Kemudian dilaporkan ba'da Isya melalui WA atau SMS. Dengan upaya ini kami berharap belajar tetap efektif dan santri bisa terhindar dari virus corona," tutupnya. (sn) 
Share:

Bersatu Lawan Corona, Seluruh Anggota Dewan PALI dari PKS Turut Sosialisasi

PALI -- Setelah Edi Eka Puryadi, anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dari fraksi PKS membagikan makanan tambahan terhadap petugas jaga di perbatasan atau pintu masuk Bumi Serepat Serasan untuk cegah penyebaran Covid-19, kini giliran Afias dan Safirin, anggota dewan dari partai politik yang sama bergerak mendukung aksi lawan virus corona. 

"Sesuai instruksi ketua DPRD PALI dan fraksi PKS kami turun kelapangan untuk sosialisasikan pencegahan penyebaran Covid-19 di masing-masing Dapil. Dan kali ini kami sosialisasikan bersama pemerintah di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi," ungkap Safirin, anggota komisi I DPRD PALI, Selasa (31/3).

Sama halnya diutarakan Afias, anggota dewan dari Dapil III Tanah Abang Abab itu bahwa dirinya mendatangi pos pencegahan Covid-19 di Desa Pengabuan Timur. 

"Kami memberikan support terhadap petugas di pos penanggulangan Covid-19. Kami juga memberikan makanan tambahan meski nilainya tidak seberapa. Kami berharap wabah ini cepat berlalu," katanya. 

Sementara itu, Kuyung Rizal ketua DPD PKS Kabupaten PALI mengakui bahwa memang ada arahan langsung dari DPP PKS agar seluruh dewan dari PKS untuk bergerak bersama lawan corona. 

"Gaji anggota dewan dari PKS, sebagian kita sisihkan untuk bantu cegah corona. Selain itu, seluruh anggota dewan dari PKS untuk bergerak lawan corona," terang Kuyung. (sn) 
Share:

Pelayanan KB Tetap Berjalan Meski Pandemik Covid-19, Begini Caranya

PALI -- Ditengah pandemik Covid-19, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengeluarkan kebijakan strategis agar tetap melakukan pelayanan yang bertujuan menghindari Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), yakni dengan menerapkan sistem pelayanan terpadu satu gerak aksi. 

Dimana sistem pelayanan ini, dijelaskan Yenni Nopriani, Kepala DPPKBPPPA PALI bahwa bidan atau petugas kesehatan didampingi PLKB, PPKBD, sub PPKBD dan kader KB bakal mengunjungi rumah akseptor.

"Seluruh alat kontrasepsi kita distribusikan ke fasilitas kesehatan (faskes) se-kabupaten PALI dan bagi warga yang hendak memasang alat kontrasepsi bisa dilakukan saat bidan atau petugas kesehatan datang ke rumah," terang Yenni, Selasa (31/3).

Dengan adanya kebijakan itu, Yenni menjelaskan bahwa meski pelayanan KB gratis secara estafet ke desa-desa dihentikan sementara tetapi akseptor bisa tetap dilayani. 

"Hanya saja pelayanannya ketika petugas ke rumah akseptor. Untuk persediaan alat kontrasepsi, kami tetap memantaunya di faskes-faskes," tukasnya. 

Yenni juga berharap wabah virus corona cepat berakhir agar aktivitas pelayanan KB secara gratis bisa normal kembali. 

"Kami anjurkan masyarakat dalam memutus rantai penyebaran Covid-19, agar tetap di rumah, kurangi aktivitas di luar rumah, jaga kesehatan, terapkan pola hidup bersih dan sehat," ajaknya. (sn) 
Share:

Mulai Besok, KPU PALI Berlakukan Work in Home

PALI -- Dengan keluarnya keputusan KPU RI tentang penundaan tahapan Pilkada di seluruh Indonesia, KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menyatakan bakal memberlakukan bekerja di rumah atau work in home.

Hal itu diungkapkan Sunario SE, ketua KPU Kabupaten PALI, Selasa (31/3). Menurutnya bahwa ini dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam memerangi penyebaran virus corona atau Covid-19. 

"Upaya ini untuk membantu memutus rantai penyebaran virus corona. Sebab kegiatan KPU sejak adanya penundaan tahapan Pilkada, pekerjaan berkurang dan bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Namun tetap untuk di kantor kita akan berlakukan sistem giliran agar kantor tidak kosong," ungkap Sunario. 

Pemberlakukan work in home sendiri diakui Sunario sampai tanggal 21 april 2020 sesuai anjuran pemerintah. 

"Namun kita masih menunggu arahan KPU RI, apakah batas waktunya sampai tanggal 21 April atau diperpanjang," tukasnya. 

Mengenai pelaksanaan Pilkada di PALI, Sunario menjelaskan bahwa sesuai pertemuan antara KPU RI dengan Komisi II DPR RI serta Kemendagri, tahapan Pilkada ditunda dan ada tiga opsi ditawarkan. 

"Opsi pertama pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020, opsi kedua pada 17 Maret 2021 dan opsi terakhir pada 21 September 2021," tandasnya. (sn)  
Share:

Youtube SiniNews

Facebook SINI News

Followers

Subscribers

Postingan Populer

Blog Archive

Comments

Berita Utama

sitemap

Recent Posts