Banyak Faktor Penyebab, Pekerjaan Gerbang Batas PALI Molor
PALI. SININEWS.COM -- Pekerjaan gapura pada pintu masuk kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) di wilayah Desa Talang Bulang kecamatan Talang Ubi rupanya tidak sesuai harapan. Pasalnya, pembangunan yang menggunakan APBD PALI tahun anggaran 2020 melalui Dinas Perkim PALI yang ditargetkan selesai akhir tahun 2020 itu tidak rampung. Bahkan Hingga awal tahun 2021, pihak pelaksana masih terlihat melakukan pekerjaan.
Tentu saja, dengan molornya pembangunan gapura yang dikerjakan oleh CV Apas Sejahtera dengan nilai Rp. 1.935.455.784 dikeluhkan warga sekitar yang mengaku cukup menghambat aktivitas terlebih yang mempunyai mata pencaharian tidak jauh dari lokasi proyek.
"Usaha cucian mobil kami sedikit terganggu. Kami harapkan pelaksana secepatnya menyelesaikan pekerjaan ini supaya usaha kami normal kembali," kata Ibrahim, salah satu warga setempat, Kamis (7/1/21).
Menyikapi molornya pekerjaan pembangunan gapura di Desa Talang Bulang, Ahmad Hidayat, Plt Kepala Dinas Perkim PALI mengaku bahwa banyak faktor melesetnya target proyek tersebut.
"Banyak kendala di lapangan. Pertama terkait batas wilayah yang diklaim lokasi pembangunan itu berada di wilayah Muara Enim. Namun masalah itu sudah selesai setelah dari pemerintah provinsi meninjau ke lapangan. Dan hasilnya, lokasi itu wilayah PALI, bahkan kalau sesuai undang-undang, masih harus maju lagi," jabar Ahmad Hidayat kepada sejumlah awak media.
Ditambahkan Ahmad Hidayat bahwa selain masalah batas wilayah, kendala berikutnya adanya jaringan listrik bawah tanah yang belum bisa dimatikan oleh PLN.
"Ada jaringan listrik bawah tanah diatas lokasi pekerjaan. Pelaksana belum bisa melanjutkan pekerjaan apabila aliran listrik belum bisa dimatikan. Sempat kita minta pihak PLN untuk mematikan aliran listrik, tetapi saat itu masa Pilkada, listrik tidak boleh dipadamkan. Setelah selesai Pilkada, kembali kami minta PLN untuk mematikan aliran listrik, lagi-lagi PLN keberatan karena hadapi natal dan tahun baru. Yang akhirnya pada hari ini (Kamis), aliran listrik baru bisa dipadamkan dan pelaksana bisa bekerja lagi," jelasnya.
Dengan banyaknya kendala itu, Ahmad Hidayat akui bahwa Dinas Perkim memberikan batas akhir pekerjaan hingga bulan Februari.
"Masih ada 50 hari kedepan pihak pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan apabila tidak selesai, maka pelaksana harus membayar denda keterlambatan sesuai aturan yang berlaku," tandasnya. (sn/perry)
Ditengah Pandemi, Angka Kemiskinan di PALI Menurun
PALI. SININEWS.COM -- Meski didera wabah pandemi corona, tetapi pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) telah dianggap berhasil menurunkan angka kemiskinan di tahun 2020. Bahkan Indeks penurunan penduduk miskin di kabupaten PALI, tertinggi di provinsi Sumatera Selatan dibandingkan dengan 16 kabupaten kota lainnya.
Hal itu diketahui saat digelarnya Rapat pembahasan rancangan Teknokratik RPJMD tahun 2021-2026, di aula Kantor Bupati PALI, kamis (7/1/21).
Berdasarkan data yang dihimpun, angka penurunan penduduk miskin kabupaten PALI tahun 2020, sebesar 0,85% dari tahun 2019.
"Jika tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebesar 13,47%, namun di tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten PALI menjadi 12,62%. Data itu kami dapat dari Biro Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan," ungkap plt. Kepala Bappeda kabupaten PALI, Ahmad Jhoni.
Terkait rapat, Ahmad Jhoni juga mengatakan bahwa tujuan dari digelarnya rapat untuk pemantapan RPJMD tahun 2021-2026.
"Untuk itu setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten PALI, harus menyiapkan database. Apalagi pasca pilkada, kita harus menyiapkan RPJMD 2021-2026," tukasnya.
Disinggung adakah perubahan dari RPJMD 2016-2021 dengan RPJMD 2021-2026, kepala Bappeda mengungkapkan bahwa ada perubahan.
"Perubahan pasti ada karena di tengah wabah pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi serta target nasional yang berbasis ekonomi digital dan industri 4.0. Jadi seluruh OPD sudah menyikapi, karena harus disesuaikan dengan target provinsi hingga disesuaikan dengan target dari pemerintah pusat," tutupnya.
"Untuk penekanan RPJMD 2021-2026 setiap OPD fokus pada pemulihan ekonomi dan penanganan covid-19, artinya indikator makro harus ditingkatkan, seperti penurunan jumlah pengangguran, penurunan jumlah penduduk miskin dan lainnya," pungkasnya.
Sementara itu, Sekda PALI, Syahron Nazil menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membuat rancangan kegiatan anggaran dengan mematuhi asas-asas Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
"Rencanakan apa yang akan dilaksanakan, serta laksanakan apa yang sudah direncanakan. Serta kita juga harus bersiap untuk menghadapi Recofusing anggaran, karena masih berada di tangah wabah pandemi covid-19," ungkapnya. (sn/perry)
Posko Satgas Covid-19 di PALI Siaga 24 Jam
PALI. SININEWS.COM -- Pencegahan dan Penanganan covid-19 terus dilakukan pemerintah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melalui Satuan Tugas (Satgas) agar penyebaran virus corona di wilayah Bumi Serepat Serasan bisa ditekan. Pasalnya, dari hari ke hari, angka terkonfirmasi virus corona terus bertambah.
Salah satu upaya Pemkab PALI adalah mengaktifkan kembali posko Satgas covid-19 di sejumlah titik pintu masuk kabupaten PALI. Hanya saja, mekanisme kerjanya, posko tersebut lebih mengedepankan penegakan yustisi sesuai Perbup nomor 43 tahun 2020.
Dikatakan Junaidi Anuar, ketua harian Satgas covid-19 PALI yang juga kepala BPBD PALI bahwa posko Satgas akan aktif selama 24 jam.
"Penjagaan di Posko 1 x24 jam terhadap masyarakat yang keluar masuk PALI dengan maksud untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi sehat," ungkap Junaidi Anuar, Kamis (7/1/21).
Disamping itu, Junaidi menjelaskan bahwa Satgas juga akan melakukan pendisiplinan agar masyarakat senantiasa memakai masker bila keluar rumah.
"Pada posko Satgas juga dilakukan pelayanan kesehatan. Petugas kesehatan siaga penuh dengan peralatan medis juga ambulans. Namun yang lebih dikedepankan adalah melaksanakan yustisi sesuai Perbup Bupati nomor 43 tahun 2020," terangnya. (sn/perry)
Bupati PALI Orang Pertama yang Divaksin Covid-19
PALI. SININEWS.COM -- Sekretaris Daerah (Sekda) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Syahron Nazil menyatakan bahwa pemberian vaksin sinovac anti Covid-19 direncanakan bakal dilaksanakan di seluruh Indonesia pada pertengahan bulan Januari 2021 ini. Dan di Kabupaten PALI, orang pertama yang akan divaksin adalah Bupati PALI.
"Sesuai arahan pemerintah pusat bahwa rencananya vaksinasi covid-19 akan dilaksanakan serentak. Ditingkat pusat, orang pertama divaksin adalah presiden. Kemudian ditingkat provinsi adalah gubernur dan ditingkat kabupaten adalah bupati, termasuk di PALI ini," ungkap Sekda, Kamis (7/1/21).
Diakui Sekda, saat ini PALI belum menerima vaksin dari pemerintah pusat, namun untuk jumlah vaksin yang akan diterima PALI tahap awal berjumlah 1.328 vaksin.
"Vaksin yang akan diterima pada tahap awal ini diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, TNI dan Polri. Mekanismenya masih menunggu petunjuk pemerintah pusat. (sn/perry)
LSM APM Datangi Markas Cabang LMP Prabumulih.
PRABUMULIH, SININEWS.COM – Ketua Umum LSM APM(Aliansi Prabumulih Menguggat), Adi Susanto SE silaturahmi ke kantor Ormas Laskar Merah putih Cabang Prabumulih. Acara ini dihelat di kantor Ormas Laskar Merah putih Jalan Padat Karya No.77 Kelurahan Muara Dua,Kecamatan Prabumulih Timur, Rabu (06/01/2021).
Santon nama akrab Ketua APM mengatakan,Silaturahmi ke kediaman Laskar Merah putih tersebut adalah salah satu bentuk senirgi kita. Hal ini guna menyatukan visi misi kedua organisasi dalam mengawal program pembangunan yang telah disusun pemerintah Kota Prabumulih. ”
Santon mengatakan kunjungan tersebut adalah untuk menentukan jadwal kegiatan Bakti Sosial antara APM dan Laskar Merah putih, mungkin dalam waktu dekat ini kami bersama ibu Sulastri ketua Laskar Merah putih akan melaksanakan giat bagi bagi masker kepada masyarakat Prabumulih demi membantu program pemerintah pusat maupun daerah dalam memutuskan rantai penyebaran Covid-19.
“Masi menurut Santon APM Komitmen akan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam bentuk apapun atas nama keadilan dan akan berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan putra lokal untuk mendapatkan pekerjaan di setiap perusahaan yg bercokol di kota nanas, “ucapnya.
“Senada dengan ketua APM, Sulastri,S.Sos, Ketua Ormas Laskar Merah putih Mengatakan bela negara tidak melulu mengangkat senjata tetapi mencintai budaya dan tanah air juga merupakan bagian dari pada bela negara.
“Salah satunya yaitu dengan ikut membantu pemerintah dalam memutuskan rantai Covid-19, dengan cara memetui protokol kesehatan dan memakai masker.
“Masi menurut Sulastri kegiatan pembagian masker nantinya akan dilakukan di 3 titik yaitu, Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di pasar impres,jalan Padat Karya Patung Kuda dan Taman Kota Prabujaya,”Pungkasnya.
“pantauan awak media acara silaturahmi tersebut berlangsung dengan kekeluargaan dan di akhiri dengan makan bersama antara keluarga besar APM dan Laskar Merah putih.
Sumber :matajurnalis
Sekda PALI Sebut TKS DiRumahkan Jadi Wewenang Kepala OPD
PALI. SININEWS.COM -- Adanya isu seluruh Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang dirumahkan sampai batas waktu tidak ditentukan dijawab Sekretaris Daerah (Sekda) PALI Syahron Nazil, Rabu (6/1/21).
Menurut Sekda, untuk kewenangan melakukan kebijakan dirumahkannya TKS sepenuhnya kebijakan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.
Karena perjanjian kerja TKS bersangkutan langsung dengan OPD dimana TKS bersangkutan bekerja.
"Kalau saya nilai tidak seluruh TKS dirumahkan. Buktinya masih banyak yang masuk kerja. Kalau ada yang dirumahkan atau bahkan tidak diperpanjang masa kerjanya itu kebijakan kepala OPD masing-masing," terang Sekda.
Diakui Sekda bahwa ada beberapa faktor kebijakan dirumahkannya sejumlah TKS di PALI oleh kepala OPD, salah satunya belum lama ini PALI menerima 195 CPNS, yang secara otomatis ada pengurangan TKS.
"Selain itu, melihat kinerja TKS bersangkutan. Kalau kerjanya malas-malasan, mungkin perjanjian kerjanya tidak akan diperpanjang," tukansya.
Sekda menjelaskan bahwa tidak mungkin Pemkab PALI memutus perjanjian kerja seluruh TKS, karena Pemkab masih membutuhkan pegawai.
"Kita masih kekurangan SDM berstatus ASN, yang idealnya masih kurang sekitar 1.000an dari berbagai formasi. Untuk mengisi kekurangan itu, kita masih butuh TKS. Namun tetap untuk jumlah TKS yang diberdayakan itu sepenuhnya kewenangan masing-masing kepala OPD," tandasnya. (sn/perry)
Terkait Jalan Rusak, Pihak PT MHP Segera Dipanggil Dewan PALI
PALI. SININEWS.COM -- Kondisi jalan poros Simpang Raja-Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang kondisinya saat ini memprihatinkan terutama yang menjadi lintasan angkutan kayu milik PT Musi Hutan Persada (MHP) menjadi atensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PALI untuk memanggil pihak MHP.
Dikatakan Mulyadi STP, ketua Komisi II DPRD PALI bahwa direncanakan pekan depan, dewan PALI bakal memanggil pihak MHP untuk menjelaskan sejauh mana upaya perusahaan itu dalam memperbaiki jalan yang dilaluinya.
"Jalan itu telah dibangun Pemkab PALI, namun akibat mobilisasi angkutan kayu, jalan itu rusak. Memang ada upaya perbaikan dilakukan MHP, tetapi seharusnya ada koordinasi dengan Pemkab PALI melalui Dinas PU agar kualitas jalan bisa sesuai dengan kapasitas bobot kendaraan yang biasa mengangkut kayu," ujar Mulyadi, Selasa (5/1/2021).
Tetapi diakui Mulyadi bahwa untuk jangka panjangnya, pihak MHP harus membuat jalan sendiri agar tidak mengganggu aktivitas warga.
"Telah terbukti bahwa meski jalan itu diperbaiki tetapi tidak lama rusak lagi. Untuk itu supaya masyarakat lancar beraktivitas maka MHP mau tidak mau harus membuat jalan sendiri," tandasnya.
Sementara dari pihak MHP belum bisa memberikan klasifikasi.
Sebelumnya diketahui bahwa salah satu anggota komisi II DPRD PALI, Saiful Hamid mendesak pihak MHP segera membuat jalan sendiri setelah anggota dewan dari partai Perindo itu turun ke lapangan beberapa hari lalu.
"Jalan ini milik rakyat dan telah dibangun oleh pemerintah PALI. Tapi hancur oleh aktivitas PT MHP. Dan meski diperbaiki oleh perusahaan, tetapi tetap akan hancur lagi pasalnya perbaikan tidak sebanding dengan beban kendaraan dan padatnya aktivitas mobilisasi angkutan kayu. Untuk atasi masalah itu, satu-satunya solusi adalah PT MHP harus membuat jalan sendiri," tegasnya. (sn/perry)
