Masa Reses, Politisi PKS ini Serap Aspirasi Masyarakat Pulo Gebang

 

JAKARTA, SININEWS.COM - Dalam rangka reses tahun 2021, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Drs. H.M. Taufik Zoelkili, MM menyambangi warga Pulogebang yang dipusatkan di halaman Masjid Al-Madinah Habibah, Jln. Pulo Gebang RT 09/Rw06 Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Jumat mlm, (19/11/2021).

Hadir dalam acara tersebut Lurah Pulogebang, Imran M, Ketua RW06 H. Jojo, LMK Kelurahan Pulogebang Edy Priyanto, dan para ketua RT serta tokoh masyarakat kelurahan Pulogebang.

“Potensi masyarakat di Pulogebang cukup besar karena masyarakatnya terlihat cukup kompak. Mudah-mudahan saya bisa terus memberikan support sehingga bisa berkembang ekonominya,” ujar Taufik.

Tentunya, tambah Taufik, berbagai masalah yang ada di lingkungan ini akan dikoordinasikan dengan dinas terkait supaya bisa diselesaikan dengan segera.(Bam/ril)

Share:

Read More

Jadi Tuan Rumah WSBK, Multiplier Effect Bagi Perekonomian NTB

LOMBOK, SININEWS.COM - Mandalika, Jumat (19/11/2021) resmi menjadi tuan rumah dari seri terakhir 2021, yang jadi ajang balap bergengsi World Superbike (WSBK). Hal ini tentu berdampak multiplier effect bagi perekonomian di NTB. Salah satunya dengan meningkat tajamnya okupansi hotel dan penginapan. 

Hal ini diungkapkan oleh Gubernur NTB, Zulkieflimansyah jelang berlangsungnya WSBK di Mandalika International Street Circuit. 

"Okupansi hotel yang tinggi bukan hanya terjadi di Mandalika, Senggigi dan Gili Trawangan juga ramai, " kata Zulkieflimansyah. 

Menyikapi ini, NTB sebagai tuan rumah memastikan bahwa  semua tamu yang datang  ke Lombok akan merasa aman dan nyaman. Terutama tamu yang datang ke NTB untuk menonton balapan sekaligus menikmati eksotisme NTB.

Zulkieflimansyah mengaku dalam penyelenggaraan event internasional ini, NTB belajar dari daerah atau negara yang pernah menjadi penyelenggara perhelatan internasional, salah  satunya, Singapura, yang sukses menjadi tuan rumah Formula One (F1)

Lokasi Sirkuit Mandalika yang berada  di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika,  Kabupaten Lombok Tengah, nyatanya mampu  memberi dampak positif untuk NTB.  " Karena posisi itu pula akhirnya membuat  gerak ekonomi menjadi baik dengan semakin ramainya wisatawan yang datang ke NTB, " Zulkieflimansyah menambahkan. 

Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi ini merupakan mimpi yang menjadi kenyataan bagi NTB. 

Hal senada juga disampaikan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, Usman Kansong, bahwa Kemkominfo sangat mendukung pelaksanaan WSBK dan berupaya memastikan jaringan internet yang lancar dengan menyiapkan  infrastruktur komunikasi yang memadai untuk kenyamanan acara ini. 

(Ril/sn)

Share:

Read More

Kawal Perhelatan Demokrasi Tingkat Desa Berjalan Aman, Kapolres Rohul Pimpin Rakor Persiapan Pilkades

ROKAN HULU, SININEWS.COM -Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pelaksanaan Pilkades Serentak Gelombang Ke III di 19 Desa Se Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Jumat (19/2021).

Rakor tersebut,  dipimpin  Kapolres Rohul AKBP Eko Wimpyanto Harjito, SIK, di dampingi Wakapolres Kompol Adi Prabowo, SH SIK MH dan Kabag Ops Polres Rohul, AKP Prihadi Tri Saputra, SH MH

Kemudian, diikuti, Kadis DPMPD, diwakili Kabid Pemdes, Asnawi, MSi, Kasat Pol PP diwakili Sekretaris, Denis H, SIP, Kasi Pemerintahan Desa, DPMPD  Mukhlis, S Sos.

Kasat Binmas, AKP Hermawan, Kasat Samapta, AKP Kamsir, SH,  Kasat Narkoba, AKP Masjang,  para Kapolsek jajaran Polres Rohul dan masing - masing Dua perwakilan Panitia Pilkades dari 19 Desa. 

Dalam kesempatan itu, Kapolres Rohul AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito SIK menyampaikan, gabungan pengamanan dari unsur TNI Polri serta Satpol PP Rohul  akan melakukan koordinasi dengan Panitia Pilkades  tersebut. 

"Kita juga akan melakukan pelaksanaan kegiatan deklarasi damai, dan segera untuk menyusun agenda yang akan dipersiapkan," tuturnya lagi.

Kapolres meminta, agar unsur terkait yang terlibat dalam Pilkades tersebut untuk membuat grup Panitia Desa.

"Supaya terciptanya komunikasi antar pihak dengan baik," lanjutnya.

"Tak kalah pentingnya, dukungan  untuk pengamanan, tentu akan ada kebijakan, strategis, baik itu program, anggaran dan lainnya," kata Kapolres.

"Sehingga, kita harapkan, bisa mendapatkan hasil pesta demokrasi di tingkat pemerintah desa dengan baik," tuturnya.

Sementara, di tempat yang sama, Kadis DPMPD Rohul, diwakili  Kabid Pemdes, Asnawi, menjelaskan, jumlah Bakal Calon Kepala Desa (Cakades)  pada Pilkades serentak Gelombang III Tahun 2021.

 "Sesuai dengan data yang dterima adalah jumlah yang mendaftar sebanyak 67 orang," ujarnya.

"Setelah dilakukan seleksi dan pemeriksaan berkas, dinyatakan lulus sebanyak 65 orang dan gugur 2 orang," terangnya sedangkan, kata Anawi, Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 42.009 orang 

"Setelah dilakukan pemutakhiran data, diperoleh hasil srbanyak 43.092 orang," ujaranya lagi.

"Pemilih dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 21.202 orang dan pemilih Perempuan sebanyak 20.891 orang, dengan Jumlah TPS sebanyak 147 TPS," tambahnya.

Masih kata Asnawi, untuk pembentukan KPPS di masing - masing Desa, telah dilaksanakan di 19 Desa dan untuk DPTb adanya penambahan.

" Kemudian Cakades agar menyusun biaya kampanye berikut Tim Sukses (Timses)," paparnya lagi.

Asnawi menjelaskan,  untuk mencetak Surat Suara dilakukan  Panitia Desa itu sendiri. 

"Selanjutnya untuk seluruh para Calon akan melaksanakan Deklarasi Damai, yang akan dilaksanakan pada 23 November 2021 di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Komplek Bina Praja Kabupaten Rohul," pungkasnya

Masih dalam rakor itu, Waka Polres Rohul,  Kompol  Adi Prabowo, SH SIK MH, dirinya  mengharapkan untuk pelaksanaan Pilkades serentak Gelombang III Tahun 2021 Kabupaten Rohul, antinya dapat berjalan dengan aman, tertib dan sukses. 

"Kepada Panitia Desa, agar betul-betul menjalankan tugasnya, karena sudah dipercayakan masyarakat," lanjutnya

"Oleh sebab itu agar Panitia tersebut tidak menodai hati Masyarakat tersebut," tuturnya.Kompol  Adi Prabowo, SH SIK MH,  menyampaikan kepada Kapolsek jajaran yang Desanya ikut dalam pelaksanaan Pilkadesm

"Agar membuat alamat titik TPS yang rinci dan lengkap, agar memudahkan personel Polres Rohul dalam pengamanan," paparnya.

Selanjutnya, Bag Ops Polres Rohul, untuk membuatkan Rencana Pengamanan (Renpam). "Sesuai.

dengan situasi yang nyata di lapangan," lanjutnya lagi.

Masih dalam konteks rakor tersebut,  penyampaian Kasat Intelkam Polres Rohul, AKP Edi Sutomo, SH MH, pada  kegiatan Pilkades  serentak, Polres Rohul akan membuat renpam. 

"Selanjutnya agar diatensi untuk Desa Muara Jaya dan Desa Batang Kumu, karena sesuai dengan maping Intelijen adanya sejarah konflik yang pernah terjadi," ungkapnya.

Lanjutnya,saat tahapan pendistribusian Logistik, prediksi ancaman akan terjadi, apabila adanya keterlambatan logistik tersebut. 

"Terkait pada tahapan Kampanye, untuk giat Kampanye sesuai dengan Protokol Kesehatan (Prokes)," tegasnya

Terpantau, kegiatan selanjutnya, dilaksanakan dengan sesi tanya jawab.

Di tempat, berbeda Paur Humas AIPDA Mardiono P SH, kegiatan rakor persiapan pelaksanaan Pilkades tersebut, berakhir sekitar pukul 15.45 Wib

"Selama kegiatan berlangsung situasi terdapat dalam keadaan aman, tertib dan lancar," pungkasnya mengakhiri.

(Humas Polres Rohul)

Share:

Read More

29 Ribu ASN Menerima Bansos, Bukhori Menuntut Mensos Lebih Selektif Terima Usulan Bansos dari Pemda

JAKARTA, SININEWS.COM - Menteri Sosial (Mensos) Risma mengungkap sebanyak 28.965 Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif tercatat sebagai penerima bantuan sosial. 

Bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) diterima oleh ASN yang tersebar di berbagai instansi dan lembaga yang tersebar di seluruh kota/kabupaten di Indonesia. 

Atas temuan itu, Mensos Risma menegaskan akan menghentikan bansos bagi hampir 29 ribu ASN tersebut.

Menanggapi kabar tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengapresiasi kerja keras Mensos dalam mengungkap fakta terkait. Dirinya mendukung langkah tegas Mensos untuk segera mencabut bantuan sosial bagi penerima yang tidak berhak. 

“Jika benar demikian, maka saya mendukung tindakan tegas Mensos, yakni mencabut langsung dari daftar penerima manfaat. Bahkan jika perlu, para oknum ASN ini wajib mengembalikan bansos yang bukan haknya dengan menggantinya sesuai dengan jumlah nominal manfaat yang selama ini telah mereka terima!” tegas Bukhori di Jakarta, Kamis (18/11/21).

Di sisi lain, anggota Komisi Sosial ini mengaku geram karena masih ada oknum aparatur negara yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. 

Padahal, menurutnya, selama pandemi mereka tetap menerima gaji dari negara, di saat sebagian besar warga bahkan kesulitan untuk sekadar makan. 

Sebab itu, dirinya berharap program revolusi mental yang pernah dicanangkan oleh pemerintah tidak hanya menjadi kebijakan jargon belaka.

“Yang lebih parah dari persoalan kemiskinan adalah memberantas mental miskin. Mental miskin ini adalah wujud keserakahan, selalu merasa kurang kendati sudah diberi kecukupan,” sambungnya.

Penyakit mental ini, demikian Bukhori menambahkan, juga bisa menjalar ke siapapun, termasuk aparatur negara. Sehingga dampak dari penyakit ini tidak hanya merugikan individu, melainkan negara juga turut menanggung beban kerugian yang ditimbulkan.

"Pada akhirnya, program revolusi mental yang telah diundangkan oleh pemerintah melalui Inpres No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, patut dipertanyakan efektivitasnya selama ini," imbuh legislator PKS ini.

Lebih lanjut, politisi dapil Jawa Tengah 1 ini mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) untuk kembali melakukan evaluasi terhadap daftar penerima manfaat BPNT dan PKH. 

Dirinya mengimbau agar Kemensos melakukan seleksi yang lebih ketat atas usulan bansos dari pemerintah daerah demi mencegah terjadinya peristiwa serupa berulang.

Untuk diketahui, pemutakhiran/verifikasi dan validasi DTKS sesuai dengan amanat UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi DT-PFM dan OTM menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Alurnya, hasil musyawarah desa/kelurahan menyerahkan daftar warga pemerlu kepada Dinas Sosial. Selanjutnya Dinas Sosial akan melakukan verifikasi dan validasi (verivali) dengan kunjungan rumah tangga. 

Data yang telah diverivali kemudian dilaporkan kepada bupati/walikota untuk disahkan oleh Gubernur dan diteruskan kepada Menteri Sosial. 

Anggota Baleg ini menambahkan, pihaknyanmendukung upaya “bersih-bersih” Mensos dalam membenahi DTKS. 

Menurutnya hal itu penting dilakukan demi memastikan tidak ada lagi bantuan sosial dari pemerintah yang salah sasaran pada penyaluran selanjutnya. 

“Saya berharap persoalan exclusion error dan inclusion error dalam waktu cepat bisa teratasi sehingga tidak ada lagi hak orang miskin yang mesti terkorbankan. Kemensos juga perlu memperkuat koordinasi dan konsultasinya bersama Komisi VIII DPR agar dalam menjalankan fungsinya lebih terarah dan berdampak langsung pada masyarakat,” pungkasnya. (Rel)

Share:

Read More

Lepas Kontingen Porprov, Bupati PALI Berharap Bisa Raih Ranking Teratas

PALI. SININEWS.COM -- Bupati Pali sekaligus Ketua umum KONI Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Ir H Heri Amalindo MM melepas kontingen kabupaten PALI Porprov XIII di OKU Raya Sumsel tahun 2021, Jumat (19/11/21) di Sanggar Pramuka Simpang Raja kelurahan handayani Mulya.

Acara pelepasan Kontingen dihadiri Kajari PALI, Polres PALI juga sejumlah kepala OPD dilingkup Pemkab PALI. 

"Tolong jaga nama baik kabupaten PALI. Jaga sportifitas, jaga kebersamaan, jangan ego masing-masing cabor ditunjukkan, karena anda bukan bawa nama cabor tapi bawa kabupaten PALI," pesan Bupati. 

Pada ajang bergengsi Porprov ini, Bupati berharap Kontingen dari PALI bisa menang dan membawa medali.

"Kita berharap menang, tapi menang yang martabat, sesuai moto kita yaitu kita datang, kita berjuang kita menang. Tunjukkan kemampuan kita. Pada Porprov lalu kita meraih ranking tiga provinsi Sumatera Selatan, kalau bisa Porprov tahun ini kita bisa meraih ranking satu," harap Bupati. 

Sementara itu, Junaidi Anuar ketua Kontingen kabupaten PALI menyebut bahwa Porprov di OKU Raya dilaksanakan mulai tanggal 21 s/d 28 November 2021, dimana pembukaan acara tersebut dilaksanakan pada Minggu tanggal 21 November 2021.

"Jumlah Kontingen ada 447 orang dan ada 18 cabang olahraga yang diikuti Kontingen PALI. Target kita adalah minimal mempertahankan capaian pada Porprov ke XII di Prabumulih yaitu duduk sebagai ranking ke tiga. Karena sejumlah Cabor berpotensi menjadi lumbung  untuk mendulang mendali," terang Junaidi Anuar. (sn/perry)

Share:

Read More

Musrenbang RPJMD Digelar Bappeda PALI

PALI. SININEWS.COM - Wujudkan pembangunan suatu daerah, sangatlah penting dibutuhkan perencanaan pembangunan yang mempuni agar dapat berjalan dengan sesuai arah dan tujuannya. Hal inilah yang mendasari diperlukannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), agar tingkat keberhasilan mencapai yang ditargetkan.

Hal tersebut tentunya menjadi dasar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD tahun 2021-2026, untuk mempercepat pembangunan di Bumi Serepat Serasan.

Dalam Musrenbang yang dilaksanakan di ruang rapat kantor Bupati PALI bilangan jalan Merdeka KM 10 Kelurahan Handayani Mulia Kecamatan Talang Ubi, Hadir langsung Bupati PALI Ir H Heri Amalindo MM, Kabid Pengendalian Evaluasi dan Rencana Startegis Bappeda Sumsel, Hari Wibawa SP MM. Perwakilan PUBMTR provinsi Sumsel melalui Kabid Pengembangan Jaringan Jalan, Ir Ridwan MM, OPD, muspida dan sejumlah tokoh yang ada di kabupaten PALI.

Dalam sambutannya, Bupati PALI, sangat mengharapkan masyarakat melalui perwakilan yang ada dapat memberikan ide, gagasan, sumbang saran, serta beebagai masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaan rencana RPJMD tersebut dengan tema PALI SERASI NiA (Sentra Ekonomi Rakyar, Agamis, Sejahtera, Inovatif, Nyaman, Indah dan Aman)

"Tentunya Visi keberlanjutan ini merupakan cita-cita pembangunan Kabupaten PALI tahun 2016-2021, untuk menuntaskan agenda pembangunan tersebut tentunya kita harus menyesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan dengan isu permasalahan, peluang dan tantangan yang akan dihadapi serta selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi," beber Orang nomor satu di Bumi Serepat Serasan ini, Kamis (18//11/2021).

Untuk mewujudkan visi tersebut, lanjut Bupati PALI, perlunya misi diantaranya mempekuat sarana dan prasana ekonomi rakyat berbasis semberdaya dan kearifan lokal yang mandiri berdaya saing dan ditunjang oleh keamanan yang kondusif, serta mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan industri hilir.

"Meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, mewujudkan tata pemerintah yang bersih, jujur, profesional, dan demokratis berbabis pelayananpada masyarakat, mengembangkan sumber daya insani berkualitas dan lingkunhan sosial budaya yang kompetitif serta religius, tentunya hal tersebut harus bersama kita lakukan agar tercapai," imbuhnya.

Bupati PALI juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, dimana pada tahun 2019 diurutan kedua provinsi Sumsel setelah Kabupaten Muara Enim. Dan pada tahun 2020 ditengah pandemi covid-19, kabupaten PALI tetap masih dapat meningkat sebebasar 0,28 persen.

"Alhamdulillah selain perkembangan ekonomi yang meningkat, penurunan angka kemiskinan pengangguran tahun 2020 Kabupaten PALI menjadi yang terbaik di Provinsi Sumsel. Tak hanya itu, untuk Indeks Pembanguan Manusia (IPM) tahun 2020 PALI juga terbaik. Sedangkan untuk penurunan pengangguran, Kabupaten PALI satu-satunya yang mampu menurunkan angka pengangguran. Untuk saat ini, Kabupaten PALI juga akan tetap fokus pada pembangkitan ekonomi panca pandemi," jelas Bupati PALI.

Dikesempatan yang sama, Kepala Bappenda Kabupaten PALI, Ahmad Jhoni SP MM, sangat berharap adanya masukan saran dari pemangku kepentingan, serta tokoh, untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten PALI lebih baik lagi demi tercapainya PALI SERASI NIA.

"Kita sangat berharap, ada sumbang saran, ide, dan inofasi dalam Musrembang RPJMD ini yang sifatnya membangun untuk kabupaten PALI. Meskipun sudah banyak keberhasilan yang dicapai, terutama bidang infrastruktut dasar dan konektivitas, baik berupa pembangunan jalan dan jembatan, maupun pembangunan infrastruktur pendididkan, kesehatan dan permukiman, dan kita harus lebih lagi untuk melakukan yang terbaik," singkatnya.

Sedangkan, dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBMTR) provinsi Sumsel, melalui Kabid Pengembangan Jaringan Jalan, Ir Ridwan MM, menjelaskan bahwa Kabupaten PALI yang posisinya di tengah dari wilayah Sumsel menjadi sangat strategis dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

"Kabupaten PALI merupakan darmerah startegis di Sumsel, dimana wilayahnya terletak ditengah-tengah, mudah dijangkau dari daerah lain. Dengan meningkatkan akses jalan yang baik, makan akan mempermudah peningkatan ekonomi, salah satunya jalan PALI-MURA yang saat ini sudah menjadi jalan provinsi dan tengah proses peningkatan," jelasnya

Sementara, Kabid Pengendalian Evaluasi dan Rencana Startegis Bappeda Sumsel, Hari Wibawa SP MM berpesan untuk hal-hal yang harus ditindaklanjuti pasca Musrembang RPJD tersebut, yang diantaranya Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten PALI Tahun 2021-2026 kepada Sekretaris Daerah (Sekda) melauli perangkat perangkat daerah yang membidangi hukum paling lambat 5 (lima) hari setelah Musrembang dilaksanakan.

"Lalu Sekda menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan, pengharmonisasian,

pembulatan dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten PALI. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten PALI untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah," beber Hari Wibawa

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, rancangan peraturan daerah tentang RPJMD terdiri dari rancangan peraturan daerah dan rancangan akhir perubahan RPJMD, Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten PALI kemudian disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

"Hasil evaluasi rancangan praturan daerah tentang RPJMD Kabupaten PALI dituangkan ke dalam Keputusan Gubernur yang

akan disampaikan kepada Bupati. Pemerintah memiliki 7 hari kerja untuk memperbaiki dokumen Ranperda RPIMD berdasarkan Keputusan gubernur, Bappeda Sumsel untuk dilakukan telaahan dan mendapatkan noreg. Dokumen RPJMD yang sudah ditetapkan digunakan sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintah daerah," pungkasnya. (sn/perry)

Share:

Read More

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, BPKP SUMSEL BERIKAN PEMBEKALAN

Palembang. SININEWS.COM -- Dalam rangka meningkatkan kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa secara Transparan dan Akuntabel. Pemerintahan Desa se Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan melalui Operator Desa dan Kaur Keuangan Desa  diberi  Bimbingan tehnis secara intensif Pengelolaan sistem Keuangan Desa (Siskeudes)  sejak 15 s/d 18 Nopember 2021, dengan standar protokol Kesehatan Covid 19.

Acara yang digelar ruang audiotorium Hotel Amaris Palembang ini,  dibuka oleh Bupati Penukal Abab Lematang Ilir H. Heri Amalindo, MM diwakili Sekretaris Daerah Kartika Yanti, SH. MH,  didampingi Kadin PMD Agani Akhmad, SH. Msi, dihadiri Pimpinan BPKP wilayah Sumsel, para Camat dan 65 Kepala Desa se Kabupaten PALI. 

Setelah pemukulan gong tanda resmi Pembukaan Bimtek Siskeudes tahun 2021 Sekretaris Daerah Kartika Yanti,SH,MH Dalam sambutannya memberikan arahan juga memberikan apreasiasi atas semangat kemauan belajar Aparatur Desa Kabupaten PALI dalam pengelolaan Keuangan Desa dengan aplikasi sistem Keuangan Desa (Siskeudes). 

Dan diharapkan setelah melaksanakan bimtek ini,  para peserta dapat menyerap berbagai materi yang disampaikan oleh Narasumber sehingga nantinya dapat diimplentasikan dalam tata kelola keuangan Desa dengan baik dan benar. 

Serta mendorong para peserta pada kegiatan ini hendaknya diikuti dengan sungguh sungguh sehinggga hasil Bimtek ini dapat berdayaguna di Desanya Masing masing. 

"Disamping itu,  siskeudes ini merupakan Aplikasi terbaik dalam tata kelola keuangan Desa sehingga dapat membantu proses percepatan dalam setiap pelaporan keuangan Desa," pesan Sekda PALI. 

Ditambahkan Kadin PMD Kabupaten PALI A Gani Akhmad,SH.Msi bahwa kegiatan ini merupakan upaya Pemda PALI melalui Dinas PMD untuk terus mendorong peningkatan Kapasitas para Aparatur Desa,

"Sehingga Pembangunan Kabupaten PALI bukan hanya pembangunan fisik saja yang digalakan, akan tetapi pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM) pun menjadi bagian perioritas berkelanjutan," ucap A Gani. 

Dan dilain waktu  Setelah hampir sepekan Bimtek Siskeudes yang dipandu oleh Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Sumatera selatan ini.

Pada penutupan usai kegiatan (kamis 18/11/2021), dalam sambutan Kadin PMD Kabupaten PALI A Gani Akhmad, SH, Msi yang diwakili Kepala Bidang Pemberdayaan Edy Irawan,Sip,Msi merasa bangga atas keseriusan para peserta mengikuti Bimtek Siskeudes dengan baik, dan diharapkan dapat meningkatkan proposional kerja dibidang tata kelolah keuangan Desa, sehingga progres pelaporan setiap kegiatan dapat berjalan baik dan akurat (up to date).

Edy Irawan ANS Berpangkat Pembina IV a.  ini,  meminta para peserta untuk terus belajar dan mengembang diri untuk menjadi Aparatur Desa yang terampil dan berdedikasi. 

"Sehingga kedepannya dapat menjadi agen kecerdasan berkesembungan untuk masa depan PALI yang cemerlang," harapnya. 

(Bungharto/SN)

Share:

Read More

Sejumlah Pelaku Industri Rumahan di PALI Terima Bantuan

PALI. SININEWS.COM -- Dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan di  bidang kewirausahaan dan salah satu program upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia khususnya kab penukal abab lematang Ilir. Hari ini jumat tgl 19 november 2021, Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak ( PPPA ) propinsi Sumatera Selatan mengadakan kegiatan penyerahan bantuan kepada pelaku industri rumahan yg berada di kecamatan talang ubi .kecamatan penukal dan kecamatan tanah abang kab penukal abab lematang Ilir

Kegiatan itu dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel, Henny Yulianti, S.IP.,Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) DPPPA Provinsi Sumatera Selatan, Ihwan Mulyawan beserta jajarannya, Camat Tanah Abang, sejumlah kepala desa serta pelaku industri rumahan di desa Tanah Abang Jaya.

"Program ini merupakan salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Juga salah satu amanat Presiden Republik Indonesia, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah meningkatkan partisipasi perempuan di bidang kewirausahaan. Hal ini sejalan dengan salah satu inisiasi yang telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam memperkuat pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, salah satunya melalui Model Pengembangan Industri Rumahan (IR)," terang Kepala DPPKBPPPA PALI, Dra Hj Yenni Nopriani. 

Yang menjadi sasaran dari Industri Rumahan ini dijelaskan Yenni adalah perempuan pelaku usaha level mikro atau bahkan ultra mikro. Kelompok  usaha ini sebagian besar belum tersentuh program pemerintah, mereka umumnya melakukan produksi usaha di rumah sendiri dengan peralatan sederhana, berada di wilayah kantong kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi perempuan kelompok usaha mikro atau ultra mikro sangat strategis. 

"Jika semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk memberdayakan mereka dengan baik dan sungguh-sungguh, maka kontribusi yang dapat diberikan sangatlah besar untuk pertumbuhan dan kemajuan ekonomi bangsa. Mengingat jumlah perempuan pelaku IR sangat banyak di Indonesia begitu pun di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir khususnya," imbuhnya. 

Upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan IR ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, tapi sebagai pintu masuk menuju terwujudnya ketahanan keluarga. 

Hal ini disebabkan karena kemajuan ekonomi berdampak pada tingginya tingkat pendidikan anak, anak mendapat asupan gizi yang baik, dan hak-hak anak lainnya dapat terpenuhi. Selain itu, meningkatkan ekonomi dapat membangun hubungan baik antara suami dan istri karena salah satu pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah ekonomi. Suami harus bisa mendukung pekerjaan istri memahami pentingnya pemberdayaan  ekonomi perempuan.

"Program ini sangat bermanfaat khususnya untuk para perempuan pelaku industri rumahan. Kami Dinas PPKBPPPA juga telah memberikan pendampingan berupa pembinaan kepada para pelaku IR di desa-desa untuk memperkuat keterampilan dan kapasitas mereka dan juga direncanakan untuk anggaran tahun 2022 akan diberikan bantuan alat usaha bagi pelaku usaha perempuan," tutup kepala DPPKBPPPA PALI. (sn/perry)

Share:

Read More

PEMDES PERSIAPAN TEMPIRAI BARAT SOSIALISASI PEMBINAAN KARANG TARUNA

PALI. SININEWS.COM -- Dalam rangka menyerap dan merealisasikan Dana Bantuan Gubernur Sumatera H. Herman Deru tahun anggaran tahun 2021, pada Kamis,(18/11/2021), Pemerintahan Desa Persiapan Tempirai Barat Kecamatan Penukal utara  Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar Sosialisasi Pembinaan Karang Taruna, dengan standar Protokol Kesehatan Covid 19

Acara yang dipusatkan di aula Kantor Desa bersama (Tempirai selatan/Barat) dihadiri  unsur Muspika Kecamatan Penukal utara, Pemuda-Pemudi Karang Taruna, jajaran Perangkat Desa Persiapan, anggota BPD perwakilan Dapil Tempirai Barat Ibrahim,SE,  Linmas dan Tokoh Masyarkat lainnya. 

Pada sambutan Kepala Desa Persiapan Tempirai barat Faizen Haji ujang Nanang, didampingi sekdesnya Syamsul Bahri,

Memberikan dorongan semangat dan konsisten mendukung gerakan kepemudaan yang tergabung dalam wadah Karang Taruna.

Disamping kegiatan kepemudaan dibidang olahraga, Kepala Desa menginisiasi bila Karang Taruna Tempirai barat dapat menciptakan usaha kreatif  sehingga tercipta lapangan pekerjaan, baik untuk Karang Taruna maupun masyarakat umumnya.

Senada disampaikan Maka Giansar, SH Camat Penukal utara, dalam arahannya.

Bahwa peran generasi muda sangat penting dalam membangun sebuah Desa,

Maka untuk itu, melalui Karang Taruna hendaknya para pemuda Desa mampu berinovasi untuk melahirkan kreativitas yang nantinya akan berwujud usaha ekonomi kreatif ditengah Masyarakat.

Camat Penukal utara sebagai Pembina kepemudaan, berharap kedepan Karang Taruna Tempirai Barat bisa meng siasati dan  menggali potensi Desa untuk dijadikan usaha baru, antara lain potensi Pertanian,Perkebunan, peternakan dan lainya.

Sebagai pesan moral,  jauhi pergaulan yang bermalas malasan dan Narkoba, serta jangan malu bertani, tetap semangat.

Sebab masa depan Generasi muda akan ditentukan kreativitas saat ini.

Dilanjutkan, pemaparan Materi Pembinaan Karang Taruna disampaikan Rizal, SE secara rinci berbagai kegiatan,

Antara lain, Menitik beratkan pada ketertiban administrasi kelembagaan Karang Taruna, dan program kegiatan Karang taruna berkelanjutan secara transparan dan akuntabel, sehingga Karang Taruna dapat berdaya guna bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat

(Bungharto/SN)

Share:

Read More

Audensi Panitia Konferkot PWI Prabumulih, Ridho Yahya Dukung Penuh

Foto : Walikota Prabumulih Ridho Yahya pose bersama panitia konferkot PWI Prabumulih, Kamis, (18/11/21).

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Persatuan Wartawan Prabumulih (PWI) Kota Prabumulih audensi bersama Walikota Prabumulih Ir.H.Ridho Yahya, MM diruang kerjanya terkait akan diselenggarakannya konferensi kota (Konferkot) Kamis, (18/11/21). Audensi tersebut didampingi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Drs.Mulyadi Musa,M.Si.

Kegiatan Konferkot PWI Kota Prabumulih yang akan digelar pada Selasa 23 November 2021 mendatang didukung penuh oleh Pemerintah Kota Prabumulih melalui kebijakan Ridho Yahya akan memfasilitasi kegiatan tersebut di Gedung Kesenian Rumah Dinas Walikota.

“Untuk kegiatan teman-teman wartawan nanti bisa pakai gedung kesenian” jelasnya kepada ketua Panitia Konferkot saat audensi seraya berharap Konferkot PWI Prabumulih digelar dengan cara Aklamasi.

“Kalau bisa Aklamasi saja, buat apa capek berkompetisi apalagi sudah mengantongi dukungan lebih dari 60 persen” tuturnya.

Ditempat yang sama, Ketua Panitia Konferkot Abi Samran,SH mengaku sangat berterimakasih dan mengapresiasi atas kebijakan serta dukungan Walikota Prabumulih yang secara penuh memfasilitasi kegiatan PWI yang digelar 3 tahun sekali itu.

“Allhamdulillah, kami sangat berterimakasih dan apresiasi kepada Walikota Ridho Yahya setiap kegiatan PWI selalu didukung penuh” ucapnya.

Pemilihan Ketua Persatuan Wartawan Prabumulih periode 2021-2024 saat ini diikuti dua kandidat yang sudah mengembalikan berkas pencalonan yakni Mulwadi (Kemong) Incumben dan Novlis Heriansyah. (tau/sn)

Share:

Read More