Palembang, sininews.com – DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., Menyambut Kedatangan Ketua DPP DMI/ Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Bapak Dr. (H.C.) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla di Bandara SMB II Palembang, dalam Rangka Pelantikan DPW DMI Sumatera Selatan. Selasa (21/3/2023).
Turut hadir dalam kegiatan penyambutan tersebut Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya. (mhn/ril)
MUARA ENIM, SININEWS.COM - Musrenbang RKPD Kabupaten Muara Enim tahun 2023 yang di laksanakan di Ballroom hotel grand Zuri Muara Enim pada Senin (20/03/23) yang diikuti oleh semua pemangku kepentingan terdiri dari Bupati, Unsur Forkopimda, Anggota DPRD, Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Muara Enim,Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Tetangga, Sekretaris, Staf Ahli Bupati, dan Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Camat lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Kepala Bagian lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Pimpinan BUMN/BUMD/BUMS di wilayah Muara Enim,
Oktapian Muharsyah, S.E., M,Acc Kepala Bidang Perencanaan Program, Wilayah dan pengendalian perencanaan pembangunan Kabupaten Muara Enim dalam kata sambutanya mengatakan,Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 ini bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023 melalui Belanja Operasi Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Muara Enim.
"Untuk Narasumber Musrenbang RKPD Kabupaten Muara Enim tahun 2023 Ini adalah Muhammad Ilyas, S.Sos Ditjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri , Sultan M syah, SE., SH., Mm (Kabid Pemerintahan, Kesos dan Kesra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan). Prof. Dr. Ir. H. Fachrurrozie Sjarkowi, M.Sc. (Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya) Edi Subeno, S.E., M.Si Kepala BPS Kabupaten Muara Enim."paparnya
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 ini lanjut Oktapian Muharsyah SE M,Acc merupakan rangkaian puncak dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024. Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Muara Enim 2023 ini, akan menjadi bahan dalam Penyempurnaan Rancangan RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 sehingga menjadi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.
"Kegiatan ini di gelar dengan harapan kedepan dapat mendukung pencapaian Kinerja Pemerintah serta meningkatkan target indikator makro Kabupaten Muara Enim Tahun 2024,dan seiring dengan itu Bappeda Kabupaten Muara Enim juga telah melakukan penilaian kinerja pelaksanaan perencanaan Perangkat Daerah terbaik Tahun 2023 yang dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu Badan/Dinas/ Inspektorat/Sekretariat dan Kecamatan."Ujar Oktapian Muharsyah SE M,Acc.
Plt Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah PhD sebelum membuka secara resmi Kegiatan RKPD tersebut dalam sambutanya mengatakan Musrenbang ini adalah tahapan sistematis oleh karena itu musrenbang ini merupakan wadah kita untuk menyatukan semangat hati dan pikiran kita dalam konteks menetapkan prioritas pembangunan,dan sekaligus untuk mengukur kinerja , melihat indikator sampai dengan menargetkan apa-apa yang menjadi target capaian kita di tahun depan.
"Musrenbang ini merupakan penyelenggaraan implementasi dari keamanan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional, juga Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang evaluasi dan pengendalian. kita berjumpa bersama untuk berdialog berdiskusi bukan hanya untuk menyatukan suatu pengalaman kita akan menjadi target proses pembangunan tahun 2024,tetapi juga untuk memberikan sinkronisasi dari pembangunan itu sendiri karena tentu di dalam pertemuan ini,"pungkas Plt Bupati Muara Enim H Ahmad Usmarwi Kaffah PhD.
Usai menyampaikan kata sambutannya Plt Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah PhD dengan mengucapkan lapas Basmallah dengan lantang mengatakan bahwasanya Musrembang Kabupaten Muara Enim Tahun Pembahasan 2023 untuk RKPD 2024 resmi di Buka.
Kemudian Plt Bupati Muara Enim H Ahmad Usmarwi Kaffah PhD langsung melakukan penyerahan penghargaan kepada OPD dan Pemerintah Kecamatan yang masuk dalam katagori tercepat dan terbaik dalam pembuatan laporan Keuangan Tahun 2022.
Palembang, sininews.com – Sekembalinya Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumsel dari Daerah Pemilihan (Dapil) Masing-masing dalam agenda Reses tahap I Tahun 2023 yang dilaksanakan dari tanggal 6 s.d 13 Maret 2023, pada hari ini (20/3/2023) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Usulan atau Aspirasi dari masyarakat melalui Rapat Paripurna LXII (62) dengan agenda Penyampaian Laporan hasil Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Prov, Sumsel; H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM di dihadiri oleh Sekretaris Daerah Prov. Sumsel; Ir. SA. Supriono dan Perwakilan OPD serta tamu undangan lain.
Secara Bergantian masing-masing Pelapor dari 10 Dapil menyampaikan hasil kegiatan Reses, diawali Penyampaian Laporan Reses dari Dapil Sumatera Selatan I dengan Pelapor; Mgs. H. Syaiful Padli, ST, MM selanjutnya Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan II disampaikan oleh Tamtama Tanjung, Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan III disampaikan oleh Ahmad Firdaus Ishak, SE., M.Si, Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan IV disampaikan oleh Lindawati Syaropi, SH., MM, Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan V disampaikan oleh Fathan Qoribi, ST, Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan VI disampaikan oleh Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, MM, Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan VII disampaikan oleh Ir. Holda, M.Si, Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan VIII disampaikan oleh H. Toyeb Rakembang, S.Ag, Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan IX disampaikan oleh H. Fatra Radezayansyah, ST, MM dan diakhiri penyampaian Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan X oleh M.F. Ridho, ST., MT.
Dalam laporan Reses yang disampaikan oleh masing-masing Pelapor disampaikan Aspirasi Masyarakat secara garis besar permasalahan Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, keagamaan, pemerintahan serta menyoroti bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Lahat dan Kabupaten Musi Rawas.
Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel; H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM menegaskan Laporan Reses tersebut merupakan keseriusan dan Kepedulian Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumsel kepada Masyarakat agar apa yang disampaikan oleh masing-masing Pelapor dapat menjadi pertimbangan pihak Eksekutif.
Selanjutnya Rapat Paripurna diakhiri dengan penandatanganan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tentang laporan hasil pelaksanaan Reses Tersebut, yang rancangannya telah dibacakan sebelumnya oleh Plt. Sekretaris DPRD Prov. Sumsel; H. Aprizal, S.Ag, SE, M.Si. (mhn/ril)
Palembang, sininews.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hj RA Anita Noeringhati, SH., MH menghadiri acara Malam Pisah Sambut General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang. Imam Rahmiyadi yang sebelumnya menjabat sebagai General Manajer (GM) PT Pelindo Regional 2 Palembang, resmi digantikan Nunu Husnul Khitam sebagai GM PT Pelindo Regional 2 Palembang yang baru. Acara pisah sambut GM PT Pelindo Regional 2 Palembang tersebut berlangsung di Ball Room Hotel Novotel Kota Palembang, Senin (20/3/2023).
Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengatakan bahwa pergantian GM itu suatu hal yang biasa dilakukan ia berharap apa yang sudah dibangun oleh pak Imam bisa dilanjutkan oleh GM yang baru untuk lebih baik lagi.
Semoga Pergantian GM Pelindo Regional II Palembang bisa selalu bersinergi dengan pemerintah provinsi Sumsel dalam pelayanan terpadu dalam menangani layanan barang di Sumatera Selatan khususnya di perairan Sungai Musi” tukasnya. (mhn/ril)
Atas kondisi itu Ketua Fakar Lematang Provinsi Sumatera Selatan Aka Cholik Darlin SPdI SH MM meminta para pemangku kebijakan agar segera bertindak untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan penanggulangan secara serius.
"Kami minta pemangku kebijakan mencari solusi agar jalan jauh dari sungai Lematang yang melakukan pembebasan lahan untuk persiapan jalan yang Aman untuk masyarakat Muara Enim khususnya Desa Siku dan sekitarnya," ujar mantan Wakil Ketua komisi 1 DPRD PALI ini, Minggu 19 Maret 2023.
Terpisah Ketua Fakar Lematang kabupaten Muara Enim Firdaus Marabes menyampaikan hal yang sama agar Bupati Kabupaten Muara Enim bersama DPRD segera mencari solusi agar Desa Siku tidak menjadi Desa Terisolir.
"Akses itu satu-satunya akses jalan umum yang bisa dilewati oleh masyarakat , saya yakin Pemkab Muara Enim segera perbaiki jalan ini," harapnya.
Sama halnya disampaikan salah satu warga Desa Siku Erlaidi yang mengungkapkan agar pemkab Muara Enim segera perbaiki jalan tersebut.
"Jalan ini selain digunakan masyarakat banyak anak sekolah yang sekolah ke Tanah Abang , Raja dan Dangku. Kami khawatir ada korban masuk sungai Lematang. Semoga bupati pak Kaffa dan gubernur Sumsel pak Herman Deru kasihan dengan nasib desa kami," pintanya. (sn/perry)
PALI. SININEWS.COM--Pemerintah Desa (Pemdes) Sukaraja kecamatan Penukal kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan menyapu bersih Tempat Pemakaman Umum (TPU) pada Minggu 19 Maret 2023.
Kegiatan yang digelar, Kamis (16/3) di halaman Sanggar Pramuka, Simpang Raja, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, membuat masyarakat banga atas kinerja pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dimana, dalam Musrenbang yang selalu digelar setiap tahun tersebut diketahui, bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten PALI kembali mengalami peningkatan yakni, sebesar 4,43 persen di tahun 2022 kemarin.
"Iya, tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kabupaten PALI meningkat 4,43 persen. Tapi tentu, pada tahun 2024 mendatang kita optimis dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 - 7 persen," ungkap Wabup PALI Drs H Soemarjono, seraya berkata bisa mencapai target jika aktivitas perekonomian masyarakat berjalan normal dan mengalami peningkatan.
Tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten PALI ditargetkan akan meningkat menjadi 68,30 poin dari target yang telah dilalui pada tahun 2022 sebesar 65,75 poin.
Kemudian persentase kemiskinan yang juga ditargetkan menurun di angka 11,05 - 11,10 persen. Dari target tahun 2022 sebesar 11,76 persen. Begitu juga tingkat pengangguran Kabupaten PALI yang ditargetkan mengalami penurunan di angka 2,91 perse dari tahun 2022 di angka 4,31 persen.
Disamping itu, orang nomor dua di Bumi Serepat Serasa ini mengatakan, bahwa Musrenbang Penyusunan RKPD Kabupaten bukanlah hanya didasarkan pada aturan undang-undang saja, tetapi juga harus berdasarkan visi dan misi kepala daerah.
"Penyusunan RKPD tidak hanya memenuhi amanat perundang-undangan, tapi juga mengatasi masalah aktual, mengutamakan program yang dibutuhkan masyarakat dan Penjabaran visi dan misi Bupati," jelasnya.
Untuk itu dirinya berharap, Musrenbang Kabupaten Penyusunan RKPD Kabupaten PALI tahun 2024 bisa menentukan skala prioritas pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
"Kegiatan ini merupakan rangkaian proses perencanaan partisipatif yang dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Yang hasilnya akan menjadi bahan dan masukan dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten PALI," tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Kabupaten PALI, Ahmad Jhoni SP MM menerangkan, bahwa tahapan Musrenbang tingkat Kabupaten dilaksanakan setelah sebelumnya digelar Musrenbang dari tingkat desa hingga kecamatan.
"Tujuan Musrenbang untuk mendapat masukan dan saran dalam RKPD. Serta untuk memantapkan program tahun 2024. Untuk tahun 2024, ada enam program yang menjadi prioritas utama pembangunan di kabupaten PALI, yakni peningkatan SDM, penguatan ekonomi kerakyatan, percepatan pengentasan kemiskinan, percepatan pengentasan stunting, reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta terakhir pengamanan pemilu dan mitigasi kerawanan bencana," terangnya.
Ketua FPTI Kabupaten PALI itu juga mengaku optimis, target pertumbuhan ekonomi akan tercapai di tahun 2024 di angka 6,5-7 persen.
"Hal itu karena sekarang masyarakat dalam aktivitas perekonomian dan jual beli masyarakat sudah berjalan normal. Namun, tetap kita harus terus memantau sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi, yaitu krisis pangan, inflasi, perkembangan harga minyak dunia hingga cuaca ekstrim," tutupnya.
Tampak hadir Sekretaris Bappeda Provinsi Sumsel, Perwakilan Dinas PU Bina Marga Sumsel, Forkopimda Kabupaten PALI, Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten PALI, Camat se-kabupaten PALI, sejumlah ormas, organisasi profesi, LSM hingga organisasi anak. (sn/adv)
Dalam sambutannya Ketua DPRD Provinsi Sumsel, RA Anita Noeringhati mengatakan mahasiswa UT tentunya orang yang punya tekad belajar mandiri, terbuka untuk semua orang dan melek teknologi.
“UT berupaya mencerdaskan bangsa dengan berbagai media teknologi disemua elemen masyarakat untuk belajar tanpa batas waktu di semua elemen masyarakat dalam meningkatkan pendidikannya,” tukasnya.
“Menurutnya Universitas Terbuka (UT) telah menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin belajar tidak kenal batas waktu yang dibutuhkan semua elemen masyarakat. UT membuka peluang untuk bisa belajar bagi semua orang karena memberikan kemudahan sambil bekerja, kemudahan inilah yang dimanfaatkan masyarakat sehingga peminat UT terus naik dari tahun ke tahun” tambahnya lagi. (mhn/ril)
Palembang, sininews.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., Menerima Silaturahmi Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW DMI) Prov. Sumsel, di Rumah Jabatan Ketua DPRD Prov. Sumsel. Minggu (19/3/2023).
Silaturahim tersebut berlangsung dengan penuh keakraban dan banyak hal yang dibicarakan terkait rencana diadakannya Musyawarah Wilayah (Muswil)VI DMI Sumsel. (mhn/ril)
Kegiatan ini mengangkat tema "Memajukan Muara Enim, Mencerahkan Sumatera Selatan" dan "Perempuan Berkemajuan, Mencerahkan Kehidupan Bangsa".
Ketua Panitia Tahta Amrillah, S.Pd dalam laporannya menyebut, Muhammadiyah sebagai Organisasi persyarikatan terbesar di Indonesia selalu melaksanakan Musyawarah Daerah (Musyda) setiap 5 tahun sekali untuk memilih pimpinan selanjutnya dan merumuskan program kerja sesuai dengan AD dan ART.
"Untuk melanjutkan roda organisasi maka hari ini pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah melaksanakan Musyawarah Daerah ke X Kabupaten Muara Enim masa Jabatan 2022-2027," ungkap Thta.
Tahta juga menjelaskan, sebelum kegiatan Musyda ini, tadi pagi telah di laksanakan Pawai Ta’aruf oleh pelajar TK hingga SMA
Muhammadiyah Lawang kidul sebagai kegiatan penyerta dari Musyda ini.
"Peserta Musyda ini berjumlah 177 orang perwakilan dari pengurus Daerah, Cabang serta ranting Muhammadiyah dan 'Aisyiyah serta ortom,"paparnya.
Ketua PDPM Muara Enim Drs Sarban Sarjono saat menyampaikan sambutan menghimbau kepada kader dan warga Muhammadiyah untuk selalu berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah.
"Muhammadiyah mempunyai konsekuensi bahwa kita harus mengamalkan apa yg diamalkan dan dicontohkan oleh Muhammad SAW secara utuh," ungkapnya.
Sarban juga mengingatkan kepada warga Muhammadiyah untuk dapat menghargai semua perbedaan, dan menjadikan perbedaan tersebut pecut untuk kemajuan daerah.
"Perbedaan adalah sunnatullah. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia," tukasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua PW Muhammadiyah Sumsel Ridwan Hidayatullah menegaskan bahwa fokus gerakan Muhammadiyah saat ini ialah penanganan masalah ekonomi.
"Masalah ekonomi menjadi keprihatinan negara dan ummat. Untuk itu, Muhammadiyah memfokuskan gerakan untuk menuntaskan masalah ekonomi ini," kata Dia.
Ridwan mengatakan, kegiatan Musyda adaah evaluasi rutin yang dilakukan dalam tubuh organisasi Muhammadiyah.
"Di sinilah kelebihan Muhammadiyah selalu mengevaluasi diri. Untuk itu, pada musyda ini, silahkan Muhammadiyah Muara Enim mengevaluasi diri dan melakukan pembenahan agar gerakan Muhammadiyah lebih baik ke depannya," imbuhnya.
Sementara itu, Plt Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah PhD dalam sambutannya sebelum membuka langsung Musyda Muhammadiyah dan Aisyiyah mengatakan sangat mendukung pelaksanaan Musyawarah Daerah ke-10 Muhammadiyah dan 'Aisyiyah Kabupaten Muara Enim.
Dirinya mengingatkan kader dan warga Muhammadiyah untuk dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Dirinya berharap besar agar Muhammadiyah dapat membantu Pemkab Muara Enim menjaga kondusifitas dan persatuan di Kabupaten Muara Enim.
Terkait pelaksanaan Musyawarah Daerah, kata Kaffah, pada dasarnya musyda adalah evaluasi yang dilakukan oleh organisasi, baik secara kepengurusan maupun program kerja.
"Untuk itu, kami berharap melalui musyda Muhammadiyah ini dapat terbentuk kepengurusan yang semakin solid dan lahir pengurus-pengurus yang militan dan menegakkan nilai-nilai Muhammadiyah dalam bingkai NKRI," pungkasnya.
