Ciptakan Suasana Aman dan Nyaman Selama Ramadhan, Polsek Tanah Abang Gelar Ops Pekat

PALI. SININEWS.COM --Dalam menekan dan mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat, Polres PALI Polda Sumsel melalui Polsek Tanah Abang menggelar Operasi Penyakit Masyarakat (Ops Pekat). 

Giat Razia Ops Pekat Polsek Tanah Abang ini digelar pada Senin malam 27 Maret 2023 dimulai pukul 21.00 WIB yang dipimpin langsung Kapolsek Tanah Abang AKP. Zaldi, S.H,M.Si, Kanit Reskrim Ipda Aidil Fitriansyah,S.H, Aipda Akipsah, Aipda Mgs.Junaidi, S.H,Ka.SPK B Aipda Sarwoedi, S.H,Kanit Intelkam Aipda Roy. P. Saragih,S.H,Bripka Ali Sadikin,dan Briptu Diar Anggeri. 

"Adapun bentuk dari giat kita pada malam hari ini adalah melaksanakan patroli hunting di wilayah hukum Polsek Tanah Abang, lalu kita lanjutkan melaksanakan razia stationer dijalan Raya Desa Raja menuju Desa Harapan Jaya dan Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI," buka Kapolres PALI AKBP Khairu Nasrudin,S.I.K, M.H.,melalui Kapolsek Tanah Abang AKP Zaldi, S.H, M.Si.

Ditambahkan Kapolsek Tanah Abang bahwa sasaran Kegiatan Ops Pekat ini adalah Sajam, Senpi Rakitan, Narkoba, Minuman Keras dan Perjudian.

"Untuk hasil yang kita dicapai pada Ops Pekat malam ini,diantaranya kita berhasil menciptakan situasi yang aman dan kondusif diwilayah Kecamatan Tanah Abang,sehingga masyarakat merasa nyaman dan tentram dalam melaksanakan ibadah di bulan Puasa,"jelas Perwira Menengah ini mewakili Kapolres Pali sambil menjelaskan bahwa Giat tersebut selesai dilaksanakan pukul 22.30 Wib berjalan lancar,aman dan kondusif.

Untuk diketahui bersama,sebelum pelaksanaan giat dimulai terlebih dahulu dilaksanakan apel yang diambil langsung oleh Kapolsek Tanah Abang AKP. Zaldi, SH.M.Si. (sn/perry)

Share:

Read More

Bawa Pisau Berujung Bui, Warga Air Itam Timur Ini Diamankan Polsek Penukal Abab

tersangka beserta barang bukti 

PALI. SININEWS.COM -- Jajaran Polsek Penukal Abab Polres PALI berhasil mengamankan Zy (30) warga Desa Air Itam Timur kecamatan Penukal kabupaten PALI pada Minggu 26 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB. 

Zy diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau saat berada di bawah sebuah rumah warga di wilayah Desa Air Itam Timur. 

Menurut keterangan Kapolres PALI AKBP Khairu Nasrudin disampaikan Kapolsek Penukal Abab AKP Robby Monodinata tersangka Zy diamankan berdasarkan adanya  laporan masyarakat yang merasa resah dengan Zy yang kerap membawa senjata tajam.

"Kronologi penangkapan terduga pemilik Sajam berawal dari laporan masyarakat dengan bukti lapor, LP/A/ 02 /III/2023/SPKT/Polsek Penukal Abab/Polres Pali/Polda Sumsel, tanggal 26 Maret 2023," ungkap Robby,  kemarin 27 Maret 2023.

Atas laporan tersebut, Kapolsek Penukal Abab memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Penukal Abab IPDA Bambang Rudianyah, beserta anggota unit Reskrim langsung melakukan penyelidikan.

"Dari hasil penyelidikan itu langsung dilakukan penangkapan terhadap terduga beserta barang bukti berupa 1 bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu berbentuk bulat yang dicat berwarna hijau, dengan panjang dari gagang ke ujung pisau kurang lebih 20 cm, dengan ciri-ciri ujung runcing tajam, atas tumpul, bawah tajam beserta sarung pisau/rangkanya yang dicat berwarna hijau," terangnya. 

Saat ini ditambahkan Kapolsek Penukal Abab terduga Zy diamankan di Mapolsek Penukal Abab. 

"ZY diamankan saat berada di bawah rumah warga di Dusun IV Desa Air Itam Timur. Dari informasi yang didapat, terduga ini sering membawa Sajam dan sudah meresahkan masyarakat," tandas Kapolsek Penukal Abab. (sn/perry)

Share:

Read More

PDAM Muara Enim Naikan Tarif Pembayaran, Berikut Penjelasan Dirut

MUARA ENIM, SININEWS.COM -- Dalam rangka meningkatkan kehandalan pelayanan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lematang Enim kabupaten Muara Enim melakukan penyesuaian tarif air bersih. Penyesuain tarif ini, berlaku per 1 April 2023 dengan tetap disesuaikan dengan klasifikasi pelanggan.

Direktur Utama (Dirut) PDAM Lematang Enim Sartono melalui Direktur Umum Wahyu Ningsih didampingi Direktur Teknik Subroto, Kabag Hubungan Langganan Yulian Eriyanto, Kabag Keuangan Andi Mediansyah, dan Kabag Hukum dan Humas Jhon Iskandar menerangkan penyesuaian tarif tersebut dilakukan guna menjaga keberlangsungan PDAM Lematang Enim. Namun, hal ini tetap disesuaikan dengan kelas pelanggan.

"Penyesuaian tarif air bersih ini terpaksa kita lakukan untuk menjaga perusahaan tetap survife. Apalagi sudah 13 tahun tidak pernah naik sedangkan seluruhnya sudah naik berkali-kali mulai dari listrik, obat-obatan, biaya operasional dan lain-lain, kita menyesuaikan juga tingkat  inflasi di Kota Muara Enim. Dan kenaikan disesuaikan dengan kelas pelanggan," ungkapnya, Senin (27/03/2023) dihadapan awak media dalam rangka sosialisasi penyesuaian tarif air bersih PDAM Lematang Enim.

Dijelaskan, Wahyu penyesuaian tarif tersebut sesuai dengan SK Bupati Muara Enim No 200/KPTS/V/2023 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Tahun 2023 tertanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Plt Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah.

"Penyesuaian tarif ini sesuai dengan SK Bupati Muara Enim dimana tarif air air bersih tersebut dibagi menjadi empat kelompok pelanggan dengan 24 golongan tarif air. Kelompok I, seperti Hidran Umum (1A), Kamar mandi/WC Umum (2A), Terminal Air (3A), Tempat Ibadah (4A), Panti Asuhan (5A), Yayasan Sosial (6A) Sekolah Negeri (7A), dan MBR (8A) dengan tarif Rp 6.727 perkubik dari 0-20 kubik pemakaian, dan jika diatas 20 kubik pemakaian akan dikenakan tarif Rp 7.500 kubik. Kelompok II dibagi Rumah Sangat Sederhan (1B) dan Rumah Tangga Menengah (2B) Rp 6.727 perkubik dengan pemakaian 0 - 10 perkubik, jika atas tersebut akan dikenakan  tarif yang telah diatur sesuai dengan pemakaian. Sedangkan Instansi Pemerintah dan TNI/Polri tingkat kecamatan (3B) Rp 8.000 dari 0 - 10 perkubik, Rp 8.500 dari 11 - 20 perkubik dan Rp 12.578 diatas 20 perkubik pemakaiannya,"terangnya.

Kemudian, Wahyu melanjutkan Kelompok III untuk Niaga Kecil (1C) seperti bengkel, salon, warteg, cucian motor, penjahit, warung kecil, rumah kos dan lain-lain tarifnya Rp 8.000 dari 0 - 10 perkubik, Rp 9.500 dari 10 - 20 perkubik dan diatas 20 perkubik. 

"Sedangkan untuk Usaha Menengah (2C) seperti seluruh bangunan usaha di wilayah pasar dan jalan protokol, Balai pengobatan swasta, praktek dokter, kantor pengacara notaris, rumah sekolah swasta, Rumah Makan, cucian mobil, dealer motor, usaha catering dan lain-lain tarifnya Rp 9.000 dari 0 - 10 perkubik, Rp 10.500 dari 11 - 20 perkubik. Rumah sakit pemerintah tipe B (3C) Rp 8.000 perkubik dari 0 - 10 perkubik, Rp 10.000 dari 11 - 20 perkubik,"ujarnya. 

Lanjutnya, Rumah Sakit tipe C (4C) Rp 8.000 perkubik dari 0 - 10 perkubik, Rp 10.000 dari 11 - 20 perkubik. Rumah Sakit tipe D (5C) Rp 7.000 perkubik dari 0 - 10 perkubik, Rp 8.000 dari 11 - 20 perkubik. Puskesmas (6C) Rp Rp 7.000 perkubik dari 0 - 10 perkubik, Rp 8.000 dari 11 - 20 perkubik, Instansi pemerintah dan TNI/Polri tingkat Kabupaten Rp 8.000 perkubik daei 0 - 10 perkubik, Rp 10.000 dari 11 - 20 perkubik. Industri rumah tangga (8C) Rp 10.500 perkubik dari 0 - 10 perkubik, Rp 12.500 dari 11 - 20 perkubik. 

"Instansi pemerintah dan TNI/Polri, pusat dan tingkat provinsi di wilayah Kabupaten (9C) Rp 9.500 perkubik daei 0 - 10 perkubik, Rp 11.500 dari 11 - 20 perkubik,"lanjutnya. 

Lebih lanjut, Wahyu untuk Kelompok IV diantaranya Rumah Mewah (1D) Rp 10.500 perkubik dari 0 - 10 perkubik, Rp 11.500 dari 11 - 20 perkubik. Niaga Besar meliputi BUMN, BUMD, Perbankan, Perusahaan Swasta, Perhotelan, Dealer Mobil dan Perguruan Tinggi (2D) Rp 11.500 perkubik dari 0 - 10 perkubik, Rp 12.000 dari 11 - 20 perkubik. Industri (3D) Rp 10.500 perkubik dari 0 - 10 perkubik, Rp 11.500 dari 11 - 20 perkubik. Rumah Sakit Non Pemerintah (4D) Rp 10.000 perkubik dari 0 - 10 perkubik, Rp 11.500 dari 11 - 20 perkubik. 

"Untuk pemakaian di atas 20 perkubik pada kelompok III dan IV seluruh tarifnya sama yakni Rp 12.578 perkubik,"tuturnya.

Ditambahkan Kabag Hubungan Langganan Yulian Eriyanto, untuk total jumlah pelanggan hingga per Februari 2023 sebanyak 39.547 pelanggan yang tersebar dari 5 cabang dan 16 unit IKK. 

"Dengan semakin banyaknya pelanggan tentu biaya operasional akan semakin besar juga sedangkan harga selama 13 tahun belum pernah disesuaikan,"katanya. 

Terakhir, Gidy sapaan Kabag hubhngan langganan PDAM Lematang Enim ini mengatakan untuk tarif listrik saja selama 13 tahun sudah beberapa kali naik, sedangkan operasional kita sebagian besar menggunakan listrik Dldan jika tidak segera disesuaikan tentu akan berdampak terhadap kesehatan perusahaan.

"Kita sudah berkali-kali mengajukan penyesuaian tarif, namun baru kali ini disetujui. Dan kita terus melakukan sosialisasi baik melalui spanduk, sosmed hingga media massa,"pungkadnya.

Share:

Read More

SKK Migas Bersama KKKS Wilayah Jambi Gelar Dialog dan Diskusi Bersama Wamenaker RI

JAMBI, SININEWS.COM -- SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Provinsi Jambi menggelar acara Dialog dan Diskusi Ketenagakerjaan Hulu Migas bersama Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Republik Indonesia Afriansyah Noor,Senin (27/03/2023) bertempat di Swiss-Belhotel Jambi.

Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang terlibat dalam acara ini adalah PetroChina International Jabung Ltd., Seleraya Merangin Dua, Jindi South Jambi Co. Ltd., MontD’Or Oil Tungkal Ltd., Jadestone Energy (Lemang) Pte. Ltd., Pertamina Hulu Rokan Zona 1 dan Repsol Southeast Jambi. 

Turut hadir dalam acara ini Gubernur Jambi Al Haris, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Selatan Anggono Mahendrawan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Bahari, para pimpinan KKKS yang beroperasi di wilayah Jambi serta para pemangku kepentingan bidang ketenagakerjaan di lingkup Provinsi Jambi.

Dalam sambutannya, Al Haris menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi pada dasarnya sangat mendukung masuknya investasi di Wilayah Jambi, namun demikian ia juga berharap agar pihak perusahaan yang berinvestasi dan beroperasi di Jambi juga dapat terus memprioritaskan perhatian terhadap tenaga kerjanya.

“Provinsi Jambi memiliki potensi dan cadangan migas menjanjikan yang tersimpan di perut bumi. Untuk memaksimalkan potensi yang ada tersebut, kita harus melakukan pekerjaan yang masif, agresif dan efisien,” ungkap Al Haris.

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) lanjut Al Haris, harus menjadi perhatian serta komitmen untuk dilaksanakan oleh semua pihak yang berkepentingan untuk saling berkolaborasi dalam membentuk budaya K3 di tempat kerja.

"Kita barapan agar dialog dan diskusi ketenagakerjaan ini dapat meningkatkan kondusifnya kegiatan operasional di industri hulu migas sehingga dapat berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian dan kemajuan daerah serta nasional.

Hal senada juga di sampaikan Wamenaker RI Afriansyah Noor dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa seluruh kegiatan investasi di lingkup wilayah Republik Indonesia, termasuk industri hulu migas, harus dijaga bersama. “Sebagaimana instruksi Presiden Republik Indonesia bahwa apapun kegiatan investasi yang dilakukan didalam negeri harus kita jaga dan kita lindungi bersama untuk nantinya dapat memberikan kontribusi besar guna menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Industri hulu migas adalah termasuk industri dengan risiko bahaya yang tinggi, sehingga pemenuhan standar K3 serta standar ketenagakerjaan lainnya harus benar-benar rigid.

“Sektor hulu migas merupakan sektor strategis dalam mendukung perekonomian bangsa Indonesia dan merupakan salah satu obyek vital nasional. Seluruh pemangku kepentingan di industri hulu migas harus dapat bekerja sama mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip K3. Mari kita terus tingkatkan kerja sama dan perkuat kolaborasi dalam mengawal pelaksanaan K3, baik pada tingkat pemegang kebijakan, maupun sampai dengan tingkat pelaksanaan di daerah,” jelas Afriansyah Noor 

Sementara itu, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya acara diskusi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman bersama terkait aturan dan regulasi terkait pengawasan ketenagakerjaan serta dasar hukum penerapan kesehatan keselamatan kerja dan lindungan lingkungan (K3LL) di lingkungan hulu migas.

“Acara ini diadakan juga dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan hubungan yang telah terjalin dengan sangat baik diantara kita selama ini,” ujar Rudi.

Dengan informasi-informasi yang kita dapatkan hari ini lanjutnya, semoga kita dapat melaksanakan pemenuhan energi nasional dengan penerapan suasana kerja yang sehat dan mengutamakan keselamatan.

"Khususnya keselamatan di industri hulu migas, demi mewujudkan cita-cita mencapai produksi 1 juta BOPD dan 12 BSCFD di tahun 2030."pungkasnya.

Dalam keterangan rilisnya,Acara dialog ketenagakerjaan ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama menghadirkan para pemateri diantaranya adalah Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Yuli Adiratna, Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja Hery Sutanto, dan Kepala Departemen K3LL SKK Migas Ivan Fadlun Azmy.dan Pada sesi kedua, Diskusi Panel diisi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Bahari dan Kepala Departemen Sumber Daya Manusia KKKS SKK Migas Ronnie Kurniawan. Bertindak sebagai moderator adalah Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan Andi Arie Pangeran.

Para pemateri sepakat bahwa industri hulu migas menjadikan seluruh peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia sebagai acuan bersama dan menjalankan kegiatan usahanya. Peraturan-peraturan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, hingga Undang-Undang Cipta Kerja telah memuat aturan-aturan yang jelas untuk mengatur ketenagakerjaan di bidang hulu migas.

Dan dengan demikian sangat dalam rilis SKK Migas tersebut mengatakan betapa sangat Diperlukan kerja sama yang baik untuk dapat mengimplementasikan berbagai aturan ini dengan baik demi industri hulu migas yang lebih bermartabat, dengan perlindungan bagi operasi dan tenaga kerja.

Dan dalam rilis tersebut tertuang bahwasanya  SKK Migas dan KKKS di wilayah Provinsi Jambi siap bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan seluruh pemangku kepentingan yang ada untuk dapat membuat industri hulu migas menjadi semakin baik. Dalam upaya untuk mencapai target ambisius yaitu produksi 1 juta BOPD dan 12 BSCFD pada tahun 2030, industri hulu migas membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi yang baik di antara seluruh pemangku kepentingan di industri hulu migas akan dapat berkontribusi dalam upaya mewujudkan ketahanan energi di Republik Indonesia, karena keberhasilan hulu migas adalah keberhasilan kita bersama.

Share:

Read More

PDAM Muara Enim Naikan Tarif Pembayaran, Berikut Penjelasan Dirut

MUARA ENIM, SININEWS.COM -- Dalam rangka meningkatkan kehandalan pelayanan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lematang Enim kabupaten Muara Enim melakukan penyesuaian tarif air bersih. Penyesuain tarif ini, berlaku per 1 April 2023 dengan tetap disesuaikan dengan klasifikasi pelanggan.

Direktur Utama (Dirut) PDAM Lematang Enim Sartono melalui Direktur Umum Wahyu Ningsih didampingi Direktur Teknik Subroto, Kabag Hubungan Langganan Yulian Eriyanto, Kabag Keuangan Andi Mediansyah, dan Kabag Hukum dan Humas Jhon Iskandar menerangkan penyesuaian tarif tersebut dilakukan guna menjaga keberlangsungan PDAM Lematang Enim. Namun, hal ini tetap disesuaikan dengan kelas pelanggan.

"Penyesuaian tarif air bersih ini terpaksa kita lakukan untuk menjaga perusahaan tetap survife. Apalagi sudah 13 tahun tidak pernah naik sedangkan seluruhnya sudah naik berkali-kali mulai dari listrik, obat-obatan, biaya operasional dan lain-lain, kita menyesuaikan juga tingkat inflasi di Kota Muara Enim. Dan kenaikan disesuaikan dengan kelas pelanggan," ungkapnya, Senin (27/03/2023) dihadapan awak media dalam rangka sosialisasi penyesuaian tarif air bersih PDAM Lematang Enim.

Dijelaskan, Wahyu penyesuaian tarif tersebut sesuai dengan SK Bupati Muara Enim No 200/KPTS/V/2023 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Tahun 2023 tertanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Plt Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah.

"Penyesuaian tarif ini sesuai dengan SK Bupati Muara Enim dimana tarif air air bersih tersebut dibagi menjadi empat kelompok pelanggan dengan 24 golongan tarif air. Kelompok I, seperti Hidran Umum (1A), Kamar mandi/WC Umum (2A), Terminal Air (3A), Tempat Ibadah (4A), Panti Asuhan (5A), Yayasan Sosial (6A) Sekolah Negeri (7A), dan MBR (8A) dengan tarif Rp 6.727 perkubik dari 0-20 kubik pemakaian, dan jika diatas 20 kubik pemakaian akan dikenakan tarif Rp 7.500 kubik. Kelompok II dibagi Rumah Sangat Sederhan (1B) dan Rumah Tangga Menengah (2B) Rp 6.727 perkubik dengan pemakaian 0 - 10 perkubik, jika atas tersebut akan dikenakan tarif yang telah diatur sesuai dengan pemakaian. Sedangkan Instansi Pemerintah dan TNI/Polri tingkat kecamatan (3B) Rp 8.000 dari 0 - 10 perkubik, Rp 8.500 dari 11 - 20 perkubik dan Rp 12.578 diatas 20 perkubik pemakaiannya,"terangnya.

Kemudian, Wahyu melanjutkan Kelompok III untuk Niaga Kecil (1C) seperti bengkel, salon, warteg, cucian motor, penjahit, warung kecil, rumah kos dan lain-lain tarifnya Rp 8.000 dari 0 - 10 perkubik, Rp 9.500 dari 10 - 20 perkubik dan diatas 20 perkubik. 

"Sedangkan untuk Usaha Menengah (2C) seperti seluruh bangunan usaha di wilayah pasar dan jalan protokol, Balai pengobatan swasta, praktek dokter, kantor pengacara notaris, rumah sekolah swasta, Rumah Makan, cucian mobil, dealer motor, usaha catering dan lain-lain tarifnya Rp 9.000 dari 0 - 10 perkubik, Rp 10.500 dari 11 - 20 perkubik. Rumah sakit pemerintah tipe B (3C) Rp 8.000 perkubik dari 0 - 10 perkubik, Rp 10.000 dari 11 - 20 perkubik,"ujarnya. 

Lanjutnya, Rumah Sakit tipe C (4C) Rp 8.000 perkubik dari 0 - 10 perkubik, Rp 10.000 dari 11 - 20 perkubik. Rumah Sakit tipe D (5C) Rp 7.000 perkubik dari 0 - 10 perkubik, Rp 8.000 dari 11 - 20 perkubik. Puskesmas (6C) Rp Rp 7.000 perkubik dari 0 - 10 perkubik, Rp 8.000 dari 11 - 20 perkubik, Instansi pemerintah dan TNI/Polri tingkat Kabupaten Rp 8.000 perkubik daei 0 - 10 perkubik, Rp 10.000 dari 11 - 20 perkubik. Industri rumah tangga (8C) Rp 10.500 perkubik dari 0 - 10 perkubik, Rp 12.500 dari 11 - 20 perkubik. 

"Instansi pemerintah dan TNI/Polri, pusat dan tingkat provinsi di wilayah Kabupaten (9C) Rp 9.500 perkubik daei 0 - 10 perkubik, Rp 11.500 dari 11 - 20 perkubik,"lanjutnya. 

Lebih lanjut, Wahyu untuk Kelompok IV diantaranya Rumah Mewah (1D) Rp 10.500 perkubik dari 0 - 10 perkubik, Rp 11.500 dari 11 - 20 perkubik. Niaga Besar meliputi BUMN, BUMD, Perbankan, Perusahaan Swasta, Perhotelan, Dealer Mobil dan Perguruan Tinggi (2D) Rp 11.500 perkubik dari 0 - 10 perkubik, Rp 12.000 dari 11 - 20 perkubik. Industri (3D) Rp 10.500 perkubik dari 0 - 10 perkubik, Rp 11.500 dari 11 - 20 perkubik. Rumah Sakit Non Pemerintah (4D) Rp 10.000 perkubik dari 0 - 10 perkubik, Rp 11.500 dari 11 - 20 perkubik. 

"Untuk pemakaian di atas 20 perkubik pada kelompok III dan IV seluruh tarifnya sama yakni Rp 12.578 perkubik,"tuturnya.

Ditambahkan Kabag Hubungan Langganan Yulian Eriyanto, untuk total jumlah pelanggan hingga per Februari 2023 sebanyak 39.547 pelanggan yang tersebar dari 5 cabang dan 16 unit IKK. 

"Dengan semakin banyaknya pelanggan tentu biaya operasional akan semakin besar juga sedangkan harga selama 13 tahun belum pernah disesuaikan,"katanya. 

Terakhir, Gidy sapaan Kabag hubhngan langganan PDAM Lematang Enim ini mengatakan untuk tarif listrik saja selama 13 tahun sudah beberapa kali naik, sedangkan operasional kita sebagian besar menggunakan listrik Dldan jika tidak segera disesuaikan tentu akan berdampak terhadap kesehatan perusahaan.

"Kita sudah berkali-kali mengajukan penyesuaian tarif, namun baru kali ini disetujui. Dan kita terus melakukan sosialisasi baik melalui spanduk, sosmed hingga media massa,"pungkadnya.

Share:

Read More

Pemkab Muara Enim Dan PT HBAP Huadian Sumsel 8 Berbagi Dengan Pasukan Biru

 MUARA ENIM, SININEWS.COM -- Piala Adipura Kabupaten Muara Enim yang ke-14 kali berturut turut yang di raih tidak lepas kerja keras dari petugas kebersihan yakni Pasukan Biru UPTD Dinas Kebersihan,maka dari itu Plt Bupati Muara Enim, Ahmad Usmarwi Kaffah PhD bermaksud akan menaikan upah Pasukan Biru yang mana hal tersebut sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

“Tidak ada suatu Negara yang bisa bebas dari persoalan sampah,maka dengan itu kita carikan jalannya bagaimana kita mengolah sampah secara sistemik dan matang,” ujar Plt Bupati Muara Enim Senin (27/03/2023).saat menyampaikan sambutannya dalam acara pembagian sembako bersama PT HBAP Huadian Sumsel 8.

Muara Enim belum menjadi megapolitan seperti Jakarta lanjut Kaffah,dan belum juga menjadi metropolitan seperti Kota Palembang,yang pasti saat ini saja Kita sudah sulit mencari lahan untuk pengelolaan sampah.

“Untuk masalah lahan untuk Kabupaten Muara Enim itu tentu masih ada tapi tinggal bagaimana kita melakukan perencanaan secara matang dan sistemik yang dimana itu merupakan jangka panjang, jangan sampai ketika sudah dilaksanakan ada hambatan di tengah jalan,” terangnya.

Namun, terlepas dari itu, lanjutnya, yang paling harus diapresiasi adalah Pasukan Biru yang setiap hari tanpa lelah membersihkan lingkungan.

“Saya pikir honor pasukan biru terlebih dahulu musti dinaikkan, itu yang utama dalam waktu dekat ini,dan setelah itu baru nanti kita rencanakan bagaimana sistem kerja selanjutnya, termasuk penempatan sampahnya dan lain lain."tegas H Ahmad Usmarwi Kaffah PhD.

Sementara Itu Perwakilan dari Management PT HBAP Huadian Sumsel 8,Gieana pada media ini menerangkan bahwasanya pihaknya akan selalu senantiasa bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam segal hal untuk kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Muara Enim khususnya.

"Pada hari ini sebagai bentuk kepedulian Kami dari Perusahaan kepada Pejuang Kebersihan dan sebagai Penghargaan atas keberhasilan Kabupaten Muara Enim meraih Piala Adipura ke 14,maka kami telah menyiapkan paket sembako untuk di bagikan kepada ujuk tombak keberhasilan tersebut yaitu Pasukan Biru Kabupaten Muara Enim."Pungkas Gieana.

Tampak hadir dalam acara pemberian paket sembako tersebut selain dari Pihak Perusahaan juga hadir mendampingi Plt Bupati Muara Enim, yaitu Sekda Kabupaten Muara Enim Ir Julius Msi,Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kurmin,serta para Pasukan Biru pejuang Kebersihan Kabupaten Muara Enim.

Share:

Read More

Bupati PALI Melalui Wabup Resmikan Festival Pasar Ramadhan

PALI. SININEWS.COM--Bupati PALI Dr Ir H Heri Amalindo MM melalui Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Drs H Soemarjono secara resmi membuka Festival Pasar Ramadhan 27 Maret 2023 di Pasar rakyat Talang Kerangan kecamatan Talang Ubi. 

Festival Pasar Ramadhan sendiri digelar pemerintah kabupaten PALI selama 21 hari, dimana tujuannya selain untuk meramaikan pasar rakyat Talang Kerangan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat bulan suci Ramadhan tahun ini serta sebagai sarana hiburan rakyat.

Pada acara pembukaan Festival Pasar Ramadhan, Wabup memberikan apresiasi terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kabupaten PALI selaku pelaksana.

"Kami harapkan kegiatan ini bukan hanya seremonial belaka, namun ini merupakan program Pemkab PALI melalui Disperindag yang harus terlaksana dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat banyak," ungkap Wabup. 

Wabup berharap adanya Festival Pasar Ramadhan bisa menjadi ajang silaturahim antara pedagang juga pengunjung. 

"Semoga Festival Pasar Ramadhan ini selalu ramai didatangi oleh pengunjung, baik yang ingin belanja ataupun hanya sekedar ingin menyaksikan penampilan peserta Festival Ramadhan. Sekaligus bisa mempererat tali silaturahim antara sesama pedagang dan pengunjung itu sendiri," harap Wabup.

Sementara itu, Plt. Kepala Disperindag PALI Brisvo Diansyah mengungkapkan bahwa kegiatan Festival Pasar Ramadhan merupakan program Disperindag yang digelar selama 21 hari.

"Selain masyarakat bisa berbelanja kebutuhan pangan, juga pada Festival Pasar Ramadhan menjadi ajang hiburan rakyat," ungkap Brisvo. 

Brisvo akui pada Festival Pasar Ramadhan bisa berjalan sukses berkat peran serta perusahaan dan BUMN/BUMD yang beroperasi di wilayah Kabupaten PALI. 

"Secara umum partisipasi perusahaan dan BUMN/BUMD sudah ada. Salah satunya dari Bank SumselBabel Pendopo, yang memberikan bantuan pinjaman umbul-umbul, LKK dan paket sembako murah," imbuhnya.

Terkait kelanjutan penataan dan penertiban Pasar Inpres Pendopo, Brisvo mengatakan bahwa hal itu merupakan keinginan seluruh masyarakat Kabupaten PALI, bukan Dinas atau pihak tertentu.

"Sekarang lalu lintas di sekitar Pasar Inpres Pendopo sudah lancar, Pasar tampak bersih dan tertata,”tutupnya. (sn/adv)

Share:

Read More

Bahas LKPJ Gubernur Tahun 2022, Lima Pansus DPRD Sumsel Dibentuk

Palembang, sininews.com– Lima Panitia Khusus (Pansus) DPRD Prov. Sumsel dibentuk untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur, Pansus tersebut terbentuk setelah Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumsel mendengarkan Pidato Pengantar LKPJ Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna LXIII (63) DPRD Prov. Sumsel dengan agenda Penyampaian Pidato Pengantar LKPJ Gubernur Sumsel TA. 2022.

Rapat Paripurna LXIII (63), Senin(27/03/2023) dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Sumsel; Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH, bersama Wakil Ketua DPRD Prov, Sumsel Hj. Kartika Sandra Desi, SH, MM dan H. Muchendi M, SE dihadiri oleh Gubernur Sumsel; H. Herman Deru, Para Perwakilan Organisai Perangkat Daerah (OPD) serta tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Sumsel, Hj.R.A. Anita Noeringhati, SH, MH mengungkapkan bahwa giat yang dilakukan hari ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan tentang pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan. “Selanjutnya pasal 71 ayat 2 disebutkan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ disampaikan kepada DPRD dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir,”

Dalam Pengantarnya Gubernur Sumsel menyampaikan dua bagian penting, bagian pertama adalah prioritas pembangunan 2022 dan capaian kinerja pembangunan serta bagian kedua tentang realisasi pengelolaan keuangan daerah.

Prioritas Pembangunan Sumatera Selatan  Tahun 2022 dan capaiannya dijelaskan diantaranya:

1. *Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan stunting*

Tahun 2022 angka kemiskinan menurun signifikan sebesar 0,84 Persen, Poin dibanding tahun 2021. Penurunan angka prevelitas stunting yang signifikan dari 24,8 persen pada tahun 2021 menurun sebesar 8,2 persen poin menjadi 18,6 Persen pada tahun 2022.

2. *Pembangunan Ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, Investasi, Industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata*

Sumsel berhasil melakukan upaya pemulihan ekonomi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari 3,58 persen pada tahun 2021 menjadi 5,23 persen pada tahun 2022.

Realisasi indeks pembangunan ekonomi inklusif sumsel tahun 2021 sebesar 5,97 persen meningkat 0,42 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 5,55 persen, sedangkan nasional meningkat 0,46 persen, poin dari 5,54 persen pada tahun 2020 menjadi 6,00 persen tahun 2021.   

3. *Pengembangan Kualitas Sumber daya Manusia Madani dan Berprestasi*

Tahun 2022 prov. Sumsel berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 70,24 poin pada tahun 2021 menjadi 70,90 poin pada tahun 2022.

4. *Pemerataan Pembangunan melalui Peningkatan Infrastruktur dasar dan Konektivitas, Pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana*

Pencapaian infrastruktur dasar tahun 2022 meningkat signifikan, antara lain terlihat dari capaian rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 85,67 persen meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 77,29 persen, air minum layak pada tahun pada tahun 2022 sebesar 85,08 persen meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 84,70 persen. Dan seterusnya.

5. *Optimalisasi reformasi, birokrasi dan stabilitas keamanan*

Prov.Sumsel telah mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik, hal ini terbukti dari diperolehnya penghargaan pelayanan public kategori “sangat baik” (A) tahun 2021. Untuk nilai tahun 2022 akan diberikan oleh kementrian PAN dan RB pada bulan Maret 2023. Pada tahun 2022 keamanan dan ketertiban terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi zero konflik Sumsel yang bertahan pada tahun 2022.

Kemudian Gubernur Sumsel menyampaikan realisasi pengelolaan keuangan daerah yang belum diaudit sebagai wujud kinerja APBD.

Berdasarkan data yang belum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per februari 2022, target pendapatan daerah prov. Sumsel sebesar Rp. 10.634.451.400.140,00, terealisasi sebesar Rp. 10.235.849.833.278,70 atau sebesar 96,25 Persen. Dari sisi belanja daerah terdapat target sebesar Rp. 10.426.397.636.784,00 terealisasi sebesar Rp. 9.663.635.876.750,69 atau sebesar 92,68 Persen.

Sedangkan dari sisi pembiayaan daerah maka penerimaan pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp. 151.946.236.644,00 terealisasi sebesar Rp. 151.894.033.565,14 atau sebesar 99,97 persen. Sementara itu pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp.360.000.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 202.357.225.474,00 atau sebesar 56,21 persen.

Terdapat Sisa Lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 521.750.764.619,19.

Selain sumber dana APBD Prov. Sumsel pembangunan di Sumsel juga dilaksanakan bersumber dari dana APBN dan Tugas Perbantuan (TP), Tugas Perbantuan Prov. Sumsel pada tahun 2022 sebesar Rp. 147.451.953.000,00 sengan realisasi fisik 97,40 persen dan realisasi keuangan sebesar 96,77 persen. Sedangkan tugas perbantuan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 20.962.464.000,00dengan realisasi fisik 98,76 persen dan realisasi keuangan sebesar 96,77 persen.

Setelah mendengarkan penjelasan gubernur tersebut rapat paripurna dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan keputusan DPRD Prov. Sumsel tentang pembentukan Pansus-Pansus, yang rancangannya telah dibacakan terlebih dahulu oleh Plt. Sekretaris DPRD Prov. Sumsel; H. Aprizal, S.Ag, SE, M.Si.

Adapun Pansus akan melakukan pembahasan dan penelitian terhadap LKPJ Gubernur Sumsel tahun 2022 bersama mitra kerja terkait dari tanggal 27 Maret s.d 6 April 2023 yang hasilnya akan disampaikan pada Rapat Paripurna Lanjutan tanggal 10 April 2023 mendatang. (mhn/ril)

Share:

Read More

Perang Petasan Warga Simpang empat Talang ubi Merasa Sangat Terganggu

PALI. SININEWS.COM--Menjelang Subuh bulan Ramadhan 1444 Hijriyah di Kecamatan Talang ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ( PALI)-SUMSEL tepatnya di Simpang empat Kelurahan Talang ubi Timur ini diwarnai dengan perang petasan.

Perang petasan ini sebagian besar dilakukan anak-anak dan remaja yang datang dari atau hanya sekedar lewat dari Kelurahan lain.

Perang petasan biasanya dimulai menjelang shalat subuh hingga pukul 08.00 WIB. Sehingga, pengguna jalan yang melintas dan warga setempat merasa terganggu.

Terlebih, bagi para lanjut usia (Lansia) yang ingin menuju Masjid dan yang akan menjual dagangan nya ke pasar mau tidak mau harus melewati para pemain petasan ini.

Seperti diungkapkan ibu Sri (66), yang merasa terganggu oleh anak-anak dan remaja yang bermain petasan di jalan. Pasalnya, anak-anak ini sering melempar petasan ke arah pengguna jalan dan saling lempar petasan sesama mereka.

"Harus ekstra hati-hati kalau lewat, karena anak-anak ini sering jahil melempar petasan ke arah kita yang sedang jalan," ungkapnya.

Untuk itu,ibu Sri berharap, ada tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menertibkan anak-anak yang sering bermain petasan saat subuh.

"Perang petasan ini kan setiap tahun pasti ada, dan biasanya setiap hari dilakukan anak-anak. Kami berharap ada tindakan dari aparat, karena mereka ini sering mengganggu orang-orang yang beribadah, dan kami yang berdomisili di area ini sangatlah terganggu" terangnya.

Mirisnya, setelah mengganggu pengguna jalan, biasanya anak-anak ini menertawakan pengguna jalan yang merasa terkejut setelah dilempar petasan. (sn/perry)

Share:

Read More

Miris! Taman Gunung Ibul Kini Sudah Tak Terawat

 PRABUMULIH, SININEWS.COM - Taman Gunung Ibul yang terletak tak jauh dari Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kondisinya saat ini memprihatinkan dan membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah setempat.

Taman yang biasanya dijadikan tempat rekreasi bersama teman dan keluarga, kink malah beralih fungsi menjadi tempat pembuangan sampah oleh oknum yang tak bertanggung jawab. 

Taman yang di bangun beberapa tahun lalu itu sempat trand menjadi tempat bersantai dan menghilangkan penat bagi warga Kota Prabumulih khusunya masyarakat sekitar.

Lantas, taman yang di alih fungsikan itu saat ini banyak dipenuhi sampah domestik rumah tangga juga kondisi fasilitas tamanpun kini tak terawat.

Teguh (19), salah satu maysarakat Kelurahan Gunung Ibul yang kerap melintas dan biasanya singgah ke taman itupun sangag menyangkan akan kondisi taman Gunung Ibul saat ini

 "Sangat disayangkan taman ini sekarang jadi berantakan dan kotor, sehingga warga yang mampir disini jadi tidak betah berlama-lama karena banyak sampah berserakan yang menimbulkan bau tidak enak",ungkapnya saat di bincangi. 

Sejak tanggal 24 November lalu sudah diluncurkan program Gunung Ibul BERANI (Bersih, Rapi, Nyaman dan Indah) yang didasarkan pada Pasal 28 Ayat 1 Peraturan Pemerintah (Perda) Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. 

Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah sembarangan, apabila melanggar akan dikenakan sanksi pidana ringan yaitu 6 bulan kurungan atau denda maksimal 50 juta.

Meskipun demikian, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan belum nampak begitu jelas. 

Hal itu terlihat dari tumpukan sampah yang ada di Taman Gunung Ibul dan juga di sungai, "Seharusnya disediakan tempat sampah dan diletakkan di ujung taman, sehingga tidak mengganggu pengunjung taman". Lanjut Teguh. 

Terkait hal itu, ia pun menambahkan agar kiranya sampah yang ada di Taman tersebut dapat di pindahkan dan Taman kemabali di fungsikan. 

"Harapannya semoga Taman Gunung Ibul ini segera ditindaklanjuti sehingga bisa digunakan sebagaimana mestinya, apalagi di Bulan Ramadhan saat ini bisa dijadikan salah satu rekomendasi masyarakat untuk bersantai sembari menunggu waktu berbuka puasa", tukasnya. (ril/sn) 

Share:

Read More