Gencar Sosialisasikan Pencegahan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak, DPPKBPPPA PALI Gandeng LBH dan Kepolisian

PALI. SININEWS.COM--Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih saja terjadi di wilayah Bumi Serepat Serasan, baik itu fisik, mental maupun korban seksual.

Untuk melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten PALI gencar mensosialisasikan pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTP, KTA, TPPO, dan perkawinan anak.

Sosialisasi tersebut, DPPKBPPPA PALI menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan kepolisian serta Dinas Kesehatan untuk memberikan pemahaman terkait dampak KTP. KTA, TPPO dan  perkawinan anak.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara maraton di lima kecamatan, dan kali ini pada Jum'at 2 Agustus 2024 dilaksanakan di Kecamatan Talang Ubi. 

Kegiatan sosialisasi tersebut digelar di Aula pertemuan DPPKBPPPA PALI, Kelurahan Handayani Mulya dengan dihadiri Camat, Kepala Desa, Lurah serta TP.PKK serta undangan lainnya.

Sosialisasi di kecamatan Talang Ubi dibuka Plt Kepala DPPKBPPPA PALI Mariono SE melalui Sekdin Herlan didampingi Kabid PPPA, Kasmiyati. 

"Tujuan kegiatan ini dalam rangka membuka dan menambah wawasan masyarakat terkait hak perempuan dan anak serta mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak," ucap Sekdin DPPKBPPPA PALI. 

Dengan adanya kegiatan tersebut, Sekdin DPPKBPPPA PALI berharap peserta mampu menyampaikan ilmu yang didapat kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing.

"Kita berharap masyarakat berperan aktif mengawasi dan berani melaporkan setiap ada kejadian diskriminasi tersebut perempuan dan anak," harapnya.

Untuk menambah wawasan peserta, dijelaskan Sekdin DPPKBPPPA PALI sengaja mengandeng LBH dan pihak kepolisian agar mengetahui bahwa diskriminasi terhadap perempuan dan anak adalah tindakan melanggar hukum.

"Ada pasal-pasal yang akan menjerat pelaku diskriminasi terhadap perempuan dan anak, untuk itu dengan adanya kegiatan ini, masyarakat paham dan bisa mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak," tutupnya. (sn/perry)

Share:

Read More

93 Sumur Minyak Ilegal di Muba Ditutup

PALEMBANG. SININEWS.COM -  Satgas penanggulangan Illegal Drilling dan Illegal Refinery provinsi Sumsel tancap gas. Salah satu Wakil Ketua Satgas Penanggulangan Illegal Drilling dan Illegal Refinery diprovinsi Sumatera Selatan, Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK langsung memerintahkan subsatgas penegakan hukum bertindak dan action di lapangan.

Subsatgas Gakkum dari Polres Musi Banyuasin membongkar illegal drilling dan illegal refinery, setelah Surat Keputusan (SK) Nomor 510 ditandatangani Pj Gubenur Sumsel Elen Setiadi selaku Kasatgas, Rabu (30/7/2024).

Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK yang juga Kapolda Sumsel, bergerak cepat melakukan konsolidasi internal di lingkup Polda Sumsel dan jajarannya memastikan tugas tiap-tiap Subsatgas dapat dilaksanakan dan diimplementasikan secepatnya di lapangan.

”Alhamdulillah setelah melalui proses dan koordinasi yang solid, usulan dari Polda Sumsel untuk pembentukan Satgas disetujui dan SK Gubernur sudah ditandatangani Rabu kemarin. Harus segera kita tindaklanjuti di lapangan,” tegas Rachmad, Kamis (1/8).

Dalam SK dirincikan, Satgas terbagi dalam 4 Subsatgas. Yakni, preemtif, preventif, penegakan hukum dan rehabilitasi. Gubernur Sumsel sebagai Ketua Satgas.

Usai menerima arahan, Kapolres Muba AKBP Listiyono Dwi Nugroho SIK MH, menggandeng Pemkab Muba, Kamis, 1/8/2024) langsung bergerak menutup sumur-sumur minyak ilegal di Dusun V Parung, Desa Srigunung, Kecamatan Sungai Lilin.

Tim juga mengerahkan alat berat berupa excavator untuk membongkar sejumlah titik sumur minyak ilegal yang ada. 

“Penutupan sumur ini merupakan langkah terakhir yang diambil dan penertiban ini akan berjalan terus. Sebelumnya kami sudah melakukan penyekatan dan memberikan imbauan agar dilakukan pembongkaran mandiri," tegas mantan Kapolres Okus tersebut.

Dikatakan Listiyono, sebagian besar atau sebanyak 95 lubang sumur minyak ilegal sudah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Namun masih ada 27 lubang sumur lagi yang belum dibongkar.

“Karena lokasinya tidak memungkinkan untuk pembongkaran mandiri,  dengan alasan keamanan maka hari ini (Kamis, 1/8), dilakukan pembongkaran oleh tim gabungan," terang Listyono, kelahiran Pati, Jawa Tengah.

Pembongkaran dilakukan demi keselamatan dan keamanan masyarakat, juga untuk menjaga kawasan dari kerusakan sekitar aktivitas ilegal tersebut.

Setelah dibongkar secara manual ataupun alat berat, sumur-sumur ilegal tersebut benar-benar ditutup agar tidak dapat dipergunakan lagi. 

Listiyono berharap bahwa setelah dilakukan pembongkaran skala besar oleh tim gabungan ini, tidak ada lagi aktivitas pengeboran minyak ilegal di lokasi tersebut.

"Saya minta untuk tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban dan rusaknya lingkungan akibat kegiatan ini," harapnya.

Sebab, aktivitas pengeboran minyak ilegal atau illegal drilling di wilayah tersebut telah menimbulkan berbagai masalah. Mulai dari pencemaran lingkungan, hingga ancaman keselamatan bagi masyarakat sekitar dan kerugian negara yang sangat banyak.

“Dengan penutupan sumur-sumur ilegal ini diharapkan dapat mengurangi risiko-risiko tersebut, dan memulihkan keamanan dan ketertiban didesa Srigunung ini," tandasnya.

Dirinya meneruskan himbauan Wakasatgas bagi masyarakat yang masih main illegal drilling atau illegal refinery, agar meninggalkan kegiatannya itu beralih profesi lain yang legal sebagai sumber penghidupan.

“Kami bersama tim Satgas kabupaten Musi Banyuasin akan terus membangun komunikasi secara intensif, pemerintah daerah dengan masyarakat untuk memberikan solusi bagi masyarakat kita,” tutupnya.

Diketahui, akibat kegiatan ilegal ini di periode Juni-Juli 2024 saja,5 orang harus meregang nyawa di desa Srigunung, Kecamatan Sungai Lilin, Muba. Dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp 4,8 triliun.(sn/perry)

Share:

Read More

Kapolda Sumsel Tegaskan Satgas Illegal Drilling dan Illegal Refinery Segera Bertindak Dilapangan

PALEMBANG. SININEWS.COM - Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi telah resmi menandatangani Surat Keputusan (SK) pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Illegal Drilling dan Illegal Refinery diprovinsi Sumatera Selatan.

Surat Keputusan bernomor 510 yang ditandatangani Gubernur Sumsel pada Rabu (30/7) tersebut menjadi dasar Satgas untuk melakukan kegiatan dan penindakan dilapangan. Tercantum dalam SK tersebut, Gubernur Sumsel sebagai Ketua Satgas yang memiliki tanggungjawab menetapkan arah kebijakan operasi penanggulangan illegal drilling dan illegal refinery, sementara jajaran Forkopimda lainnya (Pangdam II Sriwijaya, Kapolda Sumsel, Kajati, Ka PT, Kabinda, Danrem 044/Gapo, Sekda Prov, Danlanal serta Danlanud) sebagai Wakil Ketua Satgas. Dalam SK dirincikan penugasan, Satgas terbagi dalam 4 Subsatgas diantaranya preemtif, preventif, penegakan hukum dan rehabilitasi. Hal tersebut dimaksudkan agar penanganan illegal drilling dan illegal refinery bisa dilakukan secara tuntas.

Mensikapi resminya SK tersebut, Kapolda Sumsel Irjen A Rachmad Wibowo selaku Wakil Ketua Satgas bergerak cepat melakukan konsolidasi internal dilingkup Polda Sumsel dan jajarannya untuk memastikan tugas tiap tiap Subsatgas dapat dilaksanakan dan diimplementasikan secepatnya dilapangan.

Kapolda Sumsel Irjen Rachmad Wibowo menginstruksikan Subsatgas dan jajarannya agar segera melakukan koordinasi diantara subsatgas untuk menentukan rencana kegiatan yang akan segera dilakukan.

“Alhamdulillah setelah melalui proses dan koordinasi yang solid, usulan dari Polda Sumsel untuk pembentukan Satgas disetujui dan SK Gubernur sudah ditandatangani Rabu kemaren, harus segera kita tindaklanjuti dilapangan, oleh karenanya perlu segera saya lakukan konsolidasi ini,” tuturnya.

Rachmad Wibowo juga menekankan perlunya informasi keberadaan Satgas penaggulangan illegal drilling dan illegal refinery tersebut untuk diketahui dan diindahkan oleh masyarakat luas dengan tujuan agar kegiatan ilegal yang telah memakan banyak korban, kerusakan lingkungan serta banyaknya kerugian negara yang ditimbulkan tersebut bisa dihentikan dan tidak berkelanjutan.

“Untuk eksistensi, saya tegaskan bahwa Satgas ini akan segera bertindak dilapangan secara efektif sesuai dengan target yang ditentukan,” tegasnya.

Dirinya menghimbau masyarakat yang sampai saat ini masih berkecimpung dibidang illegal drilling dan illegal refinery agar meninggalkan kegiataannya dan mencari sumber penghidupan yang legal.

“Saya menghimbau masyarakat kita yang masih bekerja dirantai kegiatan ilegal ini untuk secara kesadaran beralih profesi. Satgas ini terdiri dari banyak instansi yang terlibat dan memiliki peran sesuai bidangnya. Kita akan komunikasi intensif, pemerintah daerah dengan masyarakat untuk memberikan solusinya,” bebernya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, maraknya kegiatan illegal drilling dan illegal refinery diwilayah Sumatera Selatan telah menimbulkan banyak korban, kerusakan lingkungan serta kerugian negara bernilai trilyunan. Terakhir kejadian di Sungai Lilin Musi Banyuasin pada Juni - Juli lalu yang merenggut hingga 5 nyawa dan kerugain negara mencapai 4,8 trilyun rupiah.

Hal tersebut yang kemudian membuat Kapolda Sumsel Irjen A Rachmad Wibowo menyebut sebagai tragedi kemanusiaan dan perlu dilakukan langkah penanganan yang konkrit oleh seluruh stake holder terkait.

Dirinya mengusulkan kepada pemerintah daerah perlunya segera dibentuknya Satgas yang akan menangani permasalahan tersebut secara bersinergi dan komprehensif dalam bertindak dilapangan dari hulu hingga ke hilirnya.(sn/perry)

Share:

Read More

Anggota Paskibraka Dikukuhkan, Wakapolres PALI Pesankan Ini

PALI. SININEWS.COM - Pada 1 Agustus 2024, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Waka Polres PALI Kompol Dedi Rahmat Hidayat, S.H., menghadiri kegiatan pemusatan pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten PALI. 

Acara dimulai sekitar pukul 13.30 WIB dan dihadiri oleh berbagai pejabat dan perwakilan instansi terkait.

Selain Kompol Dedi Rahmat Hidayat, turut hadir dalam acara tersebut adalah Kasi PB3R Kejari PALI, Alfian Jauhari, S.H., M.H., serta perwakilan dari Danyon D Pelopor, Ipda Soni Irawan, Danramil 404-03 yang diwakili oleh Serma Umar Jaya, dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten PALI. 

Para pembina, panitia, serta peserta pelatihan Paskibraka juga turut serta dalam kegiatan ini.

Waka Polres PALI Kompol Dedi Rahmat Hidayat, S.H mengucapkan Selamat kepada siswa siswi yang terpilih untuk menjadi petugas pengibar bendera merah putih pada perayaan HUT RI ke 79 di Kabupaten PALI. 

Kompol Dedi Rahmad Hidayat juga menyampaikan ini merupakan sebuah prestasi dan kepercayaan yang harus di jalankan dalam mengibarkan bendera merah putih di HUT RI ke 79 di kabupaten PALI.

"Lebih khususnya, untuk menghadapi tugas penting pada tanggal 17 agustus nanti, untuk itu persiapkan diri kalian sebaik-baiknya, dan dengan demikian, tugas mulia ini dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan kita bersama,” ucap WakaPolres PALI kepada awak media 

Wakapolres PALI Kompol Dedi mengungkapkan bahwa Ia mengharapkan agar para peserta Paskibraka dapat berlatih dengan sungguh-sungguh, jaga kekompakan, serta patuhi semua aturan.

”Sebagai anggota Paskibraka tentunya merupakan suatu kebanggan, berlatihlah dengan sungguh-sungguh, kalian harus berbangga diri mendapat tugas sebagai pasukan Paskibraka Kabupaten PALI tahun 2024," pungkasnya.(sn/perry)

Share:

Read More

Cegah Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Anak, DPPKBPPPA PALI Gerakan dan Berdayakan Masyarakat Melalui Sosialisasi Ini

PALI. SININEWS.COM--Dalam upaya mencegah diskriminasi terhadap perempuan dan anak seperti Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan perkawinan anak, Dinas PPKBPPPA kabupaten PALI menggelar sosialisasi di tingkat kecamatan secara serentak. 

Sosialisasi tersebut dalam upaya menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dengan mengajak narasumber selain dari DPPKBPPPA, juga dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Polres PALI serta Dinkes PALI. 

"Kegiatan ini dilaksanakan serentak di lima kecamatan dengan tujuan mendorong penggerakan dan pemberdayaan dalam pencegahan KTP, KTA, TPPO, dan perkawinan Anak," ujar Plt Kepala DPPKBPPPA PALI Mariono SE melalui Kabid PPPA Kasmiyati, Kamis 1 Agustus 2024.

Karena menurut Kasmiyati bahwa dalam menggerakkan masyarakat dan memberdayakan perempuan serta anak dalam mencegah terjadinya kasus diskriminasi, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja.

"Upaya pencegahan diskriminasi terhadap perempuan dan anak merupakan tanggungjawab kita semua, untuk itu kita laksanakan sosialisasi ini serentak di seluruh kecamatan agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam mencegah kasus tersebut," imbuhnya. 

Sementata itu, kegiatan sosialisasi di kecamatan Penukal Utara terlihat antusias masyarakat cukup tinggi. 

Terbukti yang hadir semua unsur masyarakat dan Muspika terlihat berada di acara tersebut. 

Seperti Kepala Desa, TP.PKK, tenaga Pendidik serta dari untuk kecamatan juga tokoh masyarakat. 

 

Camat Penukal Utara, Fahrudin Lamsil menyatakan pihaknya menyambut baik adanya kegiatan seperti itu sehingga dapat disosialisasikan melalui aparatur desa dan masyarakat.

"Serta berharap dapat melibatkan unsur kelembagaan agama dan pendidikan dalam upaya pencegahan perkawinan anak dibawah umur, dan menggalakan kegiatan pemberdayaan pembinaan usaha skala lokal untuk kesejahteraan masyarakat," ucap Camat. 

Camat juga mengajak yang hadir untuk berkomitmen tidak merestui adanya perkawinan dibawah umur yang sifatnya keterpaksaan.

"Sehingga bila dibiarkan akan berdampak menjadi kebiasaan ditengah masyarakat,  yang tentunya akan melahirkan generasi yang rawan stunting atas perkawinan anak dibawah umur ini," ajaknya

Ditempat sama, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan PALI, Wantoro, SKM menyampaikan pencerahan sebagai pemateri bahwa terdapat dampak buruk reproduksi kaum perempuan melahirkan dibawah umur, sehingga secara mental dan kesehatan rentan belum mempunyai kesiapan.

"Anak yang telah melakukan pernikahan sangat rentan terhadap kesehatan, serta anak yang dilahirkan juga rentan terhadap gejala stunting serta penyakit lainnya. Untuk itu hindari dan cegah pernikahan usia anak," terang Wantoro. (sn/bungharto)

Share:

Read More

Kisruh Pekerjaan Siesmik 3D di Karta Dewa, Dinas LH PALI Segera Panggil PT Daqing

foto. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten PALI saat mengikuti kegiatan di Pertamina (sumber. IG DLH PALI)

PALI. SININEWS.COM--Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten PALI Provinsi Sumatera Selatan menyatakan segera memanggil PT Daqing Citra PTS terkait permasalahan lingkungan atas dampak kegiatan survei siesmik 3D Idaman yang dikerjakan perusahaan tersebut. 

Pernyataan itu disampaikan Kepala DLH, Bakrin SH kepada media ini, Kamis 1 Agustus 2024 disela kesibukannya.

"Kami akan panggil pihak PT Daqing setelah kami mendapatkan informasi dari media bahwa dampak lingkungan akibat pengerjaan survei siesmik dirasakan masyarakat," ungkap Bakrin. 

Ditambahkan Bakrin bahwa DLH akan meminta penjelasan terkait teknis di lapangan adanya bekas ledakan yang menyembur keatas.

"Kita nilai ada kesalahan teknis yang dilakukan pihak pelaksana, sebab kalau mekanismenya, ledakan recording harusnya tidak menimbulkan dampak," imbuhnya. 

Bakrin juga mendesak pihak PT Daqing untuk menjelaskan alasan kenapa tidak mendata fisik bangunan warga sebelum penembakan. 

"Harusnya sebelum penembakan atau kegiatan recording rumah rumah warga didata, dan setelah kegiatan didata kembali untuk memastikan adanya dampak pasca kegiatan tersebut," tandasnya.

Persoalan kisruhnya pekerjaan PT Daqing di wilayah Kecamatan Talang Ubi ditegaskan Bakrin akan disampaikan juga kepada Bupati PALI. 

"Pada dasarnya kami pemerintah kabupaten PALI mendukung penuh kegiatan survei siesmik, namun jangan sampai ada warga yang dirugikan apalagi ada dampak lingkungannya," tutupnya.(sn/perry)

Share:

Read More

Gali Kembali Asal Mula Terbentuknya Kabupaten PALI, Dinas Perpustakaan Kumpulkan Pelaku Sejarah

PALI. SININEWS.COM--Sejarah terbentuknya kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali digali pemerintah kabupaten PALI melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dalam menggali kembali sejarah terbentuknya kabupaten PALI, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengumpulkan sejumlah tokoh yang dianggap pelaku sejarah pada Kamis 1 Agustus 2024 di ruang rapat Bupati PALI. 

Kegiatan dialog atau sarasehan dalam menggali kembali sejarah terbentuknya kabupaten PALI dibuka Bupati PALI Dr Ir.H.Heri Amalindo MM melalui Wabup Drs H.Soemarjono. 

"Kami mendukung penuh kegiatan ini dalam mengumpulkan data sejarah terbentuknya kabupaten PALI," ungkap Wabup.

Karena menurut Wabup bahwa sejarah adalah histori yang harus diluruskan agar kedepan tidak menjadi perdebatan ditengah masyarakat. 

"Hati-hati dalam menyusun sejarah, catat semua keterangan atau cerita pelaku sejarah agar kedepan jadi pedoman anak cucu kita," imbuhnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten PALI, Supawi menyampaikan bahwa tujuan kegiatan tersebut adalah menyamakan persepsi tentang sejarah terbentuknya kabupaten PALI. 

"Sarasehan ini bertujuan menggali kembali sejarah terbentuknya kabupaten PALI serta mengenang jasa pelaku sejarah," kata Supawi. 

Diakui Supawi bahwa pihaknya mengalami dilema, dimana ada beberapa pihak berencana bahkan ada yang telah berjalan membuat film atau video yang hasilnya menuai perdebatan. 

"Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan menjadi pedoman pihak lain dalam mendapatkan data yang benar terkait sejarah terbentuknya kabupaten PALI," terangnya.

Dan Supawi menargetkan pada tahun 2027 mendatang, Perda sejarah terbentuknya kabupaten PALI telah ada.

"Dengan adanya Perda sejarah, histori terbentuknya kabupaten PALI mempunyai dasar hukum," tandasnya. 

Pada kegiatan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengundang narasumber dari Pemprov Sumatera Selatan dan sejumlah tokoh masyarakat PALI yang menjadi saksi sejarah terbentuknya kabupaten PALI.(sn/perry)

Share:

Read More

Sabu Seberat 1,5 Kg Dimusnahkan Polda Sumsel

PALEMBANG. SININEWS.COM - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Selatan menggelar pemusnahan barang bukti narkoba, dihalaman kantornya, Rabu (31/7/2024). Pemusnahan 1.552,15 gram sabu tersebut dipimpin Wadir Resnarkoba AKBP Harrisandi Sik, bersama perwakilan dari Kejati Fijar Wijayanto SH, tim dari Bidlabfor, pengacara tersangka dan perwakilan GANN Sumsel serta awak media.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel Kombes Dolifar Manurung melalui Wadir AKBP Harrisandi mengatakan pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan sesuai 

pasal 75 huruf k undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Barang bukti ini sudah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, dan sesuai aturan segera kita musnahkan setelah nanti dilakukan uji laboratorium forensik (labfor) terlebih dahulu untuk menguji kandungan metamfitaminanya ,” ujarnya.

AKBP Harrisandi menyebut, keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan (sebagian disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipengadilan) tersebut berasal dari 9 laporan polisi yang ditanganinya dan melibatkan 17 tersangka yang berhasil diungkap dibeberapa wilayah.

“Barang bukti ini dikumpulkan dari 9 kasus (LP) yang kami tangani, dan merupakan pengungkapan dari beberapa TKP diantaranya dikota Palembang ada 5 LP, Banyuasin 1 LP, Ogan Komering Ilir 2 LP dan Lubuk Linggau 1 LP,” urainya.

Mantan Kapolres Lubuk Linggau tersebut mengatakan dengan pengungkapan kasus tersebut, Polda Sumsel telah berhasil memyelamatkan setidaknya 15.552 jiwa manusia dari bahaya narkoba.

“Kita semua menyadari betapa bahaya akibat mengkonsumsi barang haram seperti ini, Polda Sumsel tidak akan mentolerir setiap pelaku dan sindikat narkoba. Dengan pengungkapan kali ini, kita berhasil menyelamatkan sebanyak 15.552 jiwa manusia dari potensi bahaya narkoba ini,” tandasnya.

“Ke 17 pelaku kita proses hukum dan kita jerat pasal Primer yakni Pasal 114 ayat 2 dan Subsider Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup,” tegasnya.

Dirinya menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan barisan melawan peredaran gelap natkoba disemua wilayah Sumatera Selatan.

“Kami dari Polda Sumsel mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk mari kita satukan barisan, enyahkan segala bentuk narkoba didaerah kita ini, kita selamatkan generasi muda kita dari belenggu dan bahaya narkoba yang bisa merusak semua sendi kehidupan,” tutupnya.(sn/perry)

Share:

Read More

Hisap Debu Tiap Hari, Warga Desak Seluruh Perusahaan Yang Melintas di Jalan Simpang Raja Lakukan Penyiraman Sepanjang Jalur Umum

PALI. SININEWS.COM--Debu tebal kerap dihirup warga yang melintas di Jalan Simpang Raja-Simpang Empat Booster PDAM Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI kala berlintasan kendaraan armada logging milik PT MHP maupun armada batubara. 

Hal ini memicu protes warga terutama pengguna jalan mengendarai sepeda motor, karena debu tebal sudah sangat parah di jalur umum antara Simpang Raja-Simpang Booster PDAM. 

"Kami minta pihak perusahaan, terutama yang kerap melintas siang hari dengan armada berat untuk melakukan penyiraman sepanjang jalan umum," ungkap Heri, salah satu pengguna jalan yang bekerja di salah satu kantor pemerintahan Kabupaten PALI, Rabu 31 Juli 2024.

Heri menambahkan bahwa tebu tebal saat kemarau saat ini sudah mengganggu pengendara lain saat berpapasan kendaraan armada logging maupun batubara atau armada Pertamina.

"Perusahaan jangan hanya melakukan penyiraman di wilayah Simpang Raja saja, tetapi yang parah adalah pada jalur ke dalam arah Simpang booster PDAM," imbuhnya. 

Sementara Darmono Midus, ketua Lembaga Badan Penelitian Asset Negara Aliansi Indonesia yang mengetahui hal itu mendesak sejumlah perusahaan yang lalulalang di jalur tersebut untuk memperhatikan keluhan masyarakat. 

"Kedepankan kepentingan masyarakat, dimana memang debu sangat parah di jalur Simpang Raja-Simpang Booster PDAM. Kami rasa perusahaan yang biasa menggunakan jalan itu tidak berat untuk melakukan penyiraman minimal 3 kali sehari agar aktivitas masyarakat lancar tanpa ada yang mengeluh," pintanya.

Untuk memperkuat permintaan warga atas keluhan banyak debu, Darmono Midus melalui Lembaganya akan melayangkan surat resmi ke beberapa perusahaan yang biasa lalulalang pada jalur tersebut. 

"Kami akan minta secara baik-baik melalui surat resmi. Kami tidak melarang perusahaan melakukan aktivitas pada jalur umum asalkan tidak ada yang dirugikan," tandasnya. (sn/bungharto)

Share:

Read More

Mahatir Muhamad Terlibat Jaringan Narkoba, Kini Mendekam di Sel Polres PALI

PALI. SININEWS.COM - Satuan Reserse Narkoba Polres PALI kembali berhasil meringkus seorang lelaki yang terlibat dalam perederan barang haram (Narkotika.red) didunia hitam. 

Hal ini membuktikan bahwa Satres Narkoba tidak main-main dalam memberantas dan memutuskan mata rantai peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polres PALI. 

Hal ini dibenarkan oleh Kapolres PALI AKBP Khairu Nasrudin,S.I.K, M.H bahwa terduga pelaku pengedar Narkoba berinisial MM (27) telah berhasil diamankan Polisi. 

"Betul bang,pelaku yang diduga sebagai pengedar Narkotika ini kita amankan berdasarkan LP / A  /  57  / VII / 2024 /SPKT.Resnarkoba / Res.Pali / Polda Sumatera Selatan, Tgl 29 Juli 2024,sekira pukul 18.00 Wib,"ungkap Kapolres  kepada Bang Akbar selaku Ketua Koordinator Media Mitra Humas Polres PALI saat diwawancarai diruang kerjanya, pada Rabu (31/7/2024) sekira pukul 08.00 Wib. 

Untuk Tempat Kejadian Perkara (TKP.red) lanjutnya,penangkapan pelaku disamping warung miliknya sendiri. 

"Jadi pelaku ini berhasil diamankan  di KM 62 Jalan PT Servo Desa Talang Bulang  Kecamatan Talang Ubi,berikut barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang dan 8 (delapan) paket kecil,yang kesemuanya berisikan narkotika jenis sabu bruto 13,66 g (tiga belas koma enam enam gram) lalu ⁠1 (satu) unit hp merk VIVO V243 dengan Nosim : 072282188620 No Imei : 864577059856775,kemudian 1 (satu) buah pipet Skop warna biru,1 (satu) buah plastik Asoy warna hitam,1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong,1 (satu) buah plastik klip bening sedang dan juga ⁠1 (satu) helai celana bertulisan KENDY warna coklat,"jelas Kapolres PALI secara detail. 

MM Bin AL sendiri adalah warga Dusun V Desa Talang Bulang,Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI),Sumsel.

Saat dikonfirmasi awak media mengenai kronologis penangkapan terduga pengedar Narkotika ini,dijelaskan Kasat Narkoba Polres PALI IPTU Aan Sriyanto SH,MH  bahwa sebelumnya ia mendapatkan informasi dari masyarakat,akan adanya transaksi narkotika jenis sabu di jalan servo KM 62 Kecamatan Talang Ubi. 

Selanjutnya Kasat Narkoba Polres PALI  IPTU Aan Sriyanto, SH,MH langsung berkoordinasi dengan Kapolres. 

"Setelah saya menghadap Pak Kapolres,kemudian saya memerintahkan Kanit Idik I IPDA Hartoyo, SH dan Kanit Idik ll IPDA Nofran Indika,SH untuk melakukan Penyelidkan terkait informasi yang diterima," kata Kasat Reskrim. 

Selanjutnya, Kanit Idik I dan II beserta anggota Satres Narkoba langsung menuju titik informasi. 

"Setelah melakukan penyelidika,kita beserta anggota satresnarkoba di Jalan KM 62 PT. Servo dan memang benar sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu," lanjut Kasat Narkoba. 

Dan Kasat Narkoba pun memerintahkan salah satu anggotanya melakukan pembelian terselubung atau dengan penyamaran (undercover buy).

"Saat pelaku akan memberikan narkotika jenis sabu kepada anggota yang melakukan penyamaran, tim langsung melakukan penangkapan,selanjutnya dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang dan 8 (delapan) paket kecil yang keseluruhannya berisikan serbukan putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 13,66 g (tiga belas koma enam enam gram) dikantong celana sebelah kanan tersangka,selanjutnya tersangka beserta barang bukti kita amankan kekantor Satresnarkoba Polres PALI untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut,"pungkas Kasat Narkoba didampingi juga oleh Kanit I dan Kanit ll Satresnarkoba Polres PALI IPDA Hartoyo, SH IPDA Nofran Indika.(sn/perry)

Share:

Read More