Awasi Paham Menyimpang, Kejaksaan PALI Bentuk Tim Pakem

PALI -- Dalam melakukan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat terhadap ajaran atau faham aliran kepercayaan masyarakat/keagamaan yang berkembang dalam masyarakat, khususnya yang diindikasikan menyimpang atau sesat dan/atau menodai, menghina atau merendahkan suatu aliran kepercayaan masyarakat atau suatu agama yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dalam masyarakat serta dapat merusak/mengganggu kerukunan umat beragama yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) membentuk Tim Pakem.

Dijelaskan kepala Kejari PALI, Yunitha Arifin bahwa Pakem sendiri kepanjangan dari Pengawasan aliran kepercayaan, yang mencakup aluran keagamaan dan aliran kepercayaan.

"Kita punya kewajiban mengawasi aliran kepercayaan dan berkewajiban juga membentuk tim Pakem. Pembentukan tim tersebut sudah dilaksanakan pada Selasa (25/9) kemarin," ujar Yunitha, saat ditemui media ini di ruang kerjanya, Rabu (26/9).

Sebab, dikaui Yunitha bahwa di Kabupaten PALI ada indikasi beberapa aliran kepercayaan masyarakat yang perlu diawasi.

"Disinyalir dibeberapa desa dalam wilayah kabupaten PALI ada aliran kepercayaan," katanya.

Setelah tim dibentuk, dijelaskan kepala Kejari bahwa tim Pakem akan melalukan langkah penyuluhan dan penerangan hukum. Hal itu dilakukan untuk mengajak masyarakat mengetahui faham dan mematuhi hukum.

"Dalam hal ini peraturan terkait  pencegahan tumbuh dan berkembangnya aliran atau faham yang dapat membahayakan masyarakat dan negara atau mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan dan penodaan agama," terangnya.

Selain itu, upaya dan langkah-langkah melalui penerangan dan penyuluhan hukum dilakukan dalam rangka membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat secara sadar dan sukarela tanpa paksaan apapun.

"Disamping itu, kita juga lakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh keagamaan, tokoh penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME. Hal ini guna memunculkan kepercayaan dan opini akan bahayanya aliran-aliran atau faham-faham yang dapat membahayakan masyarakat dan negara," urainya.

Langkah selanjutnya dikatakan Yunitha adalah melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi-instansi terkait yang mempunyai kewenangan yang sama, yaitu melakukan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan serta organisasi keagamaan dan kepercayaan.

"Langkah ini dilakukan agar semua instansi dapat memberikan masukan yang terpadu (integrated) untuk melakukan pengawasan dan penanggulangan atau penyelesai masalah," tukasnya.

Tugas dan fungsi tim Pakem dijabarkan Yunitha adalah menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang aliran kepercayaan masyarakat atau aliran keagamaan, meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketenteraman umum.

Share:

Read More

Kembangkan Budaya Baca, Pemkab Pali Gandeng Stakeholder

PALI -- Membagkitkan semangat literasi masyarakat, Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Ferdian Andreas Lacony mendorong pemerintah, perusahaan dan stakehoder lainnya untuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat masyarakat terutama generasi muda untuk gemar membaca. Sebab, dengan membaca ilmu pengetahuan bisa bertambah.

"Menempatkan pojok baca disetiap tempat berkumpulnya masyarakat merupakan salahsatu mewujudkan dan mengembangkan budaya gemar membaca," ujar Wabup, Rabu (26/9).

Seperti yang dilakukan yayasan Al-musyarofah bekerjasama dengan PT Medco Energi yang membangun dua pojok baca di dua desa, yakni Desa Pengabuan Kecamatan Abab dan Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi.

"Kami menginginkan seluruh desa mempunyai pojok baca yang akan menampung buku-buku bacaan, sebab yang butuh buku bukan hanya pelajar, tetapi petani, peternak juga masyarakat lainnya butuh buku untuk menambah pengetahuannya," tukas Wabup.

Diakui Wabup, literasi tak akan terwujud dengan hanya adanya pojok baca tanpa dilengkapi buku-buku bacaan. Dan diakui juga bahwa kabupaten PALI masih banyak kekurangan buku-buku bacaan.

"Untuk menarik buku ke kabupaten PALI, yayasan Al-musyarofah bakal membuat kotak buku yang bakal disebar di cafe-cafe yang ada di kota Palembang. Gunanya untuk menarik masyarakat agar menyumbangkan bukunya melalui kotak buku," tukasnya.

Selain itu, dalam waktu dekat ini, Wabup bakal menerima bantuan buku dari perpustakaan nasional sebanyak 1.500 buah buku.

"Nantinya akan disebar ke pojok buku yang telah ada dan ke sekolah-sekolah. Kami berharap, dengan semangat membangun pojok baca, menjadi media penyemangat bagi para pelajar, anak muda, masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan minat baca dan memastikan adanya buku yang dapat dibaca hingga pelosok desa," harap pria penerima penghargaan Nugra Jasadarma Pustakaloka dari Perpustakaan Nasional tahun 2018.

Share:

Read More

Gelar Reses, Ini Keluhan Masyarakat Pali ke Dewan Provinsi

PALI -- Berbagai usulan disampaikan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan Dapil VI saat tujuh anggota dewan provinsi tersebut lakukan kunjungan kerjanya untuk reses ke II.

Seperti yang disampaikan Camat Abab, Arpan yang meminta dewan agar mengusulkan pembebasan pungutan bagi sekolah tingkat SMA/SMK sederajat.

"Sejak pengelolaan SMA/SMK/sederajat diserahkan ke provinsi, banyak keluhan masyarakat akan adanya pungutan sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar, untuk itu kami minta memalui dewan agar kedepan, hal itu tidak terjadi," usulnya.

Usulan lain disampaikan Suprihyatno tenaga ahli bidang SDM dan Kusmayadi kepala Dinas Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi PALI yang menginginkan pembangunan kualitas SDM di kabupaten PALI bebas narkoba serta pembagunan sarana perpustakaan.

Usulan kepala OPD tersebut dijawab Rizal Kenedi, anggota DPRD dari fraksi PPP bahwa untuk pungutan sekolah sah-sah saja asalkan melalui rapat antara wali murid, pihak sekolah dan komite sekolah.

"Yang memajukan sekolah ada tiga yakni pemerintah, wali murid melalui komite sekolah dan masyarakat. Untuk pungutan sekolah apabila tidak melalui musyawarah namanya Pungli. Untuk bangun SDM bebas narkoba, kita semua harus proaktif dalam memerangi narkoba serta yang lebih penting adalah dalam lingkup keluarga harus intensif dalam pengawasan anggota keluarganya. Sementara untuk pembangunan sarana perpustakaan, anggaran Pemprov tidak bisa membantu kecuali bantuan buku-buku bacaan,"  jawabnya.

Pada reses tersebut, ada tujuh anggota dewan provinsi dengan koordinatornya Kamirul SE, selain itu Rizal Kenedi, Asgianto, Tri Aljadid, Rahman Jalili, Aswandi Asegaf dan Edi Rianto.

Reses tersebut dihadiri Wabup PALI Ferdian Andreas Lacony dan sejumlah kepala OPD dan FKPD dalam lingkungan Pemkab PALI.

"Mudah-mudahan ini menjadi signal bagi kabupaten PALI menjadi prioritas pembangunan oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Karena pada reses kali ini, PALI menjadi daerah pertama yang dikunjungi anggota dewan provinsi," harap Wabup.

Kekompakkan anggota dewan provinsi mendapat apresiasi Wabup, karena beda warna, seluruh anggota dewan dari Dapil VI tingkat paguyuban dan solidaritasnya cukup tinggi.

"Kami berharap momen ini dimanfaatkan demi kemajuan kabupaten PALI, apalagi disini saya lihat anggota DPRD provinsi meski lain warna tetapi tingkat keguyuban dan solidaritasnya tinggi. Semoga ini menjadi langkah mudah dalam pembangunan di Daerah Otonomi Baru ini," pungkasnya

Share:

Read More

Tidak Serahkan LADK, PSI PALI Terancam Disanksi

PALI -- Batas akhir penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari masing-masing Partai Politik (Parpol) telah berakhir pada Minggu (23/9) pukul 18.00 WIB. Tetapi sampai batas akhir penyerahan LADK, dari 16 Parpol peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) hanya 15 Parpol yang telah menyerahkan berkas.

Artinya, satu Parpol tidak menyerahkan berkas LADK, padahal Parpol peserta Pemilu wajib menyerahkan LADK ke Komisi Pemilihan Umum. Parpol dimaksud adalah DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Karena tidak menyampaikan berkas LADK, PSI kabupaten PALI terancam terkena sanksi.

Dijelaskan Ketua KPUD PALI H. Hasyim melalui Santosa, Divisi Hukum KPUD PALI bahwa penyampaian LADK sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU), pasal 67, 68, dan 71, yang memutuskan sanksi-sanksi bagi partai politik (Parpol) yang tidak menyerahkan LADK yang telah ditentukan batas waktunya.

"Sanksinya adalah Parpol peserta Pemilu yang tidak menyerahkan berkas LADK kepada KPU sampai batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu di wilayah bersangkutan," tandasnya.

Mengenai PSI yang hingga Senin (24/9) tidak menyerahkan berkas LADK, Santosa mengaku bahwa pihaknya telah melayangkan undangan dan pemberitahuan sebelumnya, tetapi sampai saat ini tidak ada konfirmasi dari pengurus PSI.

"Bahkan pada saat bimbingan teknis, tidak satupun perwakilan atau pengurus DPD PSI kabupaten PALI tidak datang. Padahal kita telah beritahu sebelumnya," tukasnya.

Sementara itu, pengurus DPD PSI Kabupaten PALI belum satupun yang bisa menyampaikan alasan terkait penyampaian LADK yang tidak diserahkan ke KPUD PALI.

Share:

Read More

Peringati Harganas, Bupati Pali Apresiasi Kinerja PKK

PALI -- Pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) dan hari Anak Nasional di kampung KB Desa Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Bupati PALI Ir H Heri Amalindo MM mengapresiasi Tim Penggerak (TP) PKK dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten PALI yang telah menggalang dan meningkatkan komitmen dengan sektor pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat dalam menciptakan keluarga berkualitas dengan anak yang GENIUS atau gesit, empati, berani, unggul, sehat melalui berbagai program yang terintegrasi dengan baik.

Sebab dalam peringatan Harganas ke XXV dan hari Anak Nasional, juga gelar dagang UPPKS tingkat kabupaten, TP. PKK membagikan makanan tambahan bagi Balita dan Lansia.

"Diharapkan dapat menjadi momentum yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan komitmen bersama dari berbagai elemen masyarakat untuk membangun keluarga yang berkualitas di kabupaten PALI," harap Bupati.

Ditambahkan Bupati bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang merupakan unsur strategis dalam memperkokoh ketahanan bangsa yang memiliki fungsi-fungsi keluarga.

"Pelaksanaan fungsi keluarga akan sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan pribadi dan tumbuh kembang anak. Dengan demikian keluarga merupakan sarana yang ampuh dalam pembentukan dan pengembangan karakter, kepribadian, moral, etika dan kualitas anggota keluarga," tukas Bupati.

Keluarga berkualitas dijelaskan Bupati hanya dapat dicapai bila suatu keluarga melaksanakan peran dan fungsi keluarga dengan baik, dimana keluarga tersebut sehat, mempunyai anak ideal, maju, mandiri, mempunyai wawasan kedepan, bertanggung jawab serta bertaqwa kepada Tuhan YME.

"Untuk mencapai tingkatan kualitas tersebut tidak mudah, harus dilakukan oleh seluruh sektor pembangunan, baik pemerintah, swasta, LSM dan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri didukung oleh komitmen politis yang kuat dari DPRD, tokoh agama dan tokoh masyarakat," terangnya.

Sementara itu, kepala DPPKBPPPA PALI, Dra Yenni Nopriani memaparkan bahwa peringatan Harganas adalah momentum rutin yang diselenggarakan setiap tahun. Karena dengan peringatan Harganas menjadi simbol penghargaan terhadap keluarga.

"Kabupaten PALI telah melakukan partisipasi aktif dalam program kependudukan keluarga berencana sebagai bentuk apresiasi bagi para pengelola program KB dan seluruh mitra kerja program tersebut dari tingkat lini lapangan di desa/kelurahan," urai Yenni.

Ada 50 makanan tambahan bagi Balita dan 50 paket makanan tambahan bagi Lansia dibagikan TP. PKK PALI dikatakan Yenni merupakan bentuk perhatian TP.PKK terhadap perkembangan kegiatan di kampung KB.

Disamping itu, pada kegiatan peringatan Harganas berbagai penghargaan diberikan terhadap UPPKS terbaik, pemenang Bina Keluarga Balita (BKB), pemenang Bina Keluarga Remaja (BKR) dan pemenang Bina Keluarga Lansia (BKL).

"Selain itu, kita juga lakukan rangkaian kegiatan dalam peringatan Harganas, seperti pelayanan KB, pembagian KIA yang bekerjasama dengan Disdukcapil PALI, akte kelahiran anak, serta gelar dagang UPPKS dan kelompok usaha prima," pungkasnya

Share:

Read More

Kunjungi 10 Sekolah Secara Serentak, Polres Prabumulih Himbau Siswa

PRABUMULIH – Police Goes To School Polres Prabumulih kunjungi Delapan Sekolah serentak di Kota Prabumulih, senin (24/9/18)

Kegiatan yang bertujuan untuk mengajak dan menghimbau para siswa-siswi untuk tidak menggunakan, mengkonsumsi narkotika yang akan merusak masa depan anak bangsa

Selain itu Jajaran Polres Prabumulih juga menghimbau agar para siswa bisa menghargai dan mensukseskan jalannya Pemilihan Legistlatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) di tahun 2019 mendatang

Giat Police Goes To School yang digelar dibeberapa sekolah yakni SMK Pratiwi, SMKN 1, SMK YPS, SMA 5 dan SMP 3,6,7 dan 10 yang masing-masing diwakili oleh anggota Polisi wilayah Polres Prabumulih

Salah satunya Wakapolres Prabumulih Kompol Haris Batara, SH, SIK saat upacara rutin senin pagi dihalaman sekolah SMK Pratiwi yang diwakili Ipda Nadia, Strk Kanit Diksyasa Satlantas Polres Prabumulih mengatakan pihaknya akan terus mensosialisasikan pentingnya menjaga keamanan menjelang pileg dab pilres, ia juga mensosialisasikan beberapa program unggulan Polres Prabumulih yakni SILIDI, SIDAKA dan SABER

Tak hanya itu ia juga menekankan untuk tidak menyebar berita Hoax termasuk berita tentang Pilpres yang saat ini sudah mulai memanas dan bagi yang melanggar akan dihukum sesuai undang-undang, tutupnya (TAU)

Share:

Read More

Komunitas Tujuh Pilar Berulang Tahun, Irwan ST: Setidaknya Anggota Komunitas Peduli Terhadap Bangsanya

PALI -- Komunitas Tujuh Pilar Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), pada tahun 2018 ini memasuki usianya yang ke-7. Dalam memperingati hari jadinya itu, komunitas ini menggelar berbagai kegiatan, diantaranya mengunjungi sekolah-sekolah untuk menyampaikan ceramah kebangsaan.

Puncak peringatan hari jadi ke-7, dipusatkan disekretariatnya Jalan Merdeka Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang pada Minggu (23/9) dihadiri, Irwan ST dewan pendiri Komunitas tersebut serta beberapa tamu undangan.

Pada puncak hari jadi ke-7, Komunitas Tujuh Pilar mendapat hadiah istimewa berupa bantuan Motor pintar (MOPIN) beroda tiga dilengkapi buku-buku bacaan dari PT Medco Energi.

Ketua komunitas Tujuh Pilar Kabupaten PALI, Yuliato SH, MSI dalam sambutannya dalam kegiatan itu menyebutkan bahwa dalam haru ke-7, mengusung tema 'Rawatlah Bumi dan Tanah Airmu dengan penuh kasih maka kamu akan menjadi orang yang terpilih'.

"Alhamdulilah, kita sudah melakukan berbagai kegiatan dalam penyambutan hari jadi ke-7 kumunitas Tujuh Pilar mulai dari bakti sosial dan sosialisasi ceramah kebangsaan ke pelajar dengan cara berkunjug dari sekolah ke sekolah," ungkap Yulianto.

Sementara itu, Irwan ST menyampaikan terimakasihnya kepada perusahaan Migas PT Medco yang telah membantu Komunitas Tujuh Pilar. Politisi Golkar ini juga mengharapkan Komunitas Tujuh Pilar harus bisa melakukan kegiatan yang rutin untuk penerus bangsa ini agar anak muda yang ada di kabupaten PALI terus berinovasi.

"Setidaknya anggota Tujuh Pilar ikut mengharumkan kabupaten PALI dan peduli terhadap bangsanya," pesan Irwan ST. (red)

Share:

Read More

Pasca Didemo, Kades Panta Dewa Bantah Gelapkan Dana Desa

PALI -- Aksi unjuk rasa puluhan warga Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) beberapa hari lalu yang menuduh kepala desanya menyelewengkan dana desa yang diperuntukkan untuk pembangunan jamban dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dibantah keras, Suwandi, kepala desa Panta Dewa.

Suwandi menyebutkan bahwa pembangunan jamban dari dana desa tahun 2017 sudah sesuai prosedur serta Bumdes desa tersebut dijalankan dibidang sewa peralatan pelaminan dan rias pengantin.

“Saya siap untuk membuktikan dan siap diperiksa oleh pihak terkait, karena data yang kami miliki lengkap serta fisik bangunan lengkap. Sementara untuk tuduhan menggelapkan dana konvensasi angkutan batubara ABE, dipergunakan untuk kegiatan desa," jelasnya.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan warga yang dimotori Anto, Kades menduga akibat ada sakit hati karena Anto yang sebelumnya sebagai TPK desa Panta Dewa diberhentikan karena kinerjanya sudah tidak sesuai.

"Ini tidak lain karena Anto Cs tak terima saya berhentikan sebagai TPK Desa Panta Dewa,” tegas Suwandi

Lanjut Suwandi apabila sudah dilakukan pemeriksaan tidak terbukti, maka pihaknya akan melaporkan Anto Cs kepihak berwajib atas dasar pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter terhadap dirinya. "Apabilah saya sudah di periksa tidak terbukti bersala maka saya akan laporkan Anto Cs kepihak berwajib atas dasar pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter terhadap saya selaku Kepala Desa dan keluarga.” tandasnya.

Diketahui sebelumya bahwa pada Senin (17/9), puluhan warga Desa Panta Dewa menggruduk kantor Bupati PALI. (red)

Share:

Read More

Peresmian Kantor Baru, LMP Prabumulih Buka Usaha Retail

PRABUMULIH – Peresmian kantor Laskar Merah Putih Markas Cabang Kota Prabumulih digelar di Jalan Padat Karya No.77 Kelurahan Muara Dua Prabumulih Timur kemarin sore, Jum’at (21/9/18)

Acara yang digelar sekaligus soft opening usaha kecil menengah (UKM) Tree Mart dengan menjual berbagai bahan pokok kebutuhan keluarga diharapkan mampu membantu kas ormas dan terjalannya program-progam laskar

Dalam sambutannya Ketua Laskar Merah Putih Sulastri, S.sos juga berharap anggotanya mampu membuat program positif untuk menunjang ekonomi ormas yang dijalankan, sehingga tidak perlu ada ormas yang meminta-minta

“Usaha ini kita buat untuk anggota kita juga, selain itu secara tidak langsung LMP turut menyumbang mengurangi angka pengangguran dikota ini dengan mempekerjaan sebagian anggota LMP” ungkapnya

Dari beberapa undangan yang hadir terlihat Kesbangpol, Kejari, Koramil 0402 dan beberapa Organisasi yang ada di Prabumulih turut memeriahkan acara

Walikota Prabumulih Ir.H.Ridho Yahya. MM yang diwakili oleh Martodi Kepala Kesbangpol Kota Prabumulih mengatakan dalam sambutannya sangat mengapresiasi kepemimpinan Laskar Merah Putih yang mampu membuat program UKM

“ini hal yang positif, seharusnya setiap Ormas mampu meniru LMP, dengan adanya usaha seperti ini anggota bisa dipekerjaan tanpa disadari program UKM dapat membantu program Pemerintah” ungkap Martodi

Organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya masyarakat di Kota Prabumulih sudah puluhan bahkan ratusan, namun hanya sekitar 96 saja yang aktif dan 200 lebih tidak aktif, lanjutnya

Acara yang berakhir meriah itu digelar bertepatan dengan hari ulang tahun ketua LMP Kota Prabumulih dan ditutup dengan dipotongnya pita peresmian kantor Laskar dan UKM Tree Mart secara simbolis oleh Penasihat Komandan Syahrial (Tau)

Share:

Read More

Kota Prabumulih Raih Penghargaan WTP ke 5

PRABUMULIH -- Pemerintah Kota Prabumulih kembali mendapat Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI).

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI), Sri Mulyani Indrawati kepada Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM didampingi Kepala BKD Jauhar Fahri dalam rapat kerja nasional bertema "Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018", pada Kamis (20/9) di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan RI Jakarta.

Penghargaan WTP ini merupakan penghargaan untuk periode 2013-2017 yang masuk dalam 53 daerah penerima.



Pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dinilai telah memenuhi syarat  kesesuaian penyajian laporan dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Tahun 2018 ini ada 298 pemerintah daerah mendapat opini WTP. Dari jumlah tersebut, terdapat 53 Pemerintah Daerah yang mendapat  WTP periode 2017-2018 salah satunya  Pemerintah Kota Prabumulih.

Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM mengapresiasi penghargaan tersebut. Adanya prestasi ini ia diharapkan dapat memacu semangat seluruh pegawai untuk bekerja lebih baik lagi dan dapat mempertahankan penghargaan tersebut.



"Beberapa catatan menteri keuangan agar segera ditindaklanjuti misalnya meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah (spip), pengendalian pengelolaan PNBP, catatan kurang tertib atas belanja pemerintah pusat di daerah dan pencatatan aset perlu ditingkatkan," ujar Ridho.

Selain itu, ayah tiga anak ini juga memerintahkan jajaran OPD untuk melakukan  percepatan penerbitan Laporan Keuangan tahun mendatang.

"Terdapat 5 pemda di Provinsi Sumsel yang meraih penghargaan WTP 5 kali berturut-turut yaitu Kota Prabumulih, Lubuk Linggau, Kabupaten OKI, OKUT dan Banyu Asin. Kita perlu berbangga dengan raihan prestasi ini," ungkapnya.



Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih Jauhar Fahri, SE, Ak, CA mengaku siap menindaklanjuti arahan walikota. Disamping itu, dia berharap dapat bersinergi dengan seluruh OPD dan pihak terkait lainnya.

"Tanpa bantuan OPD sulit menindaklajuti arahan pak walikota. Makanya perlu kerjasama yang baik bagi seluruh OPD. Karena ini adalah untuk kebaikan bersama," pungkasnya.(Adv)

Share:

Read More