Posting Gambar Tak Pantas, Akun FB Inisial "Ln" Dipolisikan Kuasa Hukum Bupati Ogan Ilir, Kapolres : Proses Hukum

INDRALAYA--Tim kuasa hukum Bupati Ogan Ilir (OI) HM Ilyas Panji Alam melaporkan kasus dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang dan informasi transaksi elektronik (UU ITE) yang diduga dilakukan oleh salah satu pengguna jejaring sosial media (sosmed) "facebook". Akun fb yang dilaporkan tersebut yakni bertuliskan "Linda Adithya Ridho". Dimana diketahui, dalam unggahan photo pribadi akun dimaksud merupakan sosok seorang perempuan berdomisili di kawasan Indralaya Kabupaten OI. Tim kuasa hukum Bupati HM Ilyas Panji Alam, Erik Estrada SH dan Dedy Heryansyah SH Rabu (16/9) mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) Sat Reskrim Polres Ogan Ilir (OI). 

Kedatangan tim kuasa hukum langsung diterima oleh petugas SPKT Polres OI berdasarkan LP:B/297/IX/2020/SPKT RES OGAN ILIR tertanggal 16 September 2020. Dalam laporan tersebut dijelaskan Erik Estrada SH didampingi Dedy Heryansyah SH menyebutkan, konten unggahan yang dilakukan oleh pengguna akun medsos bertuliskan Linda Adithya Ridho memposting gambar dalam bentuk penghinaan pribadi serta pencemaran nama baik seorang kepala daerah Bupati OI HM Ilyas Panji Alam. 

Dimana, dalam sebuah unggahan yang ditampilkan pada kolom komentar jejaring sosial fb grup "Ogan Ilir Memilih Pemimpin", akun yang dilaporkan tersebut menampilkan postingan photo seorang pria dewasa tidak mengenakan baju berkain sarung dengan menonjolkan bagian perut sedikit membuncit. Kemudian, gambar wajah yang telah teredit, jelas menggambarkan photo wajah seorang Bupati OI HM Ilyas Panji Alam. Tentu saja, tim kuasa hukum Bupati OI HM Ilyas Panji Alam merasa tidak senang terkait postingan bernada penghinaan yang diduga dilakukan oleh pemilik akun medos "Linda Adithya Ridho".

"Kami telah melaporkan hal ini ke SPK Polres OI dan kami telah memberikan keterangan awal serta menyampaikan alat bukti print shoot photo. Begitu pun juga saksi turut kami hadirkan guna menyampaikan keterangan proses penyidikkan lebih lanjut," kata kuasa hukum Bupati OI HM Ilyas Panji Alam. Ia meminta kepada aparat Kepolisian dalam hal ini, tim digital unit "Cyber Crime" Sat Reskrim Polres OI segera menindaklanjuti laporan ini. "Dengan harapan memberikan efek jera kepada masyarakat agar berhati-hati, bijak dan cerdas dalam mengoperasikan media sosial," ucapnya. 

Sementara itu, Kapolres OI AKBP Imam Tarmudi SIk membenarkan pihaknya telah menerima laporan tersebut. Pihak Kepolisian saat ini masih memintai keterangan dari pihak pelapor maupun keterangan saksi. Saat disinggung apakah postingan yang dilaporkan tersebut mengandung unsur pidana, AKP Robi Sugara memastikan pihaknya masih melakukan upaya penyelidikkan. "Laporan kita terima. Selanjutnya kita lakukan pendalaman terkait laporan ini, tahapan awal kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut," tandas Kapolres AKBP Imam Tarmudi.(BER)

Share:

Read More

Situasi Terkini covid-19 di PALI pertanggal 17 September 2020

Share:

Read More

Jemput Bola Gencar Dilakukan Dukcapil PALI

PALI.SININEWS.COM --Layani masyarakat Bumi Serepat Serasan dalam mengurus administrasi kependudukan (Adminduk) ditengah pandemi corona, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) gencar lakukan pelayanan jemput bola.

Terbukti hampir setiap hari Dukcapil PALI berkunjung ke desa-desa yang menyampaikan permintaan pelayanan adminduk dan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. 

"Dalam situasi pandemi covid-19 ini kita berupaya tetap maksimal melayani masyarakat namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya dengan cara jemput bola," ungkap Rismaliza, kepala Disdukcapil PALI, Kamis (18/9).

Untuk hindari penyebaran corona saat pelayanan jemput bola, Rismaliza menyebutkan bahwa pihaknya membekali pegawainya dengan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. 

"Kita juga wajibkan masyarakat yang mengurus adminduk untuk memakai masker serta menjaga jarak agar semuanya terhidar dari penyebaran virus corona," tuksnya. 

Ditambahkan Rismaliza bahwa upaya itu dilakukan Dukcapil PALI agar menghindari kerumunan di kantor Dukcapil untuk menghindari penyebaran covid-19.

"Kita anjurkan masyarakat untuk tetap di rumah dan kami ada inovasi Sagarurung Keli Salai atau siaga urusan penting kependudukan melalui aplikasi sampai selesai. Jadi masyarakat bisa mengurus administrasi kependudukan tanpa harus mendatangi kantor Capil," terangnya. (sn/perry) 

Share:

Read More

Bawaslu PALI Terima Hibah Lahan dari Pemda

PALI.SININEWS.COM -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terima hibah tanah seluas 1,5 hektare dari Pemerintah Kabupaten PALI di wilayah kecamatan Talang Ubi. Serah terima tanah hibah dari Pemkab PALI ke Bawaslu ditandai dengan penandatanganan Serah Terima Tanah Hibah yang dilakukan oleh Bupati PALI yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten PALI dengan Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro, Jumat (11/9/2020) lalu di aula kantor Bupati PALI di km. 10 kelurahan Handayani Mulya. 

Komisioner Bawaslu kabupaten PALI divisi SDM, Basrul SAp menerangkan bahwa proses pemberian hibah tanah dari Pemkab PALI ke Bawaslu untuk dibangunkan perkantoran Bawaslu kabupaten PALI telah dirintis sejak tahun 2017.

"Alhamdulillah telah dilakukan penandatanganan serah terima tanah hibah untuk Bawaslu, sementara proses Pemerintah yang hendak membantu menghibahkan sebidang tanah sudah dirintis sejak tahun 2017. Tentu itu untuk dukungan sarana dan prasarana Bawaslu PALI," jelas Basrul. 

Selain itu, pihaknya mengaku mendapat arahan dari Bawaslu RI, jika hendak dibangun kantor oleh Bawaslu PALI, maka ada tanah yang legal yang dihibahkan ke Bawaslu. 

"Ada arahan dari pusat, Bawaslu bisa membangun gedung Bawaslu kabupaten apabila ada tanah yang legal dihibahkan ke Bawaslu. Untuk itu, kami berharap pembangunan segera terealisasi dan menjadi skala prioritas pembangunan gedung Bawaslu PALI. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Pemda kabupaten PALI, artinya ini bentuk dukungan terhadap kami sebagai mitra," tukasnya. 

Sementara itu, Gunawan Suswantoro menyebut bahwa Pemkab PALI merupakan kabupaten kedua di Sumsel yang menghibahkan tanah ke Bawaslu,  sebelumnya yaitu Kabupaten OKU. 

"Dukungan pemkab berupa pemberian hibah tanah sebagai bentuk penguatan kelembagaan demokrasi Indonesia. Namun, saya tegaskan bahwa pemberian hibah tanah ini bukan suatu sogokan meskipun pemberian di tengah tahapan pilkada. Hal itu dikarenakan proses hibah tanah dimulai sejak tahun 2017, dan tidak ada hubungannya dengan tahapan pilkada," tegas Gunawan. 

Ia juga mengingatkan kepada Bawaslu kabupaten PALI untuk tetap bekerja profesional. 

"Bawaslu harus tetap profesional, dalam menegakkan aturan. Harapan kita semua agar pilkada di PALI berjalan dengan baik," tutupnya seraya mengucapkan terimakasih kepada Pemkab PALI dan menitip salam kepada Bupati PALI yang dalam kesempatan itu tidak hadir karena dikabarkan tengah sakit. 

Sebelumnya Syahron Nazil berharap kepada Bawaslu kabupaten PALI untuk terus menjaga kerjasawa yang sudah terjalin.

"Terimakasih kepada Bawaslu yang telah menjalin komunikasi yang baik. Kerjasama yang akan terus terjalin, sebagai wujud kerjasama yang baik. Sebelumnya, Pemkab PALI juga sudah mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 16 Milyar pada pilkada tahun 2020. Dan pada hari ini merupakan penandatanganan hibah tanah seluas 1,5 ha," tutur Sekda. (sn/perri) 

Share:

Read More

Sejumlah Warga Resahkan Mobil Truk Limbah PT.SBS Melintasi Jalan Kota

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Sejumlah kendaraan angkutan besar yang melintasi jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih berhasil diputar arah oleh anggota Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Prabumulih tadi pagi tepatnya didaerah Perumnas Kapodang, rabu (16/7)

Kendaraan jenis Cold Diesel yang mengangkut puluhan ton batu yang diduga menuju ke perusahaan PT.GHEMMI Desa Gunung Raja itu berhasil diputar arah secara paksa oleh petugas Dishub Kota Prabumulih

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Prabumulih Martodi HS, SH,MM saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon membenarkan jika anak buahnya telah melakukan penertiban kepada sejumlah angkutan kendaraan berat yang memang dilarang oleh Peraturan Walikota Prabumulih (Perwako) yang melarang melintasi jalan jenderal sudirman 

“mereka kan (truk batu) mau masuk dari tugu nanas menuju kesana (PT.GHEMMI), tadi sekitar 5 atau 6 mobil berhasil diputar karena memang aturan dilarang melintas” jelasnya

SIMAK VIDEO LENGKAPNYA KLIK DIBAWAH :

Tak hanya itu petugas Dishub juga memberikan sanksi kepada beberapa supir dengan memberikan sanksi tilang kepada sejumlah kendaraan yang melanggar

Tak berselang lama, sekitar pukul 14.00 wib sejumlah orang yang mengaku warga Prumnas Kapodang Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat juga menggelar aksi spontan dengan memutar arah sejumlah kendaraan mobil pengangkut limbah B3 milik PT.SBS menuju PT.GHEMMI melintasi jalan Jenderal Sudirman 

“kami warga menolak kendaraan berat melintas, karena jalan kami rusak” Ucap salah satu warga Patih Galung yang namanya tidak mau disebut

Sekitar 15 orang warga Patih Galung menghadang laju mobil truk limbah abu batubara (Ash bottom) milik PLTU PT.GHEMM Indonesia hal tersebut dilakukan karena warga sekitar mengaku resah adanya aktifitas kendaraan berat melintasi jalan kota apalagi truk limbah B3

Tak hanya itu warga sekitar mengaku akan melakukan aksi lanjutan jika mobil Limbah abu limbah B3 masih melintas 

“Besok kami berencana akan menghadap Kadishub dan sskaligus meminta kejelasan izin melintas mobil perusahaan karena kami merasa dirugikan jalan kami rusak” jelasnya

Terpisah, Kordinator lapangan PT.Semngat Baru Sejati (SBS) Candra saat dikonfirmasi belum bisa memberikan tanggapan terkait kendaraan yang dilarang warga untuk melintas (tau/sn)

Share:

Read More

Diminta Kejelasan Jumlah Besi, LHP Tim Audit Jembatan Tanah Kering Malah Bahas Volume

Hasil Laporan Pemeriksaan (LHP) terhadap Jembatan Tanah Kering di Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan hari ini (15/09/2020) telah keluar. 

LHP yang dilakukan oleh Tim Audit Independent dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin dan Dinas Pekerja Umum Tata Ruang (PUTR) pada Senin (31/08/2020) bulan lalu tersebut ternyata membahas tentang volume jembatan. 

"Dapat disimpulkan tidak terdapat selisih volume kurang antara fisik terpasang dengan addendum, demikian laporan dibuat,"ujar Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin Habibi. 

Hasil dari pemeriksaan ini tidak sesuai dengan permasalahan yang dipertanyakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tegar terkait mutu dan kualitas perbaikan jembatan yang di duga dikerjakan asal-asalan, dimana jumlah besi terindikasi tidak sesuai standar yang ada di RAB kontrak kerja. 

"Kemarin rekan-rekan ikut, jadi saya juga menyampaikan ini berdasarkan kesimpulan para ahli,"ujar Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin Habibi. 

Ketika ditanya lebih lanjut, apakah sebelumnya memang ada pemeriksaan lain sehingga LPH yang keluar berbeda dengan jumlah besi yang menjadi permasalahan?, Habibi kembali menjawab sama. 

"Laporan ini sudah sampai kepada Kejaksaan Agung dan laporan LSM sama masalah jembatan itulah (Jumlah besi),"tandasnya. 

Untuk diketahui, Jembatan Tanah Kering ini pernah di permasalahankan LSM Tegar terkait mutu dan kualitas perbaikannya yang di duga kerjakan asal-asalan, dimana jumlah besi terindikasi tidak sesuai standar yang ada di RAB kontrak kerja.

Anggaran dalam proyek tersebut berasal dari APBD Kabupaten Banyuasin tahun 2019, dibawah leding sektor Dinas PUTR Kabupaten Banyuasin. Dengan anggaran sebesar Rp 1.085.179.138.00,- Miliar.

Diketahui, pelaksana dari proyek pemeliharaan jembatan tersebut adalah CV. Mikha Karya. Menurut Ketua Investigasi LSM Tegar,  Lukman mengatakan, half itu dilakukan berdasarkan laporan warga. Dan juga dari hasil investigasi yang dilakukan. Dan diduga ada indikasi korupsi dalam realisasi kontruksi proyek jembatan tersebut.(ril)

Share:

Read More

Situasi Terkini covid-19 di PALI pertanggal 16 September 2020

Share:

Read More

LSM PMP Desak PT GBS Kembalikan Lahan Plasma ke Masyarakat

PALI.SININEWS.COM -- Puluhan warga Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang tergabung pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pengawal Merah Putih (PMP) datangi kantor Bupati PALI di KM 10 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, Rabu (16/9). Kedatangan warga tersebut meminta Pemkab PALI agar mendesak PT Golden Blossom Sumatera (GBS) untuk mengembalikan lahan plasma yang masih dikuasai perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit itu.

Kedatangan puluhan warga tersebut disambut Sekda PALI Syahron Nazil dan Asisten II, Husman Gumanti dan langsung diajak duduk bersama di Aula kantor bupati PALI. Tetapi disayangkan, dari pihak PT GBS tidak hadir pada pertemuan itu. 

"Kami meminta hak masyarakat atas pengelolaan kebun plasma yang masih dikuasai PT GBS seluas 2.015 hektar dan mendesak PT GBS mengembalikan lahan plasma itu ke masyarakat," pinta Amirudin, koordinator lapangan aksi itu. 

Ditegaskan Amirudin bahwa awalnya warga akan menggelar aksi besar-besaran namun karena covid-19, massa yang datang dibatasi. 

"Warga telah siap lakukan aksi besar-besaran, tapi terhalang corona dan kami ikut aturan itu demi keselamatan. Namun apabila perusahaan tidak mengembalikan lahan itu, kami mendesak Pemkab PALI mencabut izin usaha PT GBS," tegasnya. 

Tuntutan warga untuk meminta haknya dikatakan Amirudin bukan mengada-ada, lantaran pada tahun 2017 pernah ada pertemuan dengan pihak perusahaan dan pihak perusahaan menyatakan apabila ada lahan lebih, akan dikembalikan pada masyarakat.

"Sekaranglah saatnya perusahaan mengembalikan lahan masyarakat. Kalau hingga sepekan terakhir ini tidak ada kepastian, maka masyarakat akan mengambil alih pengelolaan lahan tersebut," ucapnya. 

Sementara itu, Sekda PALI menyatakan bahwa Pemkab akan segera panggil pihak PT GBS melalui surat, kalau tidak datang hingga akhir pekan ini Pemda yang mendatangi perusahaan itu. 

"Kita harus mendengarkan pihak GBS agar permasalahan ini cepat selesai. Dan dalam hal ini Pemkab memfasilitasi pemecahan masalah ini dan akan memanggil pihak perusahaan secepatnya," terang Sekda. (sn/perry) 

Share:

Read More

Napak Tilas Pendiri HMI, Bupati Ogan Ilir Berikan Penghargaan Prasasti di Makam H Dahlan Husin - Hj Siti Zainah

INDRALAYA--Bupati Ogan Ilir (OI) HM Ilyas Panji Alam SE SH MM memberikan penghargaan prasasti diatas makam pendiri organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dimana, dua dari 14 tokoh pemrakarsa organisasi HMI berasal dari Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten OI yakni H Dahlan Husin dan Hj Siti Zainah.

Kegiatan berlangsung Selasa (15/9) bertempat di pemakaman Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten OI. Pemberian penghargaan prasasti tersebut dilakukan sebagai wujud penghormatan putra putri Ogan Ilir terhadap dua orang tokoh pendiri organisasi HMI asal bumi "caram seguguk". 

"Saya sebagai Bupati, sangat menghormati putra-putri Ogan Ilir. Selayaknya kita selaku warga masyarakat Kabupaten OI menghargai buah pikiran ayahanda H Husin dan Ibunda Hj Siti Zainah selaku tokoh pendiri organisasi HMI," ucap Bupati HM Ilyas Panji Alam.

Ditambahkan Bupati OI, prasasti penghargaan yang diberikan kiranya menjadi panutan bahwa ada tokoh nasional yang berasal dari Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Batu. "Mari bersama-sama kita menghargai karya anak-anak Ogan Ilir," ujar Bupati HM Ilyas Panji Alam. 

Giat napak tilas perjuangan HMI ayahanda H Dahlan Husin dan Ibunda Hj Siti Zainah, turut dihadiri Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardi, Ketum HMI Palembang Eko Hendiyono, Sekum Indra Setiawan, Ketua HMI cabang Ogan Ilir Sonedi Ariansyah.

Dalam sambutannya, Ketum PB HMI Arya Kharisma menjelaskan, organisasi HMI berdiri pada tahun 1947 tepatnya 18 bulan setelah Indonesia merdeka. Organisasi HMI berdiri atas pemrakarsa 14 orang tokoh, dua diantaranya berasal dari Desa Tanjung Atap Kabupaten OI yakni H Dahlan Husin dan Hj Siti Zainah. 

Ke-14 orang tokoh tersebut, membentuk organisasi yang bernuansa islam embrionya HMI lahir pasca kemerdekaan RI dan sampai saat ini tetap aktif. "Dengan semangat perjuangan, misi pertama kali NKRI menjaga keutuhan NKRI, pertahankan kemerdekaan dan perjuangan islam," ucap Ketum PB HMI.

Ia menambahkan, sampai saat ini sudah banyak sudah dilakukan oleh HMI melalui pembinaan pengkaderan. "Organisasi HMI telah melahirkan para kader yang pernah menjadi pemimpin seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla serta banyak lagi alumni-alumni HMI lainnya yang tersebar menjadi pemimpin di tanah air," ucap Ketum PB HMI.(BER)

Share:

Read More

Tunjangan Kades di PALI Telah Diajukan, Namun Baru 2 Bulan

PALI.SININEWS.COM -- Tunjangan dan operasional kepala desa serta perangkatnya telah diajukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) selama enam bulan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Hal itu diungkapkan A Gani Akhmad, kepala DPMPD PALI belum lama ini. Hanya saja menurut A Gani bahwa kondisi keuangan daerah yang belum bisa menyalurkan dana tersebut. 

"Tahap pertama alhamdulillah telah diterima kades dan perangkatnya selama dua bulan. Tahap berikutnya secara administrasi telah kami ajukan sejak tanggal 12 Agustus 2020 ke BPKAD, tetapi kami minta kepada seluruh kepala desa dan perangkatnya untuk bersabar mengingat kondisi keuangan daerah yang minim," ungkap A Gani. 

Kondisi keuangan daerah yang minim juga dibenarkan Saparudin, kepala BPKAD PALI. Pengajuan DPMD untuk membayar tunjangan dan operasional kepala desa serta perangkatnya selama enam bulan belum bisa terealisasi, namun Saparudin mengatakan bahwa apabila berkenan dan diterima kepala desa, tunjangan itu baru bisa direalisasikan dua bulan dahulu, sama halnya saat pencairan tahap pertama. 

"Kami tidak ada maksud menghambat penyaluran ADD, tetapi ini karena keuangan daerah yang sangat minim. Dan saat ini, untuk penyaluran ADD baru mampu membayar dua bulan dahulu. Sebab untuk membayar tunjangan kepala desa serta perangkatnya saja menelan anggaran hampir Rp 5 M," terangnya. 

Diakui Saparudin bahwa pernah ada perwakilan dari forum kades yang meminta untuk menunda pencairan apabila hanya dibayar dua bulan.

"Kalau anggaran memadai, pasti langsung kami salurkan. Meski demikian kami tetap upayakan, dan dengan kondisi saat ini kami minta seluruh kepala desa bersabar," harapnya. (sn/perry) 

Share:

Read More