Syahron Nazil Ditunjuk Gubernur Jabat Plh Bupati PALI

Palembang. SININEWS.COM -- Hari ini jabatan Bupati PALI Ir H Heri Amalindo MM dan wakil bupati Ferdian Andreas Lacony telah habis,  untuk mengisi kekosongan jabatan itu, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mengangkat Syahron Nazil yang menjabat Sekda PALI menjadi Pelaksana Harian (Plh) Bupati dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumsel Tentang Pelaksana Harian (Plh) Bupati yang diserahkan Gubernur langsung pada Rabu (17/2/21) di Palembang. 

Pada kesempatan itu Herman Deru menyampaikan bahwa jabatan Bupati tidak boleh kosong, 

"Jabatan bupati yang baru saja habis masa jabatannya pada pukul 00.00 WIB semalam, dan ini harus segera diisi jangan sampai jabatan tersebut kosong” ujar Herman Deru.

Kepada pejabat yang ditinjuk menjadi Plh Bupati Herman Deru berpesan agar menjalankan pemerintahan di kabupaten PALI.

"Lanjutkan kegiatan pemerintahan di daerah anda berasal, agar di kabupaten tersebut tidak memiliki kekosongan yang dapat membuat kegiatan kerja dan pelayanan terhambat," tukasnya. 

Herman Deru juga menjelaskan bahwa jabatan itu berlaku hingga dilantiknya pejabat yang terpilih.

"Selama menjabat saya harap Plh dapat berkonsultasi terlebih dahulu dalam mengambil kebijakan, karena jabatan ini merupakan non kebijakan," tandasnya. (sn/perry)

Share:

Read More

Rapat Paripurna ke XIII Masa Persidangan ke I DPRD Kota Prabumulih

PRABUMULIH, SININEWS.COM - Walikota Prabumulih Ir.Ridho Yahya, MM, Wakil walikota Prabumulih Andriansyah Fikri, SH Menghadiri Rapat Paripurna ke XIII Masa Persidangan ke I DPRD Kota Prabumulih (17/2/ 2021),tentang :

1. Penyampaian Jawaban Walikota Prabumulih terhadap Pemandangan Umum Anggota Dewan atas Nama Fraksi - Fraksi terhadap Pembahasan 5 ( Lima ) Rancangan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021, yang terdiri dari : 

A. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. 

B. Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. 

C. Raperda tentang Pengarustamaan Gender. 

D.Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih. 

E.Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

2. Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang membahas 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021. di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Prabumulih.

Turut Hadir, Ketua DPRD Kota Prabumulih, Asisten I dan Asisten III Pemerintah Kota Prabumulih, Anggota DPRD Kota Prabumulih, Serta Kepala OPD di Ruang Lingkup Pemerintah Kota Prabumulih.(ril/sn)

Share:

Read More

Walikota Prabumulih Minta Dukungan Gubernur Realisasikan Program Pusat di Kota Nanas

PALEMBANG - SININEWS.COM -  Kota Prabumulih akan mendapatkan sejumlah pembangunan proyek infrastruktur dari pemerintah pusat. Diantaranya pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), jalan Exit Tol, kampus AKA Migas, Fly Over Patuh Galung serta Balai Benih Ikan (BBI).

Untuk itu, secara khusus Walikota Prabumulih Ridho Yahya meminta dukungan dari Gubernur Sumsel Herman Deru agar proyek pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana APBN tersebut bisa terealisasi. 

"Kami meminta dukungan moral dari Pak Gubernur agar bisa mendorong pemerintah pusat untuk merealisasikan program pembangunan infrastruktur buang dibiayai pusat," ujar Walikota Prabumulih, Ridho Yahya saat dibincangi Selasa (16/2/ 2021)- 

Paparan pembanggunan infrastrutur Kota Prabumulih degan Gubernur Sumsel H. Herman Deru bertempat di Ruang Rapat kantor Gubernur Sumsel, Ridho mengatakan, mencari pendanaan dari berbagai sumber, baik APBN maupun APBD Provinsi, merupakan salah satu cara Pemkot Prabumulih untuk mensiasati kecilnya APBD Kota Prabumulih.

"Lobi-lobi kita di berbagai Kementerian membuahkan hasil. Alhamdulillah, banyak pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari pusat. Kami harap ada dorongan dari Pemprov. Seperti jika ada kunjungan ke Kementerian agar bisa disampaikan realisasinya," katanya

Ridho menjelaskan, selain minta dukungan pusat, pihaknya juga meminta dukungan dana melalui Bantuan Keuangan Gubernur (Bangub). Tak tanggung, besaran dana yang diajukan lebih dari Rp200 miliar.

Dana tersebut untuk pembangunan sejumlah infrastruktur jalan dan normalisasi Sungai Kelekar yang ada di wilayah tersebut. "Ia menjelaskan,Dalam situasi Pandemi Covid-19 cukup memberikan pengaruh yang besar terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di daerahnya.

Sebab, sebagian besar pendanaan harus dialihkan untuk penanganan Covid-19. Hanya saja, pemerintah terus berupaya agar program pembangunan bisa terus berjalan . 

"kita berharap usulan kami ini bisa terealisasi karena pembangunan infrastruktur yang diusulkan mendesak untuk dilakukan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," Ungkapnya. (Ril)

Share:

Read More

Situasi Terkini covid-19 di PALI pertanggal 16 Februari 2021

 

Share:

Read More

Puluhan Kades di PALI 'Duduki' Ruang Rapat Paripurna DPRD

PALI. SININEWS.COM -- Puluhan Kepala Desa (Kades) di Bumi Serepat Serasan yang tergabung pada Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP) duduki kursi anggota dewan PALI di ruang rapat paripurna pada Selasa (16/2/21).

Berkumpulnya puluhan Kades di dalam ruang rapat paripurna DPRD PALI itu dalam rangka menanyakan penyaluran Alokasi Dana Desa bulan Juli hingga Desember 2020 yang belum dibayarkan Pemkab PALI hingga pertengahan februari 2021 yang meminta difasilitasi dewan PALI.

Abul Rustoni ketua FK2DP yang juga Kades Prabu Menang Kecamatan Penukal Utara meminta kejelasan kapan  ADD selama 6 bulan dan operasional selama 75 persen tahun 2020 disalurkan.

"Kami ingin kepastian kapan pembayaran tunjangan kami dan perangkat desa serta dana operasional dibayarkan," kata Abul Rustoni. 

Ditempat sama, ketua DPRD PALI yang memimpin pertemuan antara FK2DP, DPMD, BPKAD, Bapenda dan Bappeda,  menyarankan kepada pemerintah PALI untuk memberikan jawaban tuntutan kepala desa agar ada kepastian kapan ADD bulan Juli sampai Desember 2020 dibayarkan.  

"Kades adalah ujung tombak pemerintahan dan yang mereka tuntut adalah memang hak mereka. Untuk itu tolong jelaskan kepada kades jelaskan duduk perkaranya supaya kades-kades ini mendapatkan jawabannya," kata ketua DPRD PALI 

Sementara itu, Ahmad Jhoni kepala Bappeda PALI menjelaskan bahwa pemkab PALI tahun 2021 ini memprioritaskan untuk bayar hutang. 

"Konsekuensinya untuk membayar hutang adalah menunda kegiatan, uang makan PNS dihilangkan atau dipangkas 100 persen dan belanja pegawai non pns dipangkas 50 persen. Kapan bayar hutangnya, menunggu dana masuk ke BPKAD," terang Ahmad Jhoni. (sn/perry)

Share:

Read More

Banyak Warga Tak Mampu, Ketua ESI Prabumulih Ajak Anggota Bagikan Sembako

BERI : Anggota ESI Kota Prabumulih bagikan puluhan paket sembako yang diketua Wedy Saputra, selasa (16/2/21)

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Tali Asih anggota E-Sport Indonesia Kota Prabumulih kunjungi warga tidak mampu disekitaran Prabumulih Timur, salah satunya Adi Usman warga Rt.10 Rw.04 Kelurahan Gunung Ibul yang sebelumnya pernah diberitakan, kini kembali mendapat bantuan, selasa (16/2/21).

Kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurus E-Sport Indonesia (ESI) Kota Prabumulih Wedy Saputra membagikan puluhan paket sembako seperti beras, Mie Instan dan uang santunan.

“tadi pagi kita dapat informasi mengenai Adi Usman dan langsung kelokasi” ucap Wedi

Diketahui paket sembako juga dibagikan kebeberapa panti asuhan dan fakir miskin di wilayah Prabumulih Timur juga menjadi target pemberian bantuan sembako. 

“empat panti asuhan sudah kita sambangi langsung dan tiga paket juga disalurkan didaerah jalan Nias termasuk ke kediaman Adi Usman” lanjut Wedy yang dikenal sebagai tokoh pemuda.

Tak hanya itu Wedy yang juga pengusaha Plafon itu mengaku kegiatan tersebut hal yang rutin dilakukan setiap bulannya.(tau/sn)

VIDEO LENGKAPNYA.

Share:

Read More

Mobil Profit Angkut Narkoba, Sopirnya Diangkut Polres PALI

PALI. SININEWS.COM --  Samsudin (39) warga Tempirai Selatan Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI ditangkap Satres Narkoba Polres PALI di depan Mapolsek Penukal Utara beserta satu unit mobil pick up yang masih profit karena kedapatan membawa muatan serbuk putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 81,93 gram dan 10,14 gram yang disembunyikan di ban serep mobil. 

Bukan hanya itu Satres Narkoba Polres PALI juga berhasil menangkap Ahmad Haris warga Simpang Tanjung Kabupaten Muara Enim di jalan Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi karena membawa serbuk putih diduga Narkoba jenis sabu-sabu seberat 34,27 gram yang diletakkan di dashboard sepeda motor jenis matic. 

"Alhamdulillah kita bisa mengungkap yang lebih besar. Dua pelaku ini merupakan kurir. Keduanya dikenakkan Pasal 114 ayat 2 dengan ancaman penjara seumur hidup," terang Kapolres PALI AKBP Rizal Agus Triadi SIk didampingi Kasat Narkoba AKP Andri Noviansyah, Selasa (16/2/21).

Kapolres menyebutkan bahwa penangkapan pelaku itu berkat adanya informasi masyarakat akan adanya transaksi narkoba. 

"Informasi itu langsung kita selidiki dan berhasil kita tangkap pelaku serta barang buktinya. Kita menegaskan akan terus memburu bandar yang lebih besar lagi agar peredaran narkoba di PALI bisa ditekan," tukasnya. 

Ditegaskan Kapolres bahwa jalur masuk PALI - Muba akan diperketat karena disinyalir menjadi akses keluar masuk barang haram itu. "Kita perketat pengawasan di jalur itu," tandasnya. 

Sementara itu, tersangka Samsudin mengaku bahwa dirinya baru sekali itu menjadi jasa pengiriman narkoba. 

"Aku disuruh seseorang untuk mengambil barang ini dari Air Itam untuk di kirim ke Muba. Jasa angkut sebesar Rp 2 juta sekali kirim. Barang itu aku sembunyikan di ban serep mobil," katanya. (sn/perry)

Share:

Read More

Ketua DPRD PALI Beberkan Hutang Pemkab, Segini Nilainya

PALI. SININEWS.COM -- Hutang pemerintah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tahun 2020 yang harus dibayarkan tahun 2021 dibeberkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) H Asri AG dihadapan puluhan kepala desa yang mendatangi dewan yang ingin menanyakan tunjangan kepala desa dan perangkatnya yang belum dibayar sejak Juli sampai Desember tahun 2020.

Menurut H Asri AG bahwa hutang Pemkab atau disebut juga tunda bayar bukan hanya dialami kades dan perangkatnya, namun juga dialami sektor lainnya.

"Perlu disampaikan disini bahwa hutang Pemkab PALI sebesar Rp 216 milyar lebih tepatnya Rp 216.945.877.398,- Nilai itu termasuk untuk desa sebesar Rp 35 milyar yang seharusnya sudah  disalurkan tahun 2020 lalu," ungkap H Asri AG, Selasa (16/2/21).

Diungkapkan juga H Asri AG bahwa tunda bayar itu belum termasuk hutang kepada bank Sumsel Babel sebesar Rp 22 milyar dan pihak SMSI sebesar Rp 180 milyar. 

"Ini faktanya, kami bukan menyampaikan informasi tanpa data. Memang hutang kepada bank Sumsel dan pihak SMSI tidak serta merta langsung besar seperti itu tapi akumulatif sejak tahun 2018, 2019 dan 2020. Kalau kita biarkan maka PALI akan hancur," tandas ketua DPRD PALI. 

Bahkan yang lebih miris lagi dikemukakan H Asri bahwa tunggakan BPJS belum dibayarkan selama satu tahun sebesar Rp 36 milyar.

"Anggaran untuk BPJS tahun 2020 telah disetujui DPRD yang diajukan pemerintah sebesar Rp 36 milyar rupanya belum dibayarkan. Padahal itu untuk membayar biaya pengobatan masyarakat miskin. Dan informasinya, apabila bulan Maret 2021 belum juga dibayarkan, berobat dengan BPJS akan distop," terangnya. 

H Asri menyampaikan bahwa DPRD bukan menentang program pemerintah tapi tetap mendukung program yang benar sementara yang salah harus diperbaiki.

"Kita sama-sama ingin membangun PALI yang katanya Bruneinya Sumatera. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat termasuk Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP) yang harus aktif. Dan kami sarankan kedepan tatakelola keuangan  harus dirubah serta harus banyak belajar dengan daerah lain agar PALI bisa lebih baik," harapnya.(sn/perry)

Share:

Read More

Gelar Audensi, E-Sport Indonesia Kota Prabumulih dapat Dukungan Penuh Dinas Pemuda dan Olahraga

AUDENSI : Joko Firdaus Kadin Pemuda dan Olahrga pose dengan Ketua E-Sport Indonesia Kota Prabumulih Wedy Saputra, senin (15/2/21)

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Usai dilantik 10 Februari lalu bersamaan 17 Kabupaten/kota Se Sumatera Selatan Ketua E-Sport Indonesia (ESI) Kota Prabumulih Wedy Saputra beraudensi dengan Kepala Dinas Pemudan, Olahraga dan Kepariwisataan (POKP) Kota Prabumulih Joko Firdaus, senin (15/2/21).

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan kepengurusan ESI Kota Prabumulih setelah resmi dilantik waktu lalu di Palembang.

Tak hanya itu, pemuda milenial Wedy Saputra berharap kedepannya dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk memajukan olahraga elektronik di tanah kelahirannya Kota Nanas. E-Sport Indonesia atau dikenal Olahraga Elektronik identik dengan permainan online itu telah diakui dunia sebagai cabang olahraga (Cabor), begitupun di Indonesia yang kerap dikenal remaja milenial saat ini seperti game Free Fire, Mobile Legend dan lainnya menjadi salah satu olahraga strategi otak yang dipertandingkan.

“E-Sport ini kita harapkan menjadi wadah bagi atlet-atlet muda yang berprestasi di Prabumulih, tidak hanya main game kita harapkan bisa membentuk atlet baru” papar Wedy ketika dibincangi wartawan Seraya mengatakan dalam waktu dekat akan menggelar Tournament Game Online.

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kepariwisataan Joko Firdaus ditemui diruangannya di Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan sangat mendukung Cabor baru E-Sport Indonesia di Prabumulih.

"kita sangat mendukung penuh Cabang Olahraga baru Esport Indonesia, kita harapkan bisa menambah prestasi bagi Kota Prabumulih” ucapnya. (tau/sn)

SIMAK VIDEONYA :

Share:

Read More

Terkait Penangkapan Juarsah Oleh KPK, Plt Sekda Ke Palembang Temui Gubernur

MUARAENIM, SININEWS.COM - Pasca ditahannya Bupati Muara Enim, Juarsah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sore tadi, Senin (15/02/2021) dari pantauan dilapangan, situasi rimah dinas Bupati yang berada di Jalan SMB II nampak lengang.

Tidak ada aktifitas disana, selain itu tidak ada juga petugas Polpp yang biasa berjaga, dan pintu gerbang utama nampak tertutup rapat.

Sementara, di Kantor Bupati sendiri juga belum nampak pejabat di lingkungan pemkab yang datang. Namun, Plt Sekertaris Daerah Emran Tabrani saat dihubungi melalu telepon selulernya mengatakan sedang dalam perjalanan ke Palembang. 

"Saya sekarang lagi di jalan menuju Palembang. Saya shok mendengar kabra itu. Saya juga memgetahui informasinya dari protokol Pemprov yang meminta saya untuk menghadap Gubernur terkait hal ini. Dan kita juga meminta perunjuk Gubernur demi keberlangsungan pemerintah. Jadi saya dan beberapa pejabat menuju Palembang,” pungkasnya.

Share:

Read More