Menhut RI Apresiasi Kinerja Gubernur Sumsel Tanggulangi Karhutla
Palembang. SININEWS.COM – Tren titik panas (hotspot) dan titik kebakaran (fire spot) di Sumatera Selatan menunjukkan perbaikan. Meski demikian, pemerintah memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak mengendur dan justru memperkuat kekuatan Satgas Darat untuk memastikan titik api yang masih ada dapat segera dipadamkan.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., didampingi Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D., dan Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru, usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Griya Agung, Senin (31/8/2026) pagi.
Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Ph.D., mengatakan kehadirannya bersama Kepala BNPB di Sumatera Selatan merupakan bagian dari upaya memastikan perintah Presiden terkait penanganan karhutla dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.
“Alhamdulillah, dari evaluasi yang kita selenggarakan di ruangan tadi, meskipun suasana belum bisa kita katakan baik-baik saja, namun secara umum kalau kita lihat dari data, dari statistik yang ada, jumlah hotspot maupun jumlah fire spot di Sumatera Selatan terus menurun,” ujar Raja Juli.
Ia menegaskan, kondisi Sumatera Selatan memang belum dapat dikatakan aman. Namun, tren penurunan tersebut menjadi indikator positif dari kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dalam mengendalikan karhutla.
“Belum pada kondisi yang aman, tetapi sekali lagi trennya terus membaik, jumlah hotspot maupun jumlah fire spot yang menurun,” katanya.
Raja Juli memastikan pemerintah hadir untuk menangani karhutla sekaligus menjaga kesehatan masyarakat. Seluruh kementerian dan lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, terus berjibaku melakukan pemadaman dan memastikan dampak karhutla terhadap masyarakat dapat ditekan.
Menteri Kehutanan juga mengajak seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk terus berperan dalam mencegah terjadinya karhutla. Ia meminta masyarakat, petani, pekebun, maupun perusahaan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
“Kondisinya memang tidak sedang baik-baik saja,” tegasnya.
Raja Juli mengatakan kondisi cuaca masih menjadi tantangan karena berdasarkan informasi BMKG, periode kering diperkirakan masih berlangsung hingga awal Oktober. September juga diperkirakan menjadi periode penting dalam penanganan karhutla.
Karena itu, pemerintah mendorong edukasi kepada masyarakat dengan melibatkan berbagai elemen, termasuk para influencer dan generasi muda yang aktif di media sosial.
Ia menekankan bahwa pembakaran lahan bukan solusi yang tepat, terutama di tengah kondisi El Niño yang kuat. Selain penguatan operasi darat dan udara, pemerintah juga berharap kondisi cuaca pada awal September dapat membantu proses pemadaman. Berdasarkan informasi BMKG, terdapat potensi bibit hujan pada awal September yang diharapkan dapat mendukung upaya pemadaman, termasuk melalui operasi modifikasi cuaca.
Di tengah upaya penanganan karhutla di enam provinsi prioritas, dukungan helikopter water bombing juga menghadapi tantangan karena sejumlah helikopter harus dikerahkan untuk menangani kebakaran luar biasa di beberapa taman nasional.
“Beberapa heli yang mestinya water bombing, yang mestinya bisa dipergunakan dan dimaksimalkan di enam provinsi prioritas, tetapi karena ada kebakaran yang luar biasa di beberapa taman nasional, akhirnya heli ini juga dideploy ke taman-taman nasional tersebut,” kata Raja Juli.
Karena kondisi tersebut, Kementerian Kehutanan mengambil langkah penutupan sementara dan penutupan terbatas di sejumlah taman nasional untuk mengurangi risiko keselamatan sekaligus mendukung efektivitas penanganan kebakaran.
Raja Juli juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Selatan, bupati dan wali kota, TNI, Polri, serta seluruh pihak yang telah memberikan perhatian dan mengerahkan sumber daya secara maksimal dalam penanganan karhutla.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang luar biasa memberikan perhatian, mencurahkan tenaga, pikiran, energi untuk mengatasi karhutla ini,” ujarnya.
Dengan tren hotspot dan fire spot yang terus membaik, pemerintah optimistis upaya penanganan dapat terus menekan luasan kebakaran. Namun, seluruh pihak tetap diminta waspada dan tidak mengendurkan upaya pencegahan maupun pemadaman, terutama selama kondisi kering masih berlangsung.
“Insyaallah pemerintah akan hadir, terus hadir untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi sekali lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, di tengah El Niño yang sangat kuat ini. Kami berharap kerja sama semua pihak,” kata Raja Juli.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., menjelaskan bahwa berdasarkan data per 30 Agustus, terdapat 11 fire spot di Sumatera Selatan. Setelah dilakukan pengecekan melalui patroli, helikopter, maupun drone, 11 titik tersebut terkonfirmasi sebagai lokasi yang benar-benar mengalami kebakaran.
Sebanyak 11 fire spot tersebut mencakup lahan sekitar 60 hektare lebih. Setelah dilakukan operasi pemadaman, hingga hari sebelumnya sekitar 15 hektare telah berhasil dipadamkan. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 45 hektare yang menjadi fokus penanganan.
“Artinya, memang Satgas Darat ini menjadi kekuatan utama untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Kepala BNPB.
Ia mengungkapkan, dari sekitar 15 hektare lahan yang berhasil dipadamkan dalam operasi sebelumnya, sekitar 2,5 hektare ditangani melalui operasi helikopter water bombing, sedangkan sisanya dipadamkan oleh Satgas Darat.
Data tersebut menjadi dasar pemerintah untuk meningkatkan kekuatan Satgas Darat di seluruh wilayah Sumatera Selatan.
“Pemadamannya itu tadi, Satgas Daratnya diperbanyak karena terbukti bahwa operasi pemadaman dengan Satgas Darat itu lebih utama dibandingkan hanya mengandalkan operasi udara,” katanya.
Satgas Darat akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari relawan, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, TNI, Polri, hingga unsur masyarakat lainnya. Operasi di lapangan akan dikoordinasikan bersama pemerintah daerah dengan dukungan Forkopimda.
Kepala BNPB juga mengingatkan masyarakat dan media agar dapat membedakan antara hotspot dan fire spot. Hotspot merupakan titik panas yang terdeteksi melalui satelit dan belum tentu menunjukkan adanya kebakaran di permukaan.
“Hotspot disampaikan di situ seribu. Itu belum tentu seribu itu kebakaran di bawah. Karena kompor masak juga bisa menjadi titik panas di situ,” jelasnya.
Ia mengatakan, data hotspot memiliki tingkat kepercayaan rendah, sedang, dan tinggi. Titik dengan tingkat kepercayaan tinggi kemudian diverifikasi menggunakan patroli darat, helikopter, maupun drone.
Sebagai contoh, dari 37 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi yang terpantau di Sumatera Selatan, setelah dilakukan verifikasi hanya ditemukan 11 fire spot yang benar-benar merupakan kebakaran.
“Kalau lebih objektif lagi, ya fire spot. Fire spot itu betul-betul kebakaran di bawah,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru menekankan bahwa faktor manusia memiliki peran besar dalam terjadinya karhutla. Karena itu, pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan teknologi maupun operasi pemadaman.
Menurutnya, upaya penanganan harus dilakukan secara bersama-sama melalui pendekatan promotif, preventif, dan penanganan langsung di lapangan.
“Masing-masing paling tidak kita ada peran pada posisi promotif, preventif, dan penanganan juga,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat, termasuk pengguna media sosial, untuk ikut menyampaikan edukasi mengenai bahaya dan dampak pembakaran lahan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga terus memperkuat dukungan kepada masyarakat yang terlibat dalam penanganan karhutla. Masyarakat yang bergabung dalam pasukan darat akan mendapatkan dukungan operasional sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan mereka.
Di bidang kesehatan, pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan bupati dan wali kota untuk memastikan pelayanan bagi masyarakat terdampak asap tetap berjalan. Puskesmas diarahkan untuk membuka pelayanan selama 24 jam guna menangani masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dengan pelayanan yang diupayakan tidak membebani masyarakat.(sn)
