Gegara Tak Hadir Mediasi, 21 ASN Sepakat Gugat Mantan PJ Wako Prabumulih

PRABUMULIH, SININEWS.COM -- Penyalahgunaan wewenang dengan melakukan mutasi abal-abal yang dilakukan oleh mantan Penjabat (Pj) Walikota Prabumulih, H Richard Cahyadi beberapa waktu lalu berbuntut panjang. 

Sebanyak 21 aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Pemkot Prabumulij yang merasa dirugikan dengan adanya mutasi abal-abal itu kemudian melaporkan ke PTUN dan kasus tersebut saat ini sudah memasuki tahap mediasi yang dilakukan oleh PN Prabumulih. 

Namun, para ASN mengaku kecewa lantaran dua kali sidang mediasi yang dilakukan tak satu kalipun dihadiri langsung oleh Richard Cahyadi. Richard hanya diwakilkan Kuasa Hukumnya, Redho Junaidi. 

Hasil sidang mediasi yang diketuai Hakim Mediator, Dendy Firdiansyah SH tersebut ternyata tidak mencapai kata sepakat sehingga gugatan terhadap Mantan Pj Wako terus dilanjutkan.

Kuasa Hukum Pemkot, Yulison Ampirani SH didamping Mudjiono SH menilai seharusnya mantan PJ Wako Prabumulih tersebut menyempatkan diri hadir dalam sidang tersebut sehingga dapat mengetahui keinginan ASN yang dirugikan akibat kebijakannya. 

"Wajar kalau tidak terjadi kata sepakat pada mediasi ini. ASN sendiri, jelas memilih sidang gugatan dilanjutkan," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Hukum dan Perundang-Undangan (Pe-UU), Beny Rizal melalui Kasubag Penyuluhan dan Bantuan Hukum HAM, Wiwik Liswaty mengatakan dari hasil mediasi para ASN sudah sepakat untuk melanjutkan gugatan tersebut, sehingga Mantan Pj Wako mempertanggung jawabkan kebijakannya di mata hukum sesuai ketentuan.

"ASN juga telah sepakat, karena tidak ada kata sepakat pada mediasi dan Mantan Pj tidak hadir. Gugatan terus dilanjutkan," ungkapnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Mantan Pj Wako, Redho Junaidi menilai jika gugatan yang dilakukan oleh para ASN tersebut kurang tepat. Seharusnya para ASN menggugat Pemkot Prabumulih bukan Richard Cahyadi secara pribadi. 

"Harusnya, Pemkot digugat. Bukan, Pak Richard pribadi. Itu salah gugatan," tuturnya.

Terpisah, Ketua Pengadilan Negeri (PN), AA Oka PB Gocara melalui Humas, Dendy Firdiansyah menjelaskan hasil mediasi yang dilakukan akan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan.

"Sidang gugatan akan kembali dilanjutkan dan diagendakan oleh panitra," jelasnya. 

Share:

Read More

Pembahasan LKPJ, Anggota Banggar Minta Hadirkan Sekda

MUARA ENIM,---Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Muara Enim meminta pimpinan dewan untuk menghadirkan Sekda Muara Enim, Ir H Hasanudin MSI dalam melakukan pembasahan Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPJ) Bupati Muara Enim tahun anggaran 2018. 

                    Soalnya  pengelolaan anggaran tahun 2018 dilakukan oleh tiga bupati, karena  masa transisi. Sehingga Sekdalah  selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang mengetahui secara detil input, output maupun outcame penggunaan anggaran itu. 

                    “Dalam melakukan pembahasan LKPJ tahun 2018  bersama masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini, kami meminta pimpinan dewan untuk menghadirkan Sekda selaku Ketua Tim anggaran eksekutif. Dialah yang mengetaui input, output dan outcame penggunaan anggaran tersebut,” jelas anggota Banggar DPRD Muara Enim, H Faizal Anwar SE, pada rapat pembahasan LKPJ dengan 11 OPD, Selasa (11/6).

                     Rapat yang berlangsung di ruang Banggar DPRD tersebut, diikuti oleh 11 OPD dipimpin Ketua DPRD, Aries HB SE bersama Wakil Ketua DPRD lainnya. Kemudian diikuti juga oleh anggota Banggar DPRD lainnya.

                    Para Kepala OPD yang mengikuti rapat tersebut diantaranya, Kepala BPKAD, Armeli Mendri, Kepala Bappeda, H Ramlan Suryadi, Kepala Bapenda, H Rinaldo, Kepala Dinas Pekerbunan, Ir Mat Kasrun, Kepala Dinas Perkim, H Ahmad Yani Herianto.

                  Dalam rapat tersebut, Faizal juga sempat mempertanyakan permasalah Dinas Pariwisata yang telah dibentuk oleh Pemkab Muara Enim. “Dinas Pariwisata telah dibentuk, tentunya masalah kinerjanya juga menjadi pembasan dalam LKPJ ini,” terang Faizal.

                Sementara itu, kepada awak media, Faizal menegaskan, pihaknya meminta Sekda dihadirkan dalam pembahasan tersebut, karena penggunaan anggaran APBD tahun 2018, dilakukan masa kepemimpinan Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar, kemudian Pj Bupati Muara Enim, Teddy Mellwansyah dan Bupati Muara Enim terpilih, Ir H Ahmad Yani MM.

          “Inilah salah satu dasar saya meminta Sekda dihadirkan dalam pembahasan LKPJ ini, karena dia  Ketua TAPD dan sangat mengerti masalah penggunaan anggaran tersebut,” tegasnya.

            Menanggapi pertanyaan anggota banggar tersebut, Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB SE,  langsung memerintahkan Plt Sekretaris Dewan untuk membuat surat khusus meminta kehadiran Sekda dalam pembahasan LKPJ tersebut.

                  “Pak Sekwan, supaya membuat surat untuk mengundang Sekda agar hadir dalam pembahasan LKPJ besok bersama OPD. Sedangkan pembahasan LKPJ dengan OPD hari tetap kita lanjutkan,” jelasnya.

                 Sementara itu, Izudin, anggota Banggar DPRD Muara Enim, juga sempat mempermasalahkan buku LKPJ yang setebal 30 cm diberikan eksekutif kepada Banggar terkesan dadakan. “Buku setebal 30 cm ini baru hari ini diserahkan ke banggar, langsung mau dilakukan pembahasan,” tegas Izudin.

                Untuk itu dia meminta agar masing masing OPD menyampaikan resume pengelolaan anggaran tahun 2018. Atas permintaan tersebut, akhirnya masing masing OPD membuat resume pengelolaan anggaran tahun 2018 dan diserahkan kepada masing masiang anggota Banggar dan pimpinan dewan.

             Kepada awak media, Izun mengatakan, bahwa penggunaan dana APBD tahun 2018 urusan wajib Dinas Pendidikan, pada pos belanja tidak langsung tidak tercapai target. Pada pos tersebut dianggarkan sebesar Rp 412.176.121.807,80, terealisasi sebesar Rp384.186.194.676.

                     Begitu juga pada pos anggaran belanja langsung tidak tercapai target. Pada pos tersebut dianggarkan195.987.111.050, terealisasi Rp 189.128.488.785,51.

                “OPD Diknas tidak melihat kondisi sebenarnya, sehingga banyak laporan anggaran sia sia. Bukatinya belanja langsung terjadi selisih anggaran sangat besar akibat tidak capai target. Memang tidak dirugikan, dari pada Silpa lebih baik untuk perbaikan bangunan gedung sekolah,” tegasnya. (Sn)

Share:

Read More

26 Kades Persiapan Dikukuhkan

PALI, SININEWS.COM -- Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Heri Amalindo mengukuhkan 26 Desa Persiapan, Selasa (11/6) Di Aula Kantor Bupati disaksikan Ketua DPRD PALI, Drs H Soemarjono, Kepala Kejari PALI, Yunitha Arifin dan sejumlah kepala OPD serta FKPD dilingkungan Pemkab PALI. 

"Desa Persiapan ini ada yang terbentuk sejak tahun 2015 dan ada yang tahun 2016 serta 2017. Artinya ada yang telah 4 tahun menjadi desa persiapan. Namun mari kita berdoa agar bersama-sama supaya tahun depan bisa menjadi desa definitif, karena saat ini berkasnya telah di ajukan ke Gubernur," ungkap Bupati. 

Meski masih desa persiapan, Bupati menekankan agar kepala desa tetap berbuat demi masyarakat. "Kepala desa merupakan ujung tombak pemerintahan, jadi bagusnya kabupaten tergantung pada para Kadesnya. Untuk itu jalankan amanah yang diucapkan dalam sumpah, yakni siap mengabdi untuk bangsa dan kesejahteraan rakyat," tukas Bupati. 

Sementara itu, A Gani Akhmad, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten PALI membenarkan bahwa berkas 26 desa persiapan sudah diajukan ke Gubernur. 

"Dalam satu tahun kedepan, 26 desa persiapan bakal dievaluasi. Dimana dalam 6 bulan sekali, kepala desa harus melaporkan kondisi desanya, seperti pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi serta yang lainnya," ungkap A Gani. 

Dalam masa evaluasi, diakui A Gani bahwa desa persiapan belum menerima Dana Desa (ADD) tetapi mendapat bantuan dari Kabupaten melalui Alokasi Dana Desa (ADD) serta tahun 2019 ini bakal mendapat bantuan juga dari Pemprov sebesar Rp 50 juta. 

"Tetapi bantuan dari provinsi sampai saat ini belum juga belum disalurkan," tutupnya.

Share:

Read More

Ada Masalah? Bupati Pali : Jangan Curhat di Sosial Media

PALI, SININEWS.COM --  Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Heri Amalindo menghimbau kepada seluruh pegawai pemerintahan Kabupaten PALI agar bersama-sama menjaga image PALI agar tetap baik, dan jangan menyebarkan suatu keluhan terkait pemerintahan melalui sosial media. 

Himbauan itu disampaikan orang nomor satu di Bumi Serepat Serasan saat pimpin apel gabungan jajaran pemerintahan PALI sekaligus halal bi halal di halaman Kantor Bupati, Jalan Merdeka KM 10 Kelurahan Handayani Mulya, Selasa (11/6).

Menurut Bupati PALI, apabila ada permasalahan yang belum jelas kebenarannya silahkan hubungi langsung pihak terkait, seperti kepala dinas bersangkutan atau Sekda, bahkan Bupati siap menjawab pertanyaan atau keluhan pegawai apabila ada permasalahan. 

Dicontohkan Bupati bahwa beberapa hari lalu, ramai di medsos atau facebook yang menanyakan honor transport guru non PNS yang langsung menyalahkan pemerintah, hal ini tentu akan menyebar kemana-mana. Padalal sebenarnya, honor guru non PNS dinaikan pada Desember 2018 dari Rp 300 ribu menjadi Rp 800 ribu, yang tentunya anggaran belum dibuat.

"Bukan tidak dibayarkan transport guru non PNS, tetapi nunggu dianggaran perubahan. Karena anggaran tahun 2019 untuk bayar guru itu hanya cukup untuk tiga bulan, sebab masih anggaran Rp 300 ribu. Karena dinaikan pada Desember 2018 lalu, maka anggaran itu belum disusun dan diajukan, maka kami berharap bersabar," terang Bupati.

Share:

Read More

Jalin Silaturahmi dengan Halal Bihalal

PALI, SININEWS.COM -- Ribuan pegawai pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) baik ASN muaupun TKS mendadak tumplek di halaman kantor Bupati, jalan Merdeka KM 10 Kelurahan Handayani Mulya, Selasa (11/6).

Kumpulnya ribuan pegawai tidak lain untuk lakukan apel gabungan di jajaran pegawai pemerintahan PALI serta halal bihalal yang dipimpin langsung Bupati PALI Heri Amalindo.

"Pasca lebaran sudah menjadi kebiasaan kita untuk saling bermaaf-maafan, pada kegiatan ini selain apel gabungan juga sekaligus kita halal bihalal. Dimana kami selaku pribadi dan pemerintah meminta maaf apabila ada kesalahan," ungkap Bupati. 

Selesai lebaran, Bupati mengingatkan agar seluruh pegawai kembali bahu-membahu menyatukan visi untuk PALI cepat maju. 

Karena dijelaskan Bupati bahwa sebagai daerah baru, PALI butuh tenaga atau pegawai yang bertekad memajukan PALI. 

"Untuk itu, kita tingkatkan disiplin, karena kita butuh orang-orang yang mau bekerja keras, pegawai yang benar-benar mengabdi di daerah ini untuk mengejar ketertinggalan," tukasnya. 

Usai apel gabungan, dilanjutkan halal bihalal, dimana Bupati PALI tanpa lelah melayani ribuan pegawai untuk bersalaman langsung.

Share:

Read More

Bolos Hari Pertama Kerja, ASN Terancam Tidak Naik Pangkat

PRABUMULIH, SININEWS.COM -- Pemerintah Kota Prabumulih tidak main-main dalam menerapkan aturan. Meski tidak dilakukan sidak di hari pertama masuk kerja pasca cuti lebaran, namun badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) menerapkan absensi manual. 

"Sebelum apel bulanan dan halal bihalal pegawai sudah absen dinger print duluan. Kemudian dilakukan juga absensi manual setelah apel," Ujar Kepala BKPSDM, Beni Rizal, Senin (10/6).

Beni mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi kepada ASN yang tidak hadir dihari pertama masuk kerja. Mulai sanksi ringan hingga sanksi berat sesuai aturan ASN. 

"Sanksinya bisa berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat dan lainnya sesuai tingkat kesalahannya," ungkapnya.

Dari absensi yang dilakukan, kata Beni, masih ditemukan adanya ASN yang tidak masuk dihari pertama kerja. "Selagi alasannya jelas tidak menjadi persoalan, misalkan katanya sakit harus ada keterangan dokter dan foto saat dirawat inap," terangnya. 

Disinggung mengenai jumlah ASN yang tidak hadir, Beni mengaku belum mengetahui jumlah pastinya. "Karena belum kita rekap," tambahnya. 

Share:

Read More

Kedepan Prabumulih Akan Jadi Kota Bebas Penggunaan Tabung Gas 3 KG dan 12 KG

PRABUMULIH, SININEWS.COM -- Pemerintah Kota Prabumulih tampaknya belum berpuas diri. Meski sudah mendapat bantuan jaringan gas kota terbesar di Indonesia, Pemerintah terus berupaya agar seluruh masyarakat dapat menikmati gas rumah. 

Tak hanya itu, Walikota Prabumulih, H Ridho Yahya juga menargetkan kedepan kota Prabumulih satu-satunya di Indonesia yang bebas dari penggunaan gas tabung 3 kg dan 12 kg. 

Nah, untuk merealisasikan itu semua. Usai halal bihalal dihalaman Pemkot Prabumulih, Walikota Prabumulih H Ridho Yahya langsung menggelar rapat bersama seluruh Kepala OPD, Camat dan Lurah se Kota Prabumulih, bertempat diruang rapat Pemkot Prabumulih.

Saat dikonfirmasi usai rapat, orang nomor satu di Kota Prabumulih ini menuturkan salah satu agenda yang dibahas dalam rapat tersebut yaitu, masalah penambahan pemasangan jaringan gas kota sebanyak 4000 sambungan baru dari kementerian.

"Kita mendapat tambahan 4000, itu artinya masyarakat Kota Prabumulih akan 100 persen menikmati gas rumah tangga. Datanya sudah ditunggu tanggal 16 Juni di Kementerian, sayangkan makanya kita kumpulkan camat dan lurah," tutur Ridho, Senin (10/6). 

Untuk itu, dirinya meminta kepada lurah dan camat untuk segera menyelesaikan pendataan tambahan pasangan baru gas kota tersebut. "Kita minta seminggu lagi data sudah harus masuk," ungkapnya. 

Adanya tambahan 4000 sambungan jargas tersebut, tentunya harapan Pemerintah agar seluruh masyarakat dapat menikmati gas rumah tangga dapat terealisasikan. 

"Apabila kita sudah 100 persen, maka Kota Prabumulih akan menjadi daerah bebas tabung gas tiga kilo dan dua belas kilo, dinobatkan secara nasional kalau ini sudah selesai semuanya," terangnya.

Share:

Read More

Betabuh Sampai Subuh, Musik Remix Diprotes Warga

PALI -- Meski telah dilarang untuk menggelar musik remix sampai larut malam, tetapi rupanya masih saja ada warga yang masih membandel dengan menggelar musik orgen tunggal dibarengi hentakan musik remix sampai larut malam bahkan sampai menjelang pagi.

Seperti yang terjadi di Desa Air Itam, yang terdengar musik remix hingga menjelang subuh . Hal itu diketahui saat akun facebook Wang Ritam mengunggah keluhannya yang dibagikan melalui gruop Wang Ritam belum lama ini.

Dimana isi cuitan pada akun itu mengeluhkan musik remix yang mengganggu kenyamanan warga lainnya. Bahkan dari keterangan unggahan itu, musik remix digelar sejak tanggal 3 Juni malam sebelum lebaran sampai tanggal 9 Juni 2019 atau tadi malam.

Musik remix tersebut menurut keterangan akun facebook itu dijelaskan dalam rangka menjelang hajatan di rumah salahsatu warga Desa Air Itam yang pelaksanaan hajatannya pada hari ini, Senin (10/6), tetapi jauh hari sebelumnya, musik orgen tunggal sudah dimainkan.

Pada tulisan di akun facebook Wang Ritam itu juga berharap pihak kepolisian dan instansi terkait menegur tuan rumah agar tidak mengganggu kenyamanan warga lainnya.

Menanggapi hal, Kapolsek Penukal Abab Iptu Alpian bakal berkoordinasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol.PP) PALI dalam menegur warga bersangkutan.

"Untuk batasan hiburan orgen tuggal merupakan peraturan Bupati, dan yang mengambil tindakan apabila ada yang melanggar Perbup, maka Satpol.PP yang berwenang. Kita akan koordinasi dengan Kasat Polpp untuk menentukan upaya apa terkait permasalahan ini," ungkap Alpian, Senin (10/6).

Terpisah, Zulkopli SH, Plt Kepala Satpol.PP PALI menegaskan bakal segera memanggil kepala desa bersangkutan.

"Kami akan panggil kepala desanya, karena aturan tersebut sudah kita sosialisasikan langsung kelapangan dan juga telah menekankan kepala desa agar segara melaporkan apabila ada gelaran musik remix di wilayahnya," tandasnya. (sn)

Share:

Read More

Mayat di Payuputat, Ibu Korban : Sebelum Tewas Sukirman Dijemput PNJ

"Keluarga korban saat menjeput jenazah Sukirman di RS.Umum Prabumulih (kiri Ratih Istri Korban dan Tengah Hernalia Ibu Korban) "

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Penemuan sesosok mayat pria yang sempat menggemparkan warga Kelurahan Payuputat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih beberapa waktu lalu menemui titik terang, tak sampai 24 jam petugas kepolisian telah mengendus keberadaan pelaku diduga pembunuhan, senin (10/6/19)

Hasil penelusuran tim sininews.com dugaan sementara korban yang tewas dikebun karet itu merupakan Sukirman Hata bin Makdum (25) warga Jalan Penukal 1 Rt.05 Rw.04 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur, hal tersebut diungkapkan oleh istri korban Ratih

Diketahui keluarga korban mendapat informasi dari media sosial yang tengah viral dan mendapat kabar bahwa korban telah dievakuasi kepolisian ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih

Dalam keterangan ibu korban Hernalia menuturkan jika sebelum kejadian ada seseorang yang menjemput anaknya dari rumah yang tak lain merupakan kerabat korban itu sendiri

“Malam tu ado PNJ yang jemput kerumah, dio ngomong ditelpon TP (pelaku) bahwa TP meminta dirinya untuk mencari motor yang hilang saat lebaran didepan teras rumahnya” tutur Hernalia tanpa menaruh rasa curiga

Korban yang dijemput oleh pelaku PNJ langsung bergegas membawa motor miliknya merk Viar dan langsung menuju lokasi kejadian tempat korban dihabisi

“PNJ bilang katonyo TP sudah nunggu di jalan Garin, dio minta tolong cek motornya yang sempat hilang. Sekitar jam 9 malam HP anakku dak aktif lagi” lanjut Hernalia 

Dari informasi yang didapat dari warga beberapa pelaku merupakan warga Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat yang merupakan kerabat istri korban

“semalam ado Polisi menggrebek PNJ dìkediamannya, dak tau kami ado apo, tau-tau lah ribut” ucap warga yang tak mau namanya disebutkan

Penggerebakan dilakukan dirumah PNJ di jalan lintas Gunung Kemala Kelurahan Anak Petai merupakan pelaku yang menjeput korban sebelum kejadian

Tak hanya itu petugas kepolisian Polres Prabumulih juga melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya yakni TP dan RSD dan pelaku lainnya

“jam 11 malam ado Polisi rame dirumah TP, katonyo pelaku pembunuhan” ungkap warga Kelurahan Gunung Kemala yang menyaksikan proses penangkapan pelaku

Dari informasi dilapangan petugas berhasil menangkap satu dari empat pelaku diduga pembunuhan berencana yang dihabunuh dijalan Garin Anak Petai dan mayat korban dibawah ke wilayah Payuputat Kecamatan Prabumulih Barat.

Hingga berita ini diturunkan mayat korban akan disemayamkan usai sholat dzuhur nanti dan pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran (sn)

Share:

Read More

Kepala Bappeda Pemkot Prabumulih Resmi Menjabat Sekda

PRABUMULIH, SININEWS.COM -- Kepala Bappeda Pemerintah Kota Rabumulih, Elman resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda). Pelantikkan dilakukan dihalaman kantor Pemkot Prabumulih seusai pelaksanaan apel pagi, Senin (10/6). 

Elman sendiri menyingkirkan dua kandidat lainnya yang juga ikut dalam lelang jabatan Sekda, yakni Sekretaris Dewan (Sekwan), Heryani dan KadinnKesbangpol, Martodi. 

Walikota Prabumulih, H Ridho Yahya mengatakan pelantikkan sengaja dilakukan dihalaman terbuka agar dapat disaksikan langsung oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkot Prabumulih. 

"Tujuannya agar seluruh pegawai tahukarena Sekda merupakan jabatan tertinggi ASN," Ujar Ridho saat dibincangi seusai pelantikkan. 

Dipilihnya Elman sebagai Sekda bukanlah tanpa alasan melainkan melalui proses pemantauan yang panjang hingga belasan tahun selama orang nomor satu di Kota Prabumulih itu menjabat. 

"Kita pantau selama 11 tahun dari kita masih menjabat wakil walikota. Beliau loyal, kerjanya bagus dan golongannya juga memungkinkan. Yang tak kalah penting, beliau tinggal di Prabumulih sehingga ASN mudah ngadu kalau ada masalah," ungkapnya. 

Ridho berharap, Sekda yang baru dapat mengayomi para pegawai, memiliki disiplin tinggi, tinggkah lakunyang baik serta dapat merespon cepat komando Walikota dalam membangun Kota Prabumulih. 

"Jangan dituntun terus, harus gerak cepat. Jabatan adalah amanah jangan mentang jadi Sekda jadi sok hebat," terangnya.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Elman menuturkan pihaknya akan bekerja keras agar untuk mencapai program kerja Walikota emoat tahun kedepan. 

"RPJMD 2018-2023 itu acuan kita dan sudah disusun. Program sudah ada tinggal lagi mempercepatnya, bukan bukan mendobrak tapi berlari untuk mencapai itu," tuturnya sembari menjelaskan dalam RPJMD tersebut salah satunya menyangkut masalah infrastruktut, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan lain-lain.

Lebih jauh, Elman menambahkan untuk mencapai semua itu pihaknya akan terus menjaga kekompakkan, merangkul serta menjalin diskusi aktif dengan Kepala OPD. "Saya yakin dengan kepala OPD sekarang ini bisa mengimbangi kinerja beliau (Wako)," tambahnya.(Adv)

Share:

Read More