Pastikan PSU Berjalan Lancar, Pemdes Babat Tongkrongi TPS

PALI. SININEWS.COM -- Salah satu dari empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada PALI, Rabu (21/4/21) adalah TPS 08 Desa Babat Kecamatan Penukal Kabupaten PALI.

Tentu saja, untuk memastikan jalannya PSU berjalan lancar, Pemerintah Desa (Pemdes) Babat turun ke lokasi TPS untuk memantau jalannya PSU. 

"Jauh-jauh hari kami telah menghimbau masyarakat yang masuk pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 08 untuk datang ke TPS saat hari H. Dan hari ini bahkan sejak TPS didirikan serta logistik diterima KPPS, kita ikut mengawal agar tidak ada hambatan dalam pelaksanaan PSU di TPS 08 desa kami," ungkap Ari Mediansyah, kepala desa Babat didampingi hampir seluruh perangkatnya saat memantau PSU di TPS 08.

Kades tetap mengingatkan warganya yang masuk dalam DPT untuk tetap memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan saat menyalurkan hak suaranya ketika berada di TPS. 

"Pandemi belum berakhir, jadi untuk menghindari penyebaran covid-19, warga yang akan memilih untuk jauhi kerumunan, atau kalau pun terjadi antrean agar jaga jarak dan jangan lupa pakai masker serta mencuci tangan pakai sabun," himbaunya. 

Pada saat pelaksanaan PSU, Kades juga mengharapkan warga lain yang tidak ikut memilih untuk tetap memantau jalannya PSU dari kejauhan. 

"Kami berharap jangan berkerumun di TPS, terlebih saat penghitungan suara. Lebih baik dari jauh dan tetap jaga ketertiban serta persatuan desa kita agar jalannya pesta demokrasi ini berjalan sukses dan sehat. Siapapun yang terpilih adalah Bupati dan wakil bupati kita," harap Kades. (sn/perry)

Share:

Read More

PSU Digelar, Antusias Warga di TPS 08 Babat Cukup Tinggi

PALI. SININEWS.COM -- Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) hari ini (Rabu 21/4/21) digelar, ada empat TPS dari tiga desa dua kecamatan yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar PSU dalam menentukan kepala daerah di Bumi Serepat Serasan. 

Pada pelaksanaan PSU, sejak pagi pukul 07.30 WIB sudah dimulai, dan terpantau di TPS 08 Desa Babat Kecataman Penukal sejak pagi warga antusias mendatangi TPS dan alhasil terjadi antrian panjang untuk dapat memilih lebih dahulu. 

"Iya pak, sejak pagi saya datang ke TPS. Berharap kalau pagi-pagi sudah nyoblos kami bisa melanjutkan aktivitas ke kebun untuk menyadap," ungkap Hendri salah satu warga Babat kepada media ini. 

Sementara itu, Rahmad Bagja anggota Bawaslu RI yang turun langsung memantau jalannya PSU didampingi ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto dan Bawaslu Kabupaten PALI menyayangkan adanya penumpukan di TPS. 

"Padahal pada surat undangan ada jadwal atau jam untuk memilih, tapi masih tetap terjadi penumpukan. Kami akan koordinasi dengan PPK agar antrean bisa diurai supaya tidak terjadi kerumunan dalam mencegah penyebaran covid-19," ungkapnya. 

Rahmad Bagja mengaku pada pelaksanaan PSU dari tahapan sampai pelaksanaannya, belum ada laporan terkait pelanggaran. 

"Hingga saat ini belum ada laporan pelanggaran, dari pantauan kami hanya terjadi antrean di TPS 08, tapi kalau di dalam TPS tidak terjadi, masih aman dan seluruh pemilih dan panitia melaksanakan protokol kesehatan," tukasnya. (sn/perry)

Share:

Read More

TEMPIRAI UTARA GELAR PEMBEKALAN RELAWAN SDGs

PALI,  Sininews. Com -- Berdasarkan surat Edaran Kemendes PDTT Dirjend Pembangunan Desa kepada 

Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota dan Kepala Desa seluruh Indonesia, nomor 5/PR/03.01/III/2021 perihal Pemuktahiran Data IDM berbasis SDGs.

SDGs (Sustainable Developmen Goals) merupakan role pembangunan berkelanjutan yang masuk program perioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021, sebagaimana turunan dari Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang tujuan Pencapaian Pembangunan Nasional berkelanjutan. 

SDGs Desa ini merupakan Program pembangunan bekelanjutan dan upaya Pemerintah mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, Desa tanpa kelaparan,  Pertumbuhan ekonomi yang merata,  Desa peduli Kesehatan, Desa Peduli Pendidikan,  Desa berjajaring, Desa Ramah Perempuan dan Desa tanggap budaya. 

Untuk mengemplentasikan program tersebut,  Pemdes Tempirai utara Kecamatan Penukal utara kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).  Bergegas (20/4/2021) menggelar Sosialisasi dan pembekalan kepada Tim Relawan pendataan IDM berbasis SDGs yang telah dibentuk beberapa hari yang lalu. 

Dalam sambutan Kepala Desa Tempirai Utara Hermanto sahiman 

 meminta para Tim relawan pedataan dapat bekerja door to door ke rumah warga melihat langsung

Kondisi Masyarakat  dan lakukan pendataan secara akurat dan tanggung jawab sehingga data tersebut dapat masuk data base secara valid sebab data ini merupakan tolak ukur perubahan kemajuan IDM desa Tempirai utara kedepan.... .harapnya. 

Kegiatan Pembekalan ini dihadiri Camat Penukal Utara diwakili Kasie Pemdes Suparmin Jaoni,  Tim TP3MD Kabupaten PALI Adenan, Sp dan Drs. Nasiri, sekaligus sebagai narasumber,  juga PD/PLD Dedy dan Endang,  serta para perangkat Desa lainnya dan dilaksankan secara sederhana dengan mematuhi Protokol Kesehatan Covid 19.

Dilanjutkan Kasie Pemdes Penukal Utara Suparmin Jaoni, menghimbau pada Tim Relawan agar dapat bekerja sinergi dan selalu berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya,  sebagaimana perlu diketahui juga bahwa Tim Pendataan terdiri dari Perangkat Desa ini mempunyai mitra kerja diantaranya,  Pendamping Desa,  Babinsa dan Bhabinkamtibmas, sehingga Human error dalam melaksanakan tugas pendataan dapat di minimalisir... Ungkapnya. 

Dilanjutkan Adenan Agani selaku Ketua TP3MD dalam arahannya, mengapreasi atas gerak cepat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan penyerapan kegiatan Dana Desa tahun 2021.

Disamping itu Tenaga Ahli ( TA)  Dana Desa ini berharap kepada Kepala Desa dan Perangkatnya bersama BPD juga Masyarakat,  kiranya setelah mengisi Kuesioner Aplikasi SDGs tentunya akan mendapat inspirasi sebagai Motivasi dari kekurangan data pengisian Kuesioner sebagai acuan dijadikan Inovasi menggali peluang potensi Desa yang akan melahirkan Usaha Desa berkelanjutan..... Pintanya. 

(Bungharto/SN)

Share:

Read More

Ridho Apresiasi Pendirian Sekolah Ma'had Himmatuna Sekolah Khusus Putra di Prabumulih

FOTO : HUMAS / Walikota Prabumulih Ridho Yahya menerima langsung Audensi pengelola sekolah Ma'had Himmatuna, selasa (20/4)

PRABUMULIH, SININEWS.COM - Walikota Kota Prabumulih Ir. H. Ridho Yahya, MM menerima Audiensi Ma'had Himmatuna SMP dan SMA Islam Terpadu (Khusus Putra) dengan Pemerintah Kota Prabumulih. Bertempat di Ruang Kerja Walikota Kota Prabumulih.Selasa (20/4/ 2021 )

Ketua Ma'had Himmatuna menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kedatangan untuk mengajak  Pemerintah Kota Prabumulih agar ikut  bekerjasama dengan pihak Ma'had Himmatuna terkait akan di resmikannya Ma'had Himmatuna Prabumulih (Sekolah Islam Terpadu SMP dan SMA Khusus Putra). 

 

Terkait dengan kedatangan kami kemari ingin mengajak pihak pemerintah Kota Prabumulih untuk bekerjasama dengan pihak Ma'had Himmatuna terkait akan di resmikannya Ma'had Himmatuna", Ungkapnya.

Walikota Prabumulih mengatakan Pemerintah Kota Prabumulih tentunya akan ikut serta dalam peresmian Ma'had Himmatuna, pemerintah Kota Prabumulih juga memberikan apresiasi kepada Ma'had Himmatuna Karena telah mendirikan Ma'had Himmatuna di Kota Prabumulih, beliau berharap agar peresmian Ma'had Himmatuna dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

"Kami selaku Pemerintah Kota Prabumulih tentunya akan ikut serta dalam peresmian ini, saya juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak Ma'had Himmatuna dan semoga persemian Ma'had Himmatuna Prabumulih (Sekolah Islam Terpadu SMP dan SMA Khusus  Putra) dapat berjalan dengan lancar dan sukses", Ungkapnya

Salain itu Ridho Yahya berharap semoga kedepannya nanti Ma'had Himmatuna Prabumulih dapat memberikan Inovasi kepada siswanya  untuk menghapal Al-Qur'an dengan cara cepat. 

Turut hadir Asisten III Pemerintah Kota Prabumulih H. M. Rasyid, S.Ag, MM, Kepala Disdik Kusron S.Pd, M.Sj, Kabag Kesra Kota Prabumulih dan OPD yang terkait.(tau/sn)

Share:

Read More

KPPS TPS 06 TEMPIRAI TERIMA KOTAK SUARA PSU

PALI. SININEWS.COM -- Pemilihan Suara Ulang (PSU)  Pilkada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) akan segera digelar pada tanggal 21 April 2021 mendatang.

Dalam persiapan PSU ini PPK dan KPPS bekerja secara maraton menyelesaikan berbagai administrasi pendukung,  antaranya persiapan bilik kotak suara dan penyebaran pembagian undangan calon Pemilih TPS 06.

Penyerahan Kotak suara TPS 06 Desa Tempirai, telah dilaksanakan hari ini jam 12.30 wib (20/04/2021) bertempat di Kantor Sekretariat PPS TPS 06 Desa Tempirai Kecamatan Penukal utara Kabupaten PALI.

Penyerahan Kotak suara ini diserahkan oleh Ketua PPK Penukal utara Supardi kepada KPPS TPS 06 Alek Kolbi berupa kotak karton berwarna putih.

Dalam penyerahan ini didampingi Kapolsek Penukal utara IPTU Bambang Wahyudi,  Babinsa Tempirai Martosa dan T. mulyadi, Panwascam Penukal Utara Ivantri Tosa dan anggota KPPS lainya. 

Menurut PPK Penukal Utara Supardi,  penyerahan kotak suara ini telah diterima KPPS TPS 06 dalam keadaan utuh dan lengkap. "Seluruh logistik yang diterima  langsung di simpan di gudang Logistik Kantor sekretariat PPS TPS 06 dan disaksikan oleh Jajaran Polsek Penukal utara  serta instansi terkait lainya," ujarnya. 

Demikian Kapolsek Penukal utara IPTU Bambang Wahyudi,  mengintruksi pada jajarannya agar Kotak suara dan perlengkapan lainnya dapat dijaga dengan aman sehingga pada kegiatan PSU nanti tidak ada kekurangan prasarana yang dibutuhkan.

(Bungharto/SN)

Share:

Read More

Usmandani: THR Wajib Dibayarkan H-7 Lebaran

PALI. SININEWS.COM -- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Usmandani menghimbau kepada seluruh perusahaan atau pengusaha yang beroperasi di Bumi Serepat Serasan agar menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja tepat waktu sesuai aturan yakni paling lambat 7 hari sebelum lebaran. 

"Memang saat ini perekonomian kita belum stabil terdampak adanya pandemi global Covid-19, namun yang namanya THR itu sudah menjadi kewajiban pengusaha untuk membayarnya kepada pekerjanya," ungkap Usmandani, Selasa (20/4/21).

Penyaluran THR dijelaskan Usmandani berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif juga Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Pada Pasal 8 tersebut disebutkan, pembayaran THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Jadi kami berharap seluruh pengusaha atau perusahaan taat aturan, apabila lalai, maka sanksi sudah jelas bakal diberikan sesuai aturan yang berlaku," terangnya. 

Menimbang perekonomian masih sulit, Usmandani menyebut pemerintah masih membuka ruang untuk bermusyawarah bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR keagamaan. 

"Kalau perusahaan genting atau tidak mampu memberikan THR kepada pekerjanya, bisa berembuk menghasilkan mufakat bersama tapi dengan syarat harus diketahui Disnakertrans," tukasnya. 

Untuk menerima keluhan atau aduan baik dari pekerja atau perusahaan, Usmandani mengaku pihaknya telah membuka posko aduan THR di kantornya. 

"Posko itu tujuannya untuk menampung seluruh aduan terkait THR sekaligus memfasilitasi pemecahan permasalahan tersebut. Disamping itu, pegawai Disnakertrans PALI sudah kami tekankan untuk rutin mengingatkan seluruh perusahaan atau pengusaha untuk tepat waktu membayarkan THR," tutupnya. (sn/perry) 

Share:

Read More

BSB Prabumulih Sebarkan Barcode Qris Untuk Berzakat, Infaq dan Shadaqoh,

PRABUMULIH, SININEWS.COM - Bekerja sama dengan Baznas Kota Prabumulih,  Bank Sumsel Babel (BSB) Kota Prabumulih, memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya warga Prabumulih yang hendak ber-Zakat, Infaq dan shodaqoh melalui Qris ( Quick Response Code Indonesian Standard ). 

Bertempat di Masjid Al-Ikhwan Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara, kegiatan Sosialisasi Zakat, Infaq dan Shodaqoh serta kerjasama pemasangan Qris bersama BSB Prabumulih di seluruh Masjid di kota Prabumulih tersebut digelar, Senin (19/4/2021).

Dalam sambutannya, Ketua Baznas Kota Prabumulih, H Najamudin, menyebutkan, kegiatan ini diadakan dalam rangka membantu memudahkan masyarakat untuk berzakat, infaq, dan shodaqoh. "Yang mana, Baznas sendiri merupakan wadah yang telah memiliki payung hukumnya untuk bertugas mencatat, mengumpulkan, dan menyalurkan zakat, infaq, shodaqoh yang masuk nantinya," terangnya saat itu. 

Sedangkan ditempat yang sama, Pimpinan Bank Sumsel Babel Kota Prabumulih, Tian Kadaumpu Yamin, menerangkan, Diawalinya kegiatan ini berawal dari diterbitkannya Qris  Palembang Indonesia. Yang mana bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran apapun. "Dan kami bersumbangsih dengan kami bekerja sama dengan pihak Baznas Prabumulih. Yang mana untuk bisa menyampaikan zakat, infaq dan shodaqoh dari warga Prabumulih khususnya dengan tanpa harus keluar rumah, terlebih karena situasi saat ini," jelas Tian panggilannya. 

Qris itu sendiri, disebutkannya, merupakan sistem pembayaran melalui scan barcode. "Jadi Qris ini akan kita tempelkan di 166 masjid yang terdaftar di Baznas Kota Prabumulih. Nah, untuk cara kerjanya itu masyarakat yang akan menyalurkan infaq atau shodaqohnya cukup menscan barcode yang tertempel di masing-masing masjid yang mereka datangi melalui handphone android yang sudah memiliki akun mobile bankingnya. Dengan catatan mereka juga memiliki saldo di rekening tabungannya itu. Jadi walaupun mereka tidak membawa uang tunai, mereka masih tetap bisa berzakat, infaq dan shodaqoh," bebernya saat itu.

Sementara itu, Wakil Walikota Prabumulih H Andriansyah Fikri SH, yang saat itu hadir mengatakan, Zakat, Infaq dan Shadaqoh sebenarnya tidak asing lagi ditelinga kita, apalagi Pemkot Prabumulih melalui Baznas itu salah satunya membantu rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Yang mana dana tersebut dikumpulkan melalui infaq ASN Pemkot Prabumulih. "Tapi kami menyambut baik dengan acara yang diselenggarakan oleh Bank Sumsel Babel ini. Dan yakin lah dana yang disampaikan akan dikelola sebaik-baiknya oleh pihak Baznas karena itu sudah terbukti dengan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya bahkan telah diikuti perusahaan-perusahaan di kota Prabumulih ini," kata Fikri saat itu. 

Dan sambungnya, kegiatan ini harus digencarkan lagi kepada masyarakat. Karena bagi masyarakat yang belum mengerti dapat lebih mengerti lagi. "Apalagi untuk menggunakan Qris ini kan tidak bisa dipakai disemua jenis Hp tapi hanya dapat dipakai di Hp tertentu saja," harapnya seraya memperlihatkan Hp miliknya tidak bisa dipakai Qris karena bukan jenis Hp android.

Sebab masih kata dia, masyarakat kita kebanyakan beragama islam. Dan hampir semuanya menjalankan itu (zakat, infaq, dan shadaqoh, red) jadi kegiatan ini kita harap mereka mengerti. "Apalagi di kondisi saat ini kita kebanyakan diharuskan untuk tidak keluar rumah," pungkasnya. (sn/tau/ril)

Share:

Read More

BNSP Latih Assesor Wartawan, Dewan Pers Dilarang Sertifikasi Wartawan

Jakarta - Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi Henny S. Widyaningsih menegaskan Dewan Pers tidak boleh mengeluarkan sertifikasi kompetensi wartawan, menyusul Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan sudah resmi hadir dalam system sertifikasi kompetensi nasional Indonesia.

Ditegaskan Henny saat menyampaikan arahannya kepada puluhan peserta pelatihan Asesor Kompetensi Wartawan dalam rangkaian pelaksanaan pelatihan Asesor Kompetensi di Ruang Serba Guna LSP Pers Indonesia lantai 5, Kompleks Ketapang Indah, Jakarta Pusat, 14-18 April 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP, Henny mengatakan "BNSP merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi. Dewan Pers boleh melaksanakan setifikasi kompetensi tapi harus lewat LSP yang berlisensi BNSP", tandas Henny.

Dikatakan Henny pula "oleh karena ini (Sertifikasi Wartawan lewat BNSP) belum pernah terjadi di Indonesia, maka LSP Pers Indonesia merupakan lembaga pertama yang memiliki Standar Kompetensi Wartawan yang bisa melaksanakan sertifikasi kompetensi wartawan", ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Agus mantan Komisioner BNSP yang menjadi master assesor BNSP pada kegiatan pelatihan ini mengatakan "sertifikasi kompetensi itu ada aturan hukumnya. Hanya dua lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi yakni Perguruan Tinggi dan BNSP. Jadi kalau ada lembaga di luar itu yang berani mengeluarkan sertifikat kompetensi itu melanggar dan ada sanksi pidananya", tegasnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Hence Mandagi Ketua LSP Pers Indonesia yang juga menjabat Ketua Umum DPP Serikat Pers dan Ketua Dewan Pers Indonesia menyampaikan "apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BNSP yang sudah memberikan kesempatan kepada wartawan untuk mengikuti proses pelatihan assesor kompetensi melalui LSP Pers Indonesia", ucapnya.

“Banyak selamat kepada wartawan yang sudah dinyatakan kompeten sebagai assesor oleh master assesor dari BNSP. Karena ini menjadi catatan sejarah baru bahwa pers Indonesia telah memiliki assesor penguji komptensi bersertifikat BNSP berlogo garuda", ungkap Mandagi.

Mandagi mengaku bangga atas kehadiran wartawan yang menjadi peserta diklat assesor dari lintas organisasi dan latar belakang media.

Salah satu peserta yang berasal dari Kota Batam, Mangapul Matondang, ikut memberikan komentar terkait pelaksanaan kegiatan ini. Matondang yang juga menjabat Pimpinan Redaksi di Media Online BeNews mengatakan "dirinya bangga bisa mendapat pengakuan resmi dari negara. Saya berharap semua wartawan di Indonesia bisa disertifikasi kompetensinya melalui jalur resmi yakni lewat BNSP, bukan yang versi abal-abal dan melanggar undang-undang", tegasnya.

Peserta yang mengikuti Diklat Assesor Angkatan Pertama LSP Pers Indonesia ini berasal dari organisasi pers Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Perserikatan Journalis Syber Indonesia (PERJOSI), Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Jurnalis Nasional Indonesia (JNI), dan Sindikat Wartawan Indonesia (SWI). Latar belakang peserta juga berasal dari beragam media yakni dari media Televisi (RCTI dan TVRI), media Online (Indonesia Satu, Berita 55, BeNews), dan media cetak.

Menariknya ada salah satu peserta yang selama ini menjadi tenaga penguji kompetensi Wartawan yang dilaksanakan Dewan Pers, Fredrik Kuen Mantan GM Kantor Berita Antara ini mengakui "Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan yang digunakan oleh LSP Pers Indonesia ini sangat berbeda dengan yang biasa dia gunakan sebagai bahan pengujian wartawan di DP. Saya sempat mengalami kesulitan saat mengikuti sistem dan metode melakukan sertifikasi kompetensi yang dilatih oleh master assesor dari BNSP. Namun setelah dinyatakan kompeten, saya mengerti bahwa standar kompetensi inilah yang benar-benar berkualitas dan dapat digunakan", ujar Fredrik usai mengikuti pelatihan.

Fredrik juga mengaku akan menerapkan metode dan standar kompetensi yang sah dalam melaksanakan Diklat Jurnalistik di lembaga pendidikan yang dimilikinya.

Soegiharto Santoso selaku Ketua Badan Pengawas LSP Pers Indonesia yang juga turut menjadi peserta mengatakan "tinggal selangkah lagi sertifkasi kompetensi wartawan dapat dilaksanakan di Indonesia. Ke depan nanti saya berharap UKW harus lewat LSP yang berlisensi BNSP dan LSP kami sudah siap melaksanakannya di jalur yang benar", pungkasnya.  (Red)

Share:

Read More

Bupati Panca Berikan Bantuan Rekonstruksi Rumah Korban Bencana "Puting Beliung"

INDRALAYA--Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar meninjau langsung kondisi warga yang rumahnya roboh akibat dampak bencana angin puting beliung yang terjadi di tiga Desa yakni Desa Muara Penimbung dan Desa Penyandingan Kecamatan Indralaya serta Desa Pulau Negara Kecamatan Pemulutan Barat, yang terjadi pada Sabtu (17/4) lalu. 

"Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir turut prihatin atas musibah ini dan memberikan semangat kepada warga yang menjadi korban bencana dan selalu tabah serta sabar," ungkapnya saat meninjau lokasi Senin (19/4). 

Dalam kesempatan itu, sambung Bupati, dirinya berdialog dengan warga yang menjadi korban bencana, mendengarkan keluhan dan meminta untuk mencatat apa yang dibutuhkan dan diserahkan ke Camat dan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Pemukiman (Perkim), Ogan Ilir.

"Saya akan perintahkan dinas terkait untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi kebutuhan dan mudah-mudahan bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi warga yang menjadi korban bencana angin puting beliung," harap Bupati Panca.(Ber)

Share:

Read More

Wabup Ardhani "Geram" Banyak Kepala OPD Tak Hadiri Paripurna

INDRALAYA--Rapat paripurna lanjutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang berlangsung Senin (19/4) pukul 11.00 dengan agenda penjelasan Bupati OI terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang diketuai oleh Soeharto Hs dan dihadiri oleh Wakil Bupati OI H Ardhani SH. Dalam paripurna tersebut, terlihat tak banyak kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir. Mereka (kepala OPD) yang hadir berpakaian Dinas ASN hanya berjumlah tak lebih dari tiga orang. 

Melihat situasi itu, Wakil Bupati OI H Ardhani merasa geram dan menyayangkan banyaknya para pejabat OPD yang tidak hadir. Padahal, agenda paripurna dibahas sangatlah penting untuk diikuti karena berkenaan dengan program pembangunan di tahun anggaran 2021. 

"Sangat kita sayangkan banyaknya kepala OPD yang tidak hadir pada paripurna. Padahal ini penting demi membangun Kabupaten OI," ucap Wabup H Ardhani SH, Senin (19/4). 

Menurut Wabup, kedepan pihaknya akan mengusulkan dan melaporkan hal ini kepada Bupati agar membuat surat resmi secara langsung kepada seluruh jajaran kepala OPD untuk wajib hadir dan mengikuti paripurna. "Kalaupun nanti ada yang berhalangan (tidak hadir), itu harus ada izin tertulis dari Bapak Sekda. Kalau pun masih saja tidak hadir tanpa izin tertulis. Tentu akan menjadi bahan evaluasi dari Bapak Sekda," ujar Wakil Bupati H Ardhani SH. 

Berdasarkan pantauan, kendati minim dihadiri oleh kepala OPD, rapat paripurna berjalan lancar semua fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum dihadapan Ketua DPRD Kabupaten OI serta Wakil Bupati H Ardhani. Selanjutnya, Ketua DPRD OI Soeharto Hs menyatakan paripurna lanjutan rencananya kembali digelar pada 27 April mendatang.(Ber)

Share:

Read More