Patroli Yustisi di Cafe-cafe, Polres PALI Bubarkan Kerumunan Massa

PALI. SININEWS.COM -- Antisipasi penyebaran covid-19 semakin meluas, Polres PALI lakukan kegiatan patroli yustisi pada Kamis (15/7/21) mulai pukul 21.00 WIB di cafe-cafe dan tempat yang terdapat kerumunan masyarakat kemudian membubarkan secara humanis adanya kerumunan yang berpotensi menjadi sarana penyebaran virus corona. 

"Kita membubarkan dengan humanis masyarakat yang sedang berkumpul-kumpul di cafe untuk kembali kerumah masing-masing guna mencegah penyebaran Virus Covid 19," ungkap Kapolres PALI AKBP Rizal Agus Triadi. 

Kapolres juga memberikan himbauan di karaoke family beracung terkait inmendagri no 17 th 2021 untuk menghentikan kegiatan karena sudah pukul 21.00 WIB. 

"Kita mendatangi juga tempat karaoke dan cafe untuk melakukan sosialisasi sekaligus himbauan untuk pengunjung dan pelaku usaha Cafe dan warung kopi untuk tidak melakukan Kegiatan pada malam hari serta membatasi jam operasional bagi pelaku usaha dan tetap mematuhi inmendagri no 17 th 2021 dalam upaya memutus mata rantai atau mencegah penyebaran Covid 19," tandas AKBP Rizal Agus Triadi. 

Dijabarkan Kapolres bahwa arahan Kapolri yang tertuang dalam derektif Kapolda pada malam tadi untuk melakukan :

1. Himbauan khusus kepada pedagang kecil,  UMKM agar mematuhi pembatasan, pengurangan kegiatan masyarakat sebagaimana ditentukan dalam inmendagri no 17 th 2021.

2. Himbauan dilakukan dengan humanis, sopan santun disertai pemberian bantuan sembako, beras dan sejenis. 

3. Lakukan terus,  pagi atau siang / malam. Mulai malam ini (kamis) s.d tgl 20 Juli 2021. (sn/perry)

Share:

Read More

Sekda Prabumulih Lantik dan Ambil Sumpah 51 Pegawai Eselon II,III dan IV

PRABUMULIH, SININEWS.COM --Menjelang Hari Raya Idul Adha ,Pemerintah Kota Prabumulih kembali menggerakkan  gerbong mutasi pegawai dilingkungannya yang bertujuan untuk penyegaran ditubuh organisasi.

Kali ini,sebanyak 51 pegawai golongan II,III dan IV  yang dirotasi untuk menempati posisi pimpinan petinggi Pratama Administrator dan Pengawas.

Untuk pejabat Eselon II yang dilantik sebanyak 1 orang,eselon III 10 orang dan eselon IV 40 orang.

Pelantikan dan pengambilan sumpah  51 pegawai ini dilakukan Sekretaris Daerah Kota Prabumulih,Elman ST di Gedung Kesenian,Jumat (16/07).

Adapun pejabat eselon II yang dilantik adalah Drs Syamsurizal yang semula menjabat staf ahli walikota di tunjuk sebagai Asisten III menggantikan HM Rasyid yang memasuki masa pensiun.

Sedangkan pejabat Eselon III  diantaranya Delia yang sebelumnya menjabat Kasi Trantib dilantik sebagai Sekretaris  Kecamatan Prabumulih Timur.

Sementara Verzi Anggi ditunjuk sebagai Kabid Program Perencanaan PUPR Kota Prabumulih menggantikan Erwin Wirayudha yang dirotasi sebagai Kabid Di Litbang.Sementara Kabid Tata Ruang Dinas PUPR di isi oleh Rizaldi.

Sedangkan pejabat eselon IV yang dilantik diantaranya, Susi  Windasari SKM percaya sebagai Lurah Majasari menggantikan Santari.

Sekda Prabumulih,Elman ST menyebut kebijakan rotasi ini diambil dalam rangka meningkatkan kinerja para pegawai dalam memberikan pelayanan masyarakat.

Agar masyarakat dapat terlayani dengan baik,untuk itu Pemerintah Kota Prabumulih  selalu memperkuat Sumber Daya Manusia dalam peningkatan kualitasnya.

"Selamat kepada yang dilanti,syukurilah dan nikmati jabatan yang diemban biar amanah. Bekerjalah dengan disiplin yang sungguh -sungguh dan jadilah panutan masyrakat,jangan malas. Dan patuhi segala peraturan yang telah ditentukan," pungkasnya.

Share:

Read More

Antusias Tinggi Masyarakat Kota Prabumulih Terhadap Vaksinasi, Namun Stok Tinggal Sedikit

PRABUMULIH, SININEWS.COM - Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Prabumulih, dr H Happy Tedjo mengungkapkan saat ini antusias masyarakat untuk vaksin sangat tinggi namun tidak diimbangi stok vaksin yang hanya sedikit.

"Antusias masyarakat saat ini tinggi tapi stok vaksin justru kurang," ungkap Tedjo ketika diwawancarai usai menghadiri pemusnahan barang bukti di kejaksaan negeri Prabumulih, Kamis (15/7).

Untuk itu Tedjo mengharapkan masyarakat kota Prabumulih bersabar dan harap maklum jika belum bisa dipenuhi atau dilakukan vaksin karena stok masih sedikit.

"Stok kemarin untuk yang kedua masih 450 jadi masih kurang 150, sehingga harap maklum bagi yang baru-baru mau vaksin belum bisa dipenuhi karena untuk yang kedua saja masih kurang," jelasnya.

Untuk realisasi pada saat vaksin masal lalu sebanyak 6000 dan untuk vaksin yang kedua baru 450 orang dan masih banyak kurang.

"Masyarakat hendaknya maklum jangan sampai kecewa karena memang yang kedua saja kurang," tambahnya.

Disinggung apa upaya yang akan dilakukan, Tedjo menjelaskan jika pihaknya akan terus mengusulkan ke dinas kesehatan Provinsi Sumatera Selatan baik untuk kekurangan maupun penambahan bagi masyarakat yang belum.

"Kita utamakan dulu yang masyarakat sudah vaksin pertama dan hendak vaksin kedua, jangan sampai mereka sudah vaksin pertama namun kedua tidak ada vaksin," jelasnya

Share:

Read More

TINGKATKAN PENGELOLAAN BUMDes DI PALI BPKP SUMSEL BIMTEK APLIKASI SIA BUMDes

PALI,  Sininews -- Dalam rangka mendorong peningkatan Pengelolaan dan Sistem Informasi Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) diwilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi sumatera selatan. 

Kamis (15/7/2021), Dinas PMD Kabupaten PALI menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Sumatera Selatan, Menggelar Bimbingan Teknis Tata Kelola dan Sistem informasi Keuangan Bumdes, yang diikuti  20 Desa sebagai peserta terdiri dari Sekretaris  dan Operator Desa.

Acara dipusatkan dibalai Desa Tanjung Baru Kecamatan Penukal Utara ini,  dihadiri 3  Narasumber Proposional dari BPKP Sumsel,  Korkab TPP Dana Desa Riva Yanti,  Ssi. SPd.Md, TA. Bumdes Taufik, dan didukung jajaran Dinas PMD serta Perangkat Desa Tanjung Baru. 

Pada Bimtek ini dibuka langsung Kadin PMD Kabupaten PALI Agani Akhmad, SH, MM diwakili Kabid TTG dan Pemberdayaan Edy Irwan, SE. Msi, Dalam sambutan nya,  Kabid. TTG dan Pemberdayaan ini,  mengajak para peserta agar dapat mengikuti secara fokus dan bersungguh sungguh, sehingga berbagai materi yang disampaikan Narasumber dapat diserap dengan baik. 

Tambah Edy Irwan,  Bimtek ini merupakan upaya Pemda PALI melalui Dinas PMD untuk mendorong Peningkatan SDM Pengelolaan Manajemen Badan Usaha Milik Desa, Sehingga ke depan diharapkan setiap Bumdes dapat ber inovasi sesuai Potensi Desanya masing masing, yang tentunya bila dikerjakan dengan sungguh sungguh akan melahirkan pilar ekonomi Kerakyatan sebagai icon kemajuan Desa. Harap... Kabid TTG dan Pemberdayaan ini. 

Demikian Suharto Staf ahli BPKP SUMSEL sebagai Ketua Tim Narasumber Bimtek,  menjelaskan pada awak media ini,  Bahwa kehadiranya di Kabupaten PALI untuk memberikan formula baru aplikasi SIA BUMDes suatu upaya mengedukasi para pengelola Bumdes untuk cerdas dan terampil. 

Lanjut Suharto,  Aplikasi ini diciptakan BPKP untuk memudahkan para pengelolaan  BUMDes membuat pelaporan secara sistimatis dan terinci sesuai peruntukan Dana yang dibelanjakan.

Jelas Tim Auditor BPKP ini,  adapun tahapan pengenalan Aplikasi SIA BUMDes, dari Sosialisasi,  Bimbingan Teknis hingga penerapannya dilapangan dalam manajemen keuangan Bumdes. 

Nantinya, pihak BPKP bersama Dinas PMD PALI akan terus melakukan evaluasi secara kontinyu,  sehingga output dari Bimtek ini dapat bermenfaat dan berdaya guna untuk kemajuan BUMDes se Kabupaten PALI. Jelas... Narasumber ini. 

Senada Asep Yuadi Kepala Desa Tanjung Baru sebagai fasilisator kegaiatan,  menyambut baik adanya Bimtek seperti ini,  sehingga akan menambah wawasan dan Pengetahuan Pemerintahan Desa dan Pengelolaan BUMDes dengan baik. 

Dan Kepala Desa ini,  mengajak sinerginitas bersama Desa lainnya untuk ber inovasi, belajar dan bekarya dituangkan dalam BUMDes sehingga dapat melahirkan Pendapatan Asli Desa ( PAD). Ajak... Asep Yuadi.. 

(Bungharto/SN)

#Umum

Share:

Read More

LBH Prabumulih Sebenean Berikan Bantuan Hukum Gratis

 

Foto : Taufik/sininews.com : Camat Prabumulih Timur Joni Panhar bersama Ketua Lembaga Bantuan Hukum Prabumulih Sebenean Abi Samran,SH, rabu (24/7/21)

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Prabumulih Sebenean yang diketuai oleh Abi Samran,SH mulai mensosialisasikan diri ditengah masyarakat Kota Prabumulih, rabu (14/7/21).

Sosialisasi yang pertama digelar di Kecamatan Prabumulih Timur diikuti oleh 8 kelurahan dan diikuti langsung Camat Prabumulih Timur Joni Panhar, ST.

Dalam sambutannya, Abi Samran, SH memberikan penyuluhan tentang pentingnya sadar hukum sejak dini agar bisa bisa mendapat keadilan ditengah permasalahan yang dihadapi.

Tak hanya itu, LBH Prabumulih Sebenean merupakan bantuan hukum yang diberikan secara gratis bagi masyarakat Prabumulih yang memeliki masalah hukum yang dihadapi.

“Kita tujukan bagi masyarakat kurang mampu, LBH ini murni gratis untuk pendampingan hukum”jelasnya seraya mengatakan ada kriterian yang bisa dipenuhi untuk memakai jasa hukum gratis LBH ini.

Diantara syarat tersebut yakni, Masyarakat yang tidak mampu dengan dibuktikan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Desa setempat, memiliki Kartu KIS,KIP atau sejenisnya yang merupakan bantuan masyarakat miskin dari Pemerintah.

“yang paling penting bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa LBH gratis wajib membuat surat permohonan langsung ke kantor LBH Prabumulih sebenean dijalan Sudirman samping RM.Dieng” lanjut Samran sapaan akrabnya.

Sementara itu, Joni Panhar Camat Prabumulih Timur menyambut baik program bantuan hukum gratis yang disosialisasikan oleh LBH pimpinan Abi Samran, dirinya menilai banyak masyarakat yang tersandung masalah hukum namun tak mengerti apa kegunaan hukum dan seperti apa bantuan .

“LBH ini kita harap bisa membantu masyarakat miskin ya, apalagi sekarang banyak masyarakat yang bermasalah hukum tapi tidak mampu sewa pengacara untuk mendampinga” ujarnya.

Masih kata Joni, LBH Prabumulih Sebenean diharapkan bisa menyebar disejumlah daerah di Kota Prabumulih agar masyarakat lebih dekat dan tau keberadaan Lembaga Bantuan Hukum gratis ini. (tau/sn)

Share:

Read More

Sekda Kota Prabumulih Turut Hadir Dan Memusnahkan Barang Bukti Tindak Pidana Di Halanan Kantor Kejaksaan Prabumulih

PRABUMULIH, SINIMEWS.COM – Walikota Prabumulih Ir. H. Ridho Yahya, MM yang di Wakili oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Prabumulih Elman, ST hadiri dan ikut langsung memusnahkan barang bukti dari hasil perkara tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di halaman Kantor Kejari Prabumulih, Kamis (15/7).

Sekda Kota Prabumulih, Elman ST yang turut hadir dalam kegiatan itu mengatakan di Prabumulih banyak pengedar “kecil-kecil” dan banyak pemakai namun belum ditemukan bandar.

Pihaknya pun menghimbau kepada masyarakat untuk aktif melaporkan kepada pihaknya jika ada apa-apa di masyarakat termasuk di sekolah.

“Karena kita terus berupaya mengurangi narkoba, kasihan anak-anak kita keluarga kita yang sudah terkontaminasi narkoba jadi kita sama-sama bekerja sama menghimbau dan menginformasi jika ada penyalahgunaan narkotika,” ucap Elman 

Dengan tiga paket dari 46,45 gram daun ganja, 7,2 setengah gram pil extacy, 357,932 gram sabu-sabu, empat pucuk senjata api (senpi) dan lima butir amunisi serta 15 buah senjata tajam (sajam) dan 597 minuman keras (miras) tanpa izin.

“Tadi kita lakukan pemusnahan barang-bukti secara garis besar terdiri dari dua jenis perkara. Yang pertama perkara narkotika dengan jumlah 62 perkara dan perkara di luar narkotika yaitu kejahatan terhadap orang dan harta benda dan tindak pidana umum lainnya jumlah 16 perkara,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Prabumulih, Topik Gunawan, dibincangi usai acara.

Total ke-78 perkara itu, kata dia, yang telah inkrah atau memperoleh kekuatan hukum tetap antara Januari sampai dengan Juni 2021. Dan yang paling banyak adalah perkara narkotika.

Lebih lanjut dikatakan Topik, perkara narkotika di Prabumulih rata-rata merupakan pembawa narkotika (kurir), menguasi, memiliki dan menawarkan untuk menjual sama yang memakai pengguna.

“Namun sejauh ini belum ada kasus bandar yang kita temui di Prabumulih,” ujarnya mengaku dari total 62 kasus narkotika bukan diperoleh dari bandar. (AA/SN)

Share:

Read More

Kapolres PALI Teken MoU dengan DPMD

PALI. SININEWS.COM -- Kapolres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) AKBP Rizal Agus Triadi SIK melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kamis (15/7/21) di ruang Vidcon Mapolres PALI dihadiri kepala Dinas PMD, A Gani Akhmad dan jajaran serta sejumlah kepala desa di wilayah Bumi Serepat Serasan.

Dikatakan Kapolres bahwa penandatanganan ini penting dilakukan terkait pemulihan ekonomi sesuai arahan presiden untuk bangkit dari dampak pandemi covid-19. 

"Tentu saja kami akan mengawal dan mengawasi penggunaan dana desa maupun ADD agar sesuai peruntukkan. Dengan adanya dana desa dengan harapan masyarakat di desa bisa makmur. Jangan sampai adanya dana desa maupun bersumber dari APBD diselewengkan tapi harus dibangunkan demi kesejahteraan masyarakat," tandas Kapolres. 

Ditambahkan Kapolres bahwa pelaksanaan penggunaan dana desa untuk memprioritaskan peningkatan ekonomi masyarakat.

"Dengan adanya pendampingan ini, kades tidak usah takut dalam melangkah asalkan sesuai regulasi dan kerjakan skala prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam pendampingan ini, kami ada Bhabinkamtibmas dan dari Tipikor. Ada 8 persen anggaran dari dana desa untuk pelaksanaan PPKM dalam menangani masalah covid-19, dana ini harus direalisasikan untuk menangani masalah covid-19," imbuhnya.

Sementara, A Gani Akhmad kepala DPMD kabupaten PALI menyebut bahwa MoU ini bertujuan meminta kepolisian agar memberi pembinaan kepada kepala desa yang menjalankan roda pemerintahan yang menggunakan dana dari pemerintah baik dari APBN maupun APBD. 

"Sebelumnya kami telah melakukan MoU dengan Kejari dengan tujuan sama yaitu meminta bimbingan dan arahannya terkait masalah hukum. Karena jenjang pendidikan kepala desa ada yang hanya tamat SMP. Harapan kami setelah MoU ini, kepala desa paham tentang hukum dan mendapat pendampingan hukum dalam menjalankan regulasi pemerintahan agar pelaksanaan pembangunan bisa terlaksana dengan baik, serta meminimalisir adanya penyalahgunaan," Ujar A Gani.

Ditempat sama, Abul Rustoni kepala desa PrabuMenang kecamatan Penukal Utara bahwa kerjasama ini sangat membantu kades-kades di PALI dalam memahami hukum.

"Terus terang saja banyak diantara kami selaku Kades yang masih buta terhadap hukum. Dengan adanya MuO ini, antara DPMD dan Polres juga Kejari, kami mendapat bimbingan dan arahan serta pendampingan dalam mengelola dana desa maupun ADD untuk kelanjutan pembangunan di desa kami," kata Kades Prabu Menang. (sn/perry)

Share:

Read More

Serius Tangani Pembangunan Perumahan Tanpa Izin, Pemkot Turunkan Tim Pemberantas Devloper

PRABUMULIH, SININEWS.COM -- Dalam menindak lanjuti terhadap pengembangan nakal terhadap Devloper yang membangun perumahan tanpa izin, Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih kini tengah serius.

Keseriusan itu tergambar dari rencana Pemkot Prabumulih yang akan menurunkan tim diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta dinas terkait lainnya guna melakukan penindakan terhadap pengembang nakal.

Wali Kota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM mengatakan, tim tersebut masih dalam proses pembentukan agar segera bisa dijalankan. Rencananya, setelah tim terbentuk akan langsung turun bekerjasama dengan pihak kecamatan serta kelurahan untuk melakukan peninjauan ke lokasi perumahan yang diduga tidak memiliki perizinan.

“Saya sudah perintahkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengajak Lurah, Camat dan Satpol-PP meninjau ke lokasi,” ujar Wali Kota Prabumulih.

 

Diberitakan sebelumnya, Lurah Gunung Ibul Kota Prabumulih, Fitriyadi SH juga menyebutkan, pihak developer dari PT Mulia Angkasa Mandiri (MAM) belum lama ini sudah menyerahkan dokumen perizinan. Akan tetapi, dokumen yang diserahkan pengembang perumahan tersebut tidak sesuai.

“Setelah kita surati, pihak developer menyerahkan company profil mereka dan setelah kita periksa ke DPMPTSP ternyata perumahan yang viral (memasang pagar di depan rumah warga) kemarin belum memiliki IMB,” terangnya.

Diungkapkan Fitriyadi, dokumen company profil yang disampaikan developer itu memuat perizinan namun diperuntukkan perumahan lain dengan objek lokasi berbeda. “IMB dalam company profil itu untuk perumahan lain mungkin GPI 1 dan lokasinya beda,” bebernya.

Sehingga, lanjut dia, pihaknya langsung berkoordinasi dengan pihak pemerintah kecamatan yang selanjutnya menindaklanjutinya ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Prabumulih untuk melakukan penegakan aturan yang diberlakukan.

“Satpol PP selaku penegak perda akan menindaklanjutinya. Kita hanya melaporkan saja hasil temuan kita di lapangan,” imbuhnya.

“Ada sekitar 20 rumah di perumahan itu dan seluruhnya tidak ada IMB, selain itu pembiayaan perumahan tidak melalui bank namun pribadi sehingga tidak diketahui,” tandasnya. 

Share:

Read More

Rapat Paripurna, DPRD Kota Prabumulih Minta Penertiban Sertifikat Aset dan Lelang Mobnas

 

Foto : Walikota Prabumulih Ridho Yahya bersama Ketua DPRD Kota Prabumulih beserta Anggota berfoto bersama usai rapat paripurna, rabu (14/7/21)

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Walikota Prabumulih Ir.H.Ridho Yahya,MM didampingi Wakil Walikota (Wawako) H.Andriansyah Fikri, SH menghadiri Rapat Paripurna Ke – XXV Masa Persidangan ke III DPRD Kota Prabumulih, rabu (14/7/21).

 

Dalam sidang rapat yang digelar di Ruang Paripuna DPRD Kota Prabumulih tampak hadir Ketua DPRD Sutarno,SE dan anggota serta Sekretaris Daerah (Sekda) Elman, ST.

 

Dalam sidang tersebut salah satunya membahas tentang Penyampaian Laporan Hasil Kerja Badan Anggaran Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020

2. Pengambilan Persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Prabumulih Terhadap Perancangan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran Kota Prabumulih 2020

3.           Pendapat Akhir Walikota Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020

4.    Penandatanganan Keputusan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatanan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020.

Tak hanya itu, Walikota Prabumulih Ridho Yahya juga telah menyetujui permintaan dan masukan dari DPRD yang meminta penerbitan sertifikat aset, pelelangan mobil dinas yang dilakukan secara online serta serta pembangunan perputakaan.

“Allhamdulillah tadi ada masukan dari teman-teman Dewan untuk penertiban sertifikat aset dan Lelang Mobil, silahkan sudah kita buka tapi secara online” jelasnya kepada awak media.

Namun demikian Ridho Yahya berharap pembangunan di Kota Prabumulih berasal dari dana pusat agar meminimilisir pemakaian anggaran APBD Prabumulih untuk kegiatan lain yang bisa lebih bermanfaat.

“Kalo bisa kita minta dana dari pusat untuk membangun tapi kalau tidak bisa ya kita gunakan APBD kita” harapnya (tau/sn/adv)

 

Share:

Read More

Antisipasi Lonjakan Corona, RSUD PALI Dirikan Tenda

PALI. SININEWS.COM  -- Antisipasi melonjaknya jumlah pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilie (PALI), telah mempersiapkan tenda dan ranjang pasien darurat di halaman rumah sakit.

Pasalnya, saat ini pihak RSUD tidak memiliki ruangan lagi untuk merawat pasien yang teridikasi Covid-19 hanya menyisakan ruangan isolasi UGD, dan harus mempersiapkan lebihbanyak ruangan untuk mengantisipasi lonjakan tersebut

"Saat ini pasien di ruang isolasi full, hanya tersisa ruangan isolasi di UGD sebanyak 10 bed atau ranjang pasien untuk pasien covid. Tenda ini sebagai antisipasi lonjakan kedepan, karna kami lihat keadaan pasien dalam minggu-minggu ini terus mengalami peningkatan," Jelas direktur RSUD PALI, dr Hj Tri Fitrianti, saat dibincangi Rabu (14/7/21)

Lebih lanjut, dijelaakan dr Fitri, dalam satu minggu terakhir pihak jumlah pasien melonjak yang dari awal satu pasien terindikasi Covid setiap harinya kini jumlahnya terus melonjak.

"Kalau kemarin-kemari bisa satu hari satu pasien yang kita terima, kini angka tersebut terus melonjak. Bahkan puncaknya pernah satu hari menerima lima pasien, sehingga pihak RS harus mempersiapkan apabila ada lonjakan jumlah pasien," imbuhnya.

Untuk saat ini, pihaknya telah merawat 20 pasien diruangan isolasi, dan beberapa pasien masi menjalani perawatan di ruangan isolasi UGD. 

"Total ada 50 ranjang pasien yang kita persiapkan, termasuk 20 yang ada di tenda darurat. Untuk pasien sendiri yang dirawat di RSUD PALI, biasanya komorbid atau  penyakit penyerta," pungkasnya. (sn/perry)

Share:

Read More