PALI. SININEWS.COM -- Pemulihan ekonomi dan peningkatan daya saing serta inovasi daerah menjadi fokus pemerintah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 mendatang.
Namun pada setiap pelaksanaan program kegiatan, jangan hanya terpaku pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APDB) kabupaten saja, tetapi banyak potensi sumber anggaran lain yang dapat digali dan mampu membantu pembangunan di kabupaten yang baru memasuki usia ke-9 itu.
Saran untuk menggali sumber anggaran diluar APBD kabupaten disampaikan Bupati PALI Ir H Heri Amalindo MM melalui Wakil Bupati Drs H Soemarjono saat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten PALI tahun 2023. Kamis (31/3/22) di Aula kantor bupati PALI.
"Dana Alokasi Khusus atau DAK, bisa kita gali untuk dikucurkan ke kabupaten PALI. Kemudian APBD Provinsi, Bantuan Gubernur, dana CSR dan kerjasama daerah merupakan sumber anggaran diluar APBD kabupaten yang berpotensi bisa membantu pelaksanaan program kegiatan. Tinggal bagaimana kita aktif melakukan pengajuan ke pemerintah pusat, provinsi atau perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah kabupaten PALI," ujar Wabup.
Wabup juga membahas isu strategis daerah tahun 2023, dimana selain pemulihan ekonomi, juga meliputi reformasi birokrasi, kemiskinan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta infrastruktur dan lingkungan hidup.
"Permasalahan pembangunan saat ini adalah masih rendahnya pertumbuhan ekonomi, daya saing dan inovasi daerah. Kemudian belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Lalu belum optimalnya penanganan kemiskinan dan stunting, masih rendahnya kualitas SDM. Selanjutnya masih rendahnya akses infrastruktur dasar dan belum optimalnya pengelolaan persampahan juga lingkungan hidup," ulas Wabup.
Untuk itu Wabup menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten PALI berupaya mendorong perencanaan pembangunan pada 2023 mendatang harus betul-betul adaptif dengan perkembangan situasi yang di hadapi saat ini.
"Apa yang dikerjakan tahun ini akan memberi pondasi di tahun yang akan datang. Untuk itu, langkah tepat yang harus ditempuh demi menghasilkan perencanaan yang baik adalah dengan senantiasa melakukan penyempurnaan pada mekanisme dan tahapan perencanaan serta senantiasa melibatkan seluruh pemangku kepentingan," imbuh mantan ketua DPRD kabupaten PALI itu.
Adapun prioritas pemulihan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah dijabarkan Wabup adalah dengan cara penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian. Pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Pengembangan dan peningkatan daya tarik pariwisata.
"Tak kalah pentingnya adalah peningkatan promosi dan kerjasama investasi. Lalu peningkatan daya saing SDM melalui peningkatan daya saing tenaga kerja, daya saing pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Upaya itulah menjadi prioritas pemerintah kabupaten PALI dalam menggenjot pemulihan ekonomi serta peningkatan daya saing daerah," terangnya.
Pada peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan inovasi daerah, Wabup menyebutkan ada delapan poin prioritas, yakni Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan melalui Bimtek, Diklat dan pelatihan. Kemudian peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan. Lalu pengembangan layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan berdaya guna.
"Penguatan layanan publik di kecamatan juga jadi prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan. Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Peningkatan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan terakhir adalah peningkatan inovasi daerah melalui penguatan kerangka kebijakan inovasi dan teknologi yang dapat dimanfaatkan," jelasnya lagi.
Dalam percepatan penanganan kemiskinan dan stunting , Wabup juga mengatakan Pemkab PALI mengambil langkah pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosis atau DTKS. Peningkatan akses modal bagi masyarakat miskin yang ingin berwirausaha. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan kumuh. Peningkatan kualitas layak hidup bagi masyarakat miskin melalui bantuan rumah layak huni. Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal. Pengadaan cadangan pangan. Peningkatan konsumsi pangan bergizi, terutama ikan, telur dan daging. Peningkatan gizi dan dan kesehatan bagi ibu hamil dan Balita. Peningkatan promosi kesehatan masyarakat khususnya bagi ibu hamil dan balita.
"Untuk prioritas peningkatan infrastruktur dasar, kualitas lingkungan hidup dan stabilitas trantibunlinmas ada beberapa strategi, diantaranya pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Perbaikan rumah tidak layak huni. Penanganan kawasan kumuh. Pengelolan dan pengembangan sistem penyediaan air minum. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah. Peningkatan fasilitas lalulintas dan angkutan jalan. Pengelolaan persampahan. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta penguatan stabilitas trantibunlinmas," tutupnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten PALI Ahmad Jhoni mengemukakan bahwa ada beberapa usulan program yang diajukan memprioritaskan beberapa indikator. Antara lain menciptakan kualitas SDM yang unggul secara inklusif, meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah.
"Sebelum menggelar Musrenbang kabupaten, telah dilaksanakan beberapa tahapan, antara lain melaksanakan musrenbang di tingkat desa dan kelurahan, kemudian musrenbang di tingkat kecamatan. Disusul pelaksanaan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD 2023, forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah, serta musrenbang tematik yang terdiri dari Musrenbang Anak dan Musrenbang Pemuda. Pelaksanaan musrenbang ini kami harapkan dapat ditindaklanjuti oleh semua pelaksana program dengan menyusun rencana kerja hasil kompilasi dengan usulan kegiatan prioritas," harapnya. (sn/adv)
