Buat Passport Bakal Lebih Dekat, Prabumulih Segera Miliki Kantor Imigrasi

Prabumulih - Pusat pemerintahan di Bumi Seinggok Sepemunyian kini bakal semakin lengkap. Pasalnya, bukan hanya Pengadilan Agama (PA) yang kini telah berdiri di kota berikon nanas ini tapi Unit Kerja Kantor Keimigrasian (UKKK) Kota Prabumulih dalam waktu dekat pun juga bakal berdiri.

Hal itu diketahui langsung dari Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM yang dibincangi disela-sela dirinya menghadiri rapat paripurna di kantor DPRD Kota Prabumulih, kemarin(23/4).

"Prabumulih akan ada kantor Imigrasi sendiri. Dan itu hasil dari kita rapat bersama pihak Kantor Imigrasi waktu lalu," terang Ridho Yahya kepada sejumlah awak media saat itu.

Dikatakannya, mengenai lokasi dan kebutuhan lainnya pihaknya akan mempersiapkan segala sesuatunya. Terlebih mengenai tempat sekarang masih kita tumpangi dulu sementara. "Tapi nantinya lahan untuk mereka (kantor imigrasi,red) akan kita bagi di sekitar wilayah Tugu Nanas. Berdekatan dengan kantor-kantor pemerintahan lainnya seperti Kantor Bawaslu, dan Pengadilan Agama (PA), karena disana kita siapkan sekitar 4 hektar tanah," ungkapnya.

Dengan harapan sambungnya, daerah Tugu Nanas tersebut dapat lebih maju dan berkembang pesat dengan banyaknya kantor pemerintahan disana. "Selain itu, orang-orang juga bisa datang ke Prabumulih untuk membuat Passport" tandasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kota Prabumulih, H Jauhar Fahri menambahkan, pertimbangan itu hasil pertemuan Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya dengan kantor imigrasi kelas 1 Palembang waktu lalu. "Yang menyampaikan bagaimana kesulitan masyarakat Prabumulih dalam mengurus passport yang harus pergi ke Palembang dan Muaraenim. Maka dari itu Walikota Prabumulih mempertanyakan apakah memungkinkan dibuka kantor imigrasi di Prabumulih. Mengetahui hal itu kepala kantor imigrasi palembang pun langsung menanggapi itu dan meminta untuk disiapkan surat permohonan karna memang sudah layak untuk ada di Prabumulih," sampai Jauhar saat itu.

Masih kata dia, adapun dasar terkait hal itu yakni surat permohonan pembentukan Unit Kerja Kantor Keimigrasian (UKK) Kota Prabumulih. "Dan untuk acuannya, kita mengacu kepada peraturan direktur jendral imigrasi tentang pembentukan unit kerja kantor imigrasi," bebernya.

"Jadi apa-apa yang dibutuhkan kita siapkan baik gedung, personil, tanah, karena Walikota sudah setuju," tegasnya.

Ditanya apa keuntungan Prabumulih ada kantor imigrasi ?. Diakuinya, tentu dengan adanya kantor imigrasi paling tidak mendekatkan pelayanan, sehingga masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya yang terlalu besar karena harus ke kota lain untuk urus passport. "Kedua untuk pelayanan orang asing dan lainnya itu bisa kita kontrol disini untuk pengecekan ke imigrasian dan lainnya," pungkasnya.(dew)
Share:

Perkuat Advokasi dan Aksi Nyata Kualitas Pendidikan Formal Wanita


Caption foto : Ketua PKK Kabupaten Muara Enim Hj Sumarni saat memotong tumpeng peringatan Hari Kartini bersama Bupati Muara Enim Ir H Ahmad Yani MM.


Muara Enim - Peringatkan Hari Kartini di Kabupaten Muara Enim diharapkan dapat Perkuat Advokasi dan Aksi Nyata Kualitas Pendidikan Formal Wanita. Hal ini di harapkan dalam kegiatan Peringatan Hari Kartini di Gedung Kesenian Dayang Rindu Muara Enim, Selasa (23/4).

Dalam kesempatan tersebut Bupati Muara Enim Ir H Ahmad Yani MM mengatakan, seorang wanita sudah sejak dahulu setara dengan laki-laki. Hal ini atas perjuangan kaum wanita salah satunya Kartini. Saat kehadiran kaum wanita yang sangat berarti melakukan sumbangsi dalam pembangunan kerja dan kehidupan saat ini.

Dikatakannya, keselarasan dengan kaum perempuan sangatlah penting dalam dalam kehidupan. Tentunya, semua itu terwujud saat kaum wanita dengan kaum laki-laki dapat sinergis dalam segala hal. Dengan begitu, diharapkan dalam peringatan hari Kartini ini akan muncul pejuang-pejuang perempuan baru.

"Dalam kesempatan peringatan hari Kartini ke 140 ini saya mengucapkan selamat Hari Kartini," ujar Ahmad Yani, dalam sambutannya.

Dalam kesempatan acara ini, Ketua PKK Kabupaten Muara Enim Hj Sumarni  melakukan pemotongan tumpeng yang diserahkan secara langsung ke Bupati Enim Ir H Ahmad Yani MM sebagai bentuk peringatan Hari Kartini. Disusul dengan para ibu-ibu Kartini masa kini yakni dari unsur Muspida di Kabupaten Muara Enim.(adv/ndi)
Share:

Sampah Numpuk Pinggir Jakan, Inilah Permintaan Warga Air Itam

PALI--Sampah yang menumpuk dipinggir jalan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menuai keluhan dari masyarakat sekitar. Pasalnya selain badan jalan desa tersebut menyempit, juga bau menyengat mengganggu pernapasan warga terlebih melintas disekitar tumpukan sampah.

Dikatakan Faisal, salahsatu warga sekitar bahwa kondisi tersebut sudah lama terjadi, dan volume sampah kian bertambah setiap harinya karena warga Desa Air Itam terpaksa membuang sampah dipinggir jalan akibat tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Bersamaan hari jadi Kabupaten PALI ke-6, Faisal mengutarakan keinginannya agar pemerintah kabupaten PALI untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan membuatkan TPA di desanya.

"Bukan hanya satu titik tumpukan sampah di desa kami, tetapi dibeberapa titik yang semuanya memang diujung desa dan dipinggiran jalan sekaligus pinggiran perairan. Meski diujung desa, tetapi tatap saja bahaya kesehatan mengintai warga sekitar. Saat ini PALI sudah 6 tahun, sudah saatnya kami memohon pemerintah desa atau pemerintah kabupaten mengatasi permasalahan ini," pinta Faisal, Selasa (23/4).

Akibat tumpukan sampah itu, diakui Faisal bahwa disamping badan jalan menyempit dan bau menyengat, sumpah juga banyak berserakan masuk ke wilayah perairan.

"Perairan kami kotor. Diperparah lagi kalau hujan turun, karena sampah akan hanyut terbawa air hujan kemana-mana dan mengotori tempat pemandian masyarakat. Tentu hal ini mengancam kesehatan warga yang biasa mandi di sungai atau diperairan," imbuhnya.

Terpisah, Edi Eka Puryadi, anggota DPRD PALI asal Desa Air Itam mengutarakan bahwa permintaan warga untuk dibuatkan TPA sudah diajukan bahkan tinggal pelaksanaan.

"Untuk TPA, seluruh desa di Kecamatan Penukal bakal dibangun di Desa Gunung Menang. Saat ini masih dalam kajian, dan mudah-mudahan tahun 2020 nanti bisa terealisasikan," jelas Eka, sapaan anggota dewan tersebut. (sn) 
Share:

Antisipasi Adanya Konflik Pasca Pemilu, Kesbangpol PALI Kumpulkan Timdu

PALI--Antisipasi adanya konflik sosial pasca Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah digelar pada 17 April 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kumpulkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk rapat koordinasi, Selasa (23/4) di ruang rapat Kantor Bupati PALI.

Dikatakan Zulkifli Lubis, Kabid Nilai-nilai Kesatuan Bangsa, Badan Kesbangpol PALI, bahwa kegiatan tersebut dalam rangka menjaga situasi kondusif dan mendeteksi secara dini juga penanganan konflik sosial pasca Pemilu.

"Melalui Kegiatan ini diharapkan Timdu dapat mengetahui tugas pokok tim sesuai renaksi untuk melakukan pemetaan terhadap konflik atau gejolak konflik dan penyelesaian konflik dengan mengantisipasi setiap ancaman, tantangan dan gangguan demi terciptanya atau mempertahankan keamanan dan ketertiban di masyarakat yang merupakan stabilitas Kabupaten PALI," ujar Zulkifli.

Dijelaskan Zulkifli bahwa maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah memberikan pemahaman yang sama tentang Timdu. Memberikan pemahaman yang detail tentang tugas masing-masing instansi yang terkait dalam kepengurusan tim terpadu dan meningkatkan peran serta fungsi Timdu dalam menjaga kestabilitasan Kabupaten PALI dalam menghadapi gejolak pasca Pemilu.

"Hasil yang diharapkan terciptanya pemahaman mengenai tugas dan fungsi Timdu penanganan konflik sosial Kabupaten PALI. Tercapainya efektivitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kabupaten PALI. Ikut membantu dan menjaga kondisi stabilitas keamanan pasca Pileg dan Pilpres tahun 2019," terangnya.

Bupati PALI melalui staf ahli Arya Darmawan menyampaikan bahwa warga PALI patut bersyukur karena proses Pemilu terlaksana dengan aman tanpa adanya gejolak.

"Ini berkat partisipasi seluruh elemen dan masyarakat. Tetapi kita tetap waspasa, melalui sinergitas antar lembaga, diharapkan situasi kondusif di PALI tetap terjaga," kata Staf ahli.

Pada Rakor tersebut, Timdu yang terdiri dari TNI, Polri dan Kejari hadir. Pada penyampaiannya, Kompol Okto Iwan, Kapolsek Talang Ubi menyebut bahwa di PALI saat ini secara umum aman terkendali.

Namun diakui Kapolsek Talang Ubi, adanya human eror yang diketahui saat rekapitulasi tingkat PPK, karena faktor kelelahan.

Faktor kelelahan juga dibenarkan Kapten Mulyadi, Danramil Pendopo, bahwa dari pantauannya dilapangan, saat ini penyelenggara Pemilu alami kelelahan tingkat tinggi, tetapi proses rekapitulasi tetap berjalan.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) PALI, Yunitha Arifin menyarankan kepada Timdu agar mewaspadai banyaknya berita bohong atau hoaks yang beredar bebas di media sosial dan disebar secara berantai di group-group whatsApp.

Kajari menyarankan agar Timdu harus cepat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait berita-berita bohong yang dapat memecah belah kesatuan bangsa. Sebab apabila dibiarkan dan membuat masyarakat awam percaya akan berita hoaks itu, maka bisa memicu people power.

Mewaspadai banyaknya berita hoaks juga disampaikan Danki Brimob PALI, Iptu Adi Cahyadi. Dia menghimbau agar setiap adanya berita hoaks yang masuk ke grup WA jangan disebarkan lagi, langsung hapus karena bisa memicu konflik.

Adapun ketua FKUB PALI, Fadri Zuhri menyatkan bahwa secara keseluruhan kerukunan umat beragama di PALI tetap terpelihara, dan diharapkan pasca Pemilu tidak ada gesekan diantara pemeluk agama. (SN) 
Share:

Petugas KPPS TPS 10 Langgar Aturan, Bawaslu : Segera Tindak Lanjuti


MUARAENIM- Karena menilai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS TPS 10 Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing,  Bawaslu Kabupaten Muaraenim memberikan rekomendasi kepada KPUD Muaraenim untuk menindak lanjuti dugaan pelanggaran tersebut. Hal ini dikatakan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Muaraenim, Suprayitno saat ditemui Senin, (22/4) diruang kerjanya.


" Memang ada pelanggaran prosedur sesuai PKPU No 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing," ungkapnya.

Ia juga mengatakan, kesalahan yang dilakukan terjadi pada saat perhitungan surat suara yang dilakukan petugas dimana setelah menghitung surat suara Presiden, petugas tidak melakukan perhitungan surat suara berdasarakan aturan.

" Seharusnya setelah menghitung surat suara presiden dan wakil presiden, dilanjutkan perhitungan surat suara DPR RI,DPD RI,DPRD Sumsel dan DPRD Kabupaten/Kota namun yang terjadi setelah menghitung surat suara presiden dan wakil presiden petugas langsung membuka dan menghitung surat suara DPRD Kabupaten/Kota, Kemudian setelah itu baru menghitung surat suara DPR RI," katanya.

Ditegaskan Suprayitno, sebelumnya pihaknya  sudah mengingatkan untuk melakukan penghitungan surat suara sesuai aturan.

" Namun alasan KPPS tidak apa-apa karena kalau malam hari caleg yang mencalonkan diri akan banyak yang datang dan di khawatirkan bisa terjadi keributan," jelasnya.

Ia juga mengatakan berdasarkan hasil investigasi dan supervisi dari pihaknya atas pelanggaran tersebut pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada KPUD Muaraenim untuk menindak lanjuti pelanggaran tersebut.

" Apakah akan diberikan sanksi atau semacam apa, yang pasti rekomendasi itu sudah kita sampaikan ke KPUD Muaraenim," pungkasnya. (sn)
Share:

Juni, Unbara Lakukan Pemilihan Rektor Anyar

Foto : int
BATURAJA - Menjelang berakhirnya masa bhakti Rektor Universitas Baturaja (Unbara) pertengahan tahun 2019 ini, Yayasan Pendidikan Sebimbing Sekundang (YPSS) akan menggelar kembali pemilihan Rektor untuk periode 2019-2023.

Ketua Pendidikan Sembimbing Sekundang (YPSS), Drs H Syafaruddin Alwi MS, Selasa (22/4), mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan persiapan termasuk membentuk panitia untuk melakukan pemilihan rektor.

"Kita sudah membentuk panitia yang diketuai oleh Dra Umi Rahmawati Dekan FISIP dan Sekretarisnya Indra Susanto S.Sos, M.A.P, termasuk tahapan-tahapan sudah dijadwalkan. Pembentukan panitia ini berpedoman pada peraturan YPPS tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian rektor Unbara,” kata Syafarudin Alwi.

Dikatakan dia, bahwa pemilihan Rektor tersebut digelar 4 tahun sekali, hal ini sudah diatur dalam peraturan maupun anggaran yayasan (statuta) untuk menjamin keberlangsungan tatanan tata kelola perguruan tinggi yang baik termasuk pemilihan pengurus yayasan juga menjadi bagian dalam menjamin kualitas manajemen yayasan dan perguruan tinggi.

"Pemilihan rektor dilakukan 4 tahun sekali dengan masa paling banyak dua periode, dan dipilih senat fakultas dan universitas sebelum ditetapkan oleh yayasan," jelasnya.

Menurutnya, YPSS sendiri memiliki sistem tata kelola yang baik yang mesti dirawat termasuk melalui pemilihan rektor yang digelar berdasarkan legalitas dan aspek regulasinya.

Jadi semua yang dilakukan berdasarkan aspek legalitas, jika ada pemilihan kepemimpinan ada aspek regulasinya, ada standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk dalam penentuan rektor ini juga dilakukan dari paling bawah, kemudian senat, sebagai lembaga yang menaungi, YPSS menjamin supaya apapun prosesnya harus sesuai dengan aturan.

Syafaruddin menambahkan, pemilihan Rektor dibuka seluas-luasnya untuk seluruh karyawan dan dosen unbara yang memenuhi kualifikasi untuk ikut dalam memperebutkan tampuk kepemimpinan di perguruan terbesar di OKU tersebut.

"Pemilihan Rektor ini merupakan wujud dari tanggung jawab Yayaysan dalam menjaga kehidupan akademik di Unbara, supaya terjaga kita menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi karena disana ada sistem tata kelolah, Struktur Tata Kelola yang akan menjalankan mekanisme tata kelola salah satunya dengan pemilihan rektor,” ungkapnya.

YPSS sendiri berharap dengan tata kelola yang baik tersebut akan tercipta iklim akademik yang baik, kemudian kalitas manajemen kepemimpinan yang baik. "Siapa yang mau menjadi rektor silahkan ikuti mekanismenya,” harapnya.

Sebagai Ketua Yayasan, Syafaruddin berharap pemilihan rektor ini bukan ajang untuk menciptakan kebencian, permusuhan dan sebagainya.

Menurutnya, sangat naif jika pemilihan Rektor akan menimbulkan permusuhan pada hal satu lembaga pendidikan.

"Kita haruskan anti perpecahan karena kita ingin menghasilkan suatu yang baik, yayasan tidak mau konflik, kita inginkan iklim akademik yang maju, bermutu dan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unbara Umi Rahmawati didampingi Skeretarisnya Indra Susanto mengungkapkan, bahwa hari ini tahapan sosialisasi penjaringan bakal calon rektor dibuka. Kemudian tangga 6 - 23 Mei 2019 bakal calon rektor melakukan pengambilan dan pengembalian Formulir pendafataran.

"Tahapan selanjutnya perbaikan berkas, kemudian di verifikasi, penetapan dan pengumuman bakal calon rektor, penetapan daftar pemilih tetap, pengundian nomor urut, penyampaian visi-misi, dan 18 Juni akan dilakukan pemungutan suara,” kata Umi.

Dari hasil pemungutan suara tersebut akan ditetapkan tiga orang bakal calon menjadi calon rektor yang kemudian disampaikan kepada pihak yayasan untuk kemudian menyampaikan paparan visi-misi di Senat Unbara.

"22 Juni penyampaian visi-misi calon rektor di senat dan hasil pemilihan akan diserahkan kepada Yayasan tanggal 24 Juni sesuai target kita sesuai dengan jadwal dan jadwal 28 Juni sudah ada penetapan rektor terpilih,” tutupnya. (sn)
Share:

Pengelola Koperasi Dilatih Ilmu Akuntansi


MUARA ENIM - Sejumlah pengelola lembaga koperasi di Kabupaten Muara Enim mendapat pelatihan akuntansi yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Muara Enim di Hotel Griya Serasan Sekundang, Senin (22/4).

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Muara Enim, Surdin, SE menerangkan pendidikan akuntasi kepada lembaga koperasi bertujuan untuk meningkatkan skill para pengelola koperasi supaya dapat meningkatkan managemen pengelolaan keuangan dengan baik.

"Pelatihan akuntansi ini bagian dari upaya kami mengembangkan potensi koperasi di Bumi Serasan Sekundang, koperasi harus unggul karena merupakan tulang punggung karena salah satu penyangga perekonomian,"kata Surdin

Dia mengatakan Koperasi juga harus memiliki sistem manajemen keuangan yang baik. “Koperasi harus memiliki sistem manajemen keuangan yang handal dan akuntabel, tata kelola yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong menuntut peran dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, maka dari itu diperlukan anggota yang mahir dalam Akuntansi” Ujarnya
Lanjutnya, kedepan koperasi yang ada dapat berjalan dan berkembang dengan baik dengan menerapkan ilmu yang telah didapat dalam koperasi masing-masing.

“Mudah-mudahan dengan pelatihan ini akan sangat membantu pengurus Koperasi untuk mengelola keuangan Koperasi dengan baik dan peralatan yang diberikan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya” tambahnya

Dalam kesempatan itu Pemkab Muara Enim melalui Dinas Koperasi dan UMKM memberikan bantuan Seperangkat Komputer kepada masing-masing Koperasi yang hadir.(sn)
Share:

Nyaris Putus, Tokoh Pemekaran PALI Desak MHP Bangun Jalan Sendiri

PALI-- Jalan poros Simpang Raja-Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) saat ini kondisinya nyaris putus, terutama jalur yang dilintasi armada pengangkut kayu milik PT Musi Hutan Persada (MHP) sepanjang lebih kurang 2,5 KM.

Kondisi semakin buruknya akses vital masyarakat Bumi Serepat Serasan itu mengundang reaksi keras para tokoh pemekaran Kabupaten PALI yang meminta agar perusahaan tersebut untuk membangun jalan sendiri, sebab perusahaan itu dinilai telah menyebabkan cepat rusaknya jalan yang telah dicor beton oleh pihak Pemda PALI.

"Masyarakat saat ini tidak lagi bisa menikmati jalan tersebut, kami nilai jalan itu bukan nyaris putus, tetapi sudah putus lantaran kendaraan roda empat milik masyarakat tidak bisa tembus jalan itu, kecuali mobil doble gardan," ungkap Iskandar, tokoh pemekaran PALI, Senin (22/4).

Meski saat ini tengah diperbaiki pihak MHP, tetapi perusahaan itu dianggap Iskandar lelet dalam pengerjaan.

"Walaupun diperbaiki, tetap saja tidak akan bertahan lama. Pasalnya, bobot kendaraan pengangkut kayu tidak sebanding dengan kualitas jalan. Untuk itu, kami mendesak perusahaan tersebut membuat jalan sendiri yang hanya 2,5 KM panjangnya, jangan bisa merusak jalan rakyat," tandasnya.

Sikap tegas juga dilontarkan Iwan Pidin, tokoh pemekaran PALI lainnya. Dengan lantang pria berkacamata ini bakal mengerahkan masa untuk menutup jalan tersebut kalau MHP tidak secepatnya memperbaiki jalan tersebut.

"Percepat pekerjaan jalan itu dengan menambah pekerjanya, masyarakat butuh makan karena saat ini jalan itu putus. Jangan hanya bisa numpang lewat saja, tapi harus bertanggung jawab. Kami juga setuju agar pihak MHP bangun jalan sendiri," tegasnya.

Terpisah Yan Adha, Publik and Relation PT MHP secara singkat melalui via whatsApp menyebut bahwa dirinya akan menyampaikan desakan sejumlah tokoh PALI yang menginginkan agar perusahaan itu membangun jalan sendiri ke atasanya. (sn) 
Share:

Peringati Hari Kartini, SMA 1 Ujan Mas Gelar Lomba Masak


Muara Enim - Memperingati Hari Kartini tahun 2019, SMA Negeri 1 Ujan Mas menggelar lomba memasak nasi goreng. Lomba diikuti oleh perwakilan seluruh kelas, juga melibatkan wali kelas. Kegiatan berlangsung di halaman sekokah, Senin (22/4).

Dalam lomba ini, masing-masing tim beradu lezat masak nasi goreng, di mana setiap tim diperkuat oleh tiga siswa ditambah satu guru yang juga wali kelas. Mereka bekerjasama meracik bahan, dan bumbu masakan yang sebelumnya telah disiapkan.

Ketika lomba berlangsung, tampak tiap tim serius dalam mengolah bahan masakan yang ada. Selama 30 menit, para peserta berusaha dapat menghidangkan nasi goreng dengan cita rasa yang lezat.
Selain itu, beragam hiasan serta tambahan pelengkap yang berbeda di setiap piring peserta menjadi persaingan tersendiri untuk mendapatkan penilaian terbaik dari dewan juri. Setelah dinilai, hasil masakan lantas dinikmati bersama oleh para siswa dan guru.

Kepala SMA Negeri 1 Ujan Mas, Penderizal Spd MM mengatakan, lomba memasak nasi goreng diadakan dalam rangka memeriahkan Hari Kartini. Lomba ini, kata dia, juga untuk melatih kesabaran, dan kekompakan.

“Selain dari itu, tujuan lomba masak nasi goreng tersebut guna menunjukan kedekatan antara guru dan siswa, serta membentuk kerja sama di antara mereka,” jelas Penderizal.

Lebih lanjut, tambah Penderizal, selain masak nasi goreng, pihaknya juga menggelar lomba fashion show, dan lomba karaoke.(sn)
Share:

Monitoring Pelaksanaan UNBK SMP


MUARA ENIM - Pemerintah Kabupaten
Muara Enim memastikan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di tingkat SMP Sederajat berjalan lancar di mulai pekan ini Senin (22/04). Diwakili Asisten I, Drs Teguh Jaya MM meninjau beberapa sekolah yang tengah melaksanakan ujian nasional.

Asisten I didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Drs H Zainal Abidin MM, Kabid Pembinaan SMP Rizal Alfian SIP MSi, Kasi Kurikulum Marship Agustam SPd, MPdi.

"Bupati ada agenda di Gunung Megang, saya mewakili beliau untuk monitoring pelaksanaan UNBK di tingkat SMP Sederajat. Harapan pemerintah pelaksanaan berjalan lancar, tidak ada gangguan teknis dan non teknis,"ungkap Teguh Jaya, ketika meninjau pelaksanaan UNBK di SMP Negeri 1 Muara Enim.

Dikatakan Teguh, bahwa UNBK digelar dalam rangka pemetaan nilai ujian secara nasional. Maka pemerintah Kabupaten Muara Enim akan terus mendukung dan meningkatkan pelaksanaan UNBK ini di semua sekolah yang ada di wilayahnya. Secara garis besar pelaksanaan UNBK di Kabupaten Muara Enim sudah berjalan baik dan sesuai ketentuan.

"Hasil pantauan UNBK sudah berjalan baik,"ujarnya.

PLT Kepala Dinas Pendidikan, Drs H Zainal Abidin MM, melalui Kabid Pembinaan SMP, Rizal Alfian SIP MSi menerangkan, total siswa SMP mengikuti Ujian Nasional tahun ini sebanyak 10.627 siswa. Itu terdiri dari 8.880 siswa SMP dan 1.747 siswa MTS diwilayah Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya, sekolah yang menggelar UNBK Mandiri ada 20 sekolah, dan sekolah menggelar UNBK menumpang ada 18 sekolah menengah pertama.


Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Muara Enim, Heri Candra SPd mengatakan, pelaksanaan UNBK sejauh ini tidak ada kendala teknis di sekolah yang dipimpinnya. Sebanyak 249 siswa pada hari pertama melaksanakan UNBK kemarin seluruhnya hadir.

"Berjalan aman dan belum ada kendala. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar,"kata Heri.
Share:

Youtube SiniNews

Facebook SINI News

Followers

Subscribers

Postingan Populer

Blog Archive

Comments

Berita Utama

sitemap

Recent Posts