Opening, Hyfresh Hadirkan 9000 Macam Varian Produk

PRABUMULIH - Kabar gembira bagi masyarakat Prabumulih dan sekitarnya, pasalnya pusat perbelanjaan Hyfresh yang berada di Citimall Prabumulih kini resmi beroperasi untuk umum, kamis (25/4).

Tak hanya itu, gerai Hyfresh pertama di Pulau Sumatera tersebut memiliki konsep terbaru dari PT Matahari Putra Prima, Tbk (mppa) yang menyasar pasar menengah bawah. Dengan luas toko hanya sekitar 1000 meter persegi.

"Hyfresh Prabumulih ini adalah gerai kelima yang kita buka. Sebelumnya sudah empat gerai yang kita buka sejak Januari 2019 lalu. Empat gerai lainnya itu diantaranya Hyfresh Sunset Bali, Hyfresh Meikarta, Hyfresh Yogjakarta dan Hyfresh Blitar," ujar Head Of Devloper Relation PT Matahari Putra Prima Tbk, Yanti Suwandi kemarin.

Dikatakannya, dengan telah dibukanya Hyfresh Prabumulih tersebut diharapkan dapat menghadirkan produk -produk yanh berkualitas kepada masyarakat Prabumulih serta dengan harga yang kompetitif.

"Sehingga diharapkan dapat membantu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan barang-barang kebuuhan sehari-hari. Karena Hyfresh Supermarket ini menawarkan produk kebutuhan sehari-sehari yang cukup lengkap yang mencapai 9000 macam varian produk," terangnya seraya menyampaikan serta diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal asli dari kota Prabumulih.

"Bahkan saat ini lebih dari 50 persen karyawan prabumulih adalah penduduk kota Prabumulih," bebernya sembari mengatakan pihaknya juga mengundang supplier-supplier lokal yang ingin bekerja sama untuk menjual produk-produk mereka di Hyfresh.

Sementara itu, Director Head Of Operating Assets NWP Retail, Teges Prita Soraya menyebutkan, dirinya sangat mengapresiasi pihak PT MPPA yang akhirnya telah membuka gerai Hyfresh pertama di Prabumulih ataupun di pulau Sumatera ini. "Sejak dari pertama kita (Citimall, red) berdiri orang-orang banyak menanyakan mana nih  supermarketnya. Dan setelah satu tahun kita berdiri Hyfresh supermarket akhirnya resmi dibuka. Untuk itu kita berharap supermarket ini dapat membantu masyarakat Prabumulih dan sekitar dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari," terangnya saat itu.

Sementara, Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM menambahkan, dengan hadirnya Hyfresh Supermarket ini tentunya kita bangga karena supermarket ini mempermudah masyarakat Prabumulih dalam memenuhi kebutuhan sehari-seharinya, tanpa harus pergi ke luar kota Prabumulih.

"Dan kita pun himbau masyarakat Prabumulih untuk datang ke Hyfresh ini karena kita harus berbangga dengan telah dibukanya supermarket ini. Sebab, selain mempermudah dalam mencari kebutuhan rumah tangga juga bisa meningkatkan perekonomian dan menyerap lapangan pekerjaan," tukasnya.(dew).
Share:

Usai Pemilu, Sejumlah Petugas KPPS PALI jatuh sakit

Foto : Ilustrasi sumber : Internet

PALI - Pemilihan Umum (Pemilu) memang telah usai, namun pesta demokrasi yang diselenggarakan serentak diseluruh negeri ini pada 17 April 2019 lalu menyisakan banyak cerita. Pasalnya, Pemilu yang cukup melelahkan ini banyak pejuang demokrasi bertumbangan bahkan ada puluhan anggota KPPS yang meninggal dunia.

Seperti di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), meski tidak menimbulkan korban meninggal dunia, tetapi ada sebagian anggota KPPS yang jatuh sakit pasca pemungutan suara berlangsung.

"Dari hari sebelumnya kami sudah bekerja mendirikan tenda, menyusun kursi dan meja di TPS. Dan subuh pada hari H, kami sudah mulai bekerja mempersiapkan pemungutan suara, sampai pada pukul 03.00 WIB dini hari, pekerjaan kami belum kunjung selesai, yang kemudian disambung lagibpada pagi harinya," terang Ashadi, ketua KPPS 08 Desa Karta Dewa Kecamatan Talang Ubi, Kamis (25/4), yang mengaku saat ini dirinya sudah dua kali berobat ke Puskesmas karena sakit.

Kelelahan tentu dialami semua anggota KPPS karena dikatakan Ashadi terlalu banyak pekerjaan yang menguras tenaga akibat Pemilu serentak dari Pilpres, Pileg dan DPD.

"Kalau Pemilu berikutnya seperti ini, aku kapok, biarlah orang lain yang bersedia jadi KPPS. Karena pekerjaan dan honor jauh tidak sebanding, ditambah tuduhan tidak netral selalu kami terima," katanya.

Sama halnya diutarakan Abu Umar, anggota KPPS asal Talang Ubi ini menyarankan agar Pemilu kedepan jangan dibuat serentak antara Pilpres, Pileg DPR-RI, DPRD Tk I,  DPRD Tk II dan DPD.

"Kami tidak sanggup kalau kedepan seperti ini, ataupun kalau harus seperti ini, kami sarankan agar jumlah TPS ditambah, dimana idealnya, satu TPS 100 DPT," sarannya.

Terpisah, Ketua KPUD PALI, Fikry Ardiansyah menyarankan terhadap anggota KPPS, PPS dan PPK maupun KPU apabila mengeluh sakit, untuk segara mendatangi Puskesmas terdekat atau ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

"Kami apresiasi kinerja kawan-kawan pejuang demokrasi yang tanpa lelah menghantarkan proses Pemilu tahun 2019 ini di PALI berjalan sukses. Namun, usai Pemilu, kita ketahui banyak menguras energi kawan-kawan, dimana kalau merasa sakit silahkan ke Puskesmas atau RSUD," ujar Fikry.

Karena belum lama ini dijelaskan ada edaran dari Kementerian Kesehatan terhadap puskesmas dan  rumah sakit agar membuka layanan kesehatan khusus diperuntukkan bagi anggota penyelenggara Pemilu dari KPPS, PPS, PPK sampai KPU yang mengalami kendala kesehatan pasca Pemilu.

"Untuk biaya berobat bagi yang belum  memiliki kartu BPJS, kita akan urus. Tetapi apabila ada yang meninggal, saat ini menteri keuangan tengah membahas untuk pemberian santunan bagi pejuang demokrasi yang meninggal dunia," terangnya (sn)
Share:

Yani Puas, Partisipasi Pemilu Muara Enim diatas 80 Persen


MUARA ENIM - Bupati Muara Enim Ir H Ahmad Yani mengapresiasi pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Muara Enim, 17 April lalu. 

Menurut orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang pesta demokrasi 2019 secara keseluruhan berjalan aman dan lancar tanpa adanya suatu kendala yang berarti.

"Alhamdulillah, hasilnya memuaskan. Semua sudah berjalan

aman dan lancar, Tingkat partisipasi masyarakat juga terbilang cukup memuaskan,"kata Yani, saat memimpin rapat Koordinasi dan Sinkroniasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Selasa (23/4).

Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Muara Enim Ir. H. Ahmad Yani, MM dan  Wakil Bupati Muara Enim H. Juarsah,

SH didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Amrullah Jamaluddin, SE dan Asisten Administrasi Umum Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM dan diikuti oleh Seluruh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Dalam arahannya, Bupati Muara Enim menyampaikan, situasi ketentraman dan ketertiban masyarakat pada saat dan pasca

Pemilu secara umum sampai dengan saat ini masih dalam keadaan aman dan kondusif. Serta tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 ini baik Pilpres, DPR-RI. DPD-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten rata-rata seluruhnya adalah sebesar 83,652%.

"Artinya ini sudah melebihi target nasional 80%,"imbuhnya

Bupati menambahkan, dengan telah berjalan suksesnya pesta demokrasi maka saatnya kembali fokus terhadap program-

program daerah.  Terkait Pelaksanaan Colorful Muara Enim Festival 2019, Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka

untuk meningkatkan pengembangan dan Promosi Potensi Kabupaten Muara Enim terutama untuk lebih menarik minat para wisatawan berkunjung ke Kabupaten Muara Enim.

"Dengan begitu Perekonomian kita akan dapat bergerak

sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Muara Enim. Alhamdullilah sampai saat ini,  Kita telah sukses menyelenggarakan 4 (empat) Festival yang artinya masih terdapat 21 Festival lagi kedepan,"ungkapnya. (Sn)
Share:

41.150 Hektar Lahan Terbakar?, MHP Siaga Api


MUARA ENIM,---Kepala Dinas Kehutanan Sumsel, Pandji Tjahjanto S Hut Msi, meminta seluruh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan yang ada di Sumsel untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan memasuki musim kemarau tahun 2019 ini. Soalnya pada tahun 2018 lalu masih terjadi kebakaran hutan kebun dan lahan seluas 41.150 hektar di Sumatera Selatan.

               Penegasan itu disampaikannya saat memimpin apel siaga api  pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan manajemen perusahaan HTI PT Musi Hutan Persada (MHP),  berlangsung di blok Sodong Desa Subanjeriji, Kecamatan Rambang Dangku, Muara Enim, Rabu (24/4).

             Acara yang setiap memasuki musim kemarau dilaksanakan PT MHP ini, dihadiri Direktur Utama PT MHP, Takuya Kuwahara, Direktur Perlindunan Hutan dan Sosial, M Aminullah, Direktur Produksi, Kawakami, Direktur Human Risort, Bambang Hendro Tjahyoko.

              Acara itu dihadiri juga Kabag Ops Polres Muara Enim, Kompol Irwan Andeta, Dandim 0404 Muara Enim, Kepala Dinas Kebakaran Muara Enim, Yulius serta sejumlah pejabat lainnya.

           Menurutnya, apel siaga pengendalian  kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan manajemen PT MHP, sebagai bentuk komitmen PT MHP untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan memasuki musim kemarau sesuai penjelasan BMKG diperkirakan pada bulan Juni mendatang. 

         Dijelaskannya, upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan  di Sumsel semakin ditingkatkan oleh semua pihak melalui berbagai strategi dan pendekatan yang lebih efektif.

            “Kita ketahui bahwa Sumsel termasuk salah satu provinsi di Indonesia kerawanan kebakaran hutan, kebun dan lahan tinggi. Hal itu dapat dilihat  bencana kebakaran hutan  dan lahan beserta  asapnya  yang besar  di tahun 2015 tercatat mencapai 736,563 hektar,” jelasnya.

           Namun lanjutnya, pada tahun berikutnya yakni tahun 2016 kebakaran hutan, kebun dan lahan mulai menurun  hanya 978 hektar,  tahun 2017  seluas 9.285 hektar dan tahun 2018 menjadi  41.150 hektar. Berarti terjadi penurunan siknifikan.

            Begitu juga terhadap jumlah titik panas (hostpot)  juga terjadi penurunan dari 27.043 titik di tahun 2015 menjadi 1.214 titik di tahun 2017 dan tahun 2018 berjumlah 2.840 titik.

            Menurutnya,  terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Sumsel masih menjadi tinggi dengan adanya gambut yang cukup luas mencapai 1,41 juta hektar atau sekitar seper lima dari luas wilayah Sumsel tersebar di wilayah OKI hingga perbatasan Muba dan Jambi, Muara Enim, OI, Banyuasin dan Rawas Utara.

             “Hingga pertengahan April  tahun 2019 sudah mulai terdeteksi  adanya hostpot berjumlah 46 titik,” jelasnya.

             Sementara itu, kepada media, dia mengatakan, bahwa PT MHP memang yang selama ini sangat peduli melakukan penvegahan kebakaran hutan lewat  apel siaga. “MHP Yang pertama melakukan apel siaga pencegahan kebakaran hutan untuk perusahaan kehutanan, perusahaan perkebunan yang lain segera melakukan tapi belum terjadwal, seperti  Kabupaten Banyuasin juga siaga, ini untuk kesiapan kita melakukan pencegahan,” jelasnya.

             Menurutnya, target zero asap merupakan target  semua, agar tidak terjadi kebakaran hutan dan asap. Dia mengaku penyebab kebakaran hampir 95 persen akibat ulah manusia. Untuk itu intinya pencegahan lebih baik dari pemadaman, karena  biayanya lebih muarah. Untuk itu dia mengajak semua lapisan masyarakat  mencegah kebakaran hutan.

             Dia juga meminta perusahaan perkebunan dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan agar memenuhi standar yang ditentukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH).

             Ketika ditanya apa sanksinya bagi perusahaan yang tidak melakukan kesiapan kebakaran hutan?. Dijawabnya  bahwa Pemprov Sumsel sudah punya audit dan  setiap tahunnya dinilai. Sehingga bagi perusahaan yang mempunyai nilai jelek tentunya akan ada sanksinya.

              Sementara itu, Direktur Utama PT MHP, Takuya Kuwahara, Direktur Perlindunan Hutan dan Sosial, M Aminullah, menjelaskan montipasi pencegahan kebakaran hutan yang dilakukan perusahaan untuk melindungi aset hutan milik perusahaan yang sudah bagus. Pencegahan itu dilakukan bersama masyarakat sekitar. “Kita bersama masyarakat dan aparat kepolisian, Pemda untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan  menjaga aset yang sudah ada ini,” jelasnya.

              Menurutnya, PT MHP, setiap tahunnya punya agenda dari bulan Maret sampai Oktober melakukan siaga api mencegah kebakaran hutan dan lahan. Dia juga  menghimbau masyakarat untuk menjaga kebakaran hutan. Dalam menjaga mencegah kebakaran hutan, pihaknya mengrekrut masyarakat sekitar untuk menjaga kebakaran hutan secara bersama sama.(sn)
Share:

Terima Berita Tidak Jelas, Hapus Saja Karena Picu Perpecahan

PALI--Banyaknya berita hoaks terkait Pemilu pasca pesta demokrasi 17 April lalu yang tersebar melalui berbagai macam media sosial, dibahas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu), pada rapat koordinasi Timdu kemarin, Selasa (23/4) di aula kantor Bupati PALI yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). 

Berita bohong atau hoaks agar secepatnya diantisipasi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa percaya dengan setiap berita bohong akan memicu perpecahan.

"Berita bohong atau hoaks yang beredar bebas di media sosial dan disebar secara berantai di group-group whatsApp harus kita tangkal. Timdu harus cepat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait berita-berita bohong yang dapat memecah belah kesatuan bangsa. Sebab apabila dibiarkan dan membuat masyarakat awam percaya terhadap berita hoaks itu, maka bisa memicu people power," ungkap Yunitha Arifin, Kepala Kejaksaan Negeri PALI.

Mewaspadai banyaknya berita hoaks juga disampaikan Danki Brimob PALI, Iptu Adi Cahyadi. Dia menghimbau agar setiap adanya berita hoaks yang masuk ke grup WA jangan disebarkan lagi, langsung hapus karena bisa memicu konflik.

"Telusuri kebenaran setiap berita yang kita terima, hapus saja langsung kalau berita itu isinya tidak jelas dan mengandung unsur mengadu domba. Jangan kita terlibat menyebarkan berita bohong dengan ikut menyebarkannya," himbau Danki Brimob.

Sementara itu, Bupati PALI melalui staf ahli Arya Darmawan menyampaikan bahwa warga PALI patut bersyukur karena proses Pemilu terlaksana dengan aman tanpa adanya gejolak.

"Ini berkat partisipasi seluruh elemen dan masyarakat. Tetapi kita tetap waspasa, melalui sinergitas antar lembaga, diharapkan situasi kondusif di PALI tetap terjaga," kata Staf ahli. (sn)
Share:

Lambat Diobati, Lansia Asal PALI Tewas Digigit Ular

foto. ilustrasi


PALI--Kejadian naas dialami Aas (60) warga Desa Persiapan Jerambah Besi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Lansia tersebut menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu (24/4) dinihari sekitar pukul 04.00 WIB di kediamannya lantaran digigit ular berbisa saat membersihkan rumput dikebun karet milik warga desa tersebut.

Dari keterangan Yulia, tetangga nenek Aas, bahwa korban digigit ular pada Minggu (21/4) lalu, tetapi saat kejadian hanya diobati melalui bidan desa setempat.

"Semakin hari bekas gigitan ulat dikaki sebelah kanan nenek Aas kian membengkak. Kemudian pada Selasa (23/4), keluarga nenek Aas membawanya ke orang pintar, tetapi tidak ada perubahan," terang Yulia.

Meninggalnya nenek Aas akibat digigit ular dibenarkan Mahmud, Kepala Dusun II desa tersebut. Menurutnya meninggalnya nenek Aas akibat terlambat penanganannya.

"Sempat dibawa ke pawang ular di Tanah Abang, namun kata pawang ular bahwa racun ular dibekas gigitannya telah masuk ke jantungnya," kata Kadus.

Dengan kejadian tersebut, Kades mengimbau agar warga waspada ketika bekerja dikebun.

"Pakai sepatu boot untuk melindungi kaki kita dari gigitan ular, dan apabila ada kejadian korban gigitan ular, segera bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat, jangan dibiarkan agar menghindari risiko kematian," saran Kadus. (SN) 
Share:

Buat Passport Bakal Lebih Dekat, Prabumulih Segera Miliki Kantor Imigrasi

Prabumulih - Pusat pemerintahan di Bumi Seinggok Sepemunyian kini bakal semakin lengkap. Pasalnya, bukan hanya Pengadilan Agama (PA) yang kini telah berdiri di kota berikon nanas ini tapi Unit Kerja Kantor Keimigrasian (UKKK) Kota Prabumulih dalam waktu dekat pun juga bakal berdiri.

Hal itu diketahui langsung dari Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM yang dibincangi disela-sela dirinya menghadiri rapat paripurna di kantor DPRD Kota Prabumulih, kemarin(23/4).

"Prabumulih akan ada kantor Imigrasi sendiri. Dan itu hasil dari kita rapat bersama pihak Kantor Imigrasi waktu lalu," terang Ridho Yahya kepada sejumlah awak media saat itu.

Dikatakannya, mengenai lokasi dan kebutuhan lainnya pihaknya akan mempersiapkan segala sesuatunya. Terlebih mengenai tempat sekarang masih kita tumpangi dulu sementara. "Tapi nantinya lahan untuk mereka (kantor imigrasi,red) akan kita bagi di sekitar wilayah Tugu Nanas. Berdekatan dengan kantor-kantor pemerintahan lainnya seperti Kantor Bawaslu, dan Pengadilan Agama (PA), karena disana kita siapkan sekitar 4 hektar tanah," ungkapnya.

Dengan harapan sambungnya, daerah Tugu Nanas tersebut dapat lebih maju dan berkembang pesat dengan banyaknya kantor pemerintahan disana. "Selain itu, orang-orang juga bisa datang ke Prabumulih untuk membuat Passport" tandasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kota Prabumulih, H Jauhar Fahri menambahkan, pertimbangan itu hasil pertemuan Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya dengan kantor imigrasi kelas 1 Palembang waktu lalu. "Yang menyampaikan bagaimana kesulitan masyarakat Prabumulih dalam mengurus passport yang harus pergi ke Palembang dan Muaraenim. Maka dari itu Walikota Prabumulih mempertanyakan apakah memungkinkan dibuka kantor imigrasi di Prabumulih. Mengetahui hal itu kepala kantor imigrasi palembang pun langsung menanggapi itu dan meminta untuk disiapkan surat permohonan karna memang sudah layak untuk ada di Prabumulih," sampai Jauhar saat itu.

Masih kata dia, adapun dasar terkait hal itu yakni surat permohonan pembentukan Unit Kerja Kantor Keimigrasian (UKK) Kota Prabumulih. "Dan untuk acuannya, kita mengacu kepada peraturan direktur jendral imigrasi tentang pembentukan unit kerja kantor imigrasi," bebernya.

"Jadi apa-apa yang dibutuhkan kita siapkan baik gedung, personil, tanah, karena Walikota sudah setuju," tegasnya.

Ditanya apa keuntungan Prabumulih ada kantor imigrasi ?. Diakuinya, tentu dengan adanya kantor imigrasi paling tidak mendekatkan pelayanan, sehingga masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya yang terlalu besar karena harus ke kota lain untuk urus passport. "Kedua untuk pelayanan orang asing dan lainnya itu bisa kita kontrol disini untuk pengecekan ke imigrasian dan lainnya," pungkasnya.(dew)
Share:

Perkuat Advokasi dan Aksi Nyata Kualitas Pendidikan Formal Wanita


Caption foto : Ketua PKK Kabupaten Muara Enim Hj Sumarni saat memotong tumpeng peringatan Hari Kartini bersama Bupati Muara Enim Ir H Ahmad Yani MM.


Muara Enim - Peringatkan Hari Kartini di Kabupaten Muara Enim diharapkan dapat Perkuat Advokasi dan Aksi Nyata Kualitas Pendidikan Formal Wanita. Hal ini di harapkan dalam kegiatan Peringatan Hari Kartini di Gedung Kesenian Dayang Rindu Muara Enim, Selasa (23/4).

Dalam kesempatan tersebut Bupati Muara Enim Ir H Ahmad Yani MM mengatakan, seorang wanita sudah sejak dahulu setara dengan laki-laki. Hal ini atas perjuangan kaum wanita salah satunya Kartini. Saat kehadiran kaum wanita yang sangat berarti melakukan sumbangsi dalam pembangunan kerja dan kehidupan saat ini.

Dikatakannya, keselarasan dengan kaum perempuan sangatlah penting dalam dalam kehidupan. Tentunya, semua itu terwujud saat kaum wanita dengan kaum laki-laki dapat sinergis dalam segala hal. Dengan begitu, diharapkan dalam peringatan hari Kartini ini akan muncul pejuang-pejuang perempuan baru.

"Dalam kesempatan peringatan hari Kartini ke 140 ini saya mengucapkan selamat Hari Kartini," ujar Ahmad Yani, dalam sambutannya.

Dalam kesempatan acara ini, Ketua PKK Kabupaten Muara Enim Hj Sumarni  melakukan pemotongan tumpeng yang diserahkan secara langsung ke Bupati Enim Ir H Ahmad Yani MM sebagai bentuk peringatan Hari Kartini. Disusul dengan para ibu-ibu Kartini masa kini yakni dari unsur Muspida di Kabupaten Muara Enim.(adv/ndi)
Share:

Sampah Numpuk Pinggir Jakan, Inilah Permintaan Warga Air Itam

PALI--Sampah yang menumpuk dipinggir jalan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menuai keluhan dari masyarakat sekitar. Pasalnya selain badan jalan desa tersebut menyempit, juga bau menyengat mengganggu pernapasan warga terlebih melintas disekitar tumpukan sampah.

Dikatakan Faisal, salahsatu warga sekitar bahwa kondisi tersebut sudah lama terjadi, dan volume sampah kian bertambah setiap harinya karena warga Desa Air Itam terpaksa membuang sampah dipinggir jalan akibat tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Bersamaan hari jadi Kabupaten PALI ke-6, Faisal mengutarakan keinginannya agar pemerintah kabupaten PALI untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan membuatkan TPA di desanya.

"Bukan hanya satu titik tumpukan sampah di desa kami, tetapi dibeberapa titik yang semuanya memang diujung desa dan dipinggiran jalan sekaligus pinggiran perairan. Meski diujung desa, tetapi tatap saja bahaya kesehatan mengintai warga sekitar. Saat ini PALI sudah 6 tahun, sudah saatnya kami memohon pemerintah desa atau pemerintah kabupaten mengatasi permasalahan ini," pinta Faisal, Selasa (23/4).

Akibat tumpukan sampah itu, diakui Faisal bahwa disamping badan jalan menyempit dan bau menyengat, sumpah juga banyak berserakan masuk ke wilayah perairan.

"Perairan kami kotor. Diperparah lagi kalau hujan turun, karena sampah akan hanyut terbawa air hujan kemana-mana dan mengotori tempat pemandian masyarakat. Tentu hal ini mengancam kesehatan warga yang biasa mandi di sungai atau diperairan," imbuhnya.

Terpisah, Edi Eka Puryadi, anggota DPRD PALI asal Desa Air Itam mengutarakan bahwa permintaan warga untuk dibuatkan TPA sudah diajukan bahkan tinggal pelaksanaan.

"Untuk TPA, seluruh desa di Kecamatan Penukal bakal dibangun di Desa Gunung Menang. Saat ini masih dalam kajian, dan mudah-mudahan tahun 2020 nanti bisa terealisasikan," jelas Eka, sapaan anggota dewan tersebut. (sn) 
Share:

Antisipasi Adanya Konflik Pasca Pemilu, Kesbangpol PALI Kumpulkan Timdu

PALI--Antisipasi adanya konflik sosial pasca Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah digelar pada 17 April 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kumpulkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk rapat koordinasi, Selasa (23/4) di ruang rapat Kantor Bupati PALI.

Dikatakan Zulkifli Lubis, Kabid Nilai-nilai Kesatuan Bangsa, Badan Kesbangpol PALI, bahwa kegiatan tersebut dalam rangka menjaga situasi kondusif dan mendeteksi secara dini juga penanganan konflik sosial pasca Pemilu.

"Melalui Kegiatan ini diharapkan Timdu dapat mengetahui tugas pokok tim sesuai renaksi untuk melakukan pemetaan terhadap konflik atau gejolak konflik dan penyelesaian konflik dengan mengantisipasi setiap ancaman, tantangan dan gangguan demi terciptanya atau mempertahankan keamanan dan ketertiban di masyarakat yang merupakan stabilitas Kabupaten PALI," ujar Zulkifli.

Dijelaskan Zulkifli bahwa maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah memberikan pemahaman yang sama tentang Timdu. Memberikan pemahaman yang detail tentang tugas masing-masing instansi yang terkait dalam kepengurusan tim terpadu dan meningkatkan peran serta fungsi Timdu dalam menjaga kestabilitasan Kabupaten PALI dalam menghadapi gejolak pasca Pemilu.

"Hasil yang diharapkan terciptanya pemahaman mengenai tugas dan fungsi Timdu penanganan konflik sosial Kabupaten PALI. Tercapainya efektivitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kabupaten PALI. Ikut membantu dan menjaga kondisi stabilitas keamanan pasca Pileg dan Pilpres tahun 2019," terangnya.

Bupati PALI melalui staf ahli Arya Darmawan menyampaikan bahwa warga PALI patut bersyukur karena proses Pemilu terlaksana dengan aman tanpa adanya gejolak.

"Ini berkat partisipasi seluruh elemen dan masyarakat. Tetapi kita tetap waspasa, melalui sinergitas antar lembaga, diharapkan situasi kondusif di PALI tetap terjaga," kata Staf ahli.

Pada Rakor tersebut, Timdu yang terdiri dari TNI, Polri dan Kejari hadir. Pada penyampaiannya, Kompol Okto Iwan, Kapolsek Talang Ubi menyebut bahwa di PALI saat ini secara umum aman terkendali.

Namun diakui Kapolsek Talang Ubi, adanya human eror yang diketahui saat rekapitulasi tingkat PPK, karena faktor kelelahan.

Faktor kelelahan juga dibenarkan Kapten Mulyadi, Danramil Pendopo, bahwa dari pantauannya dilapangan, saat ini penyelenggara Pemilu alami kelelahan tingkat tinggi, tetapi proses rekapitulasi tetap berjalan.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) PALI, Yunitha Arifin menyarankan kepada Timdu agar mewaspadai banyaknya berita bohong atau hoaks yang beredar bebas di media sosial dan disebar secara berantai di group-group whatsApp.

Kajari menyarankan agar Timdu harus cepat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait berita-berita bohong yang dapat memecah belah kesatuan bangsa. Sebab apabila dibiarkan dan membuat masyarakat awam percaya akan berita hoaks itu, maka bisa memicu people power.

Mewaspadai banyaknya berita hoaks juga disampaikan Danki Brimob PALI, Iptu Adi Cahyadi. Dia menghimbau agar setiap adanya berita hoaks yang masuk ke grup WA jangan disebarkan lagi, langsung hapus karena bisa memicu konflik.

Adapun ketua FKUB PALI, Fadri Zuhri menyatkan bahwa secara keseluruhan kerukunan umat beragama di PALI tetap terpelihara, dan diharapkan pasca Pemilu tidak ada gesekan diantara pemeluk agama. (SN) 
Share:

Youtube SiniNews

Facebook SINI News

Followers

Subscribers

Postingan Populer

Blog Archive

Comments

Berita Utama

sitemap

Recent Posts