SININEWS.COM -- tetapkannya nama-nama menteri dalam kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada hari ini Rabu (23/10), menyisakan beberapa catatan kaki menarik untuk diulas.
Mencuatnya beberapa nama mentri baik dari kalangan profesional maupun utusan partai tidak lepas dari kompromi politik di tingkat elit. Terlebih dari parpol, jauh hari sebelum pelantikan presiden/wapres, dipastikan sudah ada pergerakan baik kasat mata maupun bergerilya. Komunikasi politik bahkan tawar menawar telah sedemikian rupa mengambil peran, meski penentuannya kembali kepada hak prerogatif presiden.
PAN & Demokrat : Korban manuver yang vulgar.
Pun akan halnya di injury time, ada 2 gerbong yang sengaja ditinggalkan oleh Jokowi meskipun pimpinan parpol tersebut telah menghadap Jokowi. Hal ini lumrah untuk dimaklumi, PAN dan Demokrat adalah dua parpol yang mempunyai kesan oportunis dalam sejarah koalisi-oposisi pemerintahan dari periode ke periode. Siapa yang tidak terkenang bagaimana manuver selalu dimainkan oleh dua partai dalam setiap tahapan demokrasi : penentuan capres/wapres, dukungan terhadap capres/wapres sampai kepada titik ditetapkannya hasil Pemilu yang memenangkan Jokowi-Amin, kedua partai "besanan" inipun masih sibuk dengan manuver yang semakin vulgar. Tentu saja dinamika tersebut menjadi catatan kaki bagi Jokowi dalam masa ploting assignment jabatan menteri.
Sebagai petugas partai Jokowi pun tidak mungkin untuk menetapkan sendiri serta melangkahi induk semangnya yang telah berjasa mengutusnya sampai jadi presiden dua periode. Apalagi sang induk semang, yakni Megawati notabene adalah mantan presiden yang sangat berpengalaman dalam tarik menarik jabatan politis di pemerintahan. Masih terekam sangat jelas bagi sang Ibu bagaimana sikap PAN dan Demokrat yang menyatakan dukungan terhadap Prabowo bukan karena idealisme yang sama, namun lebih kepada coba-coba. Wajar saja kalau akhirnya dua gerbong ini dengan sengaja ditinggalkan.
Apalagi gesture sang Ibu sudah semakin terlihat pada satu momen terhadap Agus Harimurti seorang pentolan Demokrat sekaligus pewaris tahta kedepan. Sikap "mutungan" dari sang Ibu ini kembali ditunjukkan dengan tegas kepada Surya Paloh yang terindikasi bermanuver terhadap Anies Baswedan.
Pro Kontra mentri dari Profesional.
Jangan pernah kita membayangkan profesional yang terpilih adalah benar-benar profesional selayaknya kita merekrut tenaga kerja profesional di perusahaan. Profesional yang dimaksud disini adalah mereka yang memang secara legal tidak berafiliasi kepada parpol manapun, namun kita tidak bisa memisahkan ikatan batin mereka secara tegas terhadap ikatan emosional organisasi tertentu.
Apakah miilk ormas A atau B misalnya. Bukan itu saja, seorang Jokowi pun pasti berproyeksi dan memprediksi keterlibatan mentri yang telah dipilihnya, apakah akan mampu menerjemahkan kepemimpinannya atau justru sebaliknya akan menjadi beban berat yang mempengaruhi performance.
Beberapa nama yang mencuat dan disebutkan posisinya menimbulkan anggukan setuju, tapi juga kernyitan di dahi bagi sebagian orang awam. Kita ambil nama Nadiem Makarim contohnya, sebagian besar kalangan apalagi praktisi pendidikan merasa tersentak ketika nama ybs didapuk sebagai mentri pendidikan dan kebudayaan. Bagaimana tidak? Job desk mentri pendidikan bukanlah pos yang bisa dipandang sebelah mata. Dibutuhkan seseorang yang berpengalaman di bidang pendidikan, ditunjang familiar dengan perkembangan regulasi pendidikan dari masa ke masa, serta skill manajerial yang mumpuni untuk menemukan format sistem pendidikan yang terbaik untuk potret pendidikan di Indonesia yang sampai saat ini masih terus mencari bentuk. Tanpa bermaksud merendahkan Nadiem sebagai entepreneur start-up yang berhasil di bidang transportasi, rasanya job ini kurang tepat diembannya. Mengapa dia tidak ditantang di meja Badan Ekonomi Kreatif umpamanya.
Sama halnya dengan Dr. Terawan, seorang dokter militer yang penemuannya akan teknik terapi atau penyembuhan stroke banyak diakui orang, terlepas dari pro kontra yang ada di dunia medis. Kesehatan sama krusialnya dengan pendidikan, karena dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan sehingga ada pepatah : kalau sehat bisa belajar, kalau belajar bisa sehat". Meskipun ybs dianggap mumpuni karena pernah menjadi direktur RS Militer terbesar di Indonesia, namun saat ini yang dihadapi adalah kesehatan global, pelayanan publik dan carut marut BPJS yang menantikan solusi.
Di luar negeri SDM potensial seperti Nadiem dan Terawan tidak ditawari jabatan politis yang risky seperti pos mentri, justru mereka diberikan ruang khusus dan dukungan fasilitas untuk semakin mengembangkan bakat atau skill yang mereka miliki. Jarang tercatat dalam sejarah dunia seorang penemu legendaris atau pencipta teori yang mendunia didapuk menjadi mentri kecuali di Indonesia.
Reformasi Kepolisian
Sebagian publik pasti bertanya, apa alasan Jokowi menunjuk seorang perwira tinggi yang menjabat Kapolri sebagai Mendagri. Apakah mungkin presiden sedang mencari tempat yang pas untuk polri dalam sistem tata negara di Indonesia, sehingga berharap sang mendagri terpilih yang notabene adalah mantan komandan tertinggi di polri dapat menjadi bridging yang pas untuk hal itu. Karena sebagaimana diketahui di negara lain, institusi kepolisian bukan badan yang berdiri sendiri namun terintegrasi dalam Ministry of Civil Service. Bisa jadi...
Nama yang mengandung kontroversi.
Mari kita sebut nama Erick Thohir, Siti Nurbaya dan I Gusti Ayu Bintang Parmavati. Kembali kita dipancing untuk merekam track record mereka ketika mendengar nama-nama tersebut. Erick Thohir yang mendapatkan jabatan strategis sebagai kepala dari semua BUMN hanya kita kenal karena pernah mencetak sejarah sebagai the one and only Indonesian who owned InterMilan ever, sekaligus sebagai timses Jokowi. Apakah ini tidak lebih dari politik balas budi atau ada hidden agenda yang konstruktif di balik penunjukannya. Begitu pula Siti Nurbaya, politisi Nasdem yang dapat menduduki kembali pos lamanya sebagai Menhut & LH di tengah sorotan hot spot dan kabut asap yang semakin meningkat eskalasinya akhir ini.
Tidakkah ini menjadi pertimbangan Jokowi ketika mempercayakan kembali pos tersebut kepadanya? Atau I Gusti Ayu yang notabe adalah istri dari seorang mantan mentri Koperasi sehingga dirasa pas sebagai mentri PPA? Mungkinkah ada pertimbangan lain untuk pemerataan karena ybs berasal dari Bali yang mana Bali merupakan salah satu kantong dengan kasus tertinggi bersama Jakarta yang rawan akan isu pemberdayaan dan perlindungan anak.
Wallahualam jawabnya karena sebagai pengamat dan pemerhati kita hanya dapat memproyeksi dan memprediksi kemungkinan-kemungkinan tanpa bermaksud mendiskreditkan ybs. Kalaupun ulasan ini sapertinya menampilkan beragam kekhawtiran, bukan berarti kita sebagai penilai adalah maha tahu seperti netijen di medsos. Justru ulasan ini bisa dijadikan cambuk untuk mematahkan segenap pesimistis yang sempat muncul di akar rumput seperti kita semua yang awam.
Selamat Bekerja Kabinet Indonesia Maju....
Akhmad Muftizar Zawawi
Penulis adalah Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Univ Tamansiswa Palembang.
Pengamat dan Pemerhati bidang Politik, Pemerintahan dan Pendidikan.
