Achmad Hafiz Terima Penganugrahan Lintas Politika Award 2019

JAKARTA, SININEWS.COM - Anugerah Lintas Politika Award kembali digelar 20 Desember mendatang di Palembang. Lintas Politika Award diberikan kepada sejumlah tokoh yang dinilai tim juri memiliki prestasi luar biasa serta telah memberikan pengabdian luar biasa di tengah masyarakat. 

Di antara yang bakal menerima, Achmad Hafiz SH M.Hum yang keseharian menjabat Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan. Pria kelahiran Palembang 9 September 1965 ini dianggap memiliki prestasi gemilang dan membanggakan terutama selama berkarir di BPJS Ketenagakerjaan (dulu Jamsostek).

Direktur Eksekutif Lintas Politika Indonesia, Kemas Khoirul Mukhlis membenarkan bila Hafiz dipastikan akan menerima Lintas Politika Award 2019 ini. Menurutnya, nama Hafiz sejak beberapa waktu lalu masuk sebagai unggulan papan atas untuk selanjutnya digodok tim juri yang terdiri dari DR Markoni Badri MBA, DR Dessy Wardiah M.Pd dan Herlan Asfiuddin SH.

“Akhirnya tim juri menyepakati salah satu bakal penerima adalah beliah (Achmad Hafiz, red). Rekam jejak yang bersangkutan sangat jelas penuh prestasi. Beliau sebagai aktfiis KNPI dan sekarang menjabat salah satu Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan. Hafiz juga penyandang Pemenang Terbaik Nasional BPJS Ketenagakerjaan tahun 2018.” tambah Kemas Khoirul Mukhlis.

Ditambahkan, selain nama Hafiz beberapa nama lain di antaranya Prof DR Jimly Asshiddiqie, DR Hatta Rajasa, Eddy Santana Putra dan lainnya. Secara lengkap nama yang ditetapkan tim juri akan diumumkan saat acara 20 Desember mendatang.

Anugerah Lintas Politika Award rutin digelar sejak tahun 2015 guna memberikan apresiasi terhadap tokoh yang mampu menjadi inspirasi melalui pengabdian yang luar biasa di tengah masyarakat. Tercatat beberapa tokoh yang pernah menerima penghargaan ini antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rivai, Komjen Pol Susno Duadji, Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari dan sejumlah nama lainnya. (sn1)

Share:

Read More

Ratusan Milyar Duit PALI Masih 'Beku'

Foto. Bupati PALI 

PALI -- Sebagai kabupaten baru, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tentu perlu percepatan pembangunan untuk bisa sejajar dengan kabupaten atau kota yang ada di provinsi Sumatera Selatan bahkan di Indonesia. 

Untuk percepatan tentu perlu anggaran yang tidak sedikit. Tetapi untuk masalah anggaran, PALI yang dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil Migas tidak terlalu mempermasalahkannya, sebab baru berusia 6 tahun saja, secara signifikan APBD PALI melonjak mencapai Rp 1,7 Triliun. 

Dengan APBD sebesar itu, tentu PALI dibawah kepemimpinan H Heri Amalindo akan mampu berlari cepat untuk mencapai visi misi dan mensejahterakan masyarakat, terlebih wilayah PALI hanya terbagi 5 kecamatan dengan 65 Desa Definitif dan 6 Kelurahan.

Namun dibalik itu, terselip polemik yang cukup menghambat pembangunan. Karena Dana Bagi Hasil (DBH) yang seharusnya disalurkan pemerintah pusat ke kas daerah setiap tahun, nyatanya masih banyak dana itu 'beku' alias pemerintah pusat lakukan tunda bayar atau kata lainnya dihutang. Dan kondisi itu sudah berlangsung sejak tahun 2017.

Permasalahan tunda bayar tersebut beberapa kali  mencuat dan pihak terkait dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten PALI kerap lakukan jemput bola. Bahkan diakhir masa jabatan DPRD periode 2014-2019 sempat menggedor Kementerian keuangan melalui DPR-RI untuk menagih, namun hasilnya masih nihil. 

Kali ini, dana PALI yang masih 'beku' kembali dicolek Bupati PALI, H Heri Amalindo pada pidatonya saat hadiri pelantikan unsur pimpinan DPRD PALI, Jumat (29/11) di gedung Arsendora Komplek Pertamina Pendopo. 

Secara gamblang, orang nomor satu di Bumi Serepat Serasan menyebutkan jumlah 'duit' yang seharusnya sudah bisa dirasakan masyarakat yang saat ini belum kunjung masuk ke kas daerah.

"Tahun 2017 sebesar Rp 268 M yang belum disalurkan pemerintah pusat ke PALI. Kemudian tahun 2018 sebesar Rp 86 M, jumlah totalnya Rp 354 M dan di tahun 2019 ini bakal kembali ditunda. Nah, dengan dana sebesar itu apabila sudah diterima, maka banyak yang bisa dilakukan pemerintah Kabupaten PALI untuk mendorong pembangunan," kata Bupati. 

Tapi dengan kondisi seperti itu, Bupati akui bahwa sejumlah program terhambat, salah satunya pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019.

"Inilah faktanya, proyeksi ADD tidak terealisasi seluruhnya dan ada beberapa program dipangkas. Jadi kalau ada yang kurang jelas terkait ADD atau anggaran lainnya, silahkan tanyakan kepada yang ahlinya. Jangan gembar-gembor menyalahkan pemerintah kabupaten di media sosial, menghujat tapi tidak tahu duduk persoalannya," tandas Bupati. 

Agar DBH segera dibayar pemerintah pusat, Heri Amalindo mengajak semua elemen masyarakat, terutama legislatif untuk bersama-sama menggedor ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan. 

"Mari kita pinta bersama-sama, kita bukan minta duit orang lain dan memang duit kita itu ada. Kita daerah penghasil, buktinya Pusri 1 sampai Pusri 6 itu hidup dari PALI. Melalui fraksi-fraksi yang ada di DPR-RI kita minta agar Kemenkeu membayar seluruh DBH yang masih ditunda. Jangan samakan PALI dengan daerah lain yang sudah maju, tapi PALI daerah baru yang masih banyak kekurangan dan butuh banyak anggaran," ucap Bupati. (sn) 

Share:

Read More

Rupanya Lahan Pembangunan Booster PDAM di Simpang Raja Masih Sengketa

foto. Berahim didampingi Ismain menunjukan bukti surat kepemilikan lahan 

PALI -- Plt Kepala Dinas Perkim Irwan dan Kabag Tapem Rusdi sebelumnya menyatakan permasalahan lahan pembangunan booster untuk PDAM Tirta PALI Anugerah telah selesai, tapi nyatanya lahan tersebut masih diklaim warga yang mengaku lahan tersebut miliknya. 

Berahim (60) warga Talang Pipa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI yang mengklaim lahan tersebut bersikukuh bahwa lahan itu miliknya yang didapat dari warisan orang tuanya. Bukan hanya mengaku, Berahim juga menunjukkan bukti surat kepemilikan lahan tersebut yang dikeluarkan tahun 1977.

"Selama lahan itu diwariskan sejak tahun 1977, saya tidak pernah menjual atau memberikan lahan tersebut kepada siapapun. Tapi aneh, kenapa sekarang ada orang atau pemborong mengerjakan pembangunan diatas hak milik saya tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saya," ucap Berahim kepada media ini Jumat (29/11).

Ditegaskan Berahim bahwa permasalahan lahan tersebut telah selesai hanyalah isu hoaks meski pernyataannya disampaikan seorang pejabat. 

Karena diakui Berahim bahwa sejak masalah itu mencuat belum satu pihakpun yang mau menyelesaikan masalah tersebut.  

"Pernah saya dipanggil kejaksaan, dan pernah diajak mengukur lahan, tapi saya dijanjikan hari Rabu lalu untuk ketahui hasilnya, tetapi hingga sekarang tidak ada kabar lagi. Dan kemarin saya dapat kabar ada berita yang menyatakan masalah lahan telah selesai serta menyuruh pelaksana untuk kembali bekerja, kabar itu salah. Dalam kesempatan ini, saya tegaskan, kalau ingin bekerja, selesaikan dahulu. Dan saya larang orang bekerja sebelum ada penyelesaian karena lahan itu milik saya," tandasnya. 

Untuk lebih meyakinkan bahwa lahan itu miliknya, Berahim membawa saksi hidup. "Saya bawa mantan Kades Karta Dewa, yang tahu asal usul lahan itu. Jadi dalam hal ini, saya tidak pernah mengaku-ngaku hak orang lain," tambahnya. 

Sementara itu, Ismain mantan Kades Karta Dewa Kecamatan Talang Ubi memaparkan kesaksiannya. 

"Lahan itu asli warisan dari Asan Sejak 1977. Asan merupakan orang tua Berahim. Pada tahun 1960an, orang tua saya bernama Kuris membuka lahan disana (saat ini lokasi pembangunan booster PDAM). Kemudian datang Asan dan meminta ikut bertalang (membuka lahan) disana. Karena antara orang tua saya dan orang tua Berahim besanan, maka diberi lahan itu untuk digarap," terang Ismain. 

Bukti adanya garapan orang tua Berahim masih berdirinya beberapa jenis pohon buah-buahan dan batang karet diatas lahan itu. 

"Disini saya siap bersaksi, sebab Berahim punya bukti surat keterangan hak milik yang ditanda tangani camat Talang Ubi waktu itu Baharudin dan diketahui Kerio Dusun Talang Ubi Pendopo, Alimat Maharis," kata mantan Kades Karta Dewa periode 1996-2006.

Terpisah sebelumnya Kabag Tapem Pemkab PALI, Rusdi menyebut bahwa Pemda PALI telah membeli lahan itu dari Heriyanto beralamat di Simpang Raja Kecamatan Talang Ubi sesuai tahapan dan prosedur.

"Lahan itu waris dari orang tua saya, dimana asal lahan itu hasil membeli dari Nang amid tahun 1968, dan yang menjual lahan itu masih hidup. Jadi saya dalam hal ini sudah benar, dan tidak pernah merampas milik orang lain. Saya juga punya surat dan dokumen kepemilikan lahan. Adanya masalah ini, saya siap hadapi," kata Heriyanto yang berhasil ditemui media ini. (sn) 

Share:

Read More

Tangkal Radikalisme, Anggota MPR-RI Ini Sampaikan 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara di PALI

PALI -- Hj Sri Kustina, Anggota MPR-RI periode 2019-2024 dari fraksi Partai Nasdem daerah pemilihan Sumatera Selatan 2 sosialisasikan 4 pilar berbangsa dan bernegara, Jumat (29/11) di Aula Rumah Dinas Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). 

Pada kegiatan tersebut, Bupati PALI H Heri Amalindo hadir bersama ratusan peserta sosialisasi. 

Dijabarkan Hj Sri Kustina bahwa kegiatan sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara merupakan salah satu tugas anggota MPR-RI.

"Tugas anggota MPR adalah memasyarakatkan ketetapan MPR-RI, memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika juga menyerap aspirasi masyarakat," tutur istri Bupati PALI itu. 

Dijelaskan Hj Sri Kustina bahwa banyak manfaat sosialisasi tersebut, salah satunya untuk menangkal budaya negatif. Salah satu contoh budaya negatif adalah paham radikalisme. Paham radikalisme timbul karena kurangnya pemahaman agama dan kurangnya toleransi beragama.

"Contoh lainnya adanya disintegrasi bangsa, terbukti adanya kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Disintegrasi menjadi ancaman bagi keutuhan negara ini, untuk itu harus kita tangkal demi keutuhan bangsa ini," terangnya. 

Sementara itu, Bupati PALI, Heri Amalindo memberikan apresiasi terhadap kegiatan itu. Karena sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara sangat penting untuk dipahami oleh seluruh warga negara dalam menanamkan nilai nilai luhur kebangsaan terutama pada generasi yang masih duduk dibangku sekolah. 

"Sosialisasi ini juga dapat meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air. Harapan kami, dengan sosialisasi ini  dapat dijadikan pembangkit semangat untuk memahami 4 pilar berbangsa dan bernegara untuk mempererat persatuan dan kesatuan dalam bangkai NKRI," harap Bupati. 

Pada kegiatan tersebut, DR Andries Lionardo S.IP MSi, senator Unsri sebagai narasumbernya. (sn) 

Share:

Read More

Pimpinan Dewan PALI Dilantik, DPD Partai Demokrat Sumsel Tolak SK Gubernur

PALI -- Pasca unsur pimpinan DPRD PALI dilantik, rupanya permasalahan belum selesai. Pasalnya, DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan keberatan atas dikeluarkannya SK wakil ketua II DPRD PALI oleh Gubernur Sumsel atas nama Devi Haryanto. Dimana nama yang diusulkan DPP Partai Demokrat tidak sesuai dengan yang ada di SK Gubernur dan telah dilantik pada Jumat (29/11) di Gedung Arsendora Komplek Pertamina Pendopo. 

Nota keberatan tersebut disampaikan ketua OKK DPD Partai Demokrat Sumsel, Firdaus Hasbullah.

"Kami atas nama DPD partai Demokrat Sumsel protes terhadap apa yang telah dilakukan gubernur Sumsel memberikan SK pimpinan DPRD Kabupaten PALI yang bukan di tetapkan oleh DPP Partai Demokrat," kata Firdaus Hasbullah, Jumat (29/11).

Firdaus menilai Gubernur mengintervensi kebijakan yang telah diputuskan oleh DPP Partai Demokrat, seharusnya Gubernur selaku pembina politik di Sumatera Selatan bersikap adil, netral serta bijak.

"Yang lebih aneh lagi gubernur justru tidak yakin terhadap SK DPP Partai Demokrat, sementara yang terjadi di Lahat kemelut pimpinan DPRD kabupaten Lahat dari Partai Golkar justru Gubernur bisa menerima SK DPP. Tapi kenapa yang kami, dari Partai Demokrat pak gubernur tidak memperlakukan seperti itu, ada apa?," katanya. 

Yang lebih lucu lagi ditambahkan Firdaus dirinya mendengar Gubernur justru karena tidak enak jawabanya, bukan karna aturan. Hal ini yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh gubernur.

"Oleh sebab itu kami akan melakukan upaya hukum melawan Gubernur Sumsel, kami serukan kepada fraksi Demokrat Provinsi Sumsel untuk terus mengkritisi kebijakan-kebijakan  Gubernur yang dinilai tidak baik, yang tidak mengerti aturan," tandasnya. 

Sebelumnya diketahui bahwa DPP Partai Demokrat mengeluarkan SK dengan nomor 242/SK/DPP.PD/VIII/2019 tentang penetapan unsur pimpinan DPRD PALI yang menunjuk nama Muh Budi Hairu SHI sebagai wakil ketua II DPRD PALI periode 2019-2024.(sn) 

Share:

Read More

Pimpinan Dewan PALI Dilantik, Ini Harapan Heri Amalindo

PALI -- Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) H Heri Amalindo berharap kepada DPRD PALI untuk tetap bersinergi dengan pemerintah untuk mendorong kabupaten PALI bisa lebih baik. 

Harapan itu dikatakan orang nomor satu di Bumi Serepat Serasan pasca pelantikan unsur pimpinan DPRD PALI, Jumat (29/11) di Gedung Arsendora Komplek Pertamina Pendopo. 

"Tentunya dengan telah dilantiknya pimpinan DPRD segera dapat bekerja dan membantu pemerintah kabupaten PALI. Kami berharap hubungan baik antara pemerintah dan dewan yang selama ini terjalin tetap terjaga. Semakin meningkat kerjasama antara legislatif dan eksekutif bisa semakin cepat pembangunan di kabupaten kita ini," harap Bupati. (sn) 

Share:

Read More

Setelah Dua Bulan Berlalu, Palu Pimpinan Dewan PALI Berpindah Tangan

PALI -- Setelah resmi dilantik dan diambil sumpah/janji pimpinan DPRD PALI, sebuah benda penentu kebijakan, berupa palu kayu berpindah tangan dari ketua sementara DPRD PALI, Mulyadi STP yang telah menjabat selama dua bulan ke ketua DPRD PALI definitif, H Asri AG.

Penyerahan palu pimpinan DPRD disaksikan Bupati PALI, Wakil Bupati PALI,  sejumlah anggota DPRD provinsi Sumatera Selatan serta seluruh undangan yang hadir pada rapat paripurna DPRD PALI dalam rangka pengambilan sumpah/janji pimpinan DPRD PALI masa jabatan 2019-2024, Jumat (29/11) di Gedung Arsendora Komplek Pertamina Pendopo. 

Pada sambutan pertamanya, Ketua DPRD PALI, H Asri AG menyatakan siap mendukung program pemerintah dan pengawasan untuk kemajuan kabupaten PALI. 

"Setelah menunggu selama dua bulan dua hari, saya bersama Irwan ST dan Devi Haryanto bisa ditetapkan sebagai unsur pimpinan DPRD PALI. Kami akan memimpin DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 5 tahun kedepan. Dewan akan segera bekerja menyusun peraturan tata tertib, menyusun kode etik sebagai pedoman kerja selama periode 2019-2024. Disamping itu juga akan segera membentuk alat kelengkapan Dewan dan lainnya," kata H Asri Asri AG. (sn) 

Share:

Read More

Inilah Nama Pimpinan Dewan PALI

PALI -- Sekretaris Dewan Maryono membacakan SK Gubernur Sumatera Selatan tentang unsur pimpinan DPRD PALI periode 2019-2024 pada rapat paripurna pengucapan sumpah /janji pimpinan DPRD PALI, Jumat (29/11) di Gedung Arsendora Komplek Pertamina Pendopo. 

"Ketua DPRD PALI H Asri AG, wakil ketua I Irwan ST dan wakil ketua II Devi Haryanto," ucap Sekwan. 

Setelah SK Gubernur Sumatera Selatan dibacakan, langsung dilakukan proses pengambilan sumpah /janji yang dipandu kepala pengadilan negeri Muara Enim. (sn) 

Share:

Read More

Pelantikan Unsur Pimpinan Dewan PALI Akhirnya Terlaksana

PALI -- Lagu Indonesia Raya bergema di Gedung Arsendora Komplek Pertamina Pendopo, Jumat (29/11) mengawali proses pelantikan unsur pimpinan DPRD PALI periode 2019-2019 yang lama dinanti warga Bumi Serepat Serasan. 

Sebelum proses pelantikan, Ketua sementara DPRD PALI, Mulyadi STP membuka rapat paripurna yang dihadiri Bupati PALI, H Heri Amalindo, Wakil Bupati PALI, Ferdinan Andreas Lacony dan sejumlah undangan. 

Untuk nama pimpinan DPRD PALI, bakal dibacakan Sekwan, Maryono.(sn) 

Share:

Read More

Peringati Hari Guru dan HKN, Sekda Sebut Bangsa Yang Cerdas harus Sehat

PALI -- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Syahron Nazil menyebutkan bahwa bangsa yang cerdas haruslah sehat. Dua unsur tersebut dikatakan Sekda tidak bisa lepas sebagai penunjang kemajuan suatu daerah dan bangsa.

Hal itu dikatakan Sekda saat menyampaikan amanatnya sebagai pembina upacara peringatan HUT Korpri ke-48 yang digabung dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) HKN ke-55 dan Hari Guru Nasional ke-74, Jumat (30/11) di halaman kantor Bupati PALI. 

"Bangsa yang cerdas harus sehat, untuk itu guru dan tenaga kesehatan harus bersinergi," pesan Sekda. 

Selain pesankan guru dan tenaga kesehatan harus kompak bersama, Sekda juga mengimbau warga PALI untuk mewaspadai dampak musim pancaroba saat ini.

"Antisipasi juga wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) yang sering terjadi saat musim penghujan. Kepada tenaga kesehatan, pastikkan warga PALI untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik," tukasnya. 

Sementara untuk para guru, Sekda menyampaikan terimakasihnya, karena berkat guru seluruh pegawai yang ada saat ini bisa mengabdi. 

"Kita berdiri disini karena berkat guru, dan untuk para guru yang saat ini sedang bertugas, mengabdilah setulus hati dan tingkatkan terus mutu pendidikan agar bangsa yang cerdas dan sehat bisa terwujud," tutupnya. 

Usai laksanakan upacara peringatan HUT Korpri, HKN dan Hari Guru dilanjutkan pemberian penghargaan terhadap dokter teladan, Kesmas teladan, bidan desa teladan, gizi teladan dan farmasi teladan. (sn) 

Share:

Read More