Penipuan PNS Prabumulih diduga Melibatkan Cabup Polman Sulawesi Selatan

PRABUMULIH – Setelah sebelumnya James (39) warga RT.02 RW.03 Kelurahan Sukajadi Prabumulih Timur ditangkap Satreskrim Polres Prabumulih setelah buron selama 4 tahun, kini polisi kembali berhasil memburu pelaku lainnya, jum’at (1/2/19)

Kedua pelaku penipuan dan penggelapan yang menjanjikan masuk PNS dikota Prabumulih itu yakni sepasang suami istri Salahudin dan Retno Purwanti warga Kelurahan Sukajadi yang sekaligus merupakan Ketua Pro Jokowi (Projo) Prabumulih. James pelaku sebelumnya menyetorkan uang sebesar Rp.145 juta kepada Retno untuk uang jaminan masuk PNS dengan bekerjasama melakukan penipuan kepada pegawai K2 honorer Prabumulih

Diketahui, komplotan penipuan ini sudah banyak memakan korban dan dari keterangan Kapolres sudah ada satu korban lagi yang ditipu dengan total kerugian sebesar Rp.545 juta namun hingga kini belum ada laporan resmi yang diterima Polres Prabumulih

"Pelaku saat digiring petugas ke polres prabumulih (pelaku kanan no.2 dan 3)

Ketiga Pelaku bekerjasama dalam penipuan berkedok pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Prabumulih dengan bantuan salah seorang Calon Bupati Polewali Mandar (Polman) Sulawesi Selatan

Saat dikonfirmasi oleh awak media di Konferensi Pers Polres Prabumulih Retno Purwanti mengatakan dengan tegas bahwa dana tersebut diberikan kepada seorang Cabup asal Sulawesi Selatan yakni Dr.Suhardi Kamaludin

“90% dana yang kami ambil dari korban mengalir ke dia, kalo mau tau kalian silahkan cari, kami juga merasa tertipu karena dia (Kamaludin,red) terus menjanjikan bisa masuk” tegasnya merasa kesal

Lanjut Retno, dirinya mengenal Dr.Suhardi Kamaludin yang menurut pengakuannya Cabup Polman itu sejak 2015 silam, dirinya kenal melalui seseorang inisial HSN warga cambai Kota Prabumulih yang merupakan kontraktor, dikatakan Salahudin saat ini HSN masih menjalankan bisnis perumahan dengan uang hasil dari penipuan yang mereka setor

Sementara itu, Kapolres Prabumulih AKBP Tito Travolta Hutauruk, SIK.MH dalam keterangan Pers menghimbau jika masih ada masyarakat Kota Prabumulih yang menajdi korban penipuan dan penggelapan ini, segera untuk melapor ke Polres Prabumulih

“kita himbau bagi masyarakat yang merasa menjadi korban silahkan dating kekantor” ucapnya seraya mengatakan saat ini pelaku penipuan berkedok pengangkatan menjadi PNS akan diancam dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara (sn)

Share:

Read More

GPR Sampaikan Tuntutan ke Bupati dan Dewan

MUARA ENIM--Sejumlah perwakilan masyarakat dari 12 desa  di Kecamatan Rambang Dangku, Muara Enim tergabung dalam LSM Gerakan Pemuda Rambang (GPR), menemui Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM dan Ketua DPRDm Aries HB SE, Kamis (31/1) di gedung DPRD.

Pada pertemuan itu mereka menyampaikan tuntutan terhadap perusahaan PT MHP, PT Pertamina , PT Medco E&P serta PT TEL, untuk pengecoran badan jalan mulai dari Desa Subanjeriji sampai ke jembatan layang PT TEL.

Kedatangan sekitar 12 orang perwakilan warga tersebut disambut baik bupati dan Ketua DPRD dengan melakukan pertemuan singkat.

Pada pertemuan itu, bupati menyambut baik keinginan masyarakat yang ada di 12 desa tersebut. Kepada perwakilan warga, bupati mengatakan,akan memanggil manajemen PT MHP, PT Pertamina, PT Medco E&P dan PT TEL untuk membicarakan masalah tuntutan warga tersebut.

Meski telah disikapi oleh bupati dan Ketua DPRD, namun perwakilan warga tetap pada pendiriannya akan melakukan aksi demo besar besaran di Desa Gemawang, Kecamatan Rambang Dangku pada Sabtu (2/1) mendatang.

“Kami berterima kasih telah diterima pak bupati dan Ketua DPRD dengan menyikapi tuntutan kami. Namun kami tetap akan melakukan aksi demo yang telah kami rencanakan, karena jawaban yang disampaikan bupati belum ada kepastian,” jelas Muslim, salah seorang kordinator perwakilan warga.

Menurutnya, tuntutan yang diajukan warga, tidak saja masalah pengecoran badan jalan tersebut, tetapi ada sekitar 11 tuntutan lainnya. Diantaranya menuntut pemberdayaan tenaga lokal, masalah penerimaan karyawan tidak transparan, masalah perbaikan jalan desa gorong gorong, jembatan melalui dana CSR.(SN)

Share:

Read More

Bandar Narkoba Pagar Alam Dibekuk

MUARA ENIM--Anggota Sat Narkoba Polres Muara Enim berhasil membekuk pasangan sejoli diduga bandar narkoba di Kota Pagar Alam, Rabu (30/1) sekitar pukul 12.30 WIB.

Keduanya ditangkap ketika melintasi perlintasan kereta api  di Tebing Bantaian, Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim, mengendarai mobil minimus dihatsu  xenia BG 1198 DE membawa narkoba jenis sabu sabu.

Kedua pasangan sejoli tersebut diketahui bernama Beni Eka Satria (36), warga Tanjung Jepit, Desa Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam dan  Rice Agustina (28), warga Desa Sukamakmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.

Selain mengamankan keduanya, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti 1 paket besar  sabu sabu seberat 50,77 gram,  9 buah pirek kaca, 4 unit HP dan satu unit mobil Daihatsu Xenia BG 1198 DE yang dikendarai keduanya. Kini keduanya berikut barang buktinya telah diamankan di Mapolres Muara Enim untuk menjalani proses hukum.

Penangkapan keduanya bermula dari petugas mendapatkan informasi dari masyarakat ada mobil  xenia BG 1198 DE,  dari Pagar Alam menuju Kabupaten PALI yang dikendarai seorang laki laki dan seorang wanita diduga akan membeli narkoba di wilayah PALI.

Atas informasi itu petugas melakukan penyelidikan dengan menyisir jalan umum dari Muara Enim menuju PALI untuk memonitor keberadaan mobil yang dikendarai kedua pelaku.

Sekitar pukul 12.00 WIB, petugas melihat mobil tersebut melintas  di jalan lintas Desa Penanggiran, Muara Enim menuju Pagar Alam. Lantas Petugas memutar balik melakukan pengejaran dan berhasil di berhentikan ketika berada di perlintasan kereta api Tebing Bantaian.

Petugas menyuruh kedua pelaku turun dari dalam mobil dan dilakukan pemeriksaan. Akhrinya petugas berhasil menemukan barang haram itu di pintu depan sebelah kanan mobil tersebut.

Keduanya langsung diamankan bersama barang buktinya. Kepada petugas pelaku mengaku  barang tersebut dibeli dari temannya berinisial YT, yang beralamat di Desa Air Itam, Kecamatan Penukal Abab, PALI.

Kapolres Muara Enim, AKBP Afner Juwono melalui Kabag Opsnya, Kompol Irwan Andeta, ketika dikonfirmasi, Kamis (31/1) membenarkan penangkapan itu. “Pelaku bersama barang buktinya telah kita amankan. Kasus ini masih dikembangkan untuk mengungkap pelaku lainnya,” jelasnya.(SN)

Share:

Read More

Dewan Kritisi Raperda Umrah dan Pendidikan

MUARA ENIM--Sejumlah Fraksi di DPRD Muara Enim mengkiritisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) umrah dan wisata religi gratis dan Raperda tentang pengelenggaraan pendidikan yang diajukan Bupati Muara Enim.

Soalnya, ada khawatiran wakil rakyat ini, pelaksanaan Raperda tersebut nantinya kurang tepat sasaran, sehingga akan menimbulkan beban yang cukup besar bagi APBD Muara Enim.

Hal itu disampaikan masing masing juru bicara fraksi di DPRD Muara Enim, pada rapar paripurna di pimpin Ketua DPRD, Aries HB SE, Kamis (31/1)

Rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum anggota dewan atas nama fraksi terhadap 12 Raperda itu, dihadiri Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM, Sekda Ir H Hasanudin MSI, para asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor di lingkup Pemkab Muara Enim.

Juru bicara Fraksi Bintang Indonesia Raya, Agus Firmansyah SH, pada rapat paripurna itu mengatakan, umrah dan wisata religi merupakan salah satu kebutuhan spritual bagi setiap umat beragama yang perlu mendapatkan perhatian. Untuk melaksanakan program tersebut, lanjutnya, perlu disusun perdoman pelaksanaan yang merumuskan dalam Raperda.

“Adapun ruang lingkup  Raperda ini meliputi kejelasan maksud dan tujuan kegiatan, ketepatan sasaran, persyaratan dan kriteria  serta sumber dana dalam penyelenggaraan ibadah umrah dan wisata religi gratis,” tanyanya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi PPP, Nino Andrian SE, pada rapat paripurna  mengajukan dan mengusulkan agar pada poin 2 BAB II, Raperda tersebut, sasran penyelenggara umrah dan wisata religi  tersebut adalah masyarakat Kabupaten Muara Enim yang memiliki prestasi berjasa di bidang keagamaan saja dengan tidak tidak mencantumkan, mengharumkan nama Kabupaten di bidang pendidikan, kemasyarakatan dan pembangunan.

Karena umrah itu, lanjutnya, ibadah kepada Allah SWT sebagaimana disyareatkan  oleh agama Islam. “Maksud kami  prestasi yang sifatnya keibadahan kepada Allah SWT, jangan dicampurkan dengan prestasui prestasi yang sifatnya non keagamaan,” jelasnya.

Ditempat terpisah, H Umar Fajeri, dari Fraksi PKS menyikapi Raperda program berobat mudah dan gratis bagi masyarakat Muara Enim. Pelaksanaan Raperda itu nantinya Pemkab Muara Enim akan mengikutkan  masyarakat Muara Enim menjadi peserta BPJS yang selama ini belum menjadi peserta BPJS.

“Rencananya ada sekitar 140-170 ribu masyatakat Muara Enim yang selama ini belum menjadi peserta BPJS akan diikutsertakan BPJS dianggarkan melalui dana APBD guna mendapatkan progarm berobat gratis kelas III,” jelasnya.

Pertanyannya, bagaimana dengan masyarakat yang selama ini telah menjadi peserta BPJS melalui jalur mandiri. Dikhatirkan, lanjutnya, jika nantinya jika terjadi eksodusm masyarakat yang selama ini menjadi peserta BPJS jalur mandiri beralih melalui program yang diadakan Pemkab, apakah mampu dana APBD untuk menampungnya.

Kemudian, lanjutnya terkait dengan Raperda tentang penyelenggaraan  pendidikan, yang nantinya diaflikasikan dengan program pemberian pakaian seragam gratis dengan cara disamaratakan, dikhawatirkan akan tidak tepat sasaran.

Karena, pada program itu, nantinya anak yang berasal dari ekonomi mampu maupun ekonomi tidak mampu akan mendapatkan seragam.

“Alangkah baiknya pemberian pakaian seragam gratis itu diberikan kepada anak yang berasal dari kurang mampu saja, kemudian sebagian anggarannya dikembalikan kepada peningkatan kesejahteraan guru honorer yang selama ini kurang mendapatkan perhatian pemerintah,” jelasnya.(SN)

Share:

Read More

Sesosok mayat perempuan telanjang ditemukan warga dikebun karet

MUARA ENIM -- Pembunuhan sadis kembali terjadi di wilayah Muaraenim tepatnya di Desa Suban Baru Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim pada hari Kamis (31/1/2019) sekitar pukul 15.15 WIB sore tadi.

Korban pembunuhan sadis ini adalah sosok seorang mayat perempuan dalam kondisi tanpa mengenakan celana yang ditemukan di lokasi perkebunan karet di Desa Suban Baru Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim.

Korban yang diketahui bernama, Fatmi Rohanayanti (20) yang tercatat sebagai warga Dusun IV Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim. Dari informasi yang di himpun korban yang diketahui merupakan seorang mahasiswi dari UIN Raden Fatah, Palembang.

Saat ditemukan kondisi korban sudah tidak bernyawa lagi dan dalam keadaan tidak berbusana lengkab lagi. Tak hanya itu, kondisi bagian leher dan mulut korban diikat menggunakan pakaian korban sendiri.

Sampaisaat berita ini di terbitkan belum diketahui secara pasti penyebab tewasnya korban tersebut. Namun menurut kabar yang beredar, Fatmi diduga menjadi korban perampokan sekaligus pembunuhan dan pemerkosaan.

Menurut keterangan Amirudin (60) warga Desa Embacang menuturkan korban yang tewas tersebut merupakan dari Desa Suban Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim. Menurutnya, kejadian penemuan bermula saat korban pulang dari mengantar ibunya atau membantu ibunya di kebun karet sekitar lokasi TKP. Lalu, korban pamit pulang ke rumah.

“Waktu warga menemukan korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan tanpa busana,” ucapnya.

Hingga kini, pihak kepolisian Polres Muara Enim dan petugas Polsek Gelumbang masih melakukan penyelidikan serta melakukan olah TKP di lokasi untuk mengetahui penyebab tewasnya korban.

“Sementara korban masih dibawa ke Palembang,” singkat Kapolsek Gelumbang, AKP Indrowono SH membenarkan saat dikonfirmasi (sn)

Share:

Read More

Setubuhi anak kandung sebanyak 3 kali, sang ayah mengaku tak bersalah

PRABUMULIH – Joni Ifsan (56) seorang warga Jaoan Bukit lebar Kelurahan Majasari Kecamtan Prabumulih Kota Prabumulih diciduk Unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Prabumulih, rabu malam (30/1/19)

Pensiunan PLN ini diamankan lantaran diduga telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri berinisial IN (17) alias Mawar yang kini masih duduk dibangku sekolah kelas XII SMA.

Penangkapan pelaku pemerkosaan itu setelah adanya laporan dari korban yang didamping ibu kandungnya. Mawar yang telah menjadi korban kebejatan ayahnya itu terpaksa melaporkan perbuatan itu karena sudah selalu sering disetubuhi

Saat di introgasi Joni sang ayah terus mengelak dan tidak mengakui jika dirinya telah memperkosa darah dagingnya sendiri

“aku idak nian pak perkosa anak aku dewek, demi Allah aku idak nian, jangan percayo omongannyo” ucapnya membela diri dihadapan petugas

Sementara itu, Kapolres Prabumulih, AKBP Tito Travolta Hutauruk membenarkan telah menangkap Joni pelaku pemerkosaan

“benar yang bersangkutan sudah kita amankan, menurut pengakuan korban sudah tiga kali diperkosa” tutur Kapolres

Diketahui laporan korban dilengkapi barang bukti berupa bukti visum dari rumah sakit dan beberapa keterangan saksi mata

Dari perbuatan itu, pelaku dijerat hukuman kurangan penjara paling lama dua puluh tahun penjara (sn).

Share:

Read More

Cari Kerja? KPUD PALI Buka Lowongan

PALI--Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) bakal merekrut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk ditempatkan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 17 April 2019 mendatang.

"Perekrutan dilakukan secara terbuka, yang mulai diumumkan dan menerima pendaratan pada 28 Ferbruari 2019 mendatang. Jadi siapapun boleh mendaftar apabila memenuhi syarat," ujar Fikri Ardiansyah, ketua KPUD PALI, Kamis (31/1).

Untuk syarat menjadi calon KPPS dijelaskan Fikri adalah usia minimal 17 tahun, WNI, tidak terdaftar jadi anggota Parpol, tidak menjadi anggota tim kampanye, tidak pernah dipidana dan belum pernah menjabat anggota KPPS selama dua periode Pemilu serta berpendidikan minimal SMA atau sederajat.

"Pendaftaran atau penyerahan berkas melalui PPS dan PPK kemudian akan diseleksi langsung oleh KPU," imbuhnya.

Pada perekrutan calon anggota KPPS, ditambahkan Fikri ada beberapa tahapan, diantaranya penelitian berkas, selanjutnya tanggapan masyarakat terhadap calon anggota KPPS serta seleksi tertulis dimana panitia seleksinya langsung dilakukan KPU.

"Anggota KPPS terpilih nantinya dilantik serentak pada 27 Maret 2019. Namun, untuk Surat Keputusan (SK) KPPS tetap ditandatangani PPS, KPU hanya menyeleksi dan memberi penilaian. Untuk masa jabatan KPPS selama satu bulan terhitung mulai 10 April sampai 9 Mei 2019 yang honornya dibayar melalui anggaran KPU," terangnya.

Jumlah yang dibutuhkan menjadi anggota KPPS adalah 7 orang untuk satu TPS. "Jumlah TPS yang ada di Kabupaten PALI ada 589, jadi tinggal kalikan saja," tutupnya.(SN)

Share:

Read More

Coffe Morning di Woo Hoo, KPU Prabumulih ajak PWI ikut berantas Hoax Pemilu

PRABUMULIH – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih bersama rekan media Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Prabumulih menggelar Coffe Morning di Woo Hoo Caffe di Jalan Jenderal Sudirman Kelurah Patih Galung Kecamatan Prqbumulih barat tepatnya di samping Yonzipur 2, kamis (31/1/19)

Ketua KPU Kota Prabumulih Marjuansyah dalam sambutannya mengatakan kegiatan yang digelar bertujuan untuk mengajak rekan media yang ada di Prabumulih bersinergi dengan KPU Prabumulih dalam mensosialisasikan tentang Pemilihan Umum yang sebentar lagi akan digelar

“kita berharap dengan suasana yang akrab ini teman teman wartawan bisa menjadi media penyampaian berita yang sesuai etika pers dan dapat membantu KPU dalam mensosialisasikan pentingnya untuk tidak golput dalam pemilu nanti” ucapnya

Masih kata Marjuansyah, media yang menjadi salah satu informasi masyarakat harus memberikan informasi yang dapat mendidik terkait pemilu” terangnya

Sementara itu, Ketua PWI Prabumulih Mulwadi yang ikut hadir dalam acara sangat mengapresiasi acara yang digelar KPU Kota Prabumulih yang ikut melibatkan Media didalam kelancaran memberikan informasi mengenai pemilu yang akan datang

“terimakasih KPU yang telah melibatkan teman teman media, hal ini menjadi tanggung jawab kami untuk memberikan informasi yang benar terkait pemilu” ucapnya

Lanjutnya, media sangat berperan penting dalam mensosialisasikan dan memberikan pemberitaan yang benar yang sekarang ini banyak berita bohong (hoax) yang menyebar mengenai pemilu (sn01)

Share:

Read More

Waspada. Penyakit Demam Berdara Di Kota Prabumulih Meningkat Tajam

PRABUMULIH -- Iklim yang tidak menentu berimbas kepada kesehatan yang sangat  rawan terkena virus penyakit musiman seperti yang saat ini melanda Wilayah Kota Prabumulih membuat sebagian warga merasa tidak nyaman.

Akibat dari iklim yang tidak menentu ini mengakibatkan sejumlah warga terkena Penyakit Demam Berdara yang dirawat di Rumah Sakit kota Prabumulih meningkat tajam dari tahun sebelumnya, untuk tiga bulan terakhir ditahun 2018 tercatat paling banyak 49 orang pasien yang dirawat di RS.Umum Daerah Kota Prabumulih.

Dan total keseluruhan dari tahun 2018 ini pasin yang mengalami penyakit demam berdarah berjumlah keseluruhan pasien demam berdarah hanya mencapai 127 orang.

Bulan Januari 2019 tercatat hingga akhir bulan ini jumlah pasien demam berdarah sudah mencapai 43 orang pasien diantaranya paling banyak warga diluar Kota Prabumulih yakni sebanyak 22 orang pasien sedangkan untuk warga kota Prabumulih sendiri tercatat 21 orang, data ini di ambil dari RS.Umum kota  Prabumulih pada hari kamis (31/1/19)

Peningkatan jumlah kasus demam berdarah (DBD) ini disebabkan karena cuaca yang ektrim dan cenderung hujan dipagi hingga sore hari

Disinggung mengenai pencegahan penyakit demam berdarah dongue (DBD) pihak rumah sakit umum daerah kota prabumulih melalui kabag humas Ernan mengatakan jika saat ini sudah membentuk tim khusus untuk mensosialisasikan tentang bahaya DBD dengan terjun langsung ke desa dan kelurahan dengan bekerja sama dengan pemerintah melalui Puskesmas Pukukesmas yang ada di setiap Kecamatan kecamatan yang ada di Prabumulih.

“saat ini kita berkordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan informasi pencegahan kepada masyarakat dan memberikan obat jentik nyamuk kepada warga” ucap Ernan.

(T.H)

Share:

Read More

Pemkab PALI Targetkan 70 Persen RTLH Dapat Bantuan di 2019

PALI -- Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Ir H Heri Amalindo MM sebutkan dari hasil inventarisasi petugas lapangan bahwa tahun 2016 terdapat 6.502 unit  rumah tidak layak huni yang ada di Bumi Serepat Serasan, dan dari tahun 2016 sampai tahun 2018 pemerintah Kabupaten PALI telah bantu 1.696 unit rumah menjadi layak huni, dengan sumber anggaran dari bantuan pusat dan APBD.

Angka itu disebutkan Bupati saat menyerahkan rumah layak huni terhadap penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kamis (31/1) di lapangan Sepakbola Desa Raja Kecamatan Tanah Abang.

"Artinya ada sisa 4.806 rumah tidak layak huni, kita akan minta kementerian untuk melanjutkan bantuan tersebut. Dan dari APBD juga kita anggarkan untuk bantu 1.000 rumah tidak layak huni di tahun 2019 ini," terang Bupati.

Bantuan tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dalam memiliki rumah layak huni. "Tahun 2019 ini kita harapkan sudah 75 persen rumah tidak layak huni mendapat bantuan dan sudah bisa dihuni," tukas Heri.

Bantuan tersebut ditegaskan Bupati merupakan bentuk perhatian pemerintah, baik pusat, provinsi ataupun kabupaten. "Bukan karena sekarang akan Pilkada, sebab pilkada atau tidak rumah tidak layak huni akan dibedah. Dan penerima bantuan itu dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu, jadi kami memilih penerima yang berhak bukan pilih kasih," tandasnya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga meminta dukungan seluruh elemen masyarakat agar pembangunan di Kabupaten PALI berjalan sesuai rencana.

"Diketahui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, yakni jalan masih ada yang belum dapat bantuan, masih banyak masyarakat belum dapat sarana air bersih, listrik dan lainya. Tanpa dukungan masyarakat pembangunan itu tidak akan terlaksana dengan baik," harapnya.

"Sementara itu, A Darwis, Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan PR Provinsi Sumsel menjelaskan bahwa di Kabupaten PALI penerima BSPS dari Kementerian PU-PR tahun 2018 berjumlah 437 unit.

"Selain itu dapat juga bantuan  220 unit dari program Bank Dunia, jumlahnya ada 657 unit. Rencana tahun 2019, PALI bakal menerima 250 unit, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan," jelas A.Darwis.

Ditambahkan A Darwis bahwa bentuk bantuan juga bakal bertambah. "Tahun lalu penerima mendapatkan Rp 15 juta, tapi tahun 2019 ini akan bertambah menjadi Rp 17,5 juta," tutupnya.(SN)

Share:

Read More