Desak Gubernur Cabut Izin PT GPP

MUARA ENIM--Masyarakat Kabupaten Muara Enim, mendesak Gubernur Sumsel, H Herman Deru untuk mencabut surat izin rekomendasi PT GPP untuk mengangkut batubara melintas jalan umum.

Izin rekendasi bernomor 551/0080/Dishub/2019 tanggal 14 Januari 2019 itu telah menimbulkan polemik ditengah masyarakat. Terutama masyarakat yang sampai sekarang tetap menolak truk angkutan batubara melintas jalan pemukiman warga yang diperbolehkan Gubernur seperti yang tertera pada surat dispensasi tersebut.

“Pada kunjungan Gubernur Sumsel ke Muara Enim beberapa waktu lalu, di depan masyarakat Muara Enim dia mengatakan dia tetap melarang truk batubara melintas jalan umum. Bahkan dia menegaskan lebih memilih martabat ketimbang martabak,” tegas Ketua GM Kosgoro Muara Enim, H Hardiansyah SE, Rabu (22/5).

Namun, lanjutnya, pada kenyataannya Gubernur telah menerbitkan surat rekomendasi izin melintas kepada manajemen PT GPP.

Pada surat yang ditandatangani Gubernur Sumsel, H Herman Deru itu, pada poin keduanya menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumsel pada prinsipnya menyetujui  PT GPP  untuk menggunakan jalan  khusus angkutan batubara  dari jalan pertamina, jalan MHP, jalan Kabupaten, jalan hauling PT EPI.

“Kenapa kami mendesak Gubernur mencabut surat surat izin yang diberikan kepada PT GPP?. Karena Bupati Muara Enim dengan tegas telah menyetop ataupun melarang truk angkutan batubara PT GPP untuk melintas jalan Kabupaten. Inilah dasar kami mendesak Gubernur Sumsel,” tegasnya.

Masih terang diingat masyarakatan masyarakat Muara Enim, Gubernur Sumsel, saat berkunjung ke Muara Enim mengatakan, bahwa cukup banyak perusahaan angkutan batubara yang hendak memberinya berbagai bentuk martabak. Namun dia lebih memilih martabat ketimbang martabak tersebut.

“Namun kenapa sekarang menerbitkan surat rekomendasi itu, apa sudah lupa antara martabak dan martabat?, atau apa sudah dapat martabak?,” tanya Hardiansyah. Kemudian, dia juga mendesak Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM, supaya menyampaikan surat kepada Gubernur, mendesak mencabut surat rekomendasi kepada PT GPP tersebut.

Share:

Read More

Hore! THR ASN Dibayar Kamis Besok

PRABUMULIH--Setelah sempat heboh lantaran terancam tidak bisa dibayar tepat waktu, akhirnya Pemerintah Kota Prabumulih melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) akan membayarkan tunjangan hari raya (THR) pegawai. 

Hal ini disampaikan oleh Kepala BKD Pemkot Prabumulih, Jauhar Fahri saat dibincangi diruang kerjanya, Rabu (22/5). 

"Ketentuannya tanggal 24. Tapi akan kami bayarkan tanggal 23 besok," Ujar Jauhar, Rabu (22/5). 

Adapun besar anggaran yang disediakan Pemerintah untuk pembayaran THR pegawai sebulan gaji tersebut yakni sebesar Rp 16,2 Miliar. "THR diberikan untuk 3587 pegawai," ungkapnya. 

Selain itu, BKD juga telah melayangkan surat kepada Bank agar gaji pegawai dibayarkan pada awal bulan. Meskipun tanggal 1 Juni bank tutup lantaran cuti bersama. 

"Dari segi jadwal, gaji seharusnya dibayar tanggal 10 karena bank tutup cuti bersama. Tapi kami minta bank bayar tetap tanggal 1," terangnya.

Menurut Jauhar, secara ketentuan pada prinsipnya gaji ASN diterima dahulu, baru kerja. Atas dasar itulah BKD meminta agar bank bayar gaji pegawai diawal bulan. 

"Kalau dibayar tanggal 10 tentu ini merugikan ASN nya sebagai yang menerima hak gaji. Beda dengan tunjangan, kerja dulu baru dapat tunjangan," tutur Jauhar sembari menambahkan BKD telah menganggaran dana sebesar Rp 17.3 miliar untuk 3728 pegawai.

Share:

Read More

Jelang Lebaran, Disnakertrans Dirikan Posko Pengaduan THR

PALI - Dinas Tanaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) bangun posko Tunjangan Hari Raya (THR) untuk menerima pengaduan pekerja dari perusahaan yang beroperasi apabila tidak menerima haknya jelang lebaran. 

Usman Dani, Kepala Disnakertrans PALI menyebutkan bahwa posko pengaduan THR bagi pekerja didirikan untuk menampung dan memfasilitasi antara pekerja dan perusahaan apabila terdapat permasalahan.

"Sebagai antisipasi saja. Karena tahun lalu, ada permasalahan antara pekerja dari sub kontraktor PLN terkait pembayaran THR, setelah kita fasilitasi, alhamdulillah hak pekerja dibayar perusahaan," ungkap Usman Dani,  Rabu (22/5).

Untuk ketentuan pembayaran THR, diakui Usman Dani bahwa telah ada edaran dari Menteri Ketenagakerjaan RI agar pembayaran THR keagamaan dilaksanakan secara konsisten oleh setiap perusahaan. 

Dimana dalam edaran menteri tersebut dijelaskan bahwa THR diberikan kepada pekeja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan terus menerus atau lebih. Pekerja atau buruh mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu atau dengan kata lain buruh harian lepas. 

"Besaran THR adalah bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar satu bulan upah. Tetapi bagi pekerja masa kerjanya dibawah satu bulan maka diberikan secara proporsional dengan perhitungan masa kerja kali satu bulan upah dibagi 12," urainya. 

Bagi pekerja atau buruh harian lepas ditambahkan Usman Dani bahwa pekerja mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya. 

Tetapi bagi pekerja harian lepas yang masa kerjanya dibawah satu tahun, maka yang harus didapatkan adalah upah satu bulan kerja dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. 

"THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Apabila pengusaha terlambat membayar atau tidak membayar THR bakal dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 20 tahun 2016 tentang tata cara pemberian sanksi administratif PP nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan," tandasnya. (sn)

Share:

Read More

Pendaftaran Hapus Tato Gratis dr Zheea Bersama IPEMI Prabumulih Tembus 600 Pendaftar

PRABUMULIH--Layanan hapus tato gratis yang dibuka klinik Zheea Beauty bersama IPEMI Kota Prabumulih disambut antusias masyarakat Kota Prabumulih. 

Tercatat, jumlah pendaftar yang masuk mencapai 500 sampai 600 orang. Namun panitia melakukan pembatasan pendaftaran mengingat keterbatasan tenaga medis serta peralatan. 

"Untuk sesion pertama itu kita hanya mengambil 50 orang saja," Ujar dr Hj Sazya Kamal saat dibincangi disela-sela proses penghapusan tato, Rabu (22/5). 

Dr Sazya mengatakan kegiatan ini akan dijadikan agenda rutin tahunan Zheea Beauty Clinic bersama IPEMI Kota Prabumulih, mengingat tingginya antusias masyarakat untuk berhijrah. 

"Antusias masyarakat tinggi. Karena kalau sengaja hapus sendiri itu biayanya mahal, Rp 50 ribu per centinya. Kalau 10x10 cm saja sudah habis Rp 5 Juta," ungkapnya. 

Proses penghapusan tato sendiri, kata dr Sazya, pasien harus dikasih anastesia, kemudian dibius dengan bius berupa salep dan didiamkan selama 30 sampai 40 menit. 

"Setelah itu baru ditembak. Tiap warna beda spektrumnya  kalau yang disini bisa untuk warna biru, hitam, merah dan coklat. Kalau hijau toska itu beda lasernya. Dipalembang juga kayaknya belum ada yang warna hijau toska itu," terangnya. 

Waktu pengerjaanpun bervariasi, tergantung tingkat kerumitan pola tato sendiri. "Kalau pola rumit yang tidak terlalu besar bisa 20 sampai 30 menit, kalau simpel hanya garis itu 15 menit selesai," kata dr Sazya. 

Tak hanya itu, treadment atau proses penghapusan tato juga tidak sekali hanya dilakukan. Prosesnya bisa dilakukan 4 bahkan 15 kali tergantung pembuatan tato itu sendiri. "Kalau tato non pro bisa 4 sampai 5 kali, untuk tato pro yang dibukin di studio bisa 15 kali," jelasnya. 

Mengenai apakah ada efek samping dari proses penghapusan tato tersebut, dr Sazya menuturkan efek samping bisa saja terjadi seperti gosong pada kulit akibat proses penembakka bahkan apabila pasien kurang bisa merawat diri, bisa mengakibatkan infeksi.

"Jadi tergantung pasien itu sendiri. Perawatan bekas tato cukup jaga kebersihan," tuturnya sembari mengatakan dari 50 pasien yang terdaftar, 10 diantaranya adalah perempuan. 

Lebih jauh, dr Sazya menambahkan selama proses penghapusan tato berlangsung pihaknya belum menemukan kendala dilapangan. 

Sebelumnya, Ketua IPEMI Kota Prabumulih, Siska Nasril mengatakan pelayanan hapus tato gratis sendiri diberikan sebagai bentuk dukungan IPEMI terhadap masyarakat yang mau berhijrah dibulan penuh berkah, dibulan suci Ramadhan.  

Share:

Read More

KPU Umumkan Hasil Rekapitulasi, Pengamat : People Power Tidak Main-Main

PRABUMULIH--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nasional secara mengejutkan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan presiden dini hari tadi. 

Dimana dari hasil rekapitulasi tersebut, pasangan nomor urut 1 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menang di 21 Provinsi. 

Pengamat Politik, Akhmad Muftizar Zamwawi menilai meskipun KPU telah mengumumkan hasil rekapitulasi, namun hal itu tidak akan berjalan mulus. 

"Kalau saya analisis bakal ada perlawanan dalam bentuk gugatan ke MK (Mahkama Konstitusi)," ujar Mufti, Selasa (21/5).

Tak hanya itu, adanya dugaan tindak kecurangan yang dilakukan pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres yang belum ditindaklanjuti Bawaslu akan menimbulkan masalah baru. 

"secara dini melayangkan protes dalam bentuk penyaluran aspirasi secara masal," ungkapnya.

Disinggung mengenai wacana dilakukannya aksi People Power, Mufti menilai jika hal tersebut bukanlah gertakan semata. Mengingat, aksi serupa kerap terjadi di Indonesia. 

"People power itu sepertinya tidak main-main. Bisa saja terjadi toh Indonesia sudah terbiasa dengan gerakan massa yang banyak seperti 212 jadi gak perlu takut," terangnya.

Share:

Read More

Angkat Ekonomi Masyarakat dengan Kerajinan, Dekranasda Prabumulih Gandeng Warga Penerima KIS

PRABUMULIH--Guna meningkatkan ekonomi masyarakat menengah kebawah Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Prabumulih akan menggandeng kaum marjinal khususnya penerima KIS (Kartu Indonesia Sehat). 

Hal ini diungkapkan Ketua Dekranasda Kota Prabumulih , Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu Ridho saat dibincangi usai acara pelantikkan pengurus Dekranasda periode 2018-2023.

"Kita gandeng kelompok marjinal penerima KIS, tujuannya supaya ekonomi terangkat. Karena pekerjaannya mudah dan bisa dilakukan semua orang seperti membuat kain jumputan mereka hanya mengikat-ikatnya saja," ujarnya.

Selain itu untuk memperkenalkan kain jumputan khas Prabumulih, kata Ngesti, pihaknya akan lebih gencar lagi melakukan promosi salah satunya dengan rutin mengadakan pameran. 

"Kain jumputan ini ada yang terbuat dari daun mangga, pinang, rambutan dan lainnya. Dalam waktu dekat di Taman Mini akan ada pameran dan kita akan tampilkan jumputan ini. Kita tidak kalah dengan kabupaten/kota lain," ungkapnya.

Sementara, Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya berharap Dekranasda tak hanya mempromosikan kain diacara pameran saja. Lebih dari itu, kedepan harus menunjukkan eksistensinya, memberdayakan dan memasarkan produk. 

"Selama ini kendala di pemasaran, tapi kerajinan ini kita harapkan maju dan terus semangat," terangnya. 

Untuk mewujudkan itu, turur Ridho, dalam waktu dekat pihaknya akan mendata warga miskin penerima KIS agar dapat ikut serta dalam pengembangan usaha kain jumputan. "Kita harap warga miskin penerima KIS ini dapat digandeng," tuturnya.

Share:

Read More

Ketahuan Bawa Mudik Mobil Dinas, Wawako Prabumulih : Tanggung Sendiri Resikonya

PRABUMULIH--Cuti bersama perayaan hari raya Idul Fitri menjadi momen untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Namun, demikian Wakil Walikota Prabumulih, H Andriansyah Fikri menghimbau kepada para pegawai untuk tidak terlena dengan libur panjang tersebut. 

"Cuti bersama 11 hari setelahnya harus aktif tidak ada alasan lag. Karena libur cukup lama," Ujar Fikri, saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Selasa (21/5). 

Menurut Fikri libur kali ini terbilang cukup lama yakni mulai sebelum lebaran dan sesudah lebaran. Untuk itu para pegawai diharapkan sudah berada di Kota Prabumulih sehari sebelum masuk kerja. 

"Waktu libur sangat banyak, tidak ada alasan lagi belum pulang mudik. Kita harapkan hari ke 12 ASN sudah masuk kerja," ungkapnya. 

Selain itu, menindaklanjuti instruksi KPK terkait larangan membawa mudik mobil dinas, Fikri mengingatkan kembali agar para pegawai tidak membawa pulang mobil dinas. 

"Mobil dinas dilarang dibawa pulang. Silahkan taruh dirumah masing-masing kalau aman atau dititipkan," terangnya. 

Apabila imbauan tersebut tidak diindahkan, pihaknya tidak bertanggungjawab apabila dikemudian hari pejabat yang bersangkutan tersandung hukum. 

"Kalau ada sanksi itu urusan mereka jika kedepan bawa mobil dinas. Kalau itu tanggung sendiri. Termasuk menerima parsel tidak dibolehkan," tuturnya. 

Tak hanya itu, Fikri juga meminta sebelum cuti lebaran, pegawai juga diharuskan menyelesaikan pekerjaannya terkhusus yang sifatnya urgent atau mendesak. 

"Permasalahn yang saat ini dihadapi harus segera diselesaikan kecuali yang tidak terlalu urgent. Di capil KK KTP harus selesai karena berhubungan dengan anak sekolah, perizinan dan termasuk urusan ke Jakarta masalah DAK diselesaikan dulu jangan sampai gantung," tambahnya.

Share:

Read More

Cari Bibit Berbakat, Turnamen Piala Gubernur Cup ke 4 Digelar di Prabumulih

PRABUMULIH--Guna mencari bibit berbakat dibidang sepak bola Pemerintah Sumatera Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel menggelar turnamen Piala Gubernur Cup.  

Kepala  Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel Ahmad Yusuf Wibowo mengatakan Kota Prabumulih menjadi tuan rumah ke Empat dalam penyelenggaraan turnamen sepak bola setelah Kabupaten Muara Enim, Lahat dan Kota Pagar Alam. 

"Untuk kickoffnya akan dilaksanakan 17 juji sampai 24 juni mendatang," Ujar Yusuf, Selasa (21/5) saat dibincangi usai menghadiri rapat penyelenggaraan Piala Gubernur Cup di Kantor Pemkot Prabumulih. 

Turnamen tersebut, kata Yusuf, digelar Pemprov Sumsel dengan tujuan untuk mencari bibit-bibit berbakat dibidang sepakbola yang nantinya akan mewakili Kota Prabumulih di tingkat Provinsi. 

"Yang menjadi juaranya nanti akan diadu ditingkat Provinsi 7 November mendatang di final piala Gubernur Cup," ungkapnya. 

Selain mencari bibit berbakat, kata Yusuf, latar belakang lainnya adalah menindaklanjuti Inpres nomo 3 tentang percepatan pembangunan persepakbolaan nasional. 

"Insya allah provinsi sumsel melaksanakan kegiatan ini implementasi inpres dan yang pertama kali karena 27 februari lalu kita sudah launching melaksanakan Kejurnas," terangnya. 

Yusuf berharap dari kegiatan ini, paling tidak Sumsel akan mewakili atau menjadi tim penyumbang atlet terbaik dari Sumsek. Karena ini harus diyakini kita dukung fair play jadi tim yang menang adalah yang sesungguhnya. Kita juga jaring mulai dari persyaratan termasuk jurinya," tuturnya. 

Disinggung mengenai respon masyarakat, Yusuf menilai kegiatan ini mendapat sambutan positif masyarakat Sumsel hal ini terlihat dari antusiasme tim yang mendaftar. 

"Sepakbola sumsel sangat baik hampir di seluruhnya, ini kali ke 4. Luar biasa, Muara Enim 32 tim, Lahat 16 tim dan Pagar Alam 18 tim. Kalau diikut sertakan semua bisa 40 tim. 

Sementara Plt Kadispora Kota Prabumulih, Joko mengatakan Pemerintah Kota Prabumulih mensuport penuh kegiatan tersebut. Turnamen nantinya akan dipusatkan di lapangan ria jaya. 

"Mudah-mudahan piala Gubernur akan sukses di prabumulih. Sesuai peraturan tim kita batasi 30 tim. Untuk Juara 1 pemenang mendapatkan uang pembinaan 5 juta. Pendaftaran baru diinformasikan keseluruh tim," bebernya.

Share:

Read More

Bupati Stop Angkutan Batubara PT GPP

MUARA ENIM,---Penolakan warga Desa Muara Harapan, Harapan Jaya dan Saka Jaya, Kecamatan Kota Muara Enim, terhadap truk angkutan batubara PT GPP yang memaksakan diri untuk melintas  jalan pemukiman warga tersebut, mendapat respon dari bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM.

          Orang nomor satu di Muara Enim, dengan tegas menyetop alias melarang truk angkutan batubara PT GPP untuk melintas ruas jalan kabupaten Transad, Muara Harapan hingga Desa Penanggiran. Penyetopan tersebut  menindaklanjuti keputusan Gubernur Sumsel yang melarang truk batubara melintas jalan umum.

          Sikap tegas bupati itu disampaikannya, saat melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat Desa Muara Harapan, Desa Harapan Jaya dan Desa Saka Jaya di ruang rapat bupati, Selasa (21/5).

             Pada pertemuan itu, Bupati didampingi Wakil Bupati Muara Enim, H Juarsah SH, Asisten I, M Teguh Jaya, Kepala Dinas Perhubungan, H Riswandar. Kemudian hadir juga perwakilan manajemen PT GPP,  Andi, mewakili Polres dan Kodim 0404 Muara Enim.

             “Untuk sementara angkutan batubara PT GPP distop dulu, sampai ada kebijakan pemerintah selanjutnya,” jelas Bupati pada pertemuan itu.

              Bupati juga mengutarakan, bahwa saat ini cukup banyak perusahaan angkutan batubara yang telah mengajukan permohonan izin kepada bupati untuk menggunakan jalan kabupaten untuk dilintasi mengangkut batubara yang diproduksi.

               “Banyak yang mengajukan izin, namun satupun tidak ada yang saya izinkan,” tegas bupati.

             Dijelaskannya, tambang batubara yang ada di pucuk (berlokasi di Kampung Sosial dan Kampung Transad, Desa Karang Raja-Red), tetap akan dicarikan solusinya.

             Pihaknya sudah menyampaikan kepada Gubernur, batubara yang diproduksi tersebut nantinya agar mendapat dispensasi melintasi jalur MEOR (Muara Enim Oauter Ringroad) menuju jembatan Enim II menuju jalan Servo Lahat.

              “Jadi silakan PT GPP dan PT DBU untuk melakukan sharing dengan PT DBU bisnis to bisnis,” jelasnya.

             Pada pertemuan itu, bupati juga tidak memberikan kesempatan kepada perwakilan manjemen PT GPP untuk berbicara. Karena orang yang mewakilan manajemen PT GPP tersebut bukan orang yang bisa mengambil keputusan.

             Kebijakan Gubernur yang menyetop angkutan batubara PT GPP mendapat respon antusias dari masyarakat. “Kami sangat berterima kasih atas keputusan yang dibuat pak bupati. Mohon pak Andi perwakilan PT GPP agar keputusan ini dipatuhi, jangan terus terusan untuk memaksa kami,” tegas Nasrudin, Ketua BPD Desa Muara Harapan pada pertemuan tersebut.

             Dalam pertemuan itu, perwakilan warga juga menyampaikan agar 50 unit truk batubara PT GPP yang memaksakan diri hendak melintas, sesuai keputusan bupati, maka truk tersebut diminta putar balik ke tambang dan menumpahkan batubaranya di tambang. (sn)

Share:

Read More

Jajaran Polres Prabumulih bagikan Takjil Gratis Kepada pengguna jalan

PRABUMULIH - Kapolres Prabumulih AKBP Tito Hutauruk, S.I.K., M.H didampingi Ketua Cabang Bhayangkari Prabumulih Ny Mona Tito bersama Wakapolres Prabumulih Kompol Harris Batara, S.H., MH dan istri serta didampingi oleh PJU Polres Prabumulih melaksanakan ngabuburit bareng warga dengan membagi-bagikan takjil gratis di depan Mako Polres Prabumulih, Selasa (21/5/2019) sekira pukul 17.00 WIB.

Bersama jajaran serta Pengurus Bhayangkari, Kapolres turun ke jalan memberikan makanan untuk berbuka puasa kepada warga pengguna jalan.

"Kami sengaja turun ke jalan langsung untuk bertemu dan berbagi dengan masyarakat, Takjil ini kami berikan kepada masyarakat yang tertib berlalu lintas yang melintas di depan Polres Prabumulih" Ujar Kapolres.

Kapolres mengatakan, aksi bagi-bagi takjil untuk membantu para pengguna jalan tak sempat berbuka di rumah.  Ia menyebutkan, kegiatan bagi-bagi takjil itu dilakukan untuk mendekatkan hubungan antara Polri dengan masyarakat.

Polres Prabumulih setidaknya menyediakan 250 bungkus takjil yang habis diberikan kepada masyarakat dalam waktu singkat. Kegiatan bagi-bagi takjil oleh aparat itu dilakukan sekaligus untuk menciptakan suasana kondusif selama bulan Ramadhan.

Selain itu, diharapkan suasana bulan puasa ini untuk menyejukan kondisi politik usai Pemilu belum lama ini.

"Kami berhadap suasana aman, damai dan tertib bisa terwujud saat kita menghadapi ibadah di bulan puasa ini. Terutama setelah pelaksanaan Pemilu kemarin," ungkap Kapolres.

"Pihaknya berharap, sinergitas antara aparat dan masyarakat terus terjalin dan semakin erat di bulan penuh rahmat ini" Tungkas Kapolres (sn

Share:

Read More