Sekda Harapkan KIM OKU Jadi Corong Pemkab Sampaikan Hasil Pembangunan

BATURAJA, SININEWS.COM - Sekda OKU DR. Drs. H. Achmad Tarmizi, SE, MT, M.Si, MH menghadiri Pelantikan dan Pembekalan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kab OKU bertempat di Aula Hotel Grand Kemuning Baturaja. Kamis (18/07)

Sekda OKU DR. Drs. H. Achmad Tarmizi, SE, MT, M.Si, MH dalam sambutannya mengatakan KIM OKU  bisa menjadi wadah untuk menyampaikan informasi dari masyarakat kepada Pemerintah sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan.

"Melalui Pengukuhan dan pembekalan KIM OKU Mari Kita Wujudkan Peran KIM di Era Digital dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi ", ujar Sekda

Sekda berpesan agar KIM bisa memanfaatkan aplikasi LAPOR agar informasi bisa cepat sampai dan bisa menjadi pertimbangan langkah apa yang perlu dilakukan.

Selain itu juga diharapkan bisa menjadi corong Pemerintah Kab OKU dalam menyampaikan hasil Pembangunan dan Prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat


Ketua KIM Provinsi Sumatera Selatan, Prof. Dr. Hj. Isnawijaya, M.S.I dalam sambutannya menyampaikan pembentukan KIM ini sebagai salah satu langkah dalam menghadapi era globalisasi, era teknologi informasi yang semakin canggih sehingga segala informasi mudah diakses oleh siapa saja kapan saja, dimana saja dan apa saja. Oleh karena itu untuk menyaring informasi yang tidak benar, hoax dan lain-lain maka dibentuklah KIM.

KIM sebagai kelompok informasi diharapkan mampu mengelola informasi baik menerima, mengolah, menyimpan dan menyebarkan informasi sehingga informasi yang diterima msyarakat adalah informasi yang benar dan aman.

Fungsi lainnya adalah sebagai corong pemerintah, penyambung informasi antar masyarakat, antar kelompok, antara masyarakat dengan pemerintah mulai tingkat desa hingga kabupaten maupun dengan pihak terkait. (win)

Share:

Read More

Tanggapi Rencana Aksi Fakar Lematang, Pihak Servo Nyatakan Ini

foto. Ilustrasi



PALI, SININEWS.COM - Menyikapi rencana aksi yang bakal dilakukan Fakar Lematang yang bakal dikomandoi Aka Cholik Darlin, pihak PT Servo menyarankan sebaiknya aksi tersebut tidak dilakukan dan lebih baik dengan cara duduk bersama mencari solusi terbaik dalam memecahkan keluhan masyarakat yang terdampak aktivitas angkutan batubara.

Humas PT Servo, Yayan Suhendri mengatakan bahwa pihaknya sebagai perusahaan tentu memperhatikan dampak lingkungan sekitar jalur angkutan batubara.

Diakui Yayan, pihaknya secara rutin melakukan penyiraman di beberapa titik yang dianggap banyak menimbulkan debu mengingat saat ini sedang musim kemarau.


"Ada sekitar lebih dari 20 unit mobil beroperasi setiap hari menyiram di beberapa titik yang dilintasi angkutan batubara," ungkap Yayan, Jumat (19,7)

Mobil tangki itu dijelaskan Yayan  beroperasi 3-4 kali trip ke tiap titik masing-masing. Lantaran jalur Angbara PT Servo melintasi 3 Kabupaten, yakni Kabupaten Lahat, Muaraenim dan Kabupaten PALI.

Jika masyarakat ada yang merasa alami keluhan bisa langsung melapor di pos perusahaan di titik terdekat.

"Kita bantu warga mengalami keluhan kesehatan, sehingga sebagai perusahaan apalagi berpengaruh terhadap APBN, tentu tidak ingin ada yang dirugikan. Bahkan ketika ada kecelakaan yang menelan korban, kita selalu beri santunan meski kejadian itu di jalan khusus batubara," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa akibat banyaknya permasalahan serta kejadian pada areal jalan khusus batubara milik PT Servo, salah satunya debu tebal yang mengganggu masyarakat serta kecelakaan lalulintas yang sering menelan korban jiwa, Aka Cholik Darlin, tokoh muda Lematang berencana menggelar aksi. Dimano aksi tersebut bakal digelar pada Juli ini, namun demikian Aka Cholik masih membuka ruang pertemuan untuk mengajak pihak perusahaan mencarikan solusinya. (sn)

Share:

Read More

Aktifis Lematang Turun Gunung Bakal Tutup Jalan Servo, Begini Alasannya

PALI, SININEWS.COM - Akibat banyaknya permasalahan serta kejadian pada areal jalan khusus batubara milik PT Servo, salah satunya debu tebal yang mengganggu masyarakat serta kecelakaan lalulintas yang sering menelan korban jiwa, Aka Cholik Darlin, tokoh muda Lematang berencana menggelar aksi.

Mantan aktivis pasca reformasi ini kembali turun gunung dengan berpegang pada UU No No 9 Tahun 1998 untuk aksi damai pemblokiran jalan Servo yang saat PT Titan sebagai owner jalan tersebut.

"Kita akan kerahkan petani karet dan warga di sekitar jalan Servo, untuk mendesak pertanggungjawaban perusahaan terhadap pencemaran debu serta menuntut Servo agar segera tunaikan janji mereka untuk membangun jalan ekonomi rakyat sesuai kesepakatan sebelum berdiri," tandas Aka Cholik, Kamis (18/7).

Ditanya data dan dekomen, Aka Cholik yang saat ini menjabat ketua umum Himpunan Masyarakat Lematang Fakar Lematang menyatakan sudah siapkan dokumen dari pertama kali PT Servo akan beroperasi, saat Asisten 1 Kabupaten Muara Enim, Bulgani saat itu.

"Kita sudah siap menempuh jalur hukum jika perusahaan tidak memberikan solusi," tukasnya.

Untuk waktu aksi demonstrasi, Aka Cholik pastikan bakal digelar dibawah bulan Agustus ini.

"Saya sudah koordinasi bersama Kapolsek dan akan kita segera layangkan pemberitahuan ke Polres. Namun demikian Fakar Lematang tetap membuka ruang diskusi antara masyarakat dan perusahaan untuk mencari solusi terbaik," tambahnya.

Rencana aksi tersebut mendapat dukungan dari mantan presiden mahasiswa tahun 1998-1999, Firdaus Hasbullah SH. Menurut kuasa hukum Pemkab PALI ini bahwa sudah selayaknya perusahaan peduli terhadap lingkungan apalagi perusahaan tersebut melalui banyak pemukiman penduduk.

Dikatakan Firdaus Hasbullah bahwa polusi debu apabila sudah meresahkan maka itu sudah melanggar undang undang, apabila masyarakat menuntut maka pihak perusahaan dapat terkena denda berupa konvensasi yang harus diberikan kepada masyarakat yang dirugikan.

"Memang kalau saat ini belum terlihat dampaknya, namun kedepannya pasti akan muncul masalah kesehatan yang dialami masyarakat yang setiap hari menghirup debu batubara. Dan saya juga bakal turuk;n langsung kelapangan untuk pimpin aksi demo kalau pihak per.k

;.usahaan tidak merespon keluhan masyarakat," tegas tokoh muda Sumsel asli PALI ini.

Sementara itu, pihak perusahaan dalam hal ini Humas PT Servo belum bisa dikonfirmasi.ya, (sn)

Share:

Read More

Massa Desak Pemerintah Tertibkan Angkutan Batubara

Foto : Ilustrasi 

BATURAJA – Massa tergabung dalam LSM Sebimbing Sekundang Bersatu menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman Pemkab OKU pada Kamis. (18/07)

Massa menuntut Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)  dapat menertibkan armada angkutan Batubara yang melebihi tonase melintas di jalan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 serta Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan No 14 tahun 2015.

“ Kami meminta dan mendesak Pemkab OKU dalam hal ini bapak bupati OKU agar dapat menyikapi permasalahan ini dengan serius karena sudah jelas dampak yang diakibatkan oleh banyaknya angkutan batubara yang melintas di OKU,” Ucap Koordinator Aksi Antoni 

Dikatakan, sebelumnya pihaknya telah melakukan audiensi dengan Pemerintah kabupaten OKU agar apa yang menjadi aspirasi tersebut bisa segera ditindak lanjuti, namun belum ada realisasinya,” kami sudah melakukan audiensi dengan pemkab OKU tahun 2018 tadi tapi tidak ada tidak lanjutnya, “ Ujar Antoni.

Ada tiga tuntutan yang disampaikan, pertama meminta kepada Pemkab OKU agar kiranya dapat menertibkan armada angkutan batubara yang melintas di jalan umum sesuai dengan amanat Undang-Undang, Kedua Meminta kepada Dinas Perhubungan Kabupaten OKU kiranya dapat melakukan pengawasan serta memberlakukansanksi hukum terhadap armada angkutan batubara yang melebihi tonase dan ketiga mendesak Pemkab OKU kiranya dapat menerapkan sanksi administrasi atau penghentian sementara kegiatan usaha pihak perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran dimaksud.

“ Tuntutan kita sudah jelas, karena kami masyarakat OKU hanya mendapatkan debu akibat aktivitas angkutan batubara,” Cetus Toni.

Sementara Asisten I Pemkab OKU Zandi Sholeh didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten OKU saat berdialog dengan para demonstran mengatakan akan segera menindak lanjuti dengan  berkoodinasi dengann Pemerintah Provinsi. (Sn)

Share:

Read More

Dua pemuda sabu kembali diamakan Satres Narkoba Polres Prabumulih

PRABUMULIH, SININews.com – Satres Narkoba Polres Prabumulih pimpinan AKP Zon Prama, SH kembali amankan dua pemuda karena kedapatan memiliki dan menyimpan barang terlarang,selasa (16/7/19)

Kedua pemuda tersebut yakni Adian Febri (33) alias Bimbi dan Asep Saputra (19) warga Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih

Dalam Konferensi Pers yang digelar Polres Prabumulih AKBP Tito Travolta Hutauruk, SIK.MH menjelaskan penangkapan dua pelaku penyalagunaan Narkotika jenis Shabu berlangsung sekitar pukul 20.00 Wib, pelaku Bimbi berhasil diamankan petugas dengan 30 paket narkoba yang dibungkus dalam plastik

Sementara itu, Asep Saputra diamankan Tim Satres Narkoba Polres Prabumulih di jalan Raya Batu Raja gang Damai Keluragan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan, saat diamankan petugas menemukan 18 Paket sabu yang disimpan dalam kotak rokok Magnum

“kedua pelaku kita jerat dengan pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat undang- undang nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara” terang Kapolres AKBP Tito Hutauruk (sn)

Share:

Read More

Jam Mengajar Dipangkas, Guru Honorer SMA di PALI Mengeluh

PALI, SININews.com -  Tahun ajaran baru memang baru dimulai, tetapi dibalik kesibukan belajar mengajar ternyata terselip duka dan kekhawatiran yang didera guru berstatus honorer yang mengajar sekolah tingkat menengah atas. Sebab, dari beberapa tenaga pengajar honorer, mereka terancam kehilangan pekerjaannya lantaran jam mengajar telah banyak dikurangi pihak sekolah dan digantikan guru yang telah menyandang CPNS. 

Seperti yang dikeluhkan Elika, salah satu guru honorer di SMAN 1 Penukal. Perempuan yang telah mengajar di sekolah tersebut sejak 2011 lalu dan menjadi guru honorer kontrak provinsi sejak 2017 meluapkan kegundahannya akan hilangnya jam mengajar terhadap dirinya. 

"Tadinya saya dapat jam mengajar normal sesuai mata pelajaran yang saya bidangi yakni study pendidikan sejarah dan mengajar pelajaran sejarah. Namun, sejak masuk guru CPNS, jam mengajar saya dipangkas dan hanya mendapat jatah 2 jam dalam satu bulannya," kata Elika, Rabu (17/7).

Pernah Elika mempertanyakan persoalan tersebut ke pihak sekolah, namun jawaban dari kepala sekolah hanya meneruskan instruksi dari Dinas Pendidikan provinsi. Dan saat ini, Elika serta teman seprofesi lainnya yang sama nasibnya hanya pasrah menunggu kebijakan pihak sekolah atau Dinas Pendidikan provinsi.

"Saya hanya dijanjikan bisa mengajar 16 jam, apabila guru CPNS pindah. Tapi itu tidak membuat saya senang. Karena status saya adalah kontrak, jadi kalau saya tidak dapat jam mengajar, dikhawatirkan kontrak saya diputus, sementara dari honor mengajar itulah tumpuan hidup kami dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari," keluhnya. 

Senada diutarakan Aridayani, guru honorer yang mengajar di sekolah yang sama dengan Elika. Dia mengaku senasib dengan Elika yang jam kerjanya dipangkas.  

"Sejak masuk CPNS, nasib kami terkatung-katung, banyak bengongnya. Dan kami khawatir, honor yang kami terima setiap tiga bulan sekali terputus akibat kondisi ini. Kami berharap, pemerintah provinsi untuk mencari solusi terbaik keadaan ini, namun jangan ada yang dikorbankan atau dirugikan," harapnya. 

Kondisi terancamnya mata pencaharian guru honorer di SMAN 1 Penukal yang telah lama mengabdi mendapat reaksi dari tokoh masyarakat setempat, diantaranya Aprizal Muslim. 

"Ini penzholiman dan bentuk pemutusan hubungan kerja secara halus. Disdik provinsi harus bertanggungjawab, karena tidak menghargai jerih payah dan perjuangan tenaga honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi," tandasnya. 

Sementara itu, Zainul Ketua MKKS SMA PALI menyatakan bahwa memang saat ini sekolah-sekolah tingkat SMA mengutamakan pemberdayaan guru CPNS yang berimbas pengurangan jam mengajar pada guru non PNS. 

"Secara otomatis jam mengajar untuk honorer berkurang, dan bagi honorer nol jam belajar juga secara otomatis tidak akan menerima honor karena pembayaran honor guru non PNS dihitung per jam. Untuk pembagian jam mengajar, itu kewenangan pihak sekolah masing-masing," terang Zainul. (sn)

Share:

Read More

Andai Program Transmigrasi Batal, Ini Yang Bakal Ditempuh Warga Tempirai

PALI, SININEWS.COM - Adanya aksi damai dari HIMAPALI meminta pemerintah evaluasi program transmigrasi di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI yang saat ini, Selasa (16/7) telah berlangsung di Simpang Lima Pendopo dan ke DPRD serta Kantor Bupati PALI mendapat kecaman keras dari masyarakat Desa Persiapan Tempirai Barat. 

Karena menurut warga yang disampaikan Kepala Desa Persiapan Tempirai Barat, Dedi Handayani bahwa aksi tersebut bisa menghambat proses pembukaan lahan transmigrasi tahap awal seluas 900 hektar yang bakal dilaksanakan di tahun 2020 mendatang. 

"Mahasiswa khususnya HIMAPALI merupakan pemuda yang berpendidikan penerus bangsa ini, seharusnya mengkaji terlebih dahulu sebelum aksi. Datang ke Tempirai, tanyai warga setempat yang bersentuhan langsung dengan adanya pembukaan lahan bakal lokasi transmigrasi. Dari hasil itu, pasti diketahui apakah program itu membawa mashlahat atau mudarat," kata Kades, Selasa (16/7).

Dedi Handayani menegaskan apabila aksi demo itu pengaruhi proses pembukaan lahan transmigrasi atau bahkan sampai batal, maka masyarakat Tempirai bakal meminta pertanggungjawaban terhadap mahasiswa yang lakukan aksi demo tersebut. 

"Kalau sampai batal, kami warga Tempirai bakal tuntut mahasiswa yang lakukan aksi demo tadi. Karena keinginan untuk dijadikan lahan transmigrasi cukup lama, dan sudah beberapa kali dilakukan penjajakan, baik dari kementerian transmigrasi maupun daerah yang tertarik mengirim warganya untuk bertrasmigran," tandas Kades. 

Diterangkan Kades status lahan bakal lokasi transmigrasi, yang memang awalnya lahan itu milik warga, tetapi telah diserahkan warga ke pemerintah. Dan proses untuk dijadikan lahan transmigrasi tidak instan tetapi melalui banyak proses yang memakan waktu lama. 

"Lahan yang bakal dibuka itu merupakan lahan tidur yang sudah lama tidak digarap, apabila warga yang membuka lahan itu merupakan hal yang mustahil, karena kondisi lahan itu sudah jadi semak belukar. Nah untuk dijadikan lajan transmigrasi, kami warga Tempirai sudah menyerahkan ke pemerintah PALI, lalu ditindaklanjuti Disnakertrans ke Kementerian transmigrasi," ungkapnya. 

Karena menurut Kades keinginan masyarakat Tempirai sangat berdasar, untuk pengembangan suatu daerah dan mewujudkan kembali kejayaan Tempirai sebagai penghasil padi.

"Tahun 80an, desa kami terkenal dengan hasil padinya. Namun akibat banyak hama, akhirnya ditinggalkan dan beralih menanam karet. Dengan dibukanya lahan tidur tersebut untuk lokasi transmigrasi, maka lahan tidur akan bisa produktif dan meski ada transmigran dari luar daerah, namun warga lokal pun tetap diajak sebagai transmigran lokal dengan pembagian 60 dari lokal dan 40 dari luar daerah," jabar Kades. 

Diketehui sebelumnya bahwa sekitar 20 orang mahasiswa yang tergabung dalam HIMAPALI menggelar aksi damai di Simpang Lima Pendopo, DPRD kemudian ke kantor Bupati, meminta agar Pemkab mengkaji ulang program transmigrasi di Desa Tempirai. (sn)

Share:

Read More

Hati-hati Modus Penipuan dibalik Koperasi marak terjadi di Prabumulih

Foto : Pelaku / Pegawai Koperasi Simpan Pinjam saat dimintai keterangan oleh warga usai ketahuan melakukan penipuan kepada nasabah

PRABUMULIH, SININews.com – Modus penipuan yang berkedok koperasi marak ditemukan dibeberapa daerah di Prabumulih, hal tersebut terungkap dari salah satu nasabah koperasi Tri Mandiri Jaya (TMJ) yang berkantor di Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sabtu (16/7/19)

Ayu (24) Warga Rt.02 Rw.03 Kelurahan Gunung Kemala salah satu nasabah Koperasi (TMJ) yang kesehariannya berjualan pulsa mengaku telah ditipu oleh pegawai bagian tagihan koperasi KSP, dirinya mengaku sudah empat bulan terakhir menggunakan jasa koperasi untuk memenuhi kebutuhan berjualannya sehari-hari

“kito biaso pinjam ke koperasi 3 juta sampai 5 juta perbulan pak” ungkap Ayu

Diketahui modus penipuan yang digunakan oleh pegawai Koperasi TMJ atas nama Hardono Sitompul (22) warga Parsaoran Janji Angkola Kecamatan Purbatua Sumatera Utara yang bekerja di Prabumulih itu dengan cara menggandakan nomor tagihan yang diberikan kepelanggannya

“dio nipu pak, nomor tagihan yang kito bayar itu dibuat dua kali bayar, jadi otomatis pembayaran kito dak berkurang” Lanjutnya

 Foto : Identitas Pelaku yang saat ini kabur setelah kejadian 

Senada yang disampaikan Umar Junet yang merupakan pedagang Kelontongan di Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat mengaku hal yang sama telah ditipu oleh oknum dari koperasi KSP tersebut

“nomor tagihan saya itu sudah dua kali saya bayar, seharusnya pembayaran hari ini yang ke 10, kalo setiap hari bayar nomor yang sama rugi kami pak” ucap Junet saat dibincangi

Sementara itu, Pihak Koperasi Tri Mandiri Jaya Nainggolan selaku Pimpinan koperasi saat ditemui mengatakan sudah menegur pegawainya yang telah bermain kotor kepada Nasabahnya “ semalam sudah aku tegur dia pak, memang tidak boleh melakukan penagihan dua kali dalam satu nomor” terangnya

“nomor tagihan asli itu ada nomor serinya sama dibelakang kertas, jika tidak ada nomor seri berarti itu palsu” Lanjut Nainggolan kepada media ini

Diketahui, usai kejadian tersebut sejumlah warga Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat mengaku resah dengan adanya koperasi ilegal yang menipu nasabah yang saat ini menjamur di Kota Prabumulih dan berharap Pemerintah daerah Kota Prabumulih melakukan pendataan terhadap jenis Usaha Koperasi yang ada di Prabumulih

Akibat kejadian itu pegawai Koperasi TMJ sempat diamankan warga karena terbukti telah melakukan penipuan kepada nasabah, namun beruntung saat kejadian berlangsung dilerai oleh AIPDA Pardono Bhabinkamtibmas Kelurahan Gunung Kemala sehingga pelaku dapat diamankan dan diberi arahan untuk tidak mengulanginya lagi

Hingga berita ini diturunkan korban belum melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian (sn)

Share:

Read More

Unjuk Rasa, HIMAPALI Desak Pemkab PALI Kaji Ulang Program Transmigrasi

PALI, SININews.com - . Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa PALI (HIMAPALI) menggelar aksi unjuk rasa di Simpang Lima Talang Ubi dilanjutkan ke Kantor DPRD PALI diakhiri di Kantor Pemkab PALI, Selasa (16/07). 

Aksi unjuk rasa damai tersebut dikawal ketat petugas kepolisian dan Satpol.PP PALI, dan pada aksi itu diketahui bahwa HIMAPALI menuntut Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) untuk mengkaji ulang program transmigrasi yang berlokasi di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara. 

Pada statement resmi aksi tersebut menyebutkan bahwa dengan rencana program transmigrasi itu, Pemkab PALI harus memperhatikan dampak negatif dari adanya program tersebut, dimana diantaranya adalah anggaran yang dibutuhkan dalam membuka lahan transmigrasi tidak sedikit yang dikhawatirkan akan memicu terhambatnya pembangunan lain. 

Selain itu, dampak negatif yang bakal terjadi adalah adanya kecemburuan sosial antara masyarakat lokal dan transmigran sehingga rentan akan konflik serta akan adanya perbedaan budaya yang akan menghilangkan budaya lokal. 

Pada unjuk rasa tersebut, HIMAPALI saat berorasi di depan gedung DPRD PALI diterima sejumlah anggota dewan, dan saat di kantor Bupati PALI, pengunjuk rasa diterima Sekda PALI Syahron Nazil bahkan tampak juga Bupati Heri Amalindo.

Share:

Read More

Terkait Aksi Damai, Mantan Sekum HIMAPALI Sumsel Angkat Bicara

PALI, SININEWS.COM - Terkait dua organisasi Mahasiswa asal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yakni HIMAPALI Sumsel dengan HIMPALI Unsri silang pendapat tentang program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah PALI yaitu program Transmigrasi yang akan di adakan di desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara, Mantan Sekretaris Umum HIMAPALI Sumsel Yogi S Memet S.IP angkat bicara.

Yogi S Memet  yang merupakan alumni FISIP UNSRI tersebut. Menilai bahwa dua organisasi mahasiswa tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu mengawal kebijakan pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten PALI sehingga dapat benar-benar dirasakan masyarakat.

"Saya menilai adik-adik mahasiswa ini memiliki tujuan sama, hanya saja cara mereka yang beda, tentu ini merupakan hal positif karena adik-adik ini peduli terhadap kebijakan dan program yang di buat pemerintah agar benar-benar pro rakyat" ujar Yogi, Selasa (16/7/2019)

Yogi berharap agar pergerakan mereka ini murni suara mahasiswa ini merupakan refresetativ dari masyarakat serta tidak di tunggangi kepentingan kelompok atau golongan lain.

" Yang penting mewakili suara masyarakat bukan kelompok atau golongan tertentu," tambah Yogi yang merupakan pemuda asli desa Tempirai.

Sementara, saat ini aksi damai tengah dilalukan HIMAPALI dengan jumlah peserta aksi sekitar 20 orang. Aksi damai tersebut digelar di Simpang Lima Pendopo, direncanakan bakal dilanjutkan ke DPRD dan kantor Bupati PALI. (sn)

Share:

Read More