Bursa Inovasi Desa di PALI Banyak Referensi Yang Ditawarkan, Ini Tujuannya

PALI, SININEWS.COM - Guna mengoptimalisasikan pemakaian dana desa, pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggulirkan Program Inovasi Desa (PID). Dimana tujuannya adalah untuk memajukan desa-desa di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan PID di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sendiri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) berkeliling disetiap kecamatan untuk gelar Bursa Inovasi Desa. 

"Kita tantang 65 desa yang ada di PALI agar bisa menciptakan terobosan baru dalam pengelolaan dana desa agar mengoptimalkan potensi dalam desanya masing-masing," ungkap A Gani Ahmad, Kepala DPMD PALI melalui salah satu stafnya, Edi saat membuka Bursa Inovasi Desa di Kecamatan Talang Ubi, Rabu (24/7).

Bagi desa yang mendapat ranking dan masuk kriteria penilaian, dikatakan Edi desa bersangkutan bakal menerima reward dari Kementerian Keuangan berupa menerima dana desa pada tahun 2020 mendatang langsung 60 persen tahap awal pencairan. 

"Dan tidak mesti satu kabupaten satu desa, namun desa yang terbaik menurut penilaian tim bakal mendapat reward tersebut," tukas Edi. 

Terpisah, Ketua TPID Kecamatan Talang Ubi, Tris Marsandi merasa yakin salah satu desa di Kecamatan Talang Ubi bakal menerima reward yang ditawarkan kementerian keuangan. 

"TPID memberikan pilihan menu bursa yang wajib dilaksanakan desa-desa sesuai potensi yang dimilikinya. Ada banyak pilihan disana, dan kalau optimal dijakankan, maka saya yakin salah satu desa dalam kecamatan Talang Ubi yang mewakili PALI terima reward itu," jelas Tris. 

Ditambahkan Tris bahwa dengan memberikan banyak referensi dan inovasi-inovasi pembangunan desa, diharapkan mampu memantik kreatifitas desa dalam mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki.

"Kita akan memonitoring kegiatan terkait bursa inovasi desa dan menyebar luaskan informasi. Jadi kami akan selalu ada mendampingi desa-desa yang ada di Talang Ubi dalam melaksanakan PID," tandasnya.

Adapun referensi yang diberikan atau menu bursa yang ditawarkan TPID terhadap desa-desa adalah sebagai berikut :

Menu Bursa 'A' infrastruktur:

1.Pembangunan dan pengelolaan sarana olahraga multifungsi warga desa. 

2.Internet bagi warga Desa 

3.Gedung multifungsi penyatu silaturrahmi 

4.pembangunan sarana olahraga futsal 

5.Sorga Desa :Integrasi raga desa budaya taman baca dan PAUD 

6.pembangunan embung untuk pengairan dan wisata 

7.inovasi pompa air tanpa listrik 

8.lapangan sepak bola bertaraf internasional 

9.pembangunan alun alun desa 

Menu Bursa 'B' SDM

1.inovasi mesin pencacah rumput untuk ternak 

2.menyiapkan generasi brilian dibidang keagamaan 

3.mengolah sampah plastik menjadi BBM

4.meningkatkan minat baca melalui perpustakaan digital dan internet desa

5.Desa cerdas dengan laboratorium terpadu desa

6.posyandu lansia 

7.peningkatan pengetahuan komputer bagi anak usia sekolah, pemerintah desa dan BPD 

8.pelayanan PAUD gratis 

9.pos gizi ibu hamil untuk mencegah stunting 

10.Dana Desa sebagai dana posyandu untuk masyarakat 

11.fasilitas taman bermain untuk edukasi anak

Menu bursa 'C' Kewirausahaan.

1.pemanfaatan lahan perkebunan menjadi tempat wisata edukasi 

2.pengembangan destinasi wisata melakui Bumdes 

3.bungker sapi 

4.pengelolaan PLTS sebagai PADes dan modal usaha

5.rintisan pabrik pengolah limbah karet dan produksi blangket 

6.pemanfaatan irigasi Pertanian untuk pengembangan wahana wisata Tubing 

7.pemanfaatan asap cair untuk meningkatkan pendapatan. (sn)

Share:

Read More

Timbulkan Pro dan Kontra , Begini Reaksi Sejumlah Waria

PALI, SININEWS.COM - Meski ditunda acaranya, tetapi penolakan terhadap rencana pertemuan Waria se-kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang digagas Dinas Kesehatan PALI terus mengalir, bahkan dari PD GNPK RI PALI meminta DPRD PALI segera membentuk team untk memanggil Plt Kadinkes PALI untuk diklarifikasi atas tujuannya mengundang waria disalah satu rumah makan di kota Pendopo. 

"Dengan demikian kita berharap polemik ini kian jelas. Sebab didalam jawaban dari Plt Kadin ada alinea yang berbunyi pada salah satu media online menyatakan bahwa untuk perilaku hidup sehat dan sex sehat. Jelas ini bertentangan dengan norma

sosial dan agama," tandas Afrizal Muslim kepada media ini melalui pesan whatsapp, Selasa (23/7).

Diketahui sebelumnya bahwa Dinkes PALI berniat mengumpulkan waria bertujuan untuk meminimalisir penyebaran HIV/Aids di kabupaten PALI. 

"Sehubungan dengan rentannya waria terkena penyakit HIV AIDs, maka diadakanlah pertemuan tersebut, agar kegiatan Waria terkendali dan dapat di minimalisir serta tidak berkembang," kata Lydwirawan, Plt Kepala Dinkes PALI. 

Disinggung apakah kegiatan itu dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap keberadaan waria di PALI, Lydwirawan menjawab bahwa dirinya bukan berarti mendukung keberadaan Waria. "Bukannya mendukung tapi prihatin, karena ada yang terindikasi terinfeksi HIV/Aids," tutupnya.

Namun akibat banyak penolakan, akhirnya rencana acara itu ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. 

Sementara itu, Dayat Gesit ketua waria komunitas yang diberi nama selebritis PALI menyangkal bahwa pertemuan itu bakal mengumpulkan waria se-kabupaten PALI. 

Diakui Dayat bahwa dirinya juga hingga rencana pertemuan itu menjadi viral, belum menerima secara langsung undangan dari Dinkes, hanya saja ada ajakan dari Dinkes melalui pesan whatsapp agar berkumpul di rumah makan Sejahtera, di kawasan Handayani Mulya dengan undangan hanya untuk waria di kota Pendopo. 

"Setelah ada ajakan itu, lalu saya share melalui massanger ke teman-teman, dan respon teman-teman disambut gembira. Untuk undangan khusus di Pendopo saja yang jumlahnya paling banyak ada 13 orang, jadi tidak benar kalau bakal ada pertemuan waria se-PALI," ucap Dayat saat ditemui media ini. 

Rencana pertemuan itu dikatakan Dayat bukan untuk melegalkan atau deklarasi maupun hal-hal yang menentang hukum, namun rencananya baka menggali bakat waria agar bisa diberdayakan. 

"Mungkin nanti ada yang bisa menjahit, lalu dibina dan dimodali dinas terkait, sehingga waria bisa produktif dalam menggerakan ekonomi. Dan kami jelaskan bahwa waria di Pendopo yang tergabung dalam perkumpulan selebritis selama ini banyak menghibur masyarakat serta kita eksis disetiap kegiatan, baik itu olahraga ataupun sosial," imbuhnya. 

Disebut ada dua waria yang terjangkit HIV, Dayat membantah keras tuduhan itu. Lantaran dinilainya, tuduhan itu bisa menjatuhkan nama selebritis yang rata-rata memiliki dan berkecimpung pada bisnis salon. 

"Anggota kami semuanya sehat, tolong Dinkes PALI cek lagi, jangan hanya gara-gara ada penolakan, HIV dijadikan alasan. Ini merugikan kami. Kalau memang ada yang HIV, kenapa banyak pejabat yang menggunakan jasa potong rambut di kami, termasuk pak Bupati dan hampir seluruh dewan PALI," sanggahnya. 

Dayat juga menolak keras disebut dalam sebuah akun facebook yang menunjuk dirinya ketua waria se-PALI. 

"Saya tidak pernah ditunjuk bahkan dilantik jadi ketua waria PALI, kalau komunitas selebritis memang benar. Menyikapi ramainya pro dan kontra acara itu, maka saya langsung batalkan ke panitia agar pertemuan itu tidak usah diadakan. Keberadaan kami cukuplah seperti ini dan kami tidak pernah meresahkan masyarakat," bebernya. 

Terpisah, Boxseng, waria asal Talang Subur juga mengaku bahwa pertemuan itu lebih baik dibatalkan, padahal sebelumnya dirinya sangat senang dengan rencana pertemuan itu terlebih ada ulama yang diundang. 

"Dalam hati kecil aku ingin sekali jadi lelaki sejati, namun susah keluar. Waria seperti orang kena candu rokok, susah untuk berhenti. Aku sempat gembira ada ulama yang bakal menyampaikan materi pada pertemuan itu, dengan berharap ada ilmu atau obat yang membuat aku bisa jadi lelaki tulen," curhatnya. 

Lain halnya yang diutarakan Ega atau nama aslinya Edi Yusuf, mantan waria yang pernah buka salon dalam terminal Pendopo. Dirinya membeberkan kisahnya selama menjadi waria. 

"Selama saya jadi waria tidak pernah berbuat hal-hal yang tidak senonoh, hanya tuntutan pekerjaan saja saya jadi waria. Karena kalau saya berkumis, siapa yang mau ke salon saya. Saat itu rambut saya panjang sebahu, bahkan dandanan saya seperti wanita. Namun, saya tetap tertarik dengan wanita sampai akhirnya saya menemukan pilihan hati dan menerima saya apa adanya kemudian melangsungkan pernikahan tahun 2009 hingga kini saya dikaruniai tiga orang anak. Jadi untuk sembuh dan lepas dari waria tergantung niat dan hidayah dari Tuhan," katanya yang mengaku jadi waria selama 11 tahun. (sn)

Share:

Read More

Gunakan Dana Desa, Jalan Dua Rel Desa Semangus Disoroti Kejari PALI

PALI, SININEWS.COM - Pembangunan jalan Desa Semangus Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang menghubungkan dusun 4 dan dusun 5 yang dibangun dua rel terus bergulir menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat. 

Jalan yang dibangun menggunakan Dana Desa (DD) tahun 2017 lalu diprotes Ketua BPD setempat lantaran volume dengan rencana pembangunan tidak sesuai.

"Dari RAB bangunan, panjang jalan tersebut 610 meter lebar 3 meter, namun faktanya dibuat dua rel, dengan lebar masing-masing rel satu meter. Kalau panjang memang cukup, tetapi yang kami pertanyakan adalah lebarnya hilang satu meter dikali panjang jalan tersebut," terang Lian Sasnadi, Ketua BPBD Desa Semangus, Selasa (23/7).

Diakuinya, dirinya dan anggota BPD lainnya telah melayangkan surat laporan ke Inspektorat, DPMD dan Kejari. 

"Sejak tahun 2017 kami laporkan, setelah teguran kami terhadap kepala desa tidak digubris. Pernah diproses, namun hingga kini laporan kami dingin tidak ada kabar lagi," imbuhnya. 

Selain dugaan penyelewengan pembangunan jalan dua rel, Lian Sasnadi juga menilai pembuatan plat deker penghubung dusun 4 ke dusun 5 juga menguap begitu saja. 

"Plat deker itu sudah hilang hanyut terbawa arus, karena pembangunan itu tidak melalui perhitungan yang matang," tambahnya. 

Dan yang lebih parah lagi, dikemukakan ketua BPD Semangus adalah adanya dugaan rehab kantor desa yang sudah dianggarkan namun tidak pernah dibangunkan. 

"Sampai saat ini, kantor desa belum tersentuh perbaikan, malah ada warga lain yang menempati kantor desa itu.  Atas dasar itulah, kami anggap rehab kantor desa adalah fiktif sementara anggaran sudah dibuat sejak tahun 2017," tandasnya. 

Menyikapi permasalahan itu, Yunitha Arifin, Kepala Kejari PALI menegaskan bakal mendalami kasus tersebut. 

"Kita bakal periksa Kadesnya namun sebelumnya kita panggil terlebih dahulu ketua BPB untuk mengetahui permasalahan dari awal," kata Kajari. 

Terpisah, Ujang Suyadi Kepala Desa Semangus sampai berita ini diturunkan, belum bisa dikonfirmasi.(sn)

Share:

Read More

Nilai Sama Tapi Tak Lolos, Hasil Psikotes Dipertanyakan

PALI, SININEWS.COM - Pengumuman hasil psikotes bagi bakal Calon Kepala Desa (Cakades) yang desanya memiliki lebih dari lima calon Kades pada Pilkades yang dijadwalkan bakal digelar pada 29 Agustus 2019 mendatang yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada Selasa (23/7) mendapat protes dari beberapa bakal Cakades yang menurutnya tidak lolos. 

"Hasil psikotes calon Kepala Desa Tanjung Kurung dengan nilai yang sama tapi rekomendasi berbeda patut di pertanyakan. Diketahui hal itu setelah dicocokan antara milik saya dan sesama bakal Cakades yang direkomendasikan disarankan atau lolos, sementara nilai yang tertera dari IQ 88, itu sama persis dengan milik saya, namun milik saya mendapat rekomendasi tidak disarankan alias gugur," jelas Efendi, salah satu bakal Cakades yang direkomendasikan tidak disarankan kepada media ini melalui pesan whatsapp, Selasa (23/7).

Diakui Efendi bahwa dari jumlah bakal Cakades yang ikuti kontestasi Pilkades di Desa Tanjung Kurung berjumlah enam orang, namun setelah melihat hasilnya, hanya dua orang yang direkomendasikan disarankan. 

"Kami mempertanyakan penilaian psikotes kriterianya seperti apa dari penyelenggara dalam hal ini DPMD, dan kenapa hanya dua orang yang dianggap lolos, itupun salah satu yang lolos nilainya sama dengan milik saya. Padahal syatat maksimal calon Kades lima orang," kata Efendi.

Sama halnya diutarakan Sarkowi yang merasa tidak puas dengan hasil psikotes. "Kami akan datangi DPMD besok pagi untuk mempertanyakan hasil psikotes ini," tandasnya. 

Sebelumnya, A Gani Akhmad Kepala DPMD PALI menyatakan bahwa untuk keputusan hasil Psikotes, DPMD hanya fasilitas penyelenggaraan bukan penentuan kelulusan, yang menentukan kelulusan adalah peserta sendiri atau yang bersangkutan.

"Karena yang bersangkutan yang mengisi dan mereka jugalah yang menjawab pertanyaan penguji," tandasnya. 

Untuk hasil Psikotes, A Gani menerangkan bahwa dari jumlah peserta 59 orang berasal dari 9 desa yang bakal ikuti Pilkades serentak, yang lolos hanya 26 orang. 

"Desa yang miliki calon lebih dari lima orang, maka harus lalui psikotes. Dan hasilnya belum tentu diambil lima orang, tergantung nilai yang ditentukan dari tim penguji yang telah kita datangkan dari Kabupaten Muara Enim," terangnya.(sn)

Share:

Read More

Jelang Pengumuman Psikotes Bakal Cakades, DPMD Dijaga Ketat Satpol.PP PALI

PALI, SININEWS.COM - Jelang pengumuman hasil psikotes terhadap bakal calon kepala desa yang direncanakan bakal dikeluarkan Selasa (23/7) ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dijaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol.PP) untuk bantu pengamanan di kantor OPD tersebut selama empat hari kedepan. 

"DPMD saat ini jadi sorotan masyarakat terkait jelang Pilkades yang semakin dekat. Terlebih Selasa ini pengumuman hasil psikotes dikeluarkan," ungkap A Gani Akhmad, Kepala DPMD PALI, Selasa (23/7).

Tugas Satpol.PP dikatakan A Gani hanya membantu pengamanan dan menjaga kantor DPMD. "Nantinya Satpol.PP menanyakan keperluan tamu dan mengarahkan tamu tersebut untuk menemui bidang yang dituju," tukasnya. 

Untuk keputusan hasil Psikotes, A Gani menegaskan bahwa DPMD hanya fasilitas penyelenggaraan bukan penentuan kelulusan, yang menentukan kelulusan adalah peserta sendiri atau yang bersangkutan.

"Karena yang bersangkutan yang mengisi dan mereka jugalah yang menjawab pertanyaan penguji," tandasnya. 

Untuk hasil Psikotes, A Gani menerangkan bahwa dari jumlah peserta 59 orang berasal dari 9 desa yang bakal ikuti Pilkades serentak, yang lolos hanya 26 orang. 

"Desa yang miliki calon lebih dari lima orang, maka harus lalui psikotes. Dan hasilnya belum tentu diambil lima orang, tergantung nilai yang ditentukan dari tim penguji yang telah kita datangkan dari Kabupaten Muara Enim," terangnya. 

Hasilnya nanti, bakal calon Kades yang ikut Psikotes menunjuk satu perwakilan dari masing-masing kecamatan. "Korwil yang akan mengambil hasil psikotes ke DPMD. Kemudian Korwil tersebut akan membangikan hasil psikotes tersebut ke masing-masing peserta di desa bersangkutan," jelasnya.(sn)

Share:

Read More

Tanah Galian Tambang PT BAS Timbun Aliran Sungai Aul

MUARA ENIM, SININEWS.COM -Kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh perusahaan batubara PT BAS di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim mulai berdampak pada kerusakan lingkungan.

 Terbukti timbunan galian batubara tersebut mengalami longsor menimbun aliran Sungai Oal sepanjang sekitar 30 meter di Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim.

             Peristiwa itu terjadi sekitar tanggal 29 Juni 2019 lalu, dan hingga sekarang masih dilakukan proses normalisasi aliran sungai tersebut oleh manajemen PT BAS. Karena jika tidak segera dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan banjir bandang bagi warga yang berada di hilir sungai tersebut.

                  Kejadian itu mendapat perhatian khusus Wakil Bupati Muara Enim, H Juarsah SH yang melakukan peninjauan langsung ke lokasi longsor, Selasa (23/7).

                 Pada peninjauan tersebut, Wakil Bupati didampingi Camat Lawang Kidul, Achmad Noviar, Sekretaris BLH Muara Enim, Kasatpol PP Pemkab Muara Enim serta pihak manajemen PT BAS.

              Ketika melakukan peninjauan, Wakil Bupati kepada awak media mengatakan, merekomendasikan kepada pada PT BAS, supaya segera membuat kolam pengendapan air limbah sebelum dibuang ke aliran Sungai Enim.

                  Karena, lanjutnya, sesuai masukan yang diterima masnyarakat ketika dilakukan pengecekan ke lapangan bahwa buruknya kualitas air Sungai Enim salah satunya terjadi pengadi dari kegiatan penambangan PT BAS.

                 “Saya rekomendasi pada PT BAS supaya  segera menyelesaikan tempat tempat berpotensi yang mengekibatkan kekeruhan terutama daerah buangan ke Sungai Oal, supaya segera buat pembuangan agar sungai normal kembali agar bening. Setelah itu PT BAS harus segera bual KPL sehingga air yang turun dari atas tidak langsung ke sungai, air terlebih dahuku mengendap setelah bersih baru dibuang ke sungai,” pintanya.

            Wabup berharap pada PT BAS untuk melaksanakan yang sudah direkomendasikan. Supaya menjaga lingkungan dan ekosistem yang ada  di sungai. Sehingga keberlangsungan kesehatan masyarakat di hilir sungai bisa baik dan masyarakat bisa manfaatkan air sungai tersebut. 

           Dijelaskannya, manajemen  PT BAS menyampaikan dalam 3 bulan akan menyelesaikan normalisasi sungai tersebut. Pihaknya melalui  BLH akan selalu berkodinasi dan mengecek  ke lokasi untuk memastikan agar PT BAS benar benar melaksanakan apa yang telah menjadi komitmennya.

             Sementara itu, Kepala Tehnik Tambang (KTT) PT BAS, Doni mengatakan, penyelesaian normalisasi sungai tersebut gampang. Hanya yang menjadi masalah material timbunan tanah harus diamankan terlebih dahulu. Tujuannya agar para karyawan yang bekerja saat melakukan normalisasi benar benar  aman.

              Tahapan normaliasai tersebut dilakukan dengan cara mengurangi beban di atas tanah timbunan galian tambang. Karena  beban timbunan berpotensi menimbun para pekerja yang tengah melakukan pekerjaan normalisasi dibawahnya.

                     Karena proyeksi volume taah timbunan tersebut sekitar 100 BCM. Sehingga  butuh waktu lama untuk memindahkan material tersebut, untuk membuat lereng timbunan menjadi  landai tidak terjal.

                   “Saat ini kemiringan tanah timbunan yang ada sekitar 45 drajet mau dilandaikan menjadi level ke 25 drajat,” jelasnya..

              Ketika ditanya apakah sesuai tehnik penambangan dibenarkan jarak penimbunan penambangan ini cukup dekat dengan bibir sungai?.

                  Dijawabnya jika dilihat kondisi yang sekarang memang benar timbunan tanah tersebut cukup dekat dengan bibir sungai. Tetapi, lanjutnya, sebelum kejadian longsor, pihaknya  telah mengkuti standard yang berlaku yakni  60 meter dari bibir sungai.

               “ Sebelum kejadian ini, ada bukit hijau disekitar sini, hanya karena material banyak jadi lompat dari atas  turut ke sungai menutupi bukit hijau tersebut,” jelasnya.

              Dijelaskannya Faktor penyebab longsor akibat  terjadi pelemahan material. Karena  ilpitrasi air dan  penataan pola aliran air yang kurang bagus. 

               “Kejadian ini pada saat musim kering. Rencananya lokasi ini untuk reklamasi, kita sudah siap tanam seluas 11 hektar, sedangkan  arealnya lebih sekitar 30 hektar, yang terkena longsoran sekitar 8 hektar,” jelasnya.

             Menurutnya, awal mula pergerakan longsor  tanggal 22 Juni. Kondisinya baru  terjadi retak diatas dan bergerak terus. Baru mulai lompat dari bukit tanggal 29 Juni masuk ke sungai. 

           Ketika ada tanda tanda mau longsor, pihaknya telah melakukan upaya normal dengan melakukan penutupan pada retakan, supaya tidak kemasukan air.

            Terkait  lahan warga yang terkena timbunan longsor telah diselesaikan. Sedangkan yang terdampak longsor  sedang dilakukan pendataan dan belum diketahui jumlahnya.

Share:

Read More

Penyusunan APBD 2020 Sinkron Dengan Program Nasional

MUARA ENIM, SININEWS.COM  - Badan Keuangan Daerah Kabupaten Muara Enim menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2020, di Gedung Kesenian Putri Dayang Rindu,  Selasa (23/7). 

Penyusunan APBD 2020 diharapkan berkesesuaian dengan lima prioritas pembangunan nasional. Sosialisasi dibuka langsung oleh Wakil Bupati Muara Enim, H Juarsah dengan dihadiri narasumber  Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah  Dr Drs Ahmad Fatoni dari Kemendagri RI.

Dalam sambutannya, Wabup Juarsah mengatakan setelah diterbitkannya oleh Mendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2020 harus benar-benar menjadi pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Muara Enim. 

Berdasarkan peraturan tersebut, ada beberapa point yang menjadi perhatian. "Ada dua hal yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam menyusun APBD 2020 yakni, mensinkronkan kegiatan yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan program nasional yang fokus pada 5 prioritas pembangunan nasional," kata Wabup.

Adapun lima program prioritas yakni, pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, peningkatan ekonomi  pemantapan energi pangan dan sumber daya air, dan stabilitas keamanan nasional.

Menurut Wabup, dengan regulasi yang ada, pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, an pertumbuhan ekonomi daerah.

"Selain itu Pemerintah terus berupaya mengikuti dinamika perkembangan berbagai aspek kehidupan maupun tuntutan masyarakat. Penyusunan dan pengelolaan anggaran yang baik dapat menjawab berbagai dinamika perkembangan dan tuntutan masyarakat itu,"tegasnya.

Selanjutnya, Kemendagri saat ini juga mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dibidang pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk sistem informasi keuangan daerah (SIKEUDA).

"Sistem ini bukan hanya berintegrasi pada level data, namun juga proses kerja (work flow), pengelolaan keuangan dan asset pemerintah daerah, tentunya Pemkab Muara Enim sangat mendukung sistem tersebut dan mengharapkan dapat menjadi daerah percontohan nasional (pilot project),”pungkasnya.

Share:

Read More

Ongkos Bus Trans ME Rp 15 Ribu

MUARA ENIM, SININEWS.COM - Sejak dioprasikannya angkutan bus bantuan dari kementrian Perhubungan kepad Pemkab Muara Enim pada awal puasa lalu dan tidak dikenakan biaya, maka saat ini masyarakat harus membayar Rp 15 ribu untuk tujuan Simpang Meo dan Rambang Dangku.

Kepala Dinas Perhubungan Muara Enim, Riswandar mengatakan, saat ini telah diberlakukan tarif untul jurusan Simpang Meo dan Rambang Dangku sebesar Rp 15 ribu. 

“Setelah dikaji maka penumpang dikenakan tarif sesuai jarak tempuh yang kurang lebih 60 kilometer. Dan itu hanya untuk biaya oprasional berupa BBM,” ujarnya.

Ditambhakan Riswandar, memang tarif ini tidak sama dengan tarif umum. “Untuk jadwal sendiri bus berangkat pagi jam 7 dari Muara Enim, kemudian siang juga ada pemberangkatan lagi,” tambahnya.

Pengaturan jadwal keberangkatan ini, lanjutnya, bertujuan agar tidak mengganggu angkutan umum yang lain yang saat ini masih beroprasi. “Jadi bus yang ada selama ini tetap mendapatkan penumpang seperti biasanya,” ujarnya.

Selain itu, terangnya pagi, bus ini kuga sebagai penunjang program pariwisata. “Untuk penumpang yang ke arah simpang meo apabila hendak ke air terjun bedegung, bus akan lamgsung mengantarkannya. Dan ongkos yang dikenakan tetap sama,”.

Jadi, lanjut Riswandar lagi, bagi masyarakat yang akan menuju lokasi wisata Air Terjun Bedegung bisa langsung meminta kepada sopir untuk diantarkan langsung menuju lokasi. “Itu salah satu upaya kita memudahlan masyrakat untuk menuju lokasi,” pungkasnya, seraya menambahkan saat ini peminat bus semakin meningkat.

Seperti diketahui, bus bantuan dari Kementrian Perhubungan ini ada lima unit. Untuk masing masing jurusan disiapkan dua unit. Sementara, satu unit lainnya di standby kan di Kantor apabila akan digunakan guna keperluan mendadak.

Share:

Read More

Mencuri HP dalam rumah warga, Warga Anak Petai ini berhasil diamankan Tim Polsek Barat

PRABUMULIH, SININews.com – Satu lagi pelaku pencurian berhasil diringkus Tim Opsnal Polsek Prabumulih Barat pimpinan AKP Murshal Mahdi, S.E., M.M bersama Kanit Reskrim Ipda Darmawan, S.H Senin (22/7/2019) sekira pukul 20.00 WIB.

Pelaku yaitu Idi Arfian (35 tahun) warga jalan Dahlia RT.001 RW.002 kel. Anak petai kec. Prabumulih utara kota Prabumulih ditangkap berdasarkan laporan korbannya atas nama Risnaldi Setiawan yang merupakan anggota Polri Polres Prabumulih.

Pelaku mengambil satu unit handphone milik korban dengan modus mencongkel jendela rumah korban yang berada di jalan simpang 3 Gunung Kemala RT. 001 RW. 002 kel. Patih Galung kec. Prabumulih Barat kota prabumulih.

Pelaku sendiri ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Prabumulih Barat pimpinan Kanit Reskrim Ipda Darmawan, S.H pada hari Senin (22/7/2019) sekira jam 20.00 Wib saat berada di kawasan Pasar Inpres Kota kota Prabumulih.

Saat akan ditangkap pelaku berusaha melawan petugas dan melarikan diri, bahkan petugas yang melepaskan tembakan peringatan sebanyak tiga kali tidak dihiraukan oleh pelaku, sehingga membuat petugas melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki pelaku.

Selanjutnya pelaku dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, selanjutnya pelaku dibawa ke Polsek Prabumulih Barat untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Dari tangan pelaku petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit handphone milik korban.

Kapolres Prabumulih AKBP Tito Hutauruk, S.I.K., M.H melalui Kapolsek Prabumulih Barat AKP Murshal Mahdi, S.E., M.M didampingi Kanit Reskrim Ipda Darmawan, S.H membenarkan penangkapan pelaku pencurian tersebut. Saat ini pelaku masih menjalani proses penyidikan lebih lanjut. 

“Karena memberikan perlawanan saat akan ditangkap, pelaku akhirnya kita lumpuhkan di kakinya. Akibat ulahnya, pelaku akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara,” Tegas AKP Murshal.(sn)

Share:

Read More

Hebat! Polres Prabumulih Raih Penghargaan Lomba Kebersihan Lingkungan

PRABUMULIH, SININEWS.COM - Polres Prabumulih kembali menorehkan prestasi, kali ini malah meraih juara satu dalam lomba kebersihan di lingkup Polda Sumatera Selatan (Sumsel).

Atas prestasinya itu, Polres Prabumulih diganjar penghargaan. Penyerahan penghargaan tersebut diserahkan Wakapolda Sumsel, Brigjen Pol Denni Gapril SH kepada Perwakilan Polres Prabumulih, Kabag Sumda, Kompol Rudi Isroni, S.H di Polda Sumsel, Senin (22/7/2019)

Kapolres Prabumulih, AKBP Tito Hutauruk, S.I.K., M.H saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Polres Prabumulih memperoleh penghargaan tersebut setelah bersaing dengan 14 Polres dibawah naungan Polda Sumsel.

"Beberapa waktu yang lalu, Tim Polda Sumsel mengecek ke Polres Prabumulih. Tim Dari Polda SUmsel tersebut sangat senang melihat Polres Prabumulih rapi dan tertata meski bangunan lama," ujar Kapolres.

Kapolres menambahkan, banyak perbaikan-perbaikan telah dilakukan. Khususnya, menunjang pelayanan publik. Disebabkan, Polres Prabumulih berpredikat wilayah bebas korupsi (WBK). Karenanya, pelayanan publik harus tetap terpelihara dan ada standarnya.

"Terima kasih untuk jajaran kita atau rekan-rekan Polres. Telah menjaga dan semoga masyarakat yang mengurus administrasi pelayanan publik. Baik, SKCK maupun pembuatan laporan polisi benar-benar nyaman," Ujar Kapolres.

Penghargaan yang diterima hendaknya semakin menggairahkan dan memberikan semangat, untuk terus meningkatkan dna mengoptimalkan pelayanan. "Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara," pungkas Kapolres.

Share:

Read More