Jamur Daun Serang Tanaman Karet Warga PALI

PALI, SININEWS.COM - Nasib petani karet di Bumi Serepat Serasan kian terpuruk seiring harga getah yanvg tidak menentu ditambah musim kemarau serta diduga jamur daun yang menyerang tanaman karet menyebabkan daun karet berguguran berimbas merosotnya produksi getah yang secara otomatis penghasilan petani pun terjun bebas. 

"Kami tidak tahu kalau gugur daun tahun ini karena faktor jamur juga. Wajar saja, gugur daun tidak kenal musim. Untuk itu kami berharap ada upaya pemerintah untuk atasi masalah ini," harap Rian, petani karet asal Simpang Raja Kecamatan Talang Ubi, Kamis (25/7).

Sementara dari pantauan media ini, selain produksi getah menurun, harganya juga ikut-ikutan merosot. Dimana harga getah kualitas mingguan pada pasaran minggu lalu bisa mencapai Rp 7.500/kg, kali ini hanya dihargai Rp 7.000/kg.

"Harga getah turun lagi minggu ini, hanya dihargai Rp 7.000/kg, belum lagi produksinya jauh menurun hingga 50 persen akibat gugur daun," keluh Sunar, petani karet asal Tanah Abang.

Tentu dengan kondisi ini, Sunar akui bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dirinya menyambi jualan ikan secara berkeliling. 

"Kalau hanya mengandalkan hasil sadapan, pasti tidak cukup. Karena penghasilan kami saat ini tidak lebih Rp 200 ribu setiap minggunya, sementara anak sekolah ada tiga orang. Jadi setelah menyadap, saya berkeliling jual ikan sekitar desa kami," katanya. 

Terpisah, Ahmad Jhoni Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten PALI mengakui bahwa untuk fluktuasi harga getah, pihaknya tidak bisa lalukan intervensi. Namun untuk jamur daun memang di wilayah PALI juga terindikasi terpapar penyakit itu. Hanya saja untuk penanggulanganya pihaknya tengah berkoordinasi dengan provinsi. 

"Ada 78.000 hektar perkebunan karet di PALI, namun yang terpapar jamur daun sebagian besar pohon karet yang sudah produksi namun tidak terawat dengan baik. Bantuan pupuk telah diberikan dari pemerintah provinsi yang kita kawal penyalurannya ke kelompok tani yang mengajukan. Namun untuk penanganan jamur daun, kita menunggu instruksi dari Pemprov," terang Ahmad Jhoni.(sn)

Share:

Read More

Datangi Kejari PALI, Dua Wakil Warga Air Itam Bawa Temuan Normalisasi Sungai di Desanya

PALI, SININEWS.COM - Normalisasi Sungai Batanghari Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang telah dikerjakan menggunakan APBD Kabupaten PALI tahun 2018 yang menuai protes sejumlah warga setempat berbuntut panjang. 

Dua warga yang menyatakan mewakili masyarakat pada Kamis (25/7) mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) PALI untuk mengadukan permasalahan itu agar ditindaklanjuti, karena menilai pekerjaan normalisasi tersebut hasilnya tidak sesuai dengan perencanaan. 

"Kami datang ke Kejari untuk sampaikan kekecewaan warga Desa Air Itam terhadap hasil pekerjaan normalisasi. Pekerjaan itu hanya mengeruk pinggir sungai saja, sementara tengahnya tidak tersentuh sehingga sungai tetap dangkal," kata Waren salah satu warga yang juga menjabat Kepala Desa Persiapan Air Itam Selatan.

Kedatangan Waren didanpingi, Mukrin, tokoh masyarakat Air Itam. Penuturan Mukrin mengharapkan laporannya bisa segera ditindaklanjuti.

"Pembangunan normalisasi itu menelan dana Rp 5 M lebih, dibangun dua tahap dari APBD induk dilanjutkan APBD perubahan. Sayang apabila hasilnya seperti itu, banyak uang negara yang menguap. Kami berharap pihak penegak hukum untuk memeriksa temuan itu. Laporan kami bukan hanya di Kejari, tapi juga ke Tipikor Dan BPK," terang Mukrin. 

Laporan dua warga Air Itam langsung diterima Kepala Kejari PALI, Yunitha Arifin. Saat pertemuan itu, Kajari PALI menegaskan pihaknya segera mengecek ke lapangan dan memanggil pihak terkait. 

"Kita segera proses, kalau memang itu ada penyelewengan kita tindak," tandasnya. 

Terpisah, Etty Murniaty, Kepala Dinas PUBM Kabupaten PALI menyatakan bahwa pihaknya telah mengutus PPTK normalisasi sungai tersebut. 

"PPTK sudah kita perintahkan untuk turun ke lapangan, mengecek dan menghitung volume pekerjaan," ucap Etty.

Share:

Read More

Usai Kunjungi Kantor Gubernur, Warga Gunung Kemala kembali desak Wako Prabumulih

Foto : Warga Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Pose bersama Ketua DPRD Kota Prabumulih H.Ahmad Palo, SE usai melakukan rapat musyawarah tentang tapal batas

PRABUMULIH, SININews.com -  Sejumlah warga Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih kembali datangi Kantor DPRD Kota Prabumulih, kedatangan yang disambut langsung Ketua DPRD H.Ahmad Palo, SE diruang rapat lantai satu itu membahas sejumlah masalah tapal batas Prabumulih dengan Muara Enim, rabu (23/7/19) setelah sebelumnya warga telah mendatangi Kantor Gubernur Sumsel

Polemik tapal batas  Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih   dan Desa Gunung Raja kecamatan Empat Petulai Dangku kabupaten Muara Enim hingga kini belum pernah mengalami titik terang dari tahun ke tahun selalu  tambah membuat resah warga setempat dan berpotensi terjadinya konflik antar warga.

Warga Kelurahan Gunung Kemala mendatangi kantor DPRD Meminta Kepada DPRD Kota Prabumulih agar Mendesak pemerintah kota melalui walikota Prabumulih untuk segera membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa  (PPB ) untuk menyelesaikan persoalan tapal batas ini.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang secara sepihak diduga telah menyerobot batas wilayah Prabumulih dengan cara memasang patok Tapal Batas yang terbuat dari semen coran

Kita sangat tidak setujuh dengan adanya patok tapal batas ini, lagi pula warga tidak tahu dengan adanya pemasangan patok tapal batas ini” ucap Mat Yunus selaku Ketua Gerakan Masyarakat Gunung Kemala (GMKM)

Mat Yunus menuturkan jika Tapal Batas yang dipasang oleh Pemkab Muara Enim itu sangat merugikan terlebih banyak aset-aset yang ada di wilayah Prabumulih akan hilang

“Aset Prabumulih semuanya habis di ambil oleh Muara Enim apa lagi perusahaan tambang batubara juga akan melebarkan lahan demi kepentingan pribadi” lanjutnya

Diketahui wilayah yang diperebutkan merupakan wilayah yang memiliki cadangan batubara yang cukup banyak yang diduga pencaplokan wilayah oleh Muara Enim melibatkan kepentingan perusahaan tambang batu bara.

Sementara itu,  ketua DPRD Ahmad Palo saat menerima kedatangan 7 orang perwakilan dari  kelurahan Gunung Kemala bertempat diruang Rapat DPRD Kota Prabumulih, Rabu (24/7/2019) mengatakan jika saat ini kita sudah membahas masalah tapal batas ini dengan pemerintah kota Prabumulih agar secepatnya dapat diselesaikan secara musyawara antara pemerintah kabupaten Muara Enim dan Pemerintah kota  Prabumulih bersama masyarakat kelurahan Gunung Kemala untuk duduk bersama mencari solusi yang terbaik",Ungkapnya.

Menurut Tohirin  masyarakat Kelurahan Gunung Kemala sebelum datang Ke gedung DPRD ini kami sudah melakukan aksi protes dengan memasang Patok Tapal Batas Prabumulih dititik lama yakni sekitar 2.5 KM dari patok baru

Tak hanya itu, warga setempat menuntut Pemkot Prabumulih dan Pemkab Muara Enim untuk secara langsung melibatkan masyarakat dalam penentuan tapal batas tersebut dan menuntut Pemerintah Provinsi (Gubernur Sumsel) H.Herman Deru untuk mempertimbangkan hak masyarakat Gunung Kemala dalam proses penetapan tapal batas

Masyarakat juga menuntut Gubernur Sumsel untuk mencabut hasil penentuan tapal batas tertanggal 12 Agustus 2017 lalu  yang diduga tidak sependapat dengan masyarakat  dan tanpa  adanya pemberitahuan dan melibatkan masyarakat.(sn)

Share:

Read More

Review Kemenkes, Empat Rumah Sakit di Kota Ini Turun Kelas

TANGERANG, SININEWS.COM - Dari hasil review Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI berimbas empat rumah sakit yang ada di Kota Tangerang beralih tipe jadi menurun, terdiri dari dua rumah sakit dari tipe semula B ke tipe C dan dua rumah sakit dari tipe C menjadi tipe D. 

Atas hasil tersebut, dikabarkan empat rumah sakit bersangkutan mengajukan keberatan terhadap hasil review itu. 

Hal itu diketahui ketika media ini menyambangi ruang kerja Sudarto, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kota Tangerang, Rabu (24/7).

"Mereka punya hak mengajukan keberatan setelah dalam 28 hari review dikeluarkan. Keberatan langsung dilayangkan ke Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes. Setelah 14 hari, keberatan itu di proses. kalau dokumen kuat, kemungkinan tipe rumah sakit itu akan kembali seperti semula. Tapi kalau tidak kuat ya apa boleh buat," terang Sudarto.

Diakui Sudarto bahwa sebelumnya pihak Kemenkes telah mengeluarkan surat edaran. Dimana edaran itu harus diisi pihak rumah sakit secara online terkait sarana dan prasarana hingga SDM yang dimiliki rumah sakit bersangkutan. 

"Setelah itu, edaran yang telah diisi pihak rumah sakit diverifikasi dan hasilnya ada dua rumah sakit berubah tipe dari B ke C, dan dua rumah sakit dari tipe C ke D. Atas hasil review itu, kami telah berkoordinasi dengan Persatuan Rumah Sakit agar rumah sakit bersangkutan melakukan perbaikan supaya hasil review bisa berubah. Siapa tahu tidak jadi turun tipenya," tutup Sudarto. 

Adapun rumah sakit yang dimaksud adalah Rumah Sakit Sari Asih Karawaci yang sebelumnya tipe B beralih ke C, Rumah Sakit Mayapada yang sebelumnya B beralih ke C.

Kemudian Rumah Sakit Sari Asih Sangiang yang sebelumnya tipe C beralih ke D, dan Rumah Sakit Aqidah dari C ke D. Data tersebut bersumber dari surat edaran Dirjen Kemenkes. (sn/yogi)

Share:

Read More

Sungai Bungen Tertutup Sampah, DLH PALI Bakal Tarik Bentor Kalau

PALI, SININews.com -  Pemandangan tidak sedap terlihat dibeberapa sungai yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) karena sampah berserakan dan menumpuk ditengah sungai tat kala debit sungai tengah surut. Salahsatunya di Sungai Bungen yang membentang Di Desa Tanah Abang Jaya dan Desa Raja Kecamatan Tanah Abang. 

Kondisi ini tentu mengganggu warga yang kebetulan melintas disekitar sungai tersebut, sebab selain merusak pemandangan, juga bau busuk menyengat keluar dari arah tumpukan sampah tersebut. 

Hal ini pun mengundang keprihatinan sejumlah warga, sebab akibat sampah tersebut keindahan sungai jadi hilang. 

"Hilang lenyaplah sudah keindahan sungai dialiran sungai Bungen hulu dan sungai Bungen hilir. Belum ada tanda kesadaran dari masyarakat setempat untuk tidak membuang sampah dialiran sungai," ungkap Bambang, salah satu warga Tanah Abang, Rabu (24/7).

Dirinya juga meminta pemerintahan  desa dan kecamatan ataupun pihak terkait lainnya agar mengambil tindakan atau mencari solusi supaya permasalahan sampah yang menumpuk ditengah sungai bisa diatasi. 

"Kami berharap ada upaya pemerintah mengatasi masalah ini. Terlebih saat penghujan tiba, sampah itu bakal menyumbat aliran air yang berimbas meluapnya sungai Bungen," pintanya. 

Terpisah, Bakrin, Kabid LH pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten PALI menyebut bahwa pihaknya telah meminjam pakaikan satu unit mobil pengangkut sampah, bahkan operasionalnya dibantu. 

Bukan hanya itu, hampir seluruh desa di Kecamatan Tanah Abang telah menerima kendaraan Bentor pengangkut sampah. 

"Untuk apa ada Bentor kalau masih mengeluh dan meminta angkut pada dinas LH terkait sampah yang berada ditengah sungai. Bentor khusus mengangkut sampah, jangan disalahgunakan untuk dipakai selain atasi sampah. Apabila ada disalahgunakan, kami bakal tarik Bentor tersebut untuk dialihkan ke desa lain," tandas Bakrin. 

Sebenarnya diakui Bakrin, sampah tidak akan menumpuk ditengah sungai apabila pemerintah desa menyiapkan TPS atau penampungan sementara, kemudian diangkut Bentor menuju TPA. 

" Terpenting adalah kesadaran masyarakatnya, percuma fasilitas disiapkan tapi masyarakat masih buang sampah sembarangan. Untuk itu, kami mengajak agar jaga lingkungan dari sampah agar bersih dan air dalam sungai tidak tercemar," ajaknya.(sn)

Share:

Read More

Gubernur Bakal Cabut Izin PT GPP

MUARA ENIM, SININews.com---Sikap manajemn perusahaan pertambangan batubara PT GPP yang tidak mengindahkan surat rekomendasi Gubernur Sumsel nomor 551/0080/Dishub/2019 tanggal 14 Januari 2019, yang  masih saja membandel melintas jalan pemukiman masyarakat Trans Sosial, Desa Karang Raja, Muara Enim, bakal berbuntut panjang.

                 Soalnya orang nomor satu di Sumsel ini bakal mencabut izin perusahaan tersebut. “Laporan anda menjasi masukan bagi saya dan saya akan intruksikan isntansi berwenang untuk menindak lanjutinya. Sanksinya terhadap GPP kalau masih membandel cabut izinnya,” tegas Gubernur Sumsel, H Herman Deru disela sela membuka acara perkemahan pramuka wisata di Bangko Barat, Rabu (24/7).

                       Dia meminta kepada bupati untuk turun tangan, jika PT GPP masih membandel melintasi jalan kabupaten dan jalan pemukiman warga. “Saya minta kalu masih melintas jalan desa dan kabupaten supaya  bupati turun tangan, masyarakat juga harus ikut menjaga,” tegasnya. Artinya, lanjutnya, masyarakat harus ikut menjaga. 

                   Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Muara Enim, H Riswandar, sebelumnya mengatakan, bahwa pihaknya sudah berulang kali memberikan teguran kepada manajemen PT GPP, tetapi tetap tidak diindahkan.

               “Kita sudah berkali kali kali memberikan teguran tetapi tetap tidak diindahkan. Sedangkan kita tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan kegiatan angkutan batubara yang dilakukan PT GPP,” tegasnya. 

                    Sementara itu, manajemen PT GPP, terlihat terus melakukan kegiatan pengangkutan batubara menggunakan mobil truk melintas jalan pemukiman warga Trans Sosial, Desa Karang Raja, Muara Enim. Batubara tersebut diangkut dari tambang IUP PT WSL yang berada di ujung kampung Trans Sosial.

                    Padahal sesuai dengan surat rekomendasi Gubernur Sumsel nomor 551/0080/Dishub/2019 tanggal 14 Januari 2019. Bahwa perusahaan tersebut mendapatkan rekomendasi Gubernur menggunakan jalan khusus  angkutan batubara  dari jalan Pertamina, jalan PT MHP, jalan kabupaten, jalan hoaling PT EPI. 

                   Namun pada kenyataannya perusahaan tidak mengindahkan rekomendasi tersebut, tetap saja melintas jalan pemukiman masyarakat Trans Sosial menuju jalan baru hingga ke jalan simpang 4 Desa Kepur, Kota Muara Enim.

Share:

Read More

Puluhan Anak Jalanan Diamankan Polsek Lawang Kidul

MUARA ENIM, SININews.com - Puluhan anak punk diamankan jajaran Polsek Lawang Kidul, Selasa (23/7) pukul 16.30WIB. Mereka diamankan karena  adanya keluhan masyarakat yang kerap berkeliaran di Kota Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim.

“Kegiatan ini dilakukan untuk tetap menjaga Kemtibmas di wilayah hukum Polsek Lawang Kidul dan juga adanya keluhan atau keresahan dari masyarakat yang beredar di Forum Sosial Media Tanjung Enim. perihal adanya keberadaan anak punk diseputaran kota Tanjung Enim,” ujar Kapolres Muara Enim AKBP Afner Juwono melalui Kapolsek Lawang Kidul AKP Azizir Alim SH MM. diampingi Kanit Reskrim IPDA Rahman Edi SH, Rabu (24/7).

Masing-masing anak punk yang diamankan berasal dari Prabumulih, Lawang Kidul, Bajar, Tasikmalaya, Depok, Garut, berinisial JS (24), BA (17), PR (25), ED (24), AZ (19), RS (27), IC (18), AF (24), HH (24) dan FA (16) diamankan Polsek Lawang Kidul untuk dilakukan pendataan.

Lanjut Azizir, menurut keterangan dari 10  orang anak punk tersebut, mereka mengamen  untuk mencari ongkos pulang ke rumah masing-masing baik di Prabumulih maupun pulau Jawa. “Puluhan anak punk nongkrongnya di simpang empat taman, minimarket dan pasar. Tidak hanya nongkrong, anak punk juga diketahui mengamen.” ujarnya.

Menurutnya rata-rata anak punk yang diamankan ada dibawah umur dan kebanyakan bukan warga Kabupaten Muara Enim melalinkan Prabumulih dan wilayah Jawa Barat. “Kebanyakan dari luar kota seperti Banjar Negara, Tasikmalaya, Depok, Garut,” jelasnya.(sn)

Share:

Read More

Motor vs Truck, Pegawai Dinkes Tewas Ditempat

PALI, SININews.com - Kecelakaan lalulintas di jalan Merdeka tepatnya di Simpang Bandara Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terjadi Rabu (24/7) sekitar pukul 15.40 WIB. 

Pada kejadian itu, Dede Rian Saputra (24), warga Desa Curup Kecamatan Tanah Abang yang tercatat sebagai Tenaga Kerja Sukarela (TKS) pada Dinas Kesehatan PALI tewas ditempat kejadian lantaran mengalami luka yang cukup parah dibagian kepala korban. Diduga, korban tewas terlindas dump truck.

Dari keterangan sejumlah warga sekitar, bahwa korban dan damp truk BG 7521 PZ warna kuning tanpa muatan berlawanan arah. Saat disimpang bandara mobil akan berbelok kekanan, namun sepeda motor yang dibawa korban melaju kencang, dan saat ada mobil berbelok mendadak, korban tidak bisa mengendalikan kendaraannya lalu terjatuh.

"Saat di simpang bandara, mobil berbelok kekanan, dan motor itu ngebut, pas kejadian saya tidak melihat pasti, tiba-tiba sudah ada suara benturan. Dan saat dilihat ada kecelakaaan," kata Dede sala satu warga dilokasi kejadian.

Hingga saat ini korban masih berada di UGD RSUD PALI. Dan pihak polisi masih melakukan olah TKP. (sn)

Share:

Read More

Sekda Lantik 263 PNS Fungsional Tertentu

BATURAJA, SININews.com - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU digelar di Ruang Abdi Praja Pemkab OKU pada Rabu (24/07)

Bupati OKU Drs H Kuryana Azis melalui Sekda OKU DR. Drs. H. Achmad Tarmizi, SE, MT, M.Si, MH melantik sebanyak 263 orang PNS pada jabatan fungsional tertentu.

Dalam sambutannya, Bupati OKU yang dibacakan oleh Sekda OKU mengatakan, bahwa pegawai fungsional itu tidak ada bedanya dengan pejabat struktural bahkan tempat pelantikan dan suasananya sama.

" Bagi yang mau serius dalam mengabdi tentunya tidak menutup kemungkinan pejabat fungsional bisa menduduki jabatan struktural pada jabatan administrator dan jabatan pimpinan tinggi seperti kepala dinas maupun sekda," ucap Sekda

" Namun tentunya harus menunjukkan kualitas kerja dan melalui proses seleksi kompetensi sesuai aturan.

Diharapkan kepada PNS jabatan fungsional yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan bersungguh-sungguh penuh tanggung jawab dan  berpijak pada ketentuan yang ada," tambahnya

Tampak hadir pada acara ini Kepala BKPSDM Kab OKU Mirdaili, S.STP, M.Si, Staf Ahli Bupati, Sekwan, Para Kepala OPD, Para Kabag serta undangan lainnya. (Sn)

Share:

Read More

Jalan Dua Rel Bermasalah, Kades Semangus Akui Pernah Diperiksa Tapi Tak Terbukti

PALI, SININEWS.COM - Pembangunan jalan dua rel di Desa Semangus Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dengan menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2017 yang dipersoalkan sejumlah warga karena dinilai tidak sesuai perencanaan dibantah Ujang Suyadi, Kepala Desa Semangus.

Menurut Kades, apa yang dituduhkan adanya dugaan penyelewengan pembangunan jalan dua rel tersebut sudah sesuai dengan perencanaan dan sesuai usulan yang telah disepakati tahun 2016.

"Jalan itu memang dibangun dua rel, dengan masing-masing rel selebar 1 meter dengan panjang 610 meter. Jadi tidak benar kalau pada RAB lebar 3 meter panjang 610 meter, kalau lebih jelasnya silahkan buka pada surat pertanggungjawaban kami," tandas Kades, Rabu (24/7).

Untuk tudingan pembangunan fiktif rehap kantor desa dijelaskan Kades bahwa anggaran yang diperuntukkan untuk itu dialihkan membangun plat deker.

"Karena anggaran tidak memungkinkan untuk rehap kantor desa, maka masyarakat sepakat untuk dialihkan, jadi fisik bangunan itu ada," terangnya

Terkait rencana dirinya bakal diperiksa Kejari PALI, Kades menyatakan siap hadapi prosesnya. "Kasus ini pernah dilaporkan BPD tahun lalu, dan saya pernah dipanggil Kejari serta inspektorat, namun memang disitu tidak terbukti ada penyelewengan, dan sekarang diangkat lagi. Kalau saya akan taat hukum dan siap diperiksa kembali," katanya.

Sebelumnya diberitakan bahwa jalan dua rel di Desa Semangus menjadi polemik karena dianggap tidak sesuai RAB, serta perehapan kantor desa dianggap fiktif dan pembangunan plat deker yang sudah hilang terbawa arus. Atas dasar itu, Ketua BPD setempat melaporkan dugaan penyalahgunaan dana desa ke Inpektorat dan Kejari PALI.

Share:

Read More