Puluhan Remaja di Muara dua Antusias ikuti Penyuluhan Tentang Narkoba


PRABUMULIH, SININEWS.COM – Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja Sapadjaya Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur gelar penyuluhan Tentang Penyalagunaan narkoba bagi kaum muda serta bahaya seks bebas dikalangan pelajar, senin (23/12)

Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Lurah Muara Dua itu dihadiri puluhan remaja pelajar dan dari Karang Taruna Muara Dua serta sempat hadir juga peserta dari SMA Taruna Kota Baturaja 

Pusat Informasi Konseling (PIK) yang merupakan Program kerja BKKBN itu diharapkan dapat membantu memberikan wawasan tambahan bagi remaja saat ini yang tak sedikit bergaul didunia bebas narkoba

Ineke salah satu penyuluh yang didampingi koordinator penyuluh KB Kecamatan Prabumulih Timur Syahira dalam sambutannya mengatakan program penyuluhan yang merangkul anak -anak muda ini merupakan program pertamanya yang diharapkan mampu membawa perubahan bagi kaum milenial

“ini program pertama kita, nanti selanjutnya kita adakan program Gendre” untuk kaum muda yang membahas tentang bahayanya menikah diusia muda (usia dini)” ucapya

Afrial Antoni, Pembina PIK Remaja Sapadjaya Kelurahan Muara Dua berharap kegiatan penyuluhan tentang narkoba rutin digelar dibeberapa daerah untuk mengurai angka pecandu narkoba yang saat ini marak terjadi penggunaam narkoba yang jelas merusak generasi

Sementara itu, Ali Sukri Lurah Muara Dua mendukung penuh program PIK yang diperuntukan bagi kaum milenial untuk memberikan wawasan tentang bahayanya narkoba dan pernikahaan dini yang saat ini marak terjadi

“bagus, ini kegiatan positif apalagi di wilayah kami jarang sekali ada penyuluhan untuk remaja” katanya (sn1)

Share:

Panwascam Se-PALI Resmi Dilantik

PALI -- Sebanyak 15 orang anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang bakal bekerja di masing-masing kecamatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) secara resmi dilantik oleh ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten PALI, Senin (23/12) di Grand Nikita Hotel Prabumulih.

Pelantikan sendiri disaksikan dua komisioner KPUD PALI, Plt Kepala Kesbangpol PALI serta sejumlah undangan. 

Proses pelantikan berjalan khidmat.

"Anggota Panwascam terpilih adalah putra-putri bangsa terbaik, karena pada seleksinya dilakukan secara transparan dan berbasis online. Ini dilakukan Bawaslu untuk melahirkan anggota Panwascam berkualitas serta berdedikasi tinggi," pesan Ketua Bawaslu PALI, Heru Muharom. 

Sementara Basrul SAP, komisioner Bawaslu PALI Divisi SDM menyampaikan pesan kepada anggota Panwascam yang telah diambil sumpah jabatannya untuk memegang teguh sumpah yang telah diucapkan. 

"Bersama rakyat awasi Pemilu bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu itulah moto kita sebagai pengawas Pemilu. Sudah dijelaskan Ketua Bawaslu tadi bahwa untuk pertama kalinya seleksi Panwascam sebagai lembaga Ad hoc secara online. Ini bentuk keterbukaan Bawaslu dalam menjaring Panwascam supaya yang dihasilkan berkualitas. Dan mulai saat ini, lepaskan latar belakang kita, tegakkan keadilan dan jaga netralitas kita sebagai tupoksi Panwascam," pesan Basrul. 

Basrul juga menjelaskan alasan kenapa proses pelantikan Panwascam dilakukan di Kota Prabumulih. "Karena saat ini di Kabupaten PALI tengah padat jadwal kegiatan, serta Prabumulih telah menggelar pesta demokrasi dengan sukses. Kepada anggota Panwascam sekali lagi saya tekankan jaga integritas agar Pilkada di PALI berjalan sukses," tandasnya. 

Ditempat sama, Iwan Dedi, komisioner Bawalu PALI Divisi pengawasan menjelaskan bahwa dari 104 peserta yang ikuti berbagai seleksi, akhirnya menghasilkan 15 anggota Panwascam terpilih. Dimana masing-masing kecamatan akan ditempati 3 orang anggota Panwascam. 

"Harapan kami anda semua melaksanakan tugas dengan baik. Karena tugas Panwascam cukup berat. Dan tentunya juga, setelah diambil sumpah  bukan hanya bertanggungjawab kepada sesama kita namun juga dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan. Kami juga menginginkan proses Pilkada dari awal sampai akhir, Pilkada di PALI berintegritas," harap Iwan Dedi. (sn) 





Share:

Peringati Hari Ibu, PDIP PALI Gelar Sosialisasi Stunting

PALI, SININEWS.COM - Memperingati Hari IBU Nasional DPC PDIP Kabupaten PALI melaksanakan Sosialisasi Stunting dan HIV/AIDS yang digelar di Kecamatan Talang Ubi Kelurahan Talang Ubi Selatan RT.05 RW.04 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. (22/12/2019)


Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Pengurus Ranting PDIP Talang Ubi Selatan Ketua Ranting Sudirada sekaligus selaku Ketua Pelaksana bersama Komunitas Juang sebagai panitia mengatakan, berterima kasih kepada masyarakat yang antusias hadir dan berterima kasih juga kepada ketua DPC yang telah mempercayai Ranting talang ubi sebagai penyelenggara acara tersebut.


Ketua DPC PDI perjuangan Kabupaten PALI Ferdian Andreas Lacony. S.Kom,.MM yang di wakili oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan PALI Ardani,Amd mengatakan, program sosialisasi stunting dan HIV /AIDS ini di laksanakan di seluruh Indonesia karena PDI perjuangan akan terus hadir di tengah masyarakat bukan hanya di momen-momen pemilu saja, jelasnya.


"Sosialisasi stunting ini diharapkan masyarakat tahu memberikan asupan Gizi kepada anak sehingga anak tumbuh dengan baik adapun HIV/AIDS HIV (human immunodeficiency virus) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya," ujar Ardani

Kendati, adapun juga di akhir kegiatan sosialisasi tersebut diberikan makanan tambahan kepada anak-anak berupa susu, biscuit dan telur dan Juga secara simbolis penyerahan KTA kepada anggota baru oleh Pengurus DPC.


Sementara itu juga kegiatan yang dilaksankan jam 19:00 Wib tersebut  lebih kurang hadir 200 Peserta yang terdiri dari Bapak, ibu dan anak-anak yang sangat antusias mengikuti sosialisasi  tersebut.
 

Dalam kegiatan itu juga dihadiri anggota DPRD Kabupaten PALI Dari Fraksi PDI Perjuangan, Pengurus DPC, Pengurus PAC dan Pengurus Ranting hadir dalam sosialisasi tersebut.

Share:

Buntut Pemalsuan Data Penerima Bedah Rumah, Dinsos PALI Copot Dua Pegawainya




Foto. Bangunan rumah yang mendapat bantuan RTLH yang diduga dimanipulasi datanya 


PALI -- Menindaklanjuti temuan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terkait dugaan pemalsuan data penerima manfaat bantuan RTLH atau rumah tidak layak huni yang biasa disebut bedah rumah, Metty Etika Plt Kepala Dinsos PALI mengambil tindakan tegas terhadap penerima dan oknum pegawai yang turut berperan dalam kasus tersebut. 

Tindakan tegas tersebut berupa pemutusan kontrak kerja terhadap dua orang pendamping yang berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS) serta mewajibkan penerima yang datanya diduga dimanipulasi untuk mengembalikan dana yang telah diterimanya ke kas negara. 

"Ya, mulai akhir Desember ini, dua orang pegawai kita yang jabatannya sebagai pendamping tidak lagi diperpanjang kontraknya. Lantaran meski keduanya berkilah bukan salahnya, tetapi pastinya  mereka telah melakukan kelalaian. Untuk penerima, kami haruskan kembalikan dana yang sudah masuk ke rekeningnya," kata Metty, Senin (23/12).

Ditambahkan Metty bahwa dengan adanya kejadian tersebut, nama baik Dinsos tercoreng. Sebab, batuan RTLH yang seharusnya diterima warga untuk renovasi rumah malah disalahgunakan untuk membangun rumah baru diatas lahan kosong milik penerima yang lokasinya di Kelurahan Talang Ubi Barat. 

"Sudah jelas diaturan bahwa RTLH adalah untuk warga yang rumahnya sudah tidak layak huni, bukan untuk bangun baru. Jadi pelakunya bakal mendapat tindakan hukum juga, dan dalam hal ini sudah kami serahkan ke Inspektorat," tandas metty. 

Ditegaskannya bahwa meski hanya ada dua pegawai yang diputus kontraknya, namun pegawai lainnya terutama yang bekerja dilapangan sebagai pendamping tetap diawasi. 

"Dengan kejadian ini kami akan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh pegawai agar tidak disalahgunakan. Untuk isu ada pegawai yang memungut dana, alhamdulillah tidak satupun penerima mengakuinya, dan ada salah satu pegawai yang disebutkan namanya sebagai pelaku pungli juga tidak terbukti, namun demikian tetap kita awasi dan menunggu proses dari inspektorat," tegas Metty. 

Diketahui sebelumnya bahwa Dinsos PALI temukan penyalahgunaan bantuan RTLH yang disalurkan kepada keluarga penerima yang proposalnya lain dengan apa yang ada dilapangan. Dimana, RTLH untuk renovasi rumah tidak layak huni malah dibangunkan diatas lahan kosong. 

Bantuan manfaat RTLH sendiri bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial yang langsung ditransfer ke rekening penerima masing-masing sebesar Rp 15 juta per keluarga.(sn) 
Share:

Serap Informasi Stunting, Hj Sri Kustina Lakukan Reses Bareng Warga PALI

PALI -- Anggota DPR-RI Dapil II Sumatera Selatan fraksi Partai Nasdem, Hj Sri Kustina kembali sambangi Bumi Serepat Serasan dalam rangka kunjungan kerja dan reses perorangan masa persidangan I tahun 2019-2020. Kegiatan reses tersebut dilaksanakan di Gedung Serbaguna Simpang Lima Kecamatan Talang Ubi, Senin (23/12).

Reses perorangan dengan agenda tatap muka dan diskusi dengan duta cegah stunting tingkat kecamatan, penasihat TP.PKK Kecamatan, kelurahan dan desa, ketua TP.PKK kecamatan kelurahan desa beserta pengurus partai Nasdem dihadiri Bupati PALI, H Heri Amalindo juga ratusan kader PKK kabupaten, kecamatan dan desa.

"Hari ini saya melakukan kegiatan dalam menjalankan undang-undang. Tujuannya menggali atau menyerap aspirasi masyarakat terutama isu stunting yang nantinya saya sampaikan ke pusat," ujar Hj Sri Kustina.


Dijelaskan Hj Sri Kustina bahwa sebagai anggota DPR-RI komisi IX yang membidangi kesehatan, kependudukan dan lainnya memantau serta berkoordinasi terkait bidangnya.

"Salah satunya bidang kesehatan. Dan saat ini yang menjadi isu nasional adalah stunting. Untuk itu saya sebagai anggota dewan turun ke bawah menyerap aspirasi, menggali informasi untuk menjadi bahan pembahasan," jelas istri Bupati PALI itu.

Dijelaska Hj Sri Kustina bahwa stunting merupakan isu nasional yang harus dicegah.

"Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Untuk itu saya percayakan pada duta cegah stunting tingkat kecamatan agar bertekad untuk mengentaskan kasus stunting di PALI," terangnya.

Sementara Plt Kepala Dinas Kesehatan Mudakir menyebutkan bahwa dari data Dinkes, tahun 2018 ada 112 kasus stunting.

"Kedepan kita akan tekan kasus stunting, bersama TP.PKK ada beberapa program sebagai upaya mengentaskan stunting, salah satunya yang baru saja dilakukan adalah mengukuhkan duta cegah stunting TP.PKK tingkat kecamatan. Selain itu upaya yang telah dilakukan adalah pemberian makanan tambahan untuk balita serta banyak lagi program PKK PALI dalam menekan dan mengentaskan kasus stunting di PALI," kata Mudakir. (sn)
Share:

Hj Sri Kustina Kukuhkan Duta Cegah Stunting TP.PKK Tingkat Kecamatan

PALI -- Ketua TP.PKK kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sekaligus duta cegah stunting Kabupaten PALI, Ir Hj Sri Kustina mengukuhkan lima orang duta cegah stunting TP.PKK tingkat Kecamatan, Senin (23/12) di Gedung Serbaguna Kecamatan Talang Ubi disaksikan Bupati PALI H Heri Amalindo dan sejumlah kepala OPD dilingkungan Pemkab PALI.

"Tugas kita cukup berat sebagai duta cegah stunting untuk mengurangi bahkan menghilangkan kasus stunting di PALI. Nantinya, duta cegah stunting tingkat kecamatan bisa diteruskan ke tingkat desa," pasan istri Bupati PALI usai menyematkan selendang duta cegah stunting.

Dijelaska Hj Sri Kustina bahwa stunting merupakan isu nasional yang harus dicegah.

"Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Untuk itu saya percayakan pada duta cegah stunting tingkat kecamatan agar bertekad untuk mengentaskan kasus stunting di PALI," tukasnya.

Dalam pencegahan kasus stunting, dijabarkan Hj Sri Kustina bahwa melalui program PKK sudah berjalan sejak lama, yakni pada Posyandu remaja melalui TTD dan pola asuh anak mulai dalam kandungan. Ada lagi BKB atau Bina Keluarga Balita, pembinaan guru PAUD, hatinya PKK, menu serba ikan, B2SA, rumah sehat dan layak huni.

"Juga ada program UP2K untuk meningkatkan penghasilan keluarga yang nantinya bisa memperbaiki asupan gizi bagi keluarganya. Dalam hal ini PKK sebagai mitra pemerintah harus mampu berpartisipasi dalam menunjang program-program pemerintah termasuk cegah stunting," jelas Ketua TP.PKK PALI.

Sementara itu, Bupati PALI H Heri Amalindo mengaku bahwa mencegah stunting tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah.

"Melalui TP.PKK salah satunya, peranannya sangat dibutuhkan karena PKK langsung bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu, yang paling berperan adalah para orangtua yang setiap hari mengetahui perkembangan dan pertumbuhan anak. Orangtua harus memperhatikan asupan gizi. Melengkapi gizi tidak harus mahal. Jangan kita bisa merokok setiap hari sementara kebutuhan makan anak kita tidak diperhatikan," ujar Bupati.

Pada duta cegah stunting, Bupati berpesan agar duta yang telah dikukuhkan untuk memberi contoh kepada masyarakat.

"Kita harus berbuat, seperti memelihara ikan, bertanaman sayuran atau toga, memelihara ikan agar kita menjadi contoh warga lainnya supaya warga meniru. Setelah itu hasilnya minimal bisa memenuhi kebutuhan gizi keluarganya," harap Bupati.

Ditempat sama, Mudakir, Plt Kepala Dinas Kesehatan menyebutkan bahwa kasus stunting di PALI data tahun 2018 ada 112 kasus.

"Kedepan kita bekerja keras bersama TP.PKK untuk menekan kasus stunting. Kami akan rutin melakukan sosialisasi pembagian makanan tambahan," kata Mudakir.(sn) 
Share:

Bupati Kukuhkan Pemangku Adat Se-PALI

PALI -- Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengukuhkan 336 Pemangku Adat Marga dari lima kecamatan, Senin (23/12) di halaman Kantor Bupati KM 10 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, disaksikan Sekda PALI Syahron Nazil serta sejumlah Kepala OPD dilingkungan Pemkab PALI. 

Saat sambutan, Bupati PALI menyatakan bahwa kondisi masyarakat saat ini sangat kompak. 

"Peran serta pemangku adat sangat penting, sebab yang bisa menenangkan masyarakat adalah pemangku adat. Berkat kompaknya warga PALI, daerah kita tidak seperti daerah lainnya yang masih saja ada keributan-keributan," kata Bupati. 

Kedepannya, Bupati meminta doa dan dukungan agar operasional pemangku adat bisa meningkat. 

"Biasanya dana operasional pemangku adat melalui cash, kedepan melalui transfer. Dan kami meminta doa agar APBD PALI terus meningkat sehingga operasional pemangku adat juga bisa meningkat," pintanya.

Sementara itu, Efendi, Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Kebudayaan (Disbudpar) Kabupaten PALI menyebutkan bahwa masa jabatan pemangku adat marga sudah akan habis. 

"Masa jabatan pemangku adat akan habis, kemudian kita lakukan pengukuhan terhadap 336 pemangku adat masa jabatan 2019-2023. Tugas pemangku adat adalah memelihara kearifan lokal serta mampu menjadi pengayom masyarakat dimana pemangku adat berdomisili," terang Efendi. (sn) 


Share:

123 KK Terima BSPS, Dinas Perkim Targetkan 2021 Rampungkan Bantuan Bedah Rumah

PALI -- Sebanyak 123 keluarga di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2019 ini. Penyerahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Rumah Khusus diberikan langsung Bupati PALI H Heri Amalindo, Senin (23/12) di halaman Kantor Bupati PALI. 

Dikatakan Bupati bahwa Pemkab PALI telah membantu sedikitnya 1.842 rumah tidak layak huni milik warga yang kurang mampu.

"Kami baru tiga tahun di PALI, ada 6 ribu lebih rumah tidak layak huni, namun  sekarang sudah ada 1.842 rumah sudah dibantu. Dengan cara inilah kami bisa membantu masyarakat secara langsung, dimana sebelumnya warga yang khawatir rumahnya roboh saat ini bisa hidup tenang. Dan dengan memprioritaskan bantuan kepada masyarakat langsung serta memprioritaskan infrastruktur, diharapkan akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi percuma kami bangun lebih dulu perkantoran kalau masyarakat masih susah," jabar Bupati. 

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perkim Hilmansyah menerangkan bahwa dari 123 penerima BSPS, diantaranya ada keluarga penerima yang rumahnya alami musibah kebakaran atau roboh juga keluarga yang rumahnya berada di lokasi rawan bencana. 

"Ada 123 keluarga yang mendapat bantuan BSPS serta rumah khusus, dimana masing-masing keluarga mendapat bantuan material dengan nilai sebesar Rp 15 juta per keluarga sementara untuk rumah khusus atau yang tertimpa musibah kebakaran atau roboh mendapat bantuan senilai Rp 30 juta, sementara pekerjaannya dilakukan secara swadaya," jelas Hilmansyah didampingi Kabid Perumahan Ahmad Hidayat. 

Untuk tahuh 2020, Hilmansyah menyebut Dinas Perkim PALI menargetkan 1.000 lebih penerima BSPS. Hilmansyah juga mengatakan bahwa tahun 2019 ini, Dinas Perkim telah membantu masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 1.842 atau 28 persen dari jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 6.002 keluarga. 

Hilmansyah juga menargetkan tahun 2021 mendatang, seluruh rumah tidak layak huni, rumah rawan bencana juga rumah yang terkena bencana milik keluarga berpenghasilan rendah atau kurang mampu akan rampung. 

"Bakal ada 1.000an penerima, baik itu rumah tidak layak huni atau bedah rumah atau bantuan pembangunan rumah baru. Tentu yang kita bidik adalah keluarga yang miskin bersumber dari APBN dan APBD," tukasnya. (sn) 
Share:

Serap Aspirasi Masyarakat, DPRD Prabumulih Gelar Reses Serentak di 3 Dapil

PRABUMULIH, SININEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih gelar reses guna menyerap aspirasi masyarakat. Reses digelar di tiga daerah pemilihan (Dapil) yakni Dapil III Prabumulih Timur di Gedung Harmonis, Dapil II Utara-Cambai digedung serbaguna Kelurahan Pasar 2 dan Dapil I Prabumulih Barat, Selatan dan RKT di Gedung Kesenian. 
Di Dapil I yang dipimpin langsung Dipe Anom, masyarakat banyak meminta untuk pembangunan sumur bor. Mengingat disejumlah wilayah mengalami kekeringan.
"Daerah kami itu selalu gagal kalau sumur bor, kemarin ada tim dari kementerian sudah melakukan pengukuran harus 130 meter baru dapat air bersih. Harapan kami kedepan, sebagai daerah yang belum prioritas PDAM agar di daerah Rambang Senuling dibangun sumur bor," ujar Kepala Desa Sinar Rambang Rusman YS.
Sedangkan untuk daerah pemilihan II masyarakat banyak mengusulkan pembangunan jalan dan paret serta pengerukan anak sungai yang mulai dangkal dan menyebabkan banjir.

Sementara, di dapil III masyarakat menyampaikan sejumlah usulan untuk dibahas dan dimasukkan dalam anggaran pembangunan 2020 mendatang.  Selain menerima usulan, DPRD dapil III menyoroti pergaulan bebas dikalangan pelajar dan remaja yang berujung pada prostitusi. 
"Ini menjadi perhatian serius, dan harus menjadi perhatian bersama. Perlu peran semua pihak, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat," kata Hartono Hamid.I
Om Ton begitu ia disapa juga meminta kepada sekolah, dapat menerapkan aturan ketat yakni melarang siswa membawa handphone ke sekolah. "Pengaruh handphone ini luar biasa, selalu ada  dampak negatif nya dari handphone bisa dilihat apa saja oleh siswa. Karenanya hendaknya siswa tidak membawa handphone saat sekolah," terangnya.
Sementara itu masih dari dapil III Evi Susanti menyampaikan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dan ditampung oleh DPRD nantinya akan diusulkan kepada wali Kota. 

"Akan kami sampaikan melalui paripurna,  bersama rekan-rekan anggota DPRD akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang mungkin realisasinya 2021 ataupun 2020 mendatang,” tuturnya.
Terpisah, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Prabumulih, H Ahmad Palo meminta masyarakat untuk bersabar, mengingat banyaknya aspirasi yang ditampung. "Masyarakat harus sabar, dalam hal ini kita mendahulukan yang priositas dan mendesak," terangnya. 
Adanya kegiatan reses tersebut disambut baik masyarakat. Terlebih, reses dilakukan sangat cepat pasca para wakil rakyat tersebut. "Kita apresiasi ya . Artinya para wakil rakyat cepat merespon keinginan masyarakat. (SN)
Share:

Sosok Pejuang yang tak pernah kenal lelah, Iriadi jadi panutan

PALEMBANG, SININEWS.COM - ,  Sosok Iriadi Dt Tumanggung sudah sangat dikenal sebagai pejuang demokrasi yang tak kenal lelah mengabdikan diri tiada henti selama kurun waktu 18 tahun terakhir. 

Berbagai jabatan penting dalam kepemiluan pernah dipegang alumni Universitas Sriwijaya yang lahir di Solok Sumatera Barat ini.  Sampai saat ini,  Iriadi masih menjabat sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel. 

Atas kerja kerasnya tersebut,  Iriadi menerima Lintas Politika Award 2019 yang diberikan pada Malam Kemilau Aspirasi Sriwijaya,  Jumat (20/12) malam di Palembang. 

"Alhamdulillah,  saya bersyukur sekaligus merasa harus berbuat lebih baik lagi dengan di terimanya award ini, ' ujar Iriadi yang saat ini juga tengah mencalonkan Bupati Solok Sumbar. 

Diakui,  dirinya sejak 2002 sudah dipercaya mengemban tugas kepemiluan sampai sekarang. 

"Melaksanakan tugas mempersiapkan dan mengawasi pesta demokrasi itu memang penuh tantangan. Banyak sekali godaan di sana,  tetapi kita harus tetap profesional dan mengutamakan kepentingan bangsa negara sesuai Undang-Undang, " ujarnya lagi. 

Lintas Politika Award yang digelar sejak 2015 lalu tersebut diberikan kepada para tokoh yang dianggap telah mampu memberikan pengabdian luar biasa di tengah masyarakat.
Untuk tahun 2019 ini,  selain Iriadi sejumlah tokoh menerima Lintas  Politika Award seperti Prof DR Jimly Asshiddiqie SH MH,  Letjen TNI (Purn)  Burhanudin Amin dan lainnya.(sn)
Share:

Youtube SiniNews

Facebook SINI News

Followers

Subscribers

Postingan Populer

Blog Archive

Comments

Berita Utama

sitemap

Recent Posts