Hj Sri Kustina Kukuhkan Duta Cegah Stunting TP.PKK Tingkat Kecamatan

PALI -- Ketua TP.PKK kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sekaligus duta cegah stunting Kabupaten PALI, Ir Hj Sri Kustina mengukuhkan lima orang duta cegah stunting TP.PKK tingkat Kecamatan, Senin (23/12) di Gedung Serbaguna Kecamatan Talang Ubi disaksikan Bupati PALI H Heri Amalindo dan sejumlah kepala OPD dilingkungan Pemkab PALI.

"Tugas kita cukup berat sebagai duta cegah stunting untuk mengurangi bahkan menghilangkan kasus stunting di PALI. Nantinya, duta cegah stunting tingkat kecamatan bisa diteruskan ke tingkat desa," pasan istri Bupati PALI usai menyematkan selendang duta cegah stunting.

Dijelaska Hj Sri Kustina bahwa stunting merupakan isu nasional yang harus dicegah.

"Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Untuk itu saya percayakan pada duta cegah stunting tingkat kecamatan agar bertekad untuk mengentaskan kasus stunting di PALI," tukasnya.

Dalam pencegahan kasus stunting, dijabarkan Hj Sri Kustina bahwa melalui program PKK sudah berjalan sejak lama, yakni pada Posyandu remaja melalui TTD dan pola asuh anak mulai dalam kandungan. Ada lagi BKB atau Bina Keluarga Balita, pembinaan guru PAUD, hatinya PKK, menu serba ikan, B2SA, rumah sehat dan layak huni.

"Juga ada program UP2K untuk meningkatkan penghasilan keluarga yang nantinya bisa memperbaiki asupan gizi bagi keluarganya. Dalam hal ini PKK sebagai mitra pemerintah harus mampu berpartisipasi dalam menunjang program-program pemerintah termasuk cegah stunting," jelas Ketua TP.PKK PALI.

Sementara itu, Bupati PALI H Heri Amalindo mengaku bahwa mencegah stunting tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah.

"Melalui TP.PKK salah satunya, peranannya sangat dibutuhkan karena PKK langsung bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu, yang paling berperan adalah para orangtua yang setiap hari mengetahui perkembangan dan pertumbuhan anak. Orangtua harus memperhatikan asupan gizi. Melengkapi gizi tidak harus mahal. Jangan kita bisa merokok setiap hari sementara kebutuhan makan anak kita tidak diperhatikan," ujar Bupati.

Pada duta cegah stunting, Bupati berpesan agar duta yang telah dikukuhkan untuk memberi contoh kepada masyarakat.

"Kita harus berbuat, seperti memelihara ikan, bertanaman sayuran atau toga, memelihara ikan agar kita menjadi contoh warga lainnya supaya warga meniru. Setelah itu hasilnya minimal bisa memenuhi kebutuhan gizi keluarganya," harap Bupati.

Ditempat sama, Mudakir, Plt Kepala Dinas Kesehatan menyebutkan bahwa kasus stunting di PALI data tahun 2018 ada 112 kasus.

"Kedepan kita bekerja keras bersama TP.PKK untuk menekan kasus stunting. Kami akan rutin melakukan sosialisasi pembagian makanan tambahan," kata Mudakir.(sn) 

Share:

Read More

Bupati Kukuhkan Pemangku Adat Se-PALI

PALI -- Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengukuhkan 336 Pemangku Adat Marga dari lima kecamatan, Senin (23/12) di halaman Kantor Bupati KM 10 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, disaksikan Sekda PALI Syahron Nazil serta sejumlah Kepala OPD dilingkungan Pemkab PALI. 

Saat sambutan, Bupati PALI menyatakan bahwa kondisi masyarakat saat ini sangat kompak. 

"Peran serta pemangku adat sangat penting, sebab yang bisa menenangkan masyarakat adalah pemangku adat. Berkat kompaknya warga PALI, daerah kita tidak seperti daerah lainnya yang masih saja ada keributan-keributan," kata Bupati. 

Kedepannya, Bupati meminta doa dan dukungan agar operasional pemangku adat bisa meningkat. 

"Biasanya dana operasional pemangku adat melalui cash, kedepan melalui transfer. Dan kami meminta doa agar APBD PALI terus meningkat sehingga operasional pemangku adat juga bisa meningkat," pintanya.

Sementara itu, Efendi, Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Kebudayaan (Disbudpar) Kabupaten PALI menyebutkan bahwa masa jabatan pemangku adat marga sudah akan habis. 

"Masa jabatan pemangku adat akan habis, kemudian kita lakukan pengukuhan terhadap 336 pemangku adat masa jabatan 2019-2023. Tugas pemangku adat adalah memelihara kearifan lokal serta mampu menjadi pengayom masyarakat dimana pemangku adat berdomisili," terang Efendi. (sn) 

Share:

Read More

123 KK Terima BSPS, Dinas Perkim Targetkan 2021 Rampungkan Bantuan Bedah Rumah

PALI -- Sebanyak 123 keluarga di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2019 ini. Penyerahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Rumah Khusus diberikan langsung Bupati PALI H Heri Amalindo, Senin (23/12) di halaman Kantor Bupati PALI. 

Dikatakan Bupati bahwa Pemkab PALI telah membantu sedikitnya 1.842 rumah tidak layak huni milik warga yang kurang mampu.

"Kami baru tiga tahun di PALI, ada 6 ribu lebih rumah tidak layak huni, namun  sekarang sudah ada 1.842 rumah sudah dibantu. Dengan cara inilah kami bisa membantu masyarakat secara langsung, dimana sebelumnya warga yang khawatir rumahnya roboh saat ini bisa hidup tenang. Dan dengan memprioritaskan bantuan kepada masyarakat langsung serta memprioritaskan infrastruktur, diharapkan akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi percuma kami bangun lebih dulu perkantoran kalau masyarakat masih susah," jabar Bupati. 

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perkim Hilmansyah menerangkan bahwa dari 123 penerima BSPS, diantaranya ada keluarga penerima yang rumahnya alami musibah kebakaran atau roboh juga keluarga yang rumahnya berada di lokasi rawan bencana. 

"Ada 123 keluarga yang mendapat bantuan BSPS serta rumah khusus, dimana masing-masing keluarga mendapat bantuan material dengan nilai sebesar Rp 15 juta per keluarga sementara untuk rumah khusus atau yang tertimpa musibah kebakaran atau roboh mendapat bantuan senilai Rp 30 juta, sementara pekerjaannya dilakukan secara swadaya," jelas Hilmansyah didampingi Kabid Perumahan Ahmad Hidayat. 

Untuk tahuh 2020, Hilmansyah menyebut Dinas Perkim PALI menargetkan 1.000 lebih penerima BSPS. Hilmansyah juga mengatakan bahwa tahun 2019 ini, Dinas Perkim telah membantu masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 1.842 atau 28 persen dari jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 6.002 keluarga. 

Hilmansyah juga menargetkan tahun 2021 mendatang, seluruh rumah tidak layak huni, rumah rawan bencana juga rumah yang terkena bencana milik keluarga berpenghasilan rendah atau kurang mampu akan rampung. 

"Bakal ada 1.000an penerima, baik itu rumah tidak layak huni atau bedah rumah atau bantuan pembangunan rumah baru. Tentu yang kita bidik adalah keluarga yang miskin bersumber dari APBN dan APBD," tukasnya. (sn) 

Share:

Read More

Serap Aspirasi Masyarakat, DPRD Prabumulih Gelar Reses Serentak di 3 Dapil

PRABUMULIH, SININEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih gelar reses guna menyerap aspirasi masyarakat. Reses digelar di tiga daerah pemilihan (Dapil) yakni Dapil III Prabumulih Timur di Gedung Harmonis, Dapil II Utara-Cambai digedung serbaguna Kelurahan Pasar 2 dan Dapil I Prabumulih Barat, Selatan dan RKT di Gedung Kesenian. 

Di Dapil I yang dipimpin langsung Dipe Anom, masyarakat banyak meminta untuk pembangunan sumur bor. Mengingat disejumlah wilayah mengalami kekeringan.

"Daerah kami itu selalu gagal kalau sumur bor, kemarin ada tim dari kementerian sudah melakukan pengukuran harus 130 meter baru dapat air bersih. Harapan kami kedepan, sebagai daerah yang belum prioritas PDAM agar di daerah Rambang Senuling dibangun sumur bor," ujar Kepala Desa Sinar Rambang Rusman YS.

Sedangkan untuk daerah pemilihan II masyarakat banyak mengusulkan pembangunan jalan dan paret serta pengerukan anak sungai yang mulai dangkal dan menyebabkan banjir.

Sementara, di dapil III masyarakat menyampaikan sejumlah usulan untuk dibahas dan dimasukkan dalam anggaran pembangunan 2020 mendatang.  Selain menerima usulan, DPRD dapil III menyoroti pergaulan bebas dikalangan pelajar dan remaja yang berujung pada prostitusi. 

"Ini menjadi perhatian serius, dan harus menjadi perhatian bersama. Perlu peran semua pihak, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat," kata Hartono Hamid.I

Om Ton begitu ia disapa juga meminta kepada sekolah, dapat menerapkan aturan ketat yakni melarang siswa membawa handphone ke sekolah. "Pengaruh handphone ini luar biasa, selalu ada  dampak negatif nya dari handphone bisa dilihat apa saja oleh siswa. Karenanya hendaknya siswa tidak membawa handphone saat sekolah," terangnya.

Sementara itu masih dari dapil III Evi Susanti menyampaikan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dan ditampung oleh DPRD nantinya akan diusulkan kepada wali Kota. 

"Akan kami sampaikan melalui paripurna,  bersama rekan-rekan anggota DPRD akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang mungkin realisasinya 2021 ataupun 2020 mendatang,” tuturnya.

Terpisah, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Prabumulih, H Ahmad Palo meminta masyarakat untuk bersabar, mengingat banyaknya aspirasi yang ditampung. "Masyarakat harus sabar, dalam hal ini kita mendahulukan yang priositas dan mendesak," terangnya. 

Adanya kegiatan reses tersebut disambut baik masyarakat. Terlebih, reses dilakukan sangat cepat pasca para wakil rakyat tersebut. "Kita apresiasi ya . Artinya para wakil rakyat cepat merespon keinginan masyarakat. (SN)

Share:

Read More

Sosok Pejuang yang tak pernah kenal lelah, Iriadi jadi panutan

PALEMBANG, SININEWS.COM - ,  Sosok Iriadi Dt Tumanggung sudah sangat dikenal sebagai pejuang demokrasi yang tak kenal lelah mengabdikan diri tiada henti selama kurun waktu 18 tahun terakhir. 

Berbagai jabatan penting dalam kepemiluan pernah dipegang alumni Universitas Sriwijaya yang lahir di Solok Sumatera Barat ini.  Sampai saat ini,  Iriadi masih menjabat sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel. 

Atas kerja kerasnya tersebut,  Iriadi menerima Lintas Politika Award 2019 yang diberikan pada Malam Kemilau Aspirasi Sriwijaya,  Jumat (20/12) malam di Palembang. 

"Alhamdulillah,  saya bersyukur sekaligus merasa harus berbuat lebih baik lagi dengan di terimanya award ini, ' ujar Iriadi yang saat ini juga tengah mencalonkan Bupati Solok Sumbar. 

Diakui,  dirinya sejak 2002 sudah dipercaya mengemban tugas kepemiluan sampai sekarang. 

"Melaksanakan tugas mempersiapkan dan mengawasi pesta demokrasi itu memang penuh tantangan. Banyak sekali godaan di sana,  tetapi kita harus tetap profesional dan mengutamakan kepentingan bangsa negara sesuai Undang-Undang, " ujarnya lagi. 

Lintas Politika Award yang digelar sejak 2015 lalu tersebut diberikan kepada para tokoh yang dianggap telah mampu memberikan pengabdian luar biasa di tengah masyarakat.

Untuk tahun 2019 ini,  selain Iriadi sejumlah tokoh menerima Lintas  Politika Award seperti Prof DR Jimly Asshiddiqie SH MH,  Letjen TNI (Purn)  Burhanudin Amin dan lainnya.(sn)

Share:

Read More

Terkait Tuntutan Rekrutmen di PLTU Sumsel 1, Perusahaan Klaim 132 Orang Pribumi Dipekerjakan

Foto : Ilustrasi / salah satu contoh lamaran pekerja asal desa setempat yang saat ini menjadi prioritas perusahaan di PLTU Sumsel satu

MUARA ENIM, SININEWS.COM– Terkait beredarnya berita unjuk rasa yang akan digelar oleh beberapa desa untuk menuntut perekrutan di perusahaan milik PT. Guangdong Power Engineering Co. Ltd (GPE) mendapat bantahan dari pihak perusahaan, minggu (22/12)

Mr.Liu selaku Hubungan Masyarakat (Humas) PT.GPEC membantah jika saat ini perusahaan sudah melakukan kewajibannya untuk mempekerjakan warga pribumi, hal tersebut diungkapnya saat tim media ini menemui diruang kerja

“tidak benar, saat ini kita sudah banyak merekrut karyawan dari beberapa desa diarea perusahaan, sekitar 132 orang telah bekerja dengan kami ” tegasnya

Diketahui, saat ini perusahaan yang bergerak dibidang pembangkit listrik tenaga uap dengan berbahan bakar Batubara itu sedang dalam tahap rekontruksi atau dalam tahap pembangunan alat penunjang perusahaan dengan lama pengerjaan diperkirakan selama 3 tahun

Lanjut Liu, perusahaan telah melibatkan sepenuhnya kepada kepala desa masing-masing untuk perekrutan tenaga kerja dengan rekomendasi kepala desa dan dilakukan penyeleksian dari tim kerja yang mayoritas pekerjanya berasal dari 5 desa ring perusahaan

Sementara itu, Kapolsek Rambang Dangku AKP Aprianyah saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp mengatakan jika di setiap desa ring 1 perusahaan sudah dibentuk lembaga kehumasan disetiap desa untuk menampung setiap permasalahan yang ada termasuk permasalahan perekrutan tenaga kerja

“sebenarnya sudah ada perwakilan Humas untuk setiap desa, saya kira masih kurangnya komunikasi dan informasi masing-masing desa, saya yakin jika komunikasi lancar pasti tidak akan terjadi unjuk rasa” ucapnya (sn1)

Share:

Read More

Ratusan Warga Dua Desa Ini Akan Gelar Aksi Unras di PLTU Sumsel 1

 Foto : Sejumlah karyawan PLTU Sumsel 1 asal china saat sedang mengerjakan penanaman pohon dan perbaikan taman beberapa waktu lalu

MUARA ENIM, SININEWS.COM – Ratusan masyarakat dari Desa Tanjung Menang dan Desa Air Cik Dam Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim dalam waktu dekat akan menggelar aksi damai didepan kantor PLTU Sumsel 1, sabtu (21/12)

Dalam aksi unjuk rasa yang dikomandoi Badan Pengawas Desa (BPD) dua desa tersebut akan menuntut pihak perusahaan PT. Shenhua Guohua Lion Power Indonesia (SGPLI) untuk mempertanyakan kesepakatan tentang prioritas pekerjaan untuk lima desa yang masuk dalam ring 1 perusahaan 

Arpendi, salah satu anggota BPD Desa Tanjung Menang saat dikonfirmasi mengatakan saat ini perusahaan telah ingkar janji terhadap masyarakat khususnya diwilayah ring satu perusahaan yang dulunya pernah dijanjikan untuk memprioritaskan lowongan kerja kepada lima desa diarea PLTU 

“kami selalu diberikan janji oleh pihak perusahaan nyatanya hingga saat ini hanya sedikit saja masyarakat kami dipekerjakan tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya” ucapnya kesal

Senada disampaikan, Ahmadi ketua BPD desa Air Cik Dam menyampaikan, dirinya bersama kurang lebih 500 orang masa dari dua desa dan simpatisan akan melayangkan surat aksi damai ke Polres Muara Enim guna menyampaikan aspirasi

"Kita sudah melayangkan surat aksi unjuk rasa ke Polres Muara Enim, insyallah dipenghujung bulan ini kita akan gelar aksi damai"ucapnya

Sementara itu, Kapolres Muara Enim AKBP Afner Juono melalui Kapolsek Rambang Dangku AKP Apriansyah saat dikonfirmasi melalui pesan singkat (WA) sebelumnya terkait informasi masyarakat yang akan menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor PT.SGPLI mengatakan dirinya belum mengetahui informasi tersebut dan saat ini masih menunggu surat pemberitahuan dari warga

“kita belum ada surat tembusan, jika nantinya benar adanya aksi damai tersebut kita akan lakukan pengawalan kepada masyarakat untuk membantu penyampaian aspirasi tanpa harus anarkis” tegasnya

Perlu diketahui, masyarakat desa Tanjung Menang dan Air Cik Dam melayangkan 11 tuntutan kepala pihak perusahaan diantaranya meminta jaminan kuota bekerja untuk dua desa tersebut, meminta perusahaan untuk memberikan bantuan penerangan jalan, dan menuntut program CSR untuk segera direalisasikan kedesa-desa (sn1)

Share:

Read More

IMO-Indonesia ; KPK Periode 2019-2023 Menjadi Harapan Baru Penanganan Korupsi Indonesia

JAKARTA | Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo secara resmi telah melantik Komisaris Jenderal Polisi Drs. Firli Bahuri, M.Si sebagai ketua KPK untuk periode 2019-2023 pada hari Jumat 20/12/2019 di Istana Negara Jakarta kemarin menjadi sebuah harapan baru penanganan korupsi di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa
Pimpinan KPK periode 2019-2023 yang dilantik di Istana Negara antara lain, Ketua KPK Firli Bahuri (Kepolisian), dan para komisioner seperti Alexander Marwata (Komisioner KPK 2015-2019), Lili Pintauli Siregar (Advokat), Nurul Ghufron (Akademisi), dan Nawawi Pomolango (Hakim).

Dengan kelima anggota Dewan Pengawasnya yang terdiri dari Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan pimpinan KPK), Harjono (Ketua DKPP), Albertina Ho (Hakim), Artidjo Alkostar (Mantan Hakim Agung), dan Syamsudin Haris (peneliti LIPI).

Adapun Dewan pengawas KPK yang dipilih Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo adalah para tokoh dengan rekam jejak luar biasa yang integritasnya tidak diragukan lagi. Hal tersebut dituturkan ketua umum IMO-Indonesia Yakub Ismail saat diwawancara oleh media terkait pelantikan KPK Periode 2019-2023.

Bahwa dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat secara lebih luas mengenai kiprah Ketua KPK Komjen Pol. Drs. Firli Bahuri. M.Si dalam penanganan korupsi. IMO-Indonesia sebagai organisasi badan usaha media online yang anggotanya tersebar di berbagai wilayah tanah air akan terus melakukan pemberitaan dalam perkembangannya. Ujar Yakub sabtu 21/12/2019 di Jakarta.

Atas nama pribadi serta seluruh pengurus dan anggota IMO-Indonesia "Kami mengucapkan Selamat & Sukses", atas dilantiknya Komjen Pol. Drs Firli Bahuri, M.Si dan jajarannya serta Dewan Pengawas yang akan semakin memperkuat KPK Periode 2019-2023, tutur yakub.

Lebih lanjut, bahwa dalam rangka memberikan support kepada ketua KPK, maka dalam kesempatan silaturahmi ketua umum IMO-Indonesia yakub Ismail dengan Ketua KPK Komjen Pol. Drs. Firli Bahuri. M.Si beberapa pekan yang lalu, kami juga telah membuat berbagai pemberitaan kepada publik agar masyarakat dapat mengenal lebih dekat Komisaris Jenderal Polisi Drs. Firli Bahuri, M.Si Ketua KPK Periode 2019-2023". Untuk kiranya dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi generasi muda Indonesia. Pungkas Yakub. (Ril/@yfi)

Share:

Read More

Data Penerima Bedah Rumah Dipalsukan, Dinsos PALI Seret Pelakunya ke Meja Hijau

PALI -- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menemukan adanya penerima manfaat bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah tidak sesuai prosedur yang ditetapkan. Yakni adanya bantuan RTLH dibangun diatas lahan kosong di wilayah Kelurahan Talang Ubi Barat.

Tentu saja, dengan adanya temuan itu Plt Kepala Dinsos, Metty Etika Geram. Kepala Dinsos pada Jumat (20/12) langsung mengumpulkan seluruh keluarga penerima manfaat bantuan RTLH.

Dihadapan penerima RTLH, Metty menegaskan bahwa apabila ada yang melakukan pemalsuan data, maka selain di coret dari Basis Data Terpadu (BDT) atau dicoret dari penerima bantuan tersebut, maka akan ditindak secara hukum.

"Dari awal kami tegaskan tidak ada pemotongan dan jangan ada penipuan data, tapi ternyata pada perjalanannya kami temukan pemalsuan data. Ancamannya sudah dijelaskan dari awal, bahwa memalsukan data penerima bantuan RTLH hukumannya dua tahun penjara," tegas Metty.

Dijelaskan Metty bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Dinsos Kabupaten PALI tercoreng.

"Jangan sampai akibat beberapa oknum, bantuan dari kementerian sosial terhenti. Untuk itu, kami bakal proses dan melalui inspektorat penerima yang memalsukan data untuk dipanggil kembali serta dana yang telah masuk ke rekening bersangkutan untuk dikembalikan. Serta bagi oknum pegawai Dinsos yang ikut berperan serta pada pemalsuan data, kita juga bakal kita tindak tegas," tukasnya.

Dipaparkan Metty bahwa bantuan sosial manfaat RTLH merupakan bantuan suratnya sosial dan bantuan tersebut melalui rekening masing-masing penerima sebesar Rp 15 juta tanpa ada potongan pajak atau potongan apapun.

"Intinya, bantuan ini khusus untuk rumah layak huni bukan bangun rumah baru. Jadi kalau dibangun diatas lahan kosong, itu sudah menyalahi aturan," paparnya.

Sementara itu, Razulik SH, Inspektur pembantu Inspektorat Kabupaten PALI menyatakan penerima bantuan RTLH khusunya di Talang Ubi Barat bakal dipanggil

"Ada 10 keluarga penerima bantuan RTLH di Talang Ubi Barat, meski ada satu temuan namun semuanya bakal kita panggil untuk menelusuri keterkaitan oknum lainnya," kata Razulik. (sn)

Share:

Read More

72 Mahasiswa asal PALI Terima Beasiswa, Segini Besaran Yang Diterima

PALI -- Dana yang diperuntukkan pemberian beasiswa bagi mahasiswa asal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) telah disalurkan ke rekening penerima masing-masing.

Dikatakan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten PALI, Kamriadi bahwa anggarannya mencapai Rp 800 juta lebih dibagikan kepada 72 mahasiswa.

"Ada 72 mahasiswa yang menerima, terdiri dari 9 mahasiswa kerjasama dan 63 mahasiswa dari keluarga miskin," ungkap Kamriadi, Jumat (20/12).

Untuk besaran yang diterima ditambahkan Kamriadi, bervariasi. Tergantung semester yang telah ditempuh mahasiswa bersangkutan. 

"Kalau baru satu semester, mahasiswa itu menerima Rp 7 juta per tahun, sementara diatas tiga semester menerima Rp 14 juta per tahun. Dan yang kita bantu selama 4 tahun atau 8 semester, lebih dari itu kita tidak bisa bantu," jelasnya. 

Tahun depan diakui Kamriadi, Pemkab PALI bakal menambah jumlah mahasiswa penerima beasiswa.

"Ini bentuk kepedulian Pemkab PALI dalam membangun SDM yang handal. Melalui program beasiswa mahasiswa yang merupakan inisiasi pak Bupati, diharapkan meningkatkan warga PALI untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan kami targetkan bertambah untuk penerima beasiswa, namun kedepan kita prioritaskan mahasiswa dari keluarga miskin dan berprestasi," tutupnya. (sn) 

Share:

Read More