Opening "Hemodialisis" (Cuci Darah) RSUD Ogan Ilir, Bupati HM Ilyas : Ini Disediakan Demi Memenuhi Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Teks photo : Bupati Ogan Ilir HM Ilyas Panji Alam didampingi Ketua PKK Hj Meli Mustika menggelar grand opening Hemodialisis (cuci darah) dan syukuran RSUD Ogan Ilir dari tipe D menjadi tipe C.

INDRALAYA,SININEWS.COM -- Bupati OI HM Ilyas Panji Alam, SE SH MM bersama jajaran manajemen RSUD Kabupaten Ogan Ilir (OI) gelar Grand Opening Hemodialisis dan Syukuran RSUD Kabupaten Ogan Ilir menjadi Type C. Kegiatan berlangsung Rabu (11/3), bertempat di RSUD OI KPT Tanjung Senai Indralaya. Bupati OI menyampaikan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mengapresiasi setinggi-tingginya kepada RSUD Kabupaten Ogan Ilir yang telah memiliki Alat Hemodialisis (cuci darah) demi memenuhi pelayanan kepada masyarakat. 

"Sudah merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk tetap terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan menambah layanan Hemodialisis (cuci darah) di RSUD Kabupaten Ogan Ilir. Sehingga masyarakat tidak perlu keluar daerah lagi untuk melakukan cuci darah," ujarnya.(SN/Ber)

Share:

Read More

Sebanyak 32 Nama PPS di Ogan Ilir Terindikasi Pengurus Partai Politik

Teks photo : Komisioner Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Idris SHi (kedua dari kiri) merekomendasikan nama-nama calon PPS yang terindikasi cacat hukum ke petugas KPU Kabupaten Ogan Ilir.

INDRALAYA SININEWS.COM --Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir merekomendasikan sebanyak 32 nama-nama Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang lulus tes tertulis. Namun ternyata, setelah ditelusuri oleh divisi pengawasan Bawaslu Kabupaten OI ke-32 nama tersebut terindikasi sebagai pengurus Partai Politik dan ada hubungan suami istri. Menurut Ketua Bawaslu OI Dermawan Iskandar melalui Divisi Bidang Hukun Idris SHi, menjelaskan dalam pelaksanaan Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, ada 32 nama PPS yang tersebar di 11 Kecamatan Kabupaten Ogan Ilir yang direkomendasikan ke KPU Ogan Ilir yang telah dinyatakan lulus tes tertulis. 

Namun terindikasi dugaan sebagai pengurus Partai Politik dan hubungan Suami Istri.

“Dengan perincian, sebanyak 25 orang terindikasi Partai Politik dan 7 orang ada hubungan Suami Istri,” ungkapnya. Terkait nama – nama calon anggota yang direkomendasikan, terindikasi parpol dan hubungan suami istri ini, Bawaslu menghimbau kepada KPU Ogan Ilir untuk kembali mencermati, agar anggota PPS yang terpilih nanti adalah orang – orang yang independen dan sesuai dengan aturan perundangan – undangan. “Kalau penyelenggara cacat hukum, maka seluruh produk yang dikeluarkannya akan cacat hukum juga,” ujarnya.(SN/Ber)

Share:

Read More

BNNK Ogan Ilir Sosialisasi Bahaya Narkoba di Lingkungan Pelajar Sekolah Dasar

Teks photo : Petugas BNNK Ogan Ilir melakukan giat diseminasi informasi P4GN kepada pelajar Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Desa Teluk Kecapi Pemulutan Barat.

INDRALAYA, SININEWS.COM --  Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Ogan Ilir (OI) tidak hanya melakukan sosialisasi akan bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di lingkungan masyarakat saja. Kali ini, petugas BNNK OI yang dikomandoi Kepala BNNK OI AKBP Irfan Arsanto SSos melalui Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat  (P2M) BNNK OI Rulyadi juga melakukan sosialisasi diseminasi informasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika (P4GN) di lingkungan pelajar Sekolah Dasar (SD), Rabu (11/3), di SD Negeri 2 Desa Teluk Kecapi Pemulutan Barat Kabupaten OI. 

Dikatakan Kasi P2M BNNK OI Rulyadi, diharapkan melalui kegiatan sosialisasi ini, kedepannya dapat tercipta lingkungan sekolah yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam rangka menginvertarisir peredarann gelap narkoba. "Kegiatan sosialiasi akan bahaya narkotika ini terus berlanjut kita lakukan, baik di lingkungan sosial masyarakat, pelajar hingga di lembaga pemasyarakatan," harap Kasi P2M Rulyadi, Rabu (11/3). Selain itu juga diharapkan jajaran BNNK OI, dengan dilakukannya giat sosialiasi ini, tentunya dapat memberikan pemahaman akan bahaya narkotika di lingkungan masyarakat khususnya di lingkungan pelajar sejak dini. 

Kepala BNNK OI AKBP Irfan Arsanto SSos juga menghimbau kepada masyarakat yang sudah terlanjur memakai narkoba. Dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke Klinik BNNK Ogan Ilir yang berada di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Km 32 Timbangan Indralaya. "Tujuannya agar bisa di rehabilitasi atau diobati," ujarnya seraya menyebut bila ada pemakai atau transaksi narkoba, bisa menghubungi ke nomor HOTLINE BNNK Ogan Ilir di 08117198125. "Identitas pelapor akan dirahasiakan," tambah Kepala BNNK OI AKBP Irfan Arsanto SSos melalui Kasi P2M Rulyadi.

Berdasarkan pantauan, giat sosialiasi P4GN ke lingkungan Sekolah-sekolah Dasar di Kabupaten OI, tentunya sangat disambut baik para guru, tenaga pengajar, hingga siswa-siswi Sekolah Dasar. Mereka nampak khidmat melihat dan mendengarkan arahan yang disampaikan petugas BNNK OI melalui pengeras suara yang disampaikan menggunakan kendaraan Isuzu modifikasi betuliskan Badan Narkotika Nasional.(SN/Ber)

Share:

Read More

Puluhan Sepeda Motor Terjaring Razia, Diantaranya Ada Berplat Merah PALI

PALI, SININEWS.COM - Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) bersama Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Satpol.PP Kabupaten PALI menggelar razia gabungan di pusat kota Pendopo Kecamatan Talang Ubi, tepatnya di Simpang Lima Pendopo, Rabu (11/3). 

Alhasil dari razia gabungan itu sedikitnya 10 kendaraan sepeda motor diamankan dan diberi surat tilang karena berbagai faktor. Yang paling banyak dilanggar adalah pajak kendaraan mati serta tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan. Bahkan diantara sepeda motor yang diamankan petugas terdapat sepeda motor dinas lengkap dengan plat nomor polisi berwarna merah. 

Dikatakan Tubagus, Kepala Samsat PALI bahwa kegiatan itu sengaja dilakukan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten PALI dari sektor pajak kendaraan bermotor. 

"Kita bawa mobil pelayanan Samsat keliling, jadi apabila ada warga yang terjaring razia pajaknya mati dan tidak mengganti plat nomor, maka kami arahkan untuk langsung membayar pajak ditempat. Tetapi yang membandel, pihak kepolisian yang melakukan tilang," ujar Tubagus. 

Ditambahkan Tubagus bahwa pada razia kali ini timnya tidak tebang pilih dan tidak ada tawar menawar lagi. Pasalnya, diakui Tubagus, sosialisasi telah sering dilakukan untuk menyadarkan masyarakat agar bayar pajak kendaraannya tepat waktu. 

"Termasuk kendaraan dinas kami tindak tegas. Hanya saja yang berwenang menilang adalah dari kepolisian. Razia ini juga bakal dilakukan estafet di setiap kecamatan," tukasnya. 

Sementara itu, Plt Kepala Bapenda Kabupaten PALI Amrullah menjelaskan bahwa pihaknya juga turut dalam tim gabungan. 

"Kami juga ingin mendongkrak PAD dari sektor pajak kendaraan serta pajak alat berat. Karena dengan masyarakat tertib pajak, bisa menopang kelangsungan pembangunan di Kabupaten PALI," tandasnya. (sn)

Share:

Read More

Pekerja PT.GPEC Turun Kejalan, Tuntut Kenaikan Upah hingga Jam Kerja Tak Sesuai Waktu

Foto : Ist / Ratusan Serikat Pekerja PT.GPEC saat berorasi menuntut pihak perusahaan,

MUARA ENIM, SININEWS.COM – Ratusan masa dari Serikat Pekerja PT.GPEC kembali berunjuk rasa didepan pintu gerbang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, selasa (10/3/20) 

Bersama Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (Serbuk) dan Komite Politik Buruh Indonesia (KPBI) Sumatera Selatan ratusan pekerja yang mengaku telah dizolimi oleh perusahaan asal China itu menuntut keadilan bagi para pekerja pribumi Aksi unjuk rasa menuntut keadilan bagi pekerja di perusahaan pembangkit listrik dengan bahan batubara itu telah berlangsung selama dua hari karena hingga berita ini diturunkan belum ada kesepakatan dari perusahaan dan pekerja buruh 

SIMAK VIDEO LENGKAPNYA, KLIK LINK

Beberapa tuntutan Serikat Pekerja PT.GPEC antara lain menuntut agar para pekerja yang sebelumnya telah di berhentikan (PHK) secara sepihak untuk segera diaktifkan kembali, meminta perusahaan membayarkan upah bagi pekerja yang telah di PHK, meminta upah lembur kepada seluruh karyawan, menuntut agar perusahaan memberikan fasilitas Alat Pelindung Diri (APD) untuk karyawan disaat bekerja, dan meminta seluruh tenaga kerja PT.GPEC diikut sertakan dalam jaminan kesehatan (BPJS) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) hingga masa menuntut agar perusahaan mengangkat seluruh pekerja PT.GPEC menjadi peserta PKWTT atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 

Sementara itu, Komite Eksekutif Federasi SERBUK Indonesia Fajar Setyo Nugroho mengatakan Mediator Ketenegakerjaan telah menyampaikan semua jenis pelanggaran yang dilakaukan oleh perusahaan yang meminta status hubungan kerja yang demi hukum menjadi PKWTT dan mempekerjakan kembali 12 orang buruh yang dipecat secara sepihak. 

“kami minta perusahaan adil dengan pekerja pribumi, semua buruh wajib diikut sertakan dalam jaminan kesehatan dan mengubah status pekerja menjadi PKWTT” tegasnya 

Dari pantauan media sininews.com beberapa perwakilan serikat buruh merasa kecewa dengan tindakan pihak perusahaan yang mengaku tidak tunduk dengan hukum dan peraturan yang ada di Indonesia dan Serikat Buruh PT.GPEC hingga saat ini masih terus melakukan perlawanan dengan akan memperpanjang jadwal unjuk rasa hingga 17 maret mendatang

“Kami akan perpanjang mogok kerja hingga 17 Maret 2020“ Ucap Tajudin pengurus Serikat Pekerja PT.GPEC 

Terpisah, Kapolsek Rambang Dangku AKP Apriansyah saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengatakan saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pengamanan terkait aksi pekerja dan akan terus melakukan pengawalan agar tidak terjadi aksi anarkis 

“ya silahkan saja berunjuk rasa asalkan masih dalam hal yang wajar dan ikuti aturan yang ada, kita tetap melakukan keamanan” tegasnya 

Diketahui saat ini pihak perusahaan telah melakukan mediasi namun hingga saat ini belum menemui kesepakatan antara pekerja dan menurut informasi saat ini pihak perusahaan telah berkordinasi dengan Disnaker Kabupaten Muara Enim (tau/sn)  

Share:

Read More

Tes Wawancara Calon PPS di PALI Digelar, Pelaksanaannya Dilakukan Tiap Kecamatan

PALI, SININEWS.COM -- Sebanyak 426 calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diambil dari 71 desa/kelurahan di Bumi Serepat Serasan pada Selasa (10/3) ikuti tes wawancara di kecamatannya masing-masing. Dimana calon PPS yang ikuti tes wawancara merupakan hasil seleksi dari tes tertulis yang digelar serentak oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Panukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada Minggu (1/3) lalu. 

Pada tes wawancara kali ini dilakukan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) masing-masing yang di monitor langsung komisioner KPUD PALI serta pengawasan Bawaslu PALI. 

Dikatakan Sunario, Ketua KPUD PALI bahwa yang ikuti tes wawancara ini diambil 6 besar yang lolos tes tertulis. 

"Jadi jumlah keseluruhannya ada 6 orang mewakili masing-masing desa/kelurahan dikalikan 71 desa/kelurahan, dengan jumlah sebanyak 426 peserta," ungkap Sunario. 

Setelah melalui tes wawancara, Sunario menyebutkan bahwa yang lolos dan menjadi calon PPS terpilih diambil 3 orang dalam setiap desa/kelurahan.

"Hasilnya diumumkan pada tanggal 15-17 maret 2020 dan langsung dilantik pada tanggal 22 maret 2020. Jumlah keseluruhan ada 213 calon PPS terpilih. Masa kerja selama 8 bulan sejak tanggal 23 maret hingga 30 November 2020. Honornya Rp 1,2 juta untuk ketua dan anggota sebesar Rp 

1,15 juta," terangnya. 

Diharapkannya seleksi calon PPS bisa sesuai rencana dan dengan tegas Sunario menyatakan bahwa KPUD bakal menjaga marwahnya sebagai penyelenggara Pemilu yang memegang teguh netralitas, jujur, adil dan bermartabat. 

"Semua seleksi calon penyelenggara Pemilu dilaksanakan transparan,  kami tidak pernah bermain mata atau adanya istilah titipan. Yang lolos nanti, itulah yang sesuai dengah kriteria dan sesuai kemampuannya dan kami yakin calon PPS terpilih bakal mampu menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan Pilkada ditingkat desa," tandasnya. (sn)

Share:

Read More

Tidak Semua Warga Talang Pipa Menerima Untuk di Relokasi, Begini Alasannya

PALI, SININEWS.COM -- Warga Talang Pipa Kelurahan Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang kerap terkena imbas banjir akibat luapan Sungai Abab kala musim penghujan rupanya ada sebagian Kepala Keluarga (KK) yang masih menolak tawaran Pemerintah Kabupaten PALI untuk direlokasi. 

Padahal rumah untuk ditempati warga yang jumlahnya 50 unit untuk 50 KK telah rampung sejak tahun 2019 lalu dan siap dihuni. Dimana lokasi perumahan untuk relokasi berada di wilayah Bandara Kelurahan Handayani Mulya. 

Tetapi meski rumah telah disiapkan, ada sebagian KK yang masih bertahan dirumah lamanya dengan berbagai alasan. 

Salah satunya diutarakan H Taufik, yang bermukim persis di bibir sungai Abab. Dia menolak untuk direlokasi dengan alasan bahwa rumah baru untuk keluarganya jauh lebih kecil dan dinilai tidak sebanding dengan luas tanah yang saat ini dia tempati. 

"Kalau bisa ganti duit saja untuk ganti rugi kami, jadi kami bisa tentukan kemana kami pindah. Sebab, banyak faktor kami enggan pindah ke rumah yang telah disiapkan pemerintah. Salah satunya jarak jauh sementara mata pencaharian kami disini juga anak-anak sekolah disini. Selain itu ukuran rumah kecil serta luas lahannya juga sempit," kata H Taufik. 

Sama halnya diutarakan Sumi, warga lainnya bahwa dengan lokasi komplek perumahan relokasi bagi warga Talang Pipa menyulitkan keluarganya untuk merubah nasib. 

"Kami hidup disini pak, dan mencari makan juga sini menjalankan usaha turun temurun orang tua kami. Rasanya berat meninggalkan tanah kelahiran kami terlebih harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang jaraknya cukup jauh. Kondisi Talang Pipa dalam tiga tahun belakangan juga untuk masalah banjir sedikit berkurang setelah ada normalisasi di hilir sungai, dan mungkin saja apabila sungai Abab ini sudah keseluruhan di normalisasi, banjir tidak akan terjadi lagi di sini," jelasnya. 

Sementara itu, Hilmansyah, Plt Kepala Dinas Perkim Kabupaten PALI saat dihubungi media ini, Selasa (10/3) membenarkan belum keseluruhan warga Talang Pipa yang direlokasi untuk siap pindah. 

"Kita terus melakukan pendekatan terhadap warga yang belum mau pindah. Untuk perumahan, kami telah siapkan 50 unit dan siap huni, kalaupun ada sedikit kerusakan, bakal kami perbaiki. Dari 50 KK itu memang masih ada 17 KK yang masih bertahan, tapi tetap kami beri arahan dan masukan agar semua warga yang direlokasi bersedia pindah," terang Hilmansyah. (sn)

Share:

Read More

Pemkab OKU Gelar Malam Ramah Tamah Dengan Kajati

BATURAJA, SININEWS.COM - Sekretaris Daerah OKU H Achmad Tarmizi Bersama Unsur Muspida Pada Malam Ramah Tamah Dengan Kajati Sumsel di Hotel BIL, Senin (09/03/2020).

Menurut rencana Kajati Sumsel Dr. Wisnu Baroto, S.H., M.Hum beserta ketua wilayah ikatan Adhyaksa Karini Ny. Retno Wisnu Baroto dan rombongan pagi ini akan bertolak menuju Kab OKUT, OKUS, dan pada sore hari kembali ke Kab OKU sebelum ke Palembang.

Dalam kunjungannya ke Kab OKU Raya turut mendampingi Kajati Sumsel, antara lain Asdatun, Aspidsus, Aspidum, Asintel, dan Kabag Tata Usaha. 

Bupati, diwakili Sekretaris Daerah  OKU Dr. Drs. Ir. H. Achmad Tarmizi, S.E., M.T., M.Si., M.H mengucapkan  selamat datang kepada Kajati  Sumsel beserta rombongan di bumi Sebimbing Sekundang.

Pada kesempatan ini Sekda OKU mengharapkan agar kiranya Kajati Sumsel dapat memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk bagi pejabat dan OPD di Kab OKU.

Selanjutnya Sekda menjelaskan, Kab OKU mempunyai 13 kecamatan, 143 desa, dan 14 kelurahan dengan luas wilayah 4700 KM2 dengan jumlah penduduk 360.000 jiwa ini banyak memiliki obyek wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi, seperti obyek wisata Gua Puteri, Air Terjun Kambas dan banyak lagi obyek wisata lainnya yang tidak kalah menariknya.

Dikemukakan juga oleh Sekda,  tanggal 5 Maret yang lalu telah dilaksanakan Pilkades yang diikuti oleh 74 desa di 12 kecamatan Kab OKU, mulai dari persiapan sampai pemungutan suara berjalan aman dan lancar, tentunya ini tidak terlepas dari peran serta TNI, Polri, dan masyarakat. 

Selain Pilkades, Kab OKU pada  tahun 2020 ini melaksanakan  Pilkada serentak untuk pemilihan bupati dan wakil bupati bersama 6 Kab/Kota di Sumsel.

Sementara itu, Kajati Sumsel Dr. Wisnu Baroto, S.H., M.Hum mengatakan kunjungan kerja ini adalah melihat sejauh mana Kejaksaan Negeri di setiap kabupaten yang ada di Provinsi Sumsel dalam menghadapi penilaian untuk mendapatkan predikat WBK yang merupakan instruksi dari Kemenpan RB.

Pelaksanaan penilaian dimulai pada akhir bulan Maret ini, yaitu penilaian internal pengawasan, dan pada bulan Juni dan Juli berlangsung penilaian ekternal sampai penganugerahan pada bulan Desember 2020 ini, untuk itu diharapkan semua jajaran Kejaksaan Negeri agar mempersiapkan diri dari sekarang, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumsel turun langsung pada kunjungan ini, karena 25 Kejaksaan Negeri di Sumsel belum mendapatkan predikat WBK. 

Menyinggung masalah penggunaan dana desa yang cukup besar nilainya ini, diharapkan agar Kejaksaan Negeri dan Polri dapat mengawal dan membimbing  kepala desa, seperti diketahui banyak kepala desa yang masih kurang memahami regulasi tentang penggunaan dana desa, karena latar pendidikan kepala desa bukan orang yang mengerti tentang ekonomi ataupun seorang sarjana Akuntan sekalipun.

Acara ini diakhiri dengan pemberian cinderamata dari pemerintah Kab OKU diserahkan langsung oleh Sekretaris Daarah kepada Kajati Sumsel. 

Hadir pada acara ini Forkopimda OKU, Kesbangpol,  Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan tamu undangan lainnya. (Adv/Windra)

Share:

Read More

Bupati OKU Hadiri RUPS Bank Sumselbabel di Bangka

BATURAJA, SININEWS.COM - Bupati OKU Drs. H. Kuryana Azis menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sumsel Babel di Ballroom Hotel Novotel Bangka Golf and Converence Pangkal Pinang. (Senin, 9/03/2020).

RUPS ini merupakan rapat pertama yang dilaksanakan di Provinsi Babel. Dalam RUPS ini, dihadiri Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, Gubernur Babel Erzaldi Rosman, Bupati/Walikota Se Sumsel dan Babel dan para pemegang saham.

Dalam rapat ini dibahas berbagai hal, baik mengenai dividen, langkah, strategi dan kebijakan serta proyeksi ke depan. Acara diawali dengan paparan mengenai Perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VII Sumbagsel.

Gubernur Babel, Erzaldi Rosman berharap keberadaan Bank Sumsel Babel dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Babel. Selain itu, RUPS betul-betul membawa hasil yang signifikan dalam membesarkan Bank Sumsel Babel, baik di Sumsel maupun Babel.

Erzaldi mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas ide Gubernur Sumsel, untuk pertama kalinya RUPS Bank Sumsel Babel dilaksanakan di Pulau Bangka..

Sementara Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, sengaja memilih Babel, setelah tahun kedua menjadi Gubernur Sumsel, karena Babel menurutnya merupakan pemegang saham juga yang memiliki potensi Bangka untuk dapat lebih kokoh menjadi pemegang saham sangat mungkin, kalau para pemimpin mengajak warganya bahwa kita punya bank yang sangat kita banggakan, maka di tahun kedua saya memimpin RUPS ini dilaksanakan di pangkal pinang.

Menurut Herman Deru, Bank Sumsel Babel dapat lebih terpacu dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

Rencana Bisnis Bank (RBB) harus semakin mendekati ekonomi kerakyatan. RBB kita harus makin mendekati dengan apa yang terjadi di lapangan baik UMKM, IKM harus dikembangkan.

Bank Sumsel Babel harus dapat menangkap potensi dan peluang bisnis di industri jasa keuangan. (Adv/Windra)

Share:

Read More

Dishub Ogan Ilir Bongkar Paksa "Garis Kejut" -Ganggu Kelancaran Lalulintas

Teks photo : Petugas Dishub bersama Satlantas Polres Ogan Ilir melakukan pembongkaran paksa garis kejut yang berada di sepanjang titik lokasi jalur alternatif Desa Babatan Saudagar Pemulutan hingga mencapai ke Desa Tanjung Raja.

INDRALAYA, SININEWS.COM -- laporan dari masyarakat mengenai adanya garis kejut atau  yang lebih dikenal "Polisi Tidur" yang sudah sejak lama menganggu kenyamanan arus lalu lintas tepatnya jalan alternatif Kabupaten di Desa Babatan Saudagar Kecamatan Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir (OI). Akhirnya, pemerintah setempat melalui Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Satlantas dan PT Inti Beton, Senin (9/3) melakukan pembongakaran paksa garis kejut tersebut. Pihak terkait mengganti garis kejut itu dengan rambu "trafficone". Kepala Dinas Perhubungan Pemkab OI Irawan Abulhasan mengatakan penggantian dari garis kejut ke rambu trafficone selain dari permintaan warga juga tidak sesuai dengan  aturan lalulintas. "Atas masukan dari warga tersebut kita lakukan perbaikan hari ini juga kita bongkar," ungkapnya.

Ia berharap, dengan adanya perbaikan garis kejut itu, tentunya arus lalulintas di jalan akses dari arah Jakabaring Palembang menuju ke kawasan Tanjung Raja dapat berjalan lancar. "Dan tentu aktivitas warga pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat menjadi lancar bebas hambatan," ucap Kadishub OI. Berdasarkan pantauan, pembongkaran dilakukan dengan menggunakan peralatan mesin bor. Setiap titik lokasi yang memiliki garis kejut, langsung dibongkar tanpa ada larangan dari mana pun. Sementara diketahui, akhir-akhir ini warga sekitar sangat mengeluhkan keberadaan garis kejut atau "Polisi Tidur" disepanjang jalan yang berjarak lebih dari 20 kikometer itu. "Jarak setiap garis kejut sangat berdekatan. Tentu saja, ini sangat membahayakan pengendara. Tidak tepat kalau jalan Kabupaten dipasang garis kejut. Jadi sangat setuju pembongkaran garis kejut itu dengan diganti garis trafficone," ujar Mad warga sekitar.(Ber/SN)

Share:

Read More