Soeharto Hs Nakhodai DPD Partai Golkar Ogan Ilir

INDRALAYA, SININEWS.COM - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir menggelar Musyawarah Daerah (Musda) IV yang berlangsung Selasa (21/7) di Ballroom Ilaya Hotel Indralaya. Hasilnya Soeharto Hs dipercaya menahkodai partai Golkar periode kedepan. Penunjukkan Soeharto Hs untuk periode 2020-2025 tersebut dilaksanakan secara aklamasi dengan dukungan sebanyak 15 suara dari total 16 suara yang berhak memilih.

Usai terpilih sebagai Ketua DPD partai Golkar pada Musda ke-4 ini, Soeharto mengatakan bahwa banyak pekerjaan rumah atau "PR" yang mesti harus diselesaikan. PR tersebut salah satunya adalah penguatan dan merapatkan barisan keluarga besar Partai Golkar hingga ke tingkat Desa.

“Bagian internal dan strategi penguatan basis di Kecamatan dan Desa, jika bisa dicapai berarti menjadi modal besar bagi eksistensi partai di tengah masyarakat,” ucap Soeharto Hs. Saat ditanya oleh sejumlah awak media tentang arah Partai Golkar di Pilkada Ogan Ilir Desember mendatang Soeharto membeberkan menunggu arahan dari DPP dan DPD Provinsi.

"Kita masih menunggu arahan dari DPP dan DPD Provinsi dengan segala opsi bisa berkoalisi dengan Partai lain atau memajukan kader sendiri pasalnya saat ini partai Golkar memiliki 8 kursi di DPRD OI jadi bisa maju sendiri dan Partai Golkar memiliki sejumlah kader yang mumpuni untuk bertarung di pilkada akhir tahun ini," ucap Soeharto.(Ber)

Share:

Read More

Berkat Satgas TMMD, Warga Dua Desa Terhubung Akses Jalan

INDRALAYA, SININEWS.COM - Jelang akhir pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-108 di wilayah Kodim 0402/OKI. Kini, warga yang bermukim di dua Desa yakni Desa Sarang Lang - Desa Pulau Negara Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir (OI) bakal terhubung akses jalan yang memadai. Nantinya, usai diresmikan pada akhir Juli nanti, untuk menuju Desa Sarang Lang dari Desa Pulau Negara sudah bisa dilintasi oleh kendaraan roda empat.

Bahkan bisa memangkas jarak tempuh yang cukup dekat. Karena semula, selama ini untuk menuju ke Desa Sarang Lang dari Desa Pulau Negara, pengendara maupun warga harus memutar arah dan memakan waktu tempuh yang berjarak cukup jauh. 

Disamping itu pula, selama ini diketahui untuk menuju ke Desa Sarang Lang dari Desa Pulau Negara tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat. Dilokasi Komandan Peleton (Danton) SSK Letda Chb Zainuri Kopli menuturkan, hari ini sudah memasuki hari ke-22 pelaksanaan kegiatan TMMD ke-108 Kodim 0402/OKI.

Lanjut Letda Zainuri, untuk proses pengerjaan sasaran fisik terus dikebut, salah satunya pengerjaan pelebaran jalan penghubung antar dua Desa yakni Desa Sarang Lang ke Desa Pulau Negara Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten OI yang melibatkan anggota TNI beserta masyarakat secara gotong-royong. 

“Kegiatan gotong-royong hari ini, melibatkan anggota TNI yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-108 Kodim 0402/OKI," ujar Letda Chb Zainuri, Selasa (21/7).

Pantauan di lokasi, bersama masyarakat setempat, puluhan personil TNI satgas TMMD nampak merapikan tanah dan membongkar pagar jembatan yang akan dilakukan pelebaran jalan. Lebih lanjut, Zainuri menjelaskan bahwa, personel Satgas TMMD bersama warga Desa Desa Sarang Lang dan Desa Pulau Negara kompak merapikan tanah dan material yang berada di pinggiran jalan dan membongkar material jembatan yang akan dilebarkan.

“Atas nama Satgas TMMD, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dan bersedia meluangkan waktunya untuk melaksanakan gotong-royong bersama anggota TNI merapikan material dan membongkar pagar jembatan yang akan dilebarkan tersebut. Sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan lancar,” kata Danton SSK Letda Chb Zainuri.(Ber)

Share:

Read More

Perkembangan Terkini Covid-19 Pali Pertanggal 21 Juli 2020

Share:

Read More

Pjs Kades Sinar Dewa Lapor ke Polda Sumsel, Ini Alasannya

PALI --  Adanya unggahan salah satu akun facebook yang menyebut Kepala Desa Sinar Dewa telah melakukan korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) membuat Supardin, Pjs Kades tersebut mengadukan tuduhan yang tidak berdasar tersebut ke Polda Sumatera Selatan.

Supardin melaporkan kasus pencemaran nama baik ini ke Polda Sumsel sesuai dengan laporan polisi LPB/499/VII/SPKT tanggal 06 Juli 2020.

Supardin mengaku awal mulanya ia mengetahui hal tersebut dari facebook anaknya, bahwa keluar foto dirinya yang sedang Umroh dengan ditulis namanya dengan keterangan korupsi BLT Dana Desa dan PKH.

"Jelas tidak benar karena kita hanya membagikan dan penentuan BLT serta PKH ini sudah melalui musyawarah dan rembuk dengan perangkat desa." ungkap Supardin, Selasa (21/7). 

Supardin menjelaskan, saat ini penyaluran BLT Dana Desa sudah memasuki tahap ke 4.

Upaya hukum sudah dilakukan pihaknya, dengan telah melaporkan peristiwa pidana UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 23 ayat 3 UU ITE dengan kerugian pelapor merasa tidak senang. 

"Hingga kini belum ada tindak lanjut dari pihak kepolisian," katanya. 

Dengan begitu, dirinya berharap pihak kepolisian mengungkap tuntas masalah ini karena sudah bertindak kurang ajar dengan mencemarkan nama baik dirinya dan keluarga. 

"Kita laporkan atas nama akun Heni Cupcup. Akun ini juga menakuti serta mengancam dengan bertuliskan hati-hati karena sudah diawasi pihak Polres. Saat saya tanyakan ke Polres bahwa hal itu tidak benar," katanya. (sn)

Share:

Read More

Petani Karet Asal Desa Raja Barat Meninggal Tergantung

PALI, SININEWS.COM - Warga Desa Raja Barat Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mendadak gempar lantaran ditemukan jasad tergantung tak bernyawa dengan leher terlilit sehelai kain di atas pohon karet di wilayah desa tersebut pada  Selasa pagi (21/7) sekitar pukul 08.00 WIB. 

Jasad diduga bunuh diri tersebut diketahui bernama Sukri (43) warga desa setempat yang berprofesi sebagai petani karet. 

Dikatakan Kapolres PALI AKBP Yudhi Suharyadi melalui Kapolsek Tanah Abang AKP Roni Hermawan bahwa setelah pihaknya melakukan olah TKP dan memeriksa keterangan dari para saksi diketahui bahwa korban diduga gantung diri dengan menggunakan sarung kain yang digantungkan ke pohon karet. 

"Berawal dari saksi Suratmi dan ke 4 orang saksi lainnya yang merupakan saudara kandung korban menerangkan bahwa awalnya korban menelepon salah satu saudara laki-lakinya yang bernama Suparmin. Dimana korban mengatakan kepada Suparmin bahwa korban sudah putus asa dan tidak ingin hidup lagi. Kemudian Suparmin menyuruh korban saat di telphone untuk pulang dan jangan bepikiran macam-macam," terang Roni Hermawan, Selasa (21/7).

Kemudian ditambahkan Kapolsek Tanah Abang  bahwa saat saksi Suparmin menyuruh pulang, tetapi saluran telepon mati. 

"Mendengar gelagat yang mencurigakan, ke 5 saksi yang merupakan saudara kandung korban langsung pergi ke kebun karet milik Suparmin, namun Suparmin  tidak ikut karena dia sudah sakit-sakitan. Sesampainya di kebun karet, ke 4 saksi melihat korban sudah tergantung di pohon karet, yang mana lehernya sudah terikat selendang sarung berukuran kurang lebih panjang 1,20 meter yang diperkirakan gagang pohon karet tempat korban tergatung berjarak 3 meter dari tanah," tukasnya. 

Melihat kejadian itu, Kapolsek Tanah Abang menyebut bahwa ke 4 saksi langsung memotong sarung yang terikat di leher korban, dan langsung memeriksa detak jantung namun pada saat itu korban sudah meninggal dunia.

"Setelah itu salah 1 saksi langsung menelpon pemerintah Desa Raja Barat untuk membawa bentor (becak motor) guna membawa mayat korban ke rumah. Korban tiba di rumah duka pukul 09.30 WIB yang disemayamkan dikediaman Suparmin," ungkapnya. 

Dari hasil olah TKP, Roni Hermawan mengamankan barang bukti berupa 2 buah sarung selendang yang digunakan korban untuk mengakhiri hidupnya serta pakaian korban. 

"Dari penjelasan keluarga, 1 bulan terakhir korban sering melamun. Saat ini korban sedang pisah ranjang dengan istrinya, korban sudah sering mengajak istrinya untuk rujuk kembali namun istri tidak mau lagi, saat ini tinggal menunggu putusan sidang di pengadilan," tutupnya. (sn)

Share:

Read More

Dari Dana Desa, Pemdes di PALI Ini Beri Bea Siswa Terhadap Puluhan Pelajar SMA

PALI -- Dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) khususnya di Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang, Pemerintah desa setempat dengan menggunakan Dana Desa (DD) tahun 2020 memberikan bea siswa terhadap puluhan pelajar tingkat SMA yang tergolong dari keluarga kurang mampu.

Disamping memberikan bea siswa terhadap pelajar SMA, Pemdes Sedupi juga memberikan insentif bagi tenaga pengajar Taman Pendidikan Alquran (TPA) serta dalam peningkatan gizi terhadap anak sebagai upaya pencegahan stunting, puluhan anak Balita diberi makanan tambahan. 

"Daerah yang maju berawal dari SDM yang berkualitas. Untuk itu, dalam membangun SDM, kami dukung anak di desa kami untuk menggali ilmu setinggi-tingginya. Tetapi pada pelaksanaannya, ada yang terkendala masalah biaya karena beban ekonomi. Dalam meringankan beban orang tua siswa yang tergolong keluarga kurang mampu, maka kami salurkan bea siswa terhadap pelajar SMA dan sederajat," ujar Amran, Kepala Desa Sedupi saat pembagian bea siswa dan makanan tambahan serta pemberian insentif guru ngaji, Selasa (21/7) di Kantor desa setempat. 

Dijelaskannya bahwa jumlah penerima bea siswa ada 20 pelajar SMA/sederajat masing-masing mendapat Rp 1 juta per tahun, penerima makanan tambahan berjumlah 50 anak dan guru ngaji ada 10 orang masing-masing mendapatkan insentif sebesar Rp 110 ribu per bulan. 

Dengan pemberian bea siswa tersebut, Kades berharap bantuan tersebut dimanfaatkan untuk keperluan sekolah. 

"Manfaatkan untuk keperluan sekolah supaya anak dalam belajarnya tenang. Juga pemberian insentif guru TPA kami berharap bisa menjadi semangat dan membantu guru ngaji dalam mendidik anak-anak kami untuk paham ajaran agama, ini bentuk penghargaan kami sebagai pemerintah desa terhadap pengajar ngaji. Mudah-mudahan, apabila dalam musyawarah perencanaan desa disetujui, program ini akan dilanjutkan kembali," harapnya. 

Untuk pemberian makanan tambahan, Kades menyebutkan bahwa pihaknya menggandeng PKK desa dalam menyalurkan dan mensosialisasikan tentang stunting. 

"Anak sehat anak kuat dan cerdas itu tujuan kami. Dalam penyaluran dan sosialisasi stunting kami ajak PKK desa untuk terjun ke masyarakat. Dan dalam mencegah stunting ini. Insyaallah program ini bakal dilakukan rutin tetapi tetap harus melalui musyawarah desa," timpalnya.

Sementara itu, Darmawan, Ketua BPD setempat menyatakan dukungannya setiap program desa. "Kami siap membantu dan mendukung setiap perencanaan desa demi kemajuan desa ini. Dan kami berharap koordinasi antara pemerintah desa dan BPD tetap terjalin dengan baik," harapnya. (sn) 

Share:

Read More

Bawaslu PALI Pantau Ketat Pelaksanaan Coklit

PALI -- Dalam mengawal jalannya proses tahapan Pilkada di Bumi Serepat Serasan yang digelar serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terus tongkrongi setiap kegiatan yang dilakukan penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU yang saat ini memasuki tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih (Coklit). 

Proses pelaksanaan Coklit memang dilakukan serentak diseluruh wilayah Bumi Serepat Serasan, tetapi Bawaslu pun menggerakkan anggota ad hoc  terutama Pengawas Kelurahan/desa (PKD) untuk mengawal jalannya Coklit yang dilakukan PPDP. 

"Terkait pengawasan pelaksanaan coklit ini, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) melalukan pengawasan serentak mengawal PPDP mendatangi dari rumah kerumah memastikan riil data A.KWK  dengan pemilik KTP dan KK," ujar H Heru Muharam ketua Bawaslu PALI melalui Iwan Dedi divisi pengawasan Bawaslu," Selasa (21/7).

Bahkan saat coklit data pemilih serentak perdana yang dilaksanakan di Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal yang dihadiri Ketua KPU Pròvinsi Sumatera Selatan Kelly Mariana, beberapa hari lalu, Iwan Dedi menyebut bahwa Ketua Bawaslu provinsi Sumatera Selatan, Iin Irwanto ST. MM ikut memonitoring bersama ketua serta anggota Bawaslu dan Panwascam Talang Ubi. 

"Pada monitoring kegiatan itu, di Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal masih ada ditèmukannya pemilih lengkap persyaratannya sebagai pemilih, mempunyai KTP Elektronik dan lengkap dengan KK dan sudah pernah memilih di Pemilu Pileg Pilpres 2019 namun tidak terdaftar di A.KWK. Tentu harapan kami dengan temuan itu bisa segera ditindak lanjuti penyelenggara," tukasnya. 

Iwan Dedi juga menyarankan kepada penyelenggara Pilkada untuk wilayah jangkauannya jauh yang harus menempuh rute jalan terjal dan rawan juga tetap dilakukan coklit oleh PPDP dan pengawasan PKD dengan meminta pengawalan dari pihak keamanan.

"Intinya tidak ada daftar pemilih yg ada di A.KWK bisa terlewati terhadap pengawasan PKD. Kerjasama dan koordinasi PPDP dan PKD terhadap pemutahiran data untuk dilakukan rutin supaya memastikan kebenaran dalam hal pencoklitan," harapnya. 

Dalam suasana pandemi corona ini, Iwan Dedi juga menekankan agar pelaksanaan coklit juga harus mengedepankan peraturan kesehatan sesuai protokol covid-19.

"APD atau alat pelindung diri wajib dipakai terutama masker, jangan berkerumun upayakan jaga jarak saat pendataan agar antara pengawas, penyelenggara dan calon pemilih dalam hal ini masyarakat terhindar dari penyebaran virus corona," sarannya.

Berkenaan dengan pemuktahiran data yang benar, supaya penyelenggara terhindar dari jerat hukum yang berlaku, Iwan Dedi mengingatkan agar pihak penyelenggara tetap patuh pada koridor yang telah ditetapkan. 

"Hindari jeratan hukum saat pelaksanaan proses tahapan Pilkada. Salah satu contoh bentuk pelanggaran pada Pasal 177B anggota PPS, PPK, anggota KPU Kab/Kota dan provinsi, dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, maka sanksinya penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan denda Rp 24 juta sampai Rp  72 juta," tandas Iwan Dedi. (sn/ril) 

Share:

Read More

Perkembangan Terkini Covid-19 Pali Pertanggal 20 Juli 2020

Share:

Read More

Juarsah: Kita Siap Dukung Sumselbar, Tapi Muara Enim Jadi Ibukota

MUARA ENIM, SININEWS.COM - 

Rencana pembentukan Provinsi baru yakni Sumatera Selatan Barat (Sumselbar) okeh presidium siap didukung oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Namun Plt Bupati Juarsah decara probadi berharap Muara Enim bisa jadi ibukota.

“Untuk tujuan kemaslahtan, kesjahteraan dan kemajuan dan pelayanana kepada masyrakat Sumsel pada umumnya, kita siap mendukung apa yang jadi rencana presidium pemkaran provinsi baru, tapi kalo biso Muara Enim jadi Ibukotanyo,” ujar Juarsah saat audiensi dengan presidium provinsi Sumselbar, di ruang rapat Bupati, Senin (20/07/2020).

Namun, lanjut Juarsah, pada prisnsipnya, apa saja yang menjadi kebutuhan untuk menjadikan provinsi baru ini, pihaknya siap mendukung. “Masalah surat menyurat atau legal formal dan lain lain tinggal kita komunikasikan lebih intens,” tambahnya seraya menambahkan semuanya tetap menunggu hasil dari konsultan.

Smentara itu, Ketua Presidium Sumselbar H Djazuli Kuris mengatakan, keinginan ini sudah lama direncanakan, namun baru saat ini bisa dimulai dan dijalankan. “Ini berawal dari niat pendahulu kita Bapak Hasan Zein. Jadi ini menjadi tanggung jawab kami untuk melanjutkan,” ujarnya.

Jadi, tujuan kunjungan tim presidium adalah meminta dukungan Bupati dan Ketua DPRD Muara Enim agar keinginan kita bersama ini bisa terealisasi. “Selain ke Bupati dan Ketua DPRD, kita juga sudah membicarakan hal ini kepada mantan mantan gubernur seperi, Ramli Hasanbasri, Rosihan Arsyad, Syahrial Oesman dan Alex Noerdin,” terang Djazuli.

Saat ini, lanjut Djazuli, presidium sudah berkomunikasi dengan 7 Kabuoaten kota termasuk Muara Enim mengenai rencana presidium. “Dari delapan daerah, tinggal PALI yang nanti siang akan kita lakukan audiensi dengan Bupatinya terkait hal ini. Dari semua Kabupaten/Kota, semuanya setuju dan mendukung,” terangnya.

Dalam hal ini, presidium tidak memiliki tenggat waktu, mengingat kondisi saat ini masih dalam masa pendemik dan juga belum dicabutnya moratorium daerah otonom baru. “Jadi yang jelas kita meminta dukungan dan persetujuan dari daerah daerah, kemudian baru kita lanjutkan ke gubernur,” ujarnya.

Sebagai syarat Pemekaran Provinsi baru, harus ada minimal 6 Kabupaten/kota. Dalam presidium Sumselbar ini ada 8 Kabupaten/kita di Sumsel yang akan masuk dalam wilayah baru yakni, Pagar Alam, Lahat, Empat Lawang, Muara Enim, Linggau, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan PALI. 

Sementara itu, Plt Ketua DPRD kabupaten Muara Enim, Liono Basuki mengatakan, siap mendukung rencana pemekaran Provinsi baru. “Pada prinsipnya secara pribadi kuta mendukung. Namun banyak kajian dan proses yang harus dilewati. Tapi untuk kesejahteraan masyarakat kita siap mendukjng,” pungkasnya.

Sementara Sekertaris Daerah (Sekda) H Hasanuddin mengatakan, berkaitan legal formal mengenai surat menyurat, dan juga hal yang berkaitan sumber informasi mengenai potensi dan data lain pihaknya siap. “Saya siap mendukung berdasarkan perintah mengenai surat menyuratnya,” pungkasnya.

Share:

Read More

Perkembangan Terkini Covid-19 Pali Pertanggal 19 Juli 2020

Share:

Read More