Yogyakarta.
SININEWS.COM -- Sejumlah aktivis Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menggelar nonton bareng (Nobar) KPK End-Game serta diskusi dengan tajuk Pelemahan KPK dan Implikasi Terhadap Ekonomi Nasional, pada Rabu (9/6/2021).
Diskusi digelar tidak hanya luring (tatap muka), tetapi juga secara daring sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa menyaksikan langsung diskusi yang menghadirkan Pemantik, seorang mahasiswa Magister Ekonomi Pembangunan (MEP), Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Abi Fadhilah, SE.
Dalam materi yang sampaikan, pria kelahiran Lubuklinggau, 20 Juni 1998 itu yang merupakan putra dari kepala cabang Bank SumselBabel Pendopo Kabupaten PALI Sumatera Selatan, Darmiansyah SH menegaskan bahwa pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu amanah reformasi bagi Indonesia.
Namun entah kenapa, sambung Abi saat ini terjadi pelemahan terhadap organisasi anti rasuah tersebut.
"Kasus KPK yang melemah menjadi tanda tanya, pasalnya aksi penggerogotan sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Puncaknya revisi UU KPK yang menjadi benteng paling tebal akhirnya jebol juga. Bahkan, terakhir kasus pegawai KPK yang banyak disingkirkan menjadi topik panas saat ini," ungkap putra dari Darmiyansah, Kepala Cabang Bank Sumselbabel, Cabang Pendopo, kabupaten PALI, Provinsi Sumatera Selatan itu.
“KPK yang terus dilemahkan akan menimbulkan suatu marginalisasi, oleh karenanya KPK harus tetap independent dengan membawa transparansi, akuntabilitas dan tata kelola di sektor strategis seperti ekonomi, industri, pertanian, serta penidikan dan kesehatan,” lanjutnya.
Alumni FBE UII Jogja itu juga menuturkan bahwa potensi pelemahan KPK dapat memperbesar ancaman pada APBN Indonesia. "Pasalnya sejak era reformasi, Indonesia menerapkan asas desentralisasi fiskal dan dekonsentrasi. Oleh karenanya, jika tidak ditindak lanjuti dengan tegas oleh KPK, jelas ini dapat menjadi ladang basah bagi para elit-elit daerah," katanya menambahkan.
Dalam konteks masalah sosial, Abi menceritakan bahwa kemiskinan dan ketimpangan menjadi masalah yang selalu melekat bagi Indonesia. Pemerintah mengendalikan masalah sosial ini dengan memperkuat alokasi bansos.
"Akan tetapi, lanjut Abi, alokasi bansos yang diharapkan dapat menjadi daya gedor mendorong ekonomi kalangan bawah, malah terjadi tindakan korupsi. Misalkan saja kasus Kepala Desa yang korupsi dana bansos dalam beberapa waktu yang lalu," imbuhnya.
Dari sisi Indeks Persepsi Korupsi, Duta Besar Global Action Ambassador UN-HABITAT itu menuturkan bahwa Indonesia memiliki skor IPK 37 dan berada pada posisi 102.
"Artinya, korupsi di Indonesia masih tinggi yang salah satunya disebabkan birokrasi yang tidak konsisten. Sebagai langkah transformasi ekonomi yang bersih tanpa korupsi, perlu strategi dan inovasi yang dilakukan diantaranya memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan, membangun pendidikan moral, fokus dalam program produktif, mendorong gerakan anti korupsi," Jelas pemuda 23 tahun itu.
Abi berharap, akan ada upaya-upaya untuk kembali memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan yang baik.
"Hal itu akan semakin cepat terwujud jika ada political-will dan political action yang mengarah ke sana, disertai upaya menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik," tutupnya. (sn)
