Warga Curup Heboh, Buaya Lematang Muncul

PALI. SININEWS.COM -- Penampakan buaya berwarna putih di Sungai Lematang yang membentang di kecamatan Tanah Abang kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada Kamis (2/12/21) lalu membuat heboh warga desa Curup karena buaya yang berukuran cukup besar itu keluar di sekitar desa tersebut. 

Banyak warga setempat mengabadikan penampakan buaya itu menggunakan kamera handphone dan disebar melalui sosial media yang langsung viral. 

Dikatakan Marsih, salah satu warga setempat bahwa penampakan buaya memang kerap terjadi kala air sungai Lematang surut, namun biasanya kemunculan buaya berwarna putih itu dipercaya warga membawa pertanda. 

"Buaya putih sering muncul. Biasanya akan terjadi banjir atau kemarau panjang apabila buaya itu keluar," ujar Marsih, Sabtu (4/12/21).

Ditambahkan M Tisar, kepala desa Curup bahwa setiap kali buaya putih muncul, warga was-was karena banyak warga desa Curup yang beraktivitas di sungai Lematang meskipun warga meyakini bahwa buaya itu adalah penghuni sungai Lematang dan hingga saat ini belum pernah terjadi warga setempat diserang buaya. 

"Desa kami kerap banjir kala air sungai Lematang debitnya naik. Oleh sebab itu  warga khawatir apabila banjir tiba buaya naik ke pemukiman. Dengan kemunculan buaya itu, kami telah sampaikan ke BPBD untuk bisa menangkap buaya itu agar masyarakat tenang beraktivitas," ujar Kades. 

Mengetahui hal itu, Junaidi Anuar kepala BPBD pada Sabtu pagi langsung ke lokasi penampakan buaya putih.

"Kami ke lokasi dengan menurunkan sejumlah anggota kita untuk mengecek kebenaran itu. Kami menghimbau kepada masyarakat, agar tetap berhati-hati dan hindari beraktivitas di area sungai Lematang," himbau kepala BPBD PALI. (sn/perry)

Share:

Read More

Tambah Stok Darah, PMI Gandeng Kelurahan Majasari Donor Darah

PRABUMULIH, SININEWS.COM - Mendukung ketersediaan stok darah, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Prabumulih bekerjasama dengan Pemerintah Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan menggelar kegiatan Sosialisasi dan Donor Darah (Donda). 

Kegiatan Donda PMI kali ini bertempat di Aula Kantor Kelurahan Majasari dengan dipantau langsung oleh Ketua PMI Kota Prabumulih Ir. Hj. Suryanti Ngesti Rahayu Ridho, Jumat (3/12/2021). 

Lurah Majasari Susi Windasari S.Km mengatakan kegiatan Donda ini dilakukan untuk membantu ketersedian stok darah di PMI Kota Prabumulih. 

"Terima kasih untuk PMI Prabumulih, Alhamdulillah 12 warga kita secara sukarela mendonorkan darah mereka," ungkapnya. 

"Sehat dan ladang amal, manfaat donor darah itu sendiri sangat baik untuk kesehatan, dan jelas tentu melalui sumbang darah kita dapat membantu saudara saudara kita yang butuh tranfusi darah," imbuh Susi Windasari. 

Lanjut Lurah Bu Susi sapaannya, apresiasi ke PMI melalui program sosialisasi langsung ketingkat Kelurahan dan Desa. 

"Sejauh ini masih ada masyarakat yang belum tau dan paham untuk berdonor, melalui sosialisasi tersebut masyarakat lebih paham akan pentingnya donor darah. Jangan takut ayo donorkan darah secara rutin," pungkasnya (sn/tau)

Share:

Read More

Terapkan ESG untuk Keberlanjutan dan Ketahanan Energi Nasional

 MUARA ENIM, SININEWS.COM- Sebagai bentuk kongkrit dalam merespon tuntutan global terkait Perubahan Iklim dan dukungan terhadap target Net Zero Carbon yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, PT Bukit Asam Tbk, menegaskan komitmennya dengan penerapan ESG (Environmental, Social, Governance) dalam menjalankan bisnis perusahaan yang berkelanjutan dan mendukung ketahanan energi nasional. 

PTBA memastikan, penerapan regulasi internasional yang mengacu kepada Pedoman United Nation Sustainability Development Goal’s (UN SDG’s), ESG dan Prinsip Penambangan International Council on Mining and Metals (ICMM) yang telah konsinten diterapkan pada seluruh proses bisnis di Perusahaan.

Selain itu, wujud komitmen terhadap isu Perubahan Iklim juga telah ditunjukkan dengan kerjasama strategis antara PTBA dengan lembaga CDP dalam bentuk pendampingan penyusunan Laporan CDP-Climate Change PTBA yang akan dipublikasikan di awal bulan Desember 2021.

Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Suryo Eko Hadianto menegaskan, ESG merupakan syarat utama bagi perusahaan agar memiliki going concern kedepannya. Tidak hanya berpikir apa yang akan dilakukan hari ini, tapi juga harus berfikir tentang perusahaan kedepan untuk tetap sustain.

“ESG harus sudah tertanam dalam hati setiap pegawai dalam menjalankan pekerjaannya. Environmental dari ESG juga sudah kita tuangkan dalam visi kita yaitu sebagai perusahaan energi dan kimia kelas dunia yang peduli lingkungan,” ujar Suryo Eko.

Sementara untuk unsur Sosial, lamjutnya, PTBA juga memiliki rangkaian program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah program pengentasan kemiskinan yang diluncurkan November lalu, untuk memberantas kemiskinan di wilayah Lawang Kidul, Tanjung Enim, Sumatera Selatan. 

“Kegiatan bisnis PTBA semuanya hampir berada di Lawang Kidul. Bentuk kepedulian sosial ini harus dilatarbelakangi secara filosofi dan pemahaman secara mendasar. memanage kepedulian sosial harus dari hati, jangan sampai masih ada yang miskin di sekitar tambang kita,” ujarnya lagi, seraya menambahkan, unsur governance yang paling esensial adalah integritas. Serta hal ini selalu ditekankan berkali-kali dalam setiap kegiatan.

Selain itu, terkait ESG, ditambahkannya, berkaitan dengan sustainability, yaitu sustanibility terhadap lingkungan. “Sustainability terhadap kehidupan sosial sekitar kita dan sustainability terhadap bisnis perusahaan dimana sistem ESG ini hanya sebuah langkah untuk menuju 3 sustanability tersebut,” pungkasnya.

Pada agenda ini juga diisi dengan Sharing Session terkait kilas balik ESG 2021 dan Outlook ESG 2022, Paparan terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh Satuan Kerja CSR, Paparan terkait Program Pengentasan Kemiskinan oleh Tim Pengentasan Kemiskinan, Paparan terkait Risiko Korporat dan Workshop Penyusunan Kertas Kerja ESG Stock Code mengacu pada Program Kerja RKAP 2021, Program Kerja 2022 dan rencana 5 tahun kedepan. (Edwin/SN)

Share:

Read More

Lagi, Koramil 404-02 Prabumulih Vaksin Ratusan Pelajar YB

Foto : Kegiatan vaksinasi siswa sekolah Yayasan Bhakti Prabumulih oleh Koramil 404-02 Prabumulih. Kamis, (2/12/21).

PRABUMULIH, SININEWS.COM -  Komando Rayon Militer (Koramil) 404 -02/Prabumulih (PBM) makin gencar melakukan Serbuan Vaksin Covid - 19, yang kali ini vaksinasi tersebut dilaksanakan di SMP dan SMA Yayasan Bhakti (YB) Kota Prabumulih, Kamis (2/12/2021). 

Serbuan Vaksinasi jelas tentunya dalam rangka mendukung program pemerintah, sebagai bentuk upaya percepatan penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 dikawasan dan lingkungan manapun. 

Komandan Koramil (Danramil) 404-02/PBM, Kapten CZI Didi Suratman menjelaskan giat vaksin dilingkungan Sekolah YB ini merupakan lanjutan pencapaian program serbuan vaksin yang pada sebelumnya juga dilaksanakan ke wilayah Desa dan Kelurahan. 

"Dengan sasaran 400 dosis Vaksin Sinovac, pihak kita bersama Tim Polkes Koramil yang datang kesekolah untuk vaksinasi anak-anak kita yang bersekolah di SMP dan SMA YB," jelasnya. 

"Tentu, dalam rutinitas mereka  melaksanakan kegiatan belajar hingga belum sempat untuk melakukan vaksin, maka dalam istilahnya kita jemput bola," ujar Kapten Didi S. 

Dikesempatan ini Beliau berpesan untuk para anak didik agar selalu meningkatkan disiplin Protokol Kesehatan (Prokes) dan lakukan semua kegiatan yang bermanfaat. 

"Pandemi covid -19 jangan dianggap remeh walau sudah vaksin namun prokes covid 19 tetap dilaksanakan. Gunakanlah  waktu untuk hal yang positif juga bermanfaat, terpenting jaga kesehatan dan jauhilah penyalahangunaan Narkoba, " tungkasnya. 

Terakhir Bapak berpangkat balok 3 dipundaknya ini menegaskan pihaknya bersama Tim Vaksin Polkes Koramil Prabumulih selalu siap dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid -19.

"Vaksin untuk negeri, kami akan selalu mendukung percepatan program vaksinasi nasional kepada masyarakat terkhusus diwilayah teritorial kita," pungkas Danramil Prabumulih.(sn/tau)

Share:

Read More

Ombudsman Temukan Persoalan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

JAKARTA,SININEWS.COM - Pimpinan Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika didamping Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Dedy Irsan menyampaikan hasil kajian sistemik perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi berdasarkan fakta fakta yang ditemukan di lapangan termasuk beberapa Kabupaten Kota di Provinsi Banten

Pimpinan Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menegaskan, pengelolaan program pupuk subsidi secara tepat dimulai dari penentuan sasaran penerima, penentuan jenis pupuk, fokus pada komoditas tertentu, serta diiringi dengan pengawasan yang tepat. 

"Dengan begitu, selain instrumen perlindungan petani, pupuk subsidi juga dapat menjaga keberlanjutan sistem budidaya pertanian. Sekaligus dapat dijadikan instrumen dalam peningkatan produksi,"kata Yeka lewat rillis tertulisnya,  Kamis  (2/12) di Jakarta

Atas dasar pertimbangan keterbatasan anggaran dan instrumen perlindungan petani, lanjut Yeka, Ombudsman memberikan beberapa usulan kepada Kementan dalam rangka memperbaiki kriteria petani penerima pupuk subsidi. 

Pertama, alokasi pupuk subsidi diberikan 100 peresen untuk petani tanaman pangan dan hortikultura dengan luas lahan garapan di bawah 0,1 ha, sesuai kebutuhan lahannya.

Kedua, alokasi pupuk subsidi diberikan 100% hanya kepada petani dengan komoditas tertentu sesuai kebutuhan lahannya. Dengan luas lahan garapan di bawah 0,5 ha untuk tanaman padi dan jagung. 

"Ketiga, alokasi pupuk subsidi diberikan kepada petani dengan luas lahan garapan di bawah 1 ha, dengan komoditas strategis dan rasio realisasi dengan kebutuhan pupuk minimal 60 peresen.," sebutnya.

Selain itu, pemerintah juga mesti memperbaiki pendataan petani penerima program terkait. Pasalnya, saat ini, proses tersebut dianggap terlampau lama, rumit dan berujung ketidakakuratan data penerima. Yeka menyebutkan, terdapat indikasi dari tidak semua petani tergabung dalam anggota kelompok tani, tidak semua anggota kelompok tani terdaftar dalam e-RDKK, dan tidak semua petani yang terdaftar e-RDKK mendapatkan pupuk subsidi. 

Kemudian, terbatasnya pelibatan aparatur pemerintah desa dalam penentuan petani penerima pupuk bersubsidi, hingga tidak semua NIK petani teraktivasi oleh Dukcapil. Hal ini mengakibatkan petani tidak dapat menebus pupuk subsidi karena dianggap tidak dapat menunjukan identitas diri. 

Adapun rekomendasi perbaikan kepada Kementan meliputi, pendataan penerima pupuk subsidi dilakukan setiap lima tahun sekali, dengan evaluasi setiap tahun. 

"Lalu, menata ulang mekanisme penyusunan RDKK dengan mengoptimalkan pelibatan aparatur desa dalam pendataan, verifikasi dan validasi RDKK pupuk subsidi, serta pelaksanaan musyawarah desa dalam memutuskan RDKK," sebutnya. 

Selanjutnya, penyederhanaan data Simluhtan berbasis kelompok tani atau e-RDKK Poktan. Sedangkan, data Anggota kelompok tani yang tercantum dalam RDKK pupuk subsidi dijadikan sebagai lampiran dalam Simluhtan.

"Terakhir, melakukan pendataan kebutuhan lahan atas pupuk setiap petani, menggunakan perangkat uji tanah terstandardisasi sesuai karakteristik lahan," pungkasnya.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Pupuk Bersubsidi, Ombudsman RI memberikan saran kepada Kementrian Pertanian dan Kementrian Perdagangan untuk membentuk Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi secara khusus untuk memperkuat fungsi pengawasan dan penindakan, yang terdiri dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan Kejaksaan Agung RI.

Ombudsman akan mendorong setiap penyelenggara pelayanan publik (Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan Kab/Kota/Prov dan PT. Pupuk Indonesia) untuk membentuk dan/atau mengoptimalkan pengelolaan pengaduan, dengan merujuk ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Banten, Dedy Irsan berharap agar saran dan masukkan ini dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik Kabupaten maupun Kota serta Provinsi di Banten sesuai dengan tugas dan fungsi, dan kewenangan masing-masing.

"Kita harapkan saran dan masukan dari Ombudsman dapat dilaksanakan oleh Pemerintah daerah baik Kabupaten maupun Kota di Banten."terang Dedy.

Share:

Read More

MUSCAM II HIMPAUDI PENUKAL UTARA TETAPKAN PENGURUS MASA BHAKTI 2021 - 2025

PALI. SININEWS.COM -- Dalam rangka penyegaran kepengurusan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) wilayah Kecamatan Penukal utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

Rabu (1/12/2021), menggelar Musyawarah pembentukan Kepengurusan masa Bhakti 2021-2025. 

 Acara yang dipusatkan di Aula Kantor TK/PAUD Karya Bersama Desa Tempirai selatan ini, dihadiri Ketua Harian HIMPAUDI kabupaten PALI Triyanti Padri,Spd  dan  14 Kepala Lembaga TK/PAUD se Penukal utara ini berjalan lancar dengan standar Prorokol Kesehatan Covid 19.

Dalam sambutan Ketua Umum HIMPAUDI Kabupaten PALI Ir.Sri Kustina Heri Amalindo, diwakili Ketua Hariannya  Triyanti Padri, Spd, mengapresiasi atas terlaksanakannya kegiatan Musyawarah ke II Himpaudi Kecamatan Penukal utara dapat terbentuk secara aklamasi  kepengurusan baru periode 2021 - 2025.

Lanjut Triyanti Padri,  mendorong para pengelola dan guru PAUD hendaknya  terus berinovasi untuk mencerdaskan para siswa untuk menjadi anak yang tumbuh mandiri memiliki karakter tersendiri.

Juga dengan adanya lembaga Himpaudi tingkat Kecamatan dapat dijadikan ruang berkomunikasi dan barter pengalaman sesama guru  dalam proses belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Ditempat yang sama Ketua  terpilih, Ersunarsih, Spd, menyambut baik atas kepercayaan rekan rekanya untuk menjabat Ketua Himpaudi Kecamatan Penukal utara periode 2021 - 2025.

Sehingga amanah ini akan dilaksanakan dengan  baik serta dapat terjalin sinergilitas yang baik demi  kemajuan dunia Pendidikaan anak dan usia dini ( PAUD)

Ujar Ersunarsih Kepala TK/PAUD Permata hati Desa Kota Baru.

(Bungharto/SN)

Share:

Read More

Nyaris Setahun Polemik Tol Tak Selesai, Warga Jungai Prabumulih Paksa kembalikan Sertifikat Tanah

 

Foto : Kades Jungai memberikan pendapat didepan Kasi Sengketa BPN Prabumulih, Rabu (1/12/21)

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Puluhan warga Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) kembali geruduk kantor ATR/BPN Pertanahan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel) terkait pembebasan lahan jalan tol Prabumulih – Linggau, Rabu (1/12/21).

 

Akhmad Sahabudin Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Prabumulih melalui Kasi Sengketa BPN Prabumulih Mulya mengatakan kedatangan puluhan warga Desa Jungai meminta Sertifikat Tanah (SHM) miliknya segera dikembalikan ke warga pemilik tanah.

 

Namun demikian menurut Mulya setelah melalui kordinasi dengan Petinggi BPN dan Kanwil serta kepolisian Polres Prabumulih, pihaknya tidak bisa memenuhi permintaan warga pemilik lahan jalan tol.

 

“atas permintaan pengembalian kepemilikan dokumen lahan (SHM) kami mohon maaf tidak bisa memenuhi, dengan alasan dan pertimbangan itu sudah kami kordinasikan dengan pihak polres” ucapnya dihadapan puluhan masyarakat Desa Jungai.

 

Sementara ditempat yang sama M.Dahrial salah satu warga Desa Jungai yang kebunnya hingga kini belum bisa dilakukan pembayaran ganti rugi tol mengaku merasa sangat dirugikan atas gugatan yang lakukan oleh seorang yang mengaku memiliki hak atas tanah tersebut.

 

“Tuntuan kami tidak banyak hanya meminta pihak BPN mengeluarkan surat rekomendasi untuk pencairan dana kami (tol) karena secara hukum kami memiliki bukti yang sah (SHM) yang tercatat dan dikeluarkan oleh BPN pada tahun 1997” jelas Dahrial kepada awak media.

 

Masih kata Dahrial, kasus gugatan tanah tol yang dialami 16 orang warga Desa Jungai yang belum dibayarkan itu mengaku hampir satu tahun tidak terselesaikan, padahal menurutnya pihak tergugat (warga pemilik lahan) sudah memenangkan perkara tersebut secara ingkrah namun tetap tidak bisa cairkan dengan alasan adanya gugatan kedua pada objek yang sama.

 

Dari informasi yang diterima media ini, uang ganti rugi jalan tol sudah dititipkan dipengadilan serta nama-nama penerima sudah ada semua, namun pihak BPN tidak bisa mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana tersebut karena adanya gugatan kedua dengan objek dan perkara yang sama.

Hingga berita ini diterbitkan pihak BPN dan warga sepakat dengan surat perjanjian akan diadakan pertemuan lanjutan pada selasa mendatang dengan unsur Korfompinda dan masyarakat (sn/tau)

SIMAK VIDEO LENGKAPNYA

Share:

Read More

KAPOLRES PALI ROAD SHOW TINJAU PELAKSANAAN VAKSINASI SINOVAC KEC. PENUKAL UTARA

 

PALI, SININEWS.COM -- Sejalan program Nasional Pemerintah Republik Indonesia Tentang kewajiban dan kepatuhan Setiap Warga Negara menerima  Vaksinasi Sinovac untuk menangkal Radiasi Virus Covid 19.

Rabu , (1/12/2021), Kapolres Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), AKBP.Rizal Triyadi bersama  jajarannya Polsek Penukal Utara,  Menggelar Road show kunjungan melihat langsung pelaksanaan Vaksinasi Sinovac diberbagai desa dalam wilayah  Kecamatan Penukal Utara, Diantaranya di 4 Desa secara serentak se Tempirai Raya ( Desa Tempirai, Desa Tempirai Utara, Desa Tempirai Timur dan DesaTempirai selatan) Acara yang dipusatkan Balai Desa Tempirai Timur ini berjalan lancar dengan standar  protokol kesehatan Covid 19

Dalam arahanya Kapolres PALI, mengapreasiasi atas  minat Masyarakat untuk mengikuti proses Vaksinasi, dan dukungan Pemerintahan Desa berserta Tim Medis Puskesmas Tempirai.

Lanjut Kapolres PALI, memberikan paparan secara rinci pentingnya Masyarakat mendapat suntikan Vaksinasi untuk kekebalan tubuh, mengingat Virus Carona  selama ini mengganggu aktivitas Masyarakat dalam berbagai kegiatan, sehingga bila Masyarakat sudah melaksanakan Suntikan Vaksinasi secara global maka tidak diragukan untuk melakukan berbagai kegiatan lainya.

 Kapolres AKBP. Rizal Triyadi, juga Menghimbau pada Masyarakat untuk menghindari dan menolak pengaruh buruk NARKOBA baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar.Sebagai mana diketahui, pengaruh buruk Narkoba berdampak pada jeratan hukum dan keharmonisan rumah tangga, serta merusak jaringan saraf otak Manusia.

Lawan Narkoba.... dan ikuti suntik Vaksinasi Covid 19Ajak....Kapolres PALI

Diwaktu yang sama, Ketua Bhayangkari PALI Yuni Rizal Triyadi, didampingi Kapolres PALI memberikan bingkisan sembako pada puluhan peserta Vaksin lansia, sebagai upaya kepedulian Bhayangkari dan Polres PALI pada Masyarakat yang kurang mampu yang terdampak Covid 19.

(Bungharto/SN)

Share:

Read More

BSB Pendopo PALI Teken PKS KPR Dengan FLPP

PALI. SININEWS.COM -- Bank Sumsel Babel Cabang Pendopo PALI teken Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT Bipala Anugerah Perkasa, developer perumahan Royal PALI Resident yang terletak di Kelurahan Handayani Mulya, kecamatan Talang Ubi, kabupaten PALI, Senin (29/11/2021).

PKS antara Bank Sumsel Babel dengan PT Bipala Anugerah Perkasa, terikat dalam bentuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). 

Kepala Cabang BSB Pendopo, Darmiansyah, SH menerangkan bahwa pihaknya dalam kredit perumahan, sudah empat kali melakukan kerjasama dengan perusahaan developer perumahan di kabupaten PALI. 

"Selama tahun 2021, BSB Cabang Pendopo sudah empat kali bekerjasama dengan pihak developer rumah. Sebagai bentuk dukungan agar masyarakat kabupaten PALI, mempunyai rumah yang bisa terjangkau," kata Darmiansyah. 

Sebelum dengan PT Bipala Anugerah Perkasa, BSB Cabang Pendopo, kabupaten PALI, telah bekerjasama dengan tiga perusahaan developer rumah. Yakni PT Anugerah Ridho Illahi, developer perumahan Threenka Residence, PT Vidi Baratama Mulya developer perumahan Grand Alam Permai Residence, dan PT Mitra Albi Abadi developer Andalusia Land. 

Ia menerangkan, semakin menjamurnya perumahan, menandakan bahwa kabupaten PALI, semakin maju dan sejahtera. 

"Ini pertanda bahwa kabupaten PALI, terus berkembang ke arah kemajuan. Semoga, bisa membawa manfaat untuk warga PALI, yang belum punya rumah," pungkasnya. 

Sementara itu, Syafriyadi penyuluh bisnis Bank Sumsel Babel Cabang Pendopo, menerangkan bahwa selama tahun 2021, BSB Cabang Pendopo, telah menyalurkan kredit perumahan senilai Rp 5 Milyar lebih. 

"Itu dari empat perusahaan developer yang sudah PKS dengan BSB Cabang Pendopo PALI. Untuk bisa memiliki rumah tersebut, syaratnya penghasilan bulanan di bawah Rp 8 juta dengan cicilan sangat murah sekali. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi pihak developer," tukasnya. (sn/perry)

Share:

Read More

Empat CaKades Raja Surati DPMD Adanya Dugaan Prangkat Tidak Netral

PALI. SININEWS.COM -- Setelah Pilkades serentak 2020 dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2021 dimana jalannya proses tahapan Pilkades Desa Raja kecamatan Tanah Abang disinyalir bnyak menemui kendala, dimulai dari gugatan berjalan di PTUN dan PN oleh Bakal calon kades Salpa Rabi dan Nurdin.

Belum usai masalah itu, kini timbul lagi permasalahan baru dan sedang proses, lagi lagi Calon kades tidak terpilih yaitu Amri Hadi, Burlian, Adesman dan Dafid Susanto merasa di dzolimi karena diduga ada perangkat desa Raja memihak kepada Calon Kades Aswin Markusuma dan terindikasi membagikan uang saat pemilihan.

"Kami telah mengirimkan Surat Kepada DPMD agar segera diberhentikan seluruh perangkat desa, apabila tidak diakomodir maka kami akan melaksanakan Aksi Damai ( (Demonstrasi) di kantor Bupati," kata ke empat cakades Raja, Selasa (30/11/21).

Terpisah, tokoh masyarakat Lematang Aka Cholik Darlin SPdI SH MM mengatakan bahwa dirinya tidak mengikuti perkembangan itu, namun Aka Cholik menegaskan bahwa hak warga negara adalah mencari keadilan di negara yang berdasarkan hukum ini, sah sah saja.

"Ini bisa jadi bahan pihak Polres untuk mengukap hal tersebut, karena ini merupakan pidana UU No 7 Tahun 2017. Tentu saja saya turut prihatin di Pilkades Raja saat ini dari kurang minatnya pemilih hanya 87,3 %, pemilih di gugat di PTUN dan PN kini para calon kades yang tidak terpilih merasa dizolimi , saya titip pesan saja kepada penegak hukum ada pepatah tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api," tutup mantan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD PALI ini. (sn/perry)

Share:

Read More