Bukan Hanya Pejabat Pemangku Kebijakan Hadiri Musrenbang, Ternyata di PALI Forum Anak Juga Dilibatkan

PALI -- Pada saat kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Bumi Serepat Serasan yang saat ini masih di tingkat Kecamatan, rupanya bukan hanya pemangku kebijakan serta instansi terkait saja yang hadir, namun Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengajak forum anak untuk menyampaikan aspirasinya dihadapan forum. 

Seperti pada Rabu (12/2) di Kecamatan Penukal, forum anak kecamatan setempat memberikan usulan-usulan terkait pemenuhan fasilitas khusus anak. 

Dikatakan Yenni Nopriani, Kepala DPPKBPPPA PALI didampingi Kabid PPPA, Kasmiyati bahwa sengaja pihaknya mengajak forum anak agar ikut berperan memberikan masukan serta mengajarkan forum anak untuk berani tampil didepan umum dalam meminta keinginannya agar hak-hak dasar anak terpenuhi. 

"Forum anak jangan hanya jadi pelengkap suatu organisasi saja, namun harus bisa berperan aktif sesuai tugas dan fungsinya," kata Yenni.

Pada Musrenbang Kecamatan Penukal, Yenni mengaku ada beberapa usulan tercetus dari anak-anak yang tergabung dalam forum anak. 

"Adapun usulan yang disampaikan oleh forum anak kecamatan Penukal antara lain adalah fasilitas olahraga, fasilitas kesenian, Internet desa, sekolah desa, taman bermain, tempat rekreasi. Usulan itu kami nilai memang untuk kebutuhan anak-anak dalam mengisi waktu luangnya," terangnya. 

Yenni juga berharap setiap usulan forum anak untuk bisa ditindaklanjuti. "Harapan kami, seluruh usulan forum anak dipenuhi agar tujuan menjadikan PALI sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) bisa tercapai dan lebih sempurna," harapnya. (sn) 

Share:

Read More

FPDP PALI Dukung Percepatan Pembangunan di Bumi Serepat Serasan

PALI -- Meski baru sebagai desa persiapan, tetapi Forum Pemerintah Desa Persiapan (FPDP) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) bulat mendukung percepatan pembangunan yang saat ini tengah digenjot Pemkab PALI di semua sektor. 

Dikatakan Ketua FPDP PALI Dedi Handayani bahwa pembangunan apapun tidak akan berjalan apabila tidak ada dukungan semua elemen. 

"FPDP ada 26 desa, dan kami semua bertekad mendukung penuh semua pembangunan agar PALI bisa cepat sejajar dengan daerah lain," tekad Dedi Handayani, yang kini menjabat Kades Persiapan Tempirai Barat, Rabu (12/2).

Untuk membulatkan tekad itu, Dedi Handayani menyatakan bahwa FPDP bakal menggelar acara akbar sebagai ajang silaturrahmi antar kades dan masyarakat desa Persiapan. 

"Rencananya bakal digelar tanggal 20 Februari ini di lapangan bola Sumberejo. Undangan kita targetkan 3.500 orang. Tujuannya tak lain sebagai ajang silaturrahmi serta deklarasi masyarakat desa persiapan mendukung percepatan pembangunan pemerintah serta menciptakan pilkada damai tahun 2020," terangnya.

Rencananya juga, dalam kegiatan itu, FPDP bakal adakan bagi-bagi paket sembako untuk warga sekitar. 

"Kita siapkan 400 paket sembako untuk warga sekitar lokasi kegiatan. Kita berharap kegiatan itu berjalan sukses dan aman," harapnya. (sn) 

Share:

Read More

Harga Getah Tidak Menentu, Petani Karet Asal PALI Nekat Kayuh Sepeda Temui Jokowi

Foto. Kades Prabu Menang 


PALI -- Dengan kondisi tidak menentunya nasib petani karet di Bumi Serepat Serasan, yang mana harga andalan petani dari hasil sadapannya yang belum membaik membuat salah satu warga Desa Prabu Menang Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) membulatkan diri untuk menemui Presiden RI, Joko Widodo menggunakan sepeda. 

Kabar kenekatan salah satu warga PALI itu dibenarkan Abul Rustomi, Kepala Desa Prabu Menang, Rabu (12/2).

"Warga itu atas nama Muklas bin Sinurdin (Alm). Dia sudah meminta surat izin jalan dari kami untuk menemui pak Jokowi di Istana negara menggunakan sepedanya," kata Kades. 

Dijelaskan Kades bahwa tujuan dari tekad bulat Mukhlas tidak lain untuk menyampaikan aspirasi petani karet di Kabupaten PALI. 

"Saat Mukhlas datang minta surat jalan, saya tanya maksud dan tujuannya. Dia bercerita bahwa dengan kondisi seperti ini, yang dialami petani karet, presiden harus mengetahuinya dengan harapan presiden bisa membantu memberikan solusi untuk meningkatkan harga getah dikalangan petani," imbuhnya. 

Untuk keberangkatannya, Kades mengutarakan bakal dilakukan acara pelepasan. 

"Yang bakal berangkat menemui pak Jokowi merupakan wakil petani. Tentu harus kita hargai keinginan yang tidak ringan itu. Maka kita bakal lepas secara resmi. Dengan adanya niat salah satu warga kami, sebagai pemerintah desa tidak bisa melarang atau menyuruh warga lainnya untuk ikut serta pada misi tersebut. Sebab ada ajakan melalui sosial media untuk bersama temui presiden mengayuh sepeda," tandasnya.(sn)  

Share:

Read More

Bawaslu PALI Buka Lowongan Panwaslu, Catat Syarat dan Ketentuannya

PALI -- Persiapan pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Bumi Serepat Serasan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali melakukan penjaringan calon anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat kelurahan dan desa. 

Informasi itu disampaikan langsung Ketua Bawaslu PALI, Heru Muharam melalui Divisi SDM, Basrul Oesin SAP, Rabu (12/2).

Menurut Basrul pendaftaran bakal dibuka pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020 dengan ketentuan persyaratan terpenuhi.

"Syaratnya seperti biasa harus WNI, usia paling rendah 25 Tahun, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara,UUD1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita 

Proklamasi 17 Agustus 1945, mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil, memiliki pengalaman kepemiluan, berpendidikan paling rendah SMA/Sederajat," papar Basrul. 

Syarat lainnya dijelaskan Basrul adalah harus berdomisili di kecamatan setempat, dibuktikan dengan E-KTP juga  mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

"Dan harus mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan,dan/atau BUMN / BUMD pada saat mendaftar sebagai calon, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 

atau lebih. Bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau BUMN/BUMD 

selama masa keanggotaan apabila terpilih," terangnya. 

Disamping itu, bakal calon Panwaslu ditegaskan Basrul tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan mendapatkan izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi lain," tandasnya. 

Untuk informasi lebih lanjut, Basrul mengarahkan masyarakat yang berminat melamar untuk menghubungi Panwascam di masing-masing kecamatan yang ada di kabupaten PALI. 

"Sikahkan daftar ke Panwascam masing-masing. Untuk jumlah Panwaslu, nantinya bakal ditempatkan satu anggota dalam setiap desa atau kelurahan. Untuk mekanisme penjaringan, pelamar harus lalui beberapa tahapan yang sudah tercantum pada pengumuman penerimaan calon Panwaslu," tutupnya. (sn) 

Share:

Read More

Disdukcapil PALI Ajak Masyarakat Ikut Sensus Penduduk Online, Simak Caranya

PALI -- Sehubungan dengan pelaksanaan Sensus Penduduk Online mulai tanggal 15 Februari - 31 Maret 2020, yang menggunakan data dasar administrasi penduduk yang sudah terkonsolidasi nasional per Juni 2019, maka partisipasi publik sangat ditentukan oleh keberadaan penduduk di data adminduk.

Untuk mensukseskan sensus kependudukan itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengeluarkan surat edaran  degan nomor 470/089/Duk-Pencapil/2020 tentang dukungan sensus penduduk tahun 2020 yang isinya mengajak partisipasi masyarakat agar ikut melakukan pendataan mandiri dengan mengupdate data diri dan keluarga secara benar dan akurat melalui website www.sensus.bps.go.id.pp.

"Sensus ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 februari s/d 30 maret 2020. Untuk itu penting sekali mengetahui apakah NIK dan No KK kita ada di dalam database untuk memastikan bisa berpartisipasi di Sensus Penduduk Online," kata Rismaliza, Kepala Disdukcapil PALI, Rabu (12/2).

Pada sensus penduduk secara online dijelaskan Rismaliza bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan fasilitas cek keberadaan melalui laman sensus.bps.go.id/cek yang dapat dimanfaatkan untuk memeriksa terlebih dahulu keberadaan seseorang di dalam database. 

"Ini akan menentukan apakah yang bersangkutan dapat berpartisipasi di sensus penduduk online atau tidak.

Karena laman cek NIK menjadi bagian dari alur sensus penduduk online, maka laman sensus.bps.go.id/cek akan dinonaktifkan pada tanggal 14 Februari 2020," jelasnya.

Namun khusus ASN dan non ASN dibawah lingkup Pemkab PALI ditambahkan Rismaliza dari level kabupaten, kecamatan, kelurahan atau RT/RW sampai dusun tanpa terkecuali wajib melaksanakan pendataan mandiri secara serentak pada tanggal 15 februari 2020.

"Harapan kami masyarakat seluruhnya berpartisipasi dalam sensus penduduk secara online agar data penduduk di PALI bisa konkret," harapnya. 

Perlu diketahui oleh seluruh masyarakat kabupaten PALI bahwa seperti yang telah disampaikan di laman resmi BPS, metode sensus penduduk kali ini menggunakan sistem online karena dinilai sebagai solusi atas persoalan yang ada pada metode tradisional.

Metode tradisional tentu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Sedangkan pemerintah dituntut untuk terus update terkait data, karena perubahan komunitas yang sangat cepat.

Selain itu, meningkatnya response burden menjadi salah satu kelemahan dari metode tradisional. Kesulitan dalam melakukan pencacahan secara langsung juga menjadi satu faktor kelemahan. Karena di era saat ini, mobilitas penduduk terus meningkat, dan banyaknya kelompok yang sulit dijangkau.

Sebab itu pemerintah memilih metode kombinasi yang dianggap sebagai solusi atas persoalan di atas tersebut. Ada empat solusi yang ditawarkan. Pertama, menggunakan dan mengkombinasikan antara short form dan long form. Kedua, melakukan rolling cencus. Ketiga, menggunakan internet-based self-enumeration. Keempat, beralih ke register-based cencus.

Sensus penduduk pada tahun 2020 ini tidak hanya dilakukan Indonesia. Ada 54 negara yang juga melakukan sensus penduduk atau perumahan. Beberapa diantaranya adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Singapura, Arab Saudi, Jepang, Filipina, Meksiko, Malaysia, Argentina, Korea Selatan, Thailand, Brazil, Rusia, Qatar, Ghana dan beberapa negara lainnya.

Sensus penduduk 2020 atau SP2020 menjadi sensus penduduk pertama Indonesia yang memanfaatkan data registrasi penduduk. Upaya ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan “Satu Data Kependudukan Indonesia”.

Kondisi data kependudukan di Indonesia sendiri masih pecah menjadi dua versi, yaitu Dukcapil dan BPS. Tahun 2018 Ditjen Dukcapil Triwulan II 2018 meliris total penduduk di Indonesia mencapai 263,9 juta. Sedangkan BPS-BAPPENAS menyebut 264,2 juta penduduk.

Sensus Penduduk 2020 nantinya masyarakat harus mengisi datanya sendiri pada pelaksanaan Sensus Penduduk Online mulai Februari sampai Maret 2020 melalui laman http://sensus.bps.go.id. TIMES Lovers jangan sampai ketinggalan, ya! (sn) 

Share:

Read More

Tingkatkan Pelayanan, Disdukcapil PALI Gelar Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

PALI -- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar sosialisasi kebijakan kependudukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang inovatif, cepat akurat dan gratis dengan tujuan membahagiakan rakyat atau masyarakat, Rabu (12/2) di Kantor Camat Talang Ubi.

Pada kegiatan itu, Bupati PALI H Heri Amalindo diwakili Sekda PALI Syahron Nazil membuka secara resmi sosialisasi yang bakal digelar ke seluruh kecamatan di Kabupaten PALI. 

"Sosialisasi ini merupakan data dasar dalam penghitungan data bagi dinas lain untuk merencanakan suatu program. Artinya ini sangat penting bukan hanya untuk pendataan jumlah penduduk saja, melainkan juga penentu kebijakan pemerintah," ucap Sekda. 

Dan seiring perkembangan teknologi, dikatakan Sekda bahwa kedepan pelayanan kependudukan bakal berubah. 

"Suka tidak suka atau mau tidak mau masyarakat harus ikuti perkembangan. Sebab pelayanan administrasi kependudukan bakal menggunakan sistem website atau online. Untuk itulah, sosialisasi seperti ini sangat penting untuk pemahaman setiap perubahan sistem kebijakan dalam pelayanan. Dan kami berharap peserta sosialisasi ini bisa menyerap dan menyimak materi yang diberikan agar nantinya bisa disampaikan kepada masyarakat," pesan Sekda. 

Sementara itu, Rismaliza Kepala Disdukcapil PALI menjabarkan tujuan sosialisasi itu untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan aparatur pemerintahan dan juga masyarakat akan pentingnya meningkatkan sistem pelayanan tertib adminduk. Sebab dijelaskan Kepala Disdukcapil PALI bahwa banyak perubahan kebijakan sistem pelayanan yang Dilakukan Dukcapil.

"Agar semua elemen terkait bisa memahami kebijakan baru pada pelayanan adminduk. Seperti pencetakan Kartu Keluarga (KK)  baru yang saat ini tidak ditandatangani basah namun memakai tandatangan elektronik. KK itu tidak perlu lagi dilegalisir, karena bisa dicek keasliannya secara online," terang Rusmaliza.

Sosialisasi kebijakan kependudukan itu juga ditambahkan Rismaliza bakal dilakukan di seluruh kecamatan. 

"Talang Ubi menjadi kecamatan pertama digelarnya sosialisasi ini dengan peserta dari operator kecamatan, Kades, lurah dan tokoh masyarakat. Kami harapkan usai kegiatan ini, pelayanan dan tertib adminduk di Kabupaten PALI bisa terus meningkat," harapnya. (sn) 

Share:

Read More

DPPKBPPPA PALI Kembali Gelar Pelayanan KB Gratis, Desa Pandan Sasarannya

PALI -- Mewujudkan program pemerintah dalam mengatasi ledakan penduduk, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Penukal Abab Ilir (PALI) terus gencar mensosialisasikan dan mengajak masyarakat Bumi Serepat Serasan untuk ikut program KB. 

Selain sosialisasi, OPD ini juga terus memberikan pelayanan KB gratis hingga ke pelosok. Seperti contoh pada Selasa (11/2), DPPKBPPPA lakukan pelayanan KB gratis di Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang. 

Sebelum pelayanan KB gratis, petugas KB juga ajak warga setempat melalui cara unik yang telah dilakukan DPPKBPPPA di tahun sebelumnya, yakni dengan menggelar hiburan edukasi berupa layar tancap menggunakan Mupen atau mobil unit penerangan pada Senin malam. 

"Kami kembali lakukan pelayanan KB serta sosialisasikan ke masyarakat manfaat ikut program KB serta pemberian pemahaman imbas perkawinan usia anak yang harus dihindari juga kekerasan dalam rumah tangga," ungkap Yenni Nopriani, Kepala DPPKBPPPA PALI. 

Yenni juga mengatakan bahwa pihaknya menyarankan masyarakat untuk ikut program KB dengan jenis kontrasepsi jangka panjang. 

"Seperti menyarankan memasang susuk atau KB implan, bahkan bagi pasangan yang sudah tidak ingin hamil lagi karena telah memiliki anak dua atau lebih, kota anjurkan untuk ikut MOW atau MOP," tukasnya. 

Gencarnya kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat saat ini diharapkan Yenni bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut program KB. 

"Selain mengatasi ledakan penduduk, tujuan utama program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di PALI. Sebab kami bukan hanya mengajak masyarakat menjadi akseptor, tetapi juga membentuk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) agar pendapatan masyarakat bertambah," tutupnya. (sn) 

Share:

Read More

KPUD Kumpulkan Awak Media Se-PALI, Begini Tujuannya

IPALI -- Peran serta masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya saat Pemilu sangat diharapkan penyelenggara agar bisa maksimal. Berbagai upaya pun dilakukan pihak penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlebih jelang pesta demokrasi serentak dalam memilih pemimpin daerah yang bakal dilaksanakan pada 23 September 2020 mendatang.

Seperti yang dilakukan KPU Daerah Kabupaten PALI pada Selasa (11/2). KPUD PALI undang seluruh wartawan yang bertugas di Bumi Serepat Serasan untuk ikuti suatu kegiatan dalam rangka silaturrahmi antara KPUD PALI dan awak media yang dikemas dalam acara media Gathering, digelar di Grand Charle. 

Pada penyampaiannya, Ketua KPUD PALI, Sunario SE menjelaskan tujuan kegiatan dengan tema Peran media dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilihan  Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tahun 2020 itu adalah meminta awak media untuk menjadi penyambung informasi dari KPU kemudian disampaikan ke publik melalui berita yang akurat. 

"Informasi dari KPU tidak akan sampai secara menyeluruh ke masyarakat apabila tidak ada peran media. Terlebih saat ini proses tahapan Pilkada sudah berjalan. Untuk itulah kami meminta awak media menjadi mitra kami sebagai penyambung informasi," pintanya. 

Sunario juga mengajak awak media untuk bersama-sama menciptakan Pilkada di PALI berjalan aman dan damai. 

"Suksesnya Pilkada PALI akan terlaksana ketika kita bersama-sama mendukungnya. Sukses Pilkada bukan hanya diukur dari tertib serta amannya jalannnya pesta demokrasi, tetapi juga ditentukan dengan tingginya angka pemilih dalan menyalurkan hak pilihnya," tukasnya. (sn)

Share:

Read More

RS. Fadilah Prabumulih Diduga Tak Daftarkan Jamsostek Karyawan selama 2 Tahun

Foto : Muhar Syarif Account Representative  Perintis BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Prabumulih, Senin (10/2/20)

PRABUMULIH, SININEWS.COM - Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial salah satunya menyebutkan Setiap warga negara indonesia yang bekerja wajib mendapatkan perlindungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Hal tersebut diwajibkan bagi setiap perusahaan yang memiliki badan hukum yang sah, namun tidak sedikit perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan hak bagi pekerja

Rumah Sakit Fadilah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.01 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih itu diduga adalah salah satu perusahaan yang belum mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagian karyawannya, hal tersebut mencuat isu beberapa karyawan RS.Fadilah belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan yang sudah bekerja selama empat tahun dan hanya didaftarkan selama 2 tahun saja, senin (10/2/20)

Tim sininews.com mencoba mengkonfirmasi kebenaran isu yang beredar ditengah masyarakat dengan menemui langsung Direktur RS Fadilah yang diterima langsung oleh Manager Humas Fuji dan Deny dikantornya mengatakan pihaknya telah mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Kesehatan namun untuk BPJS Ketenagakerjaan hanya sebagian saja, senin (27/1/20)

“seluruh karyawan yang kami daftarkan BPJS Ketenagakerjaan sesuai aturan dan kemampuan perusahaan, hal tersebut dibolehkan oleh Disnaker” ucapnya 

Disinggung mengenai kecelakaan kerja oleh karyawan yang terjadi, pihak rumah sakit mengaku akan mengcover semua biayanya 

“kalau ada karyawan yang kecelakaan kita cover, biayanya dari rumah sakit” terang Fuji

Dikutip dari website hukumonline.com Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“PP 84/2013”). Dalam PP 84/2013 antara lain disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1 juta sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja

Sementara itu, Muhar Syarif Account Representative Perintis BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Prabumulih saat ditemui dikantornya mengatakan setiap perusahaan wajib mendaftar sebagai peserta Jamsostek 

“itu wajib didaftarkan dari awal peserta mulai bekerja, jika tidak akan diberi sanksi adminitrasi” ucapnya seraya mengatakan jika RS Fadilah merupakan salah satu perusahaan yang sudah lama terdaftar

Namun demikian jika perusahaan terbukti lalai pihaknya akan memberikan sanksi adminitrasi setelah sebelumnya diberikan surat teguran

“sesuai undang-undang kita akan beri surat teguran dulu” jelasnya (sn)

Share:

Read More

Sumur Sejarah Pertamina EP Sangasanga Field LSE-001 Diresmikan Wagub Kaltim

SANGASANGA, SININEWS.COM – PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero) sekaligus Kontraktor Kontrak Kerja Sama di bawah pengawasan SKK Migas, mempunyai tugas mencari sumber miyak dan gas untuk mendukung ketahanan energi nasional. Sebagai salah satu KKKS yang mempunyai wilayah kerja terluas di Indonesia dan lapangan yang mature menjadi salah satu tantangan Pertamina EP untuk terus meningkatkan produksi. 

Salah satunya adalah lapangan Sangasanga Field. Field yang berada di bawah pengawasan Asset 5 ini mampu menghasilkan produksi sebesaR 5.986 BOPD untuk minyak dan 2,1435 MMSCFD untuk gas. Sangasanga Field juga mempunyai tonggak sejarah bagi Kutai Kartanegara, yaitu melalui sumur Louise 1 yang dianggap sebagai warisan sejarah masa lampau. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, meresmikan situs sejarah Sumur Louise 1 di Wilayah Kerja PT Pertamina EP Asset 5 Sangasanga Field, Senin (27/01). 

Didampingi oleh Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, Sangasanga Field Manager Jemy Oktavianto dan manajemen Sangasanga Field, Hadi Mulyadi melakukan pemotongan pita merah putih yang menandai peresmian tersebut.

Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur berterima kasih kepada Pertamina EP Sangasanga Field karena telah melestarikan Sumur Louise 1 tersebut. Hadi juga berharap jika Sumur Louise 1 ini dapat menjadi obyek wisata sejarah di Sangasanga. 

“Kita ucapkan terima kasih kepada Pertamina yang telah melestarikan situs sejarah ini. Diharapkan dikembangkan jadi obyek wisata, selain Museum Perjuangan Sangasanga juga ada situs sejarah sumur minyak pertama di Sangasanga”, harap Hadi Mulyadi.

Selaras dengan harapan Hadi Mulyadi, Edi Damansyah, Bupati Kutai Kartanegara pun berharap Sumur Louise 1 dapat dijadikan sebaga obyek wisata baru di Sangasanga.

“Situs ini juga dapat dijadikan obyek wisata sejarah yang harus diketahui masyarakat luas, sebagai bagian dari perjuangan pahlawan Merah Putih mempertahankan kemerdekaan di Sangasanga”, ujar Edi.

Sangasanga Field Manager, Jemy Oktavianto pun menyambut baik langkah pemerintah untuk melestarikan peninggalan sejarah tersebut.

Diketahui keberadaan Sumur Louise 1 tidak dapat terlepas dari sejarah Kota Minyak Sangasanga. Berawal dari penelitian insinyur pertambangan Belanda Ir. Jacobus Hubertus Menten yang melakukan penelitian di Sangasanga pada tahun 1888 dan menemukan sumber minyak di Sangasanga. Pada Januari 1897, sumur minyak pertama Louise 1 mulai dibor. Dan pada Februari 1897, Sumur Louise 1 pertama kali memproduksi minyak dengan produksi awal 88 BOPD.(ril/SN)

Share:

Read More