Pembinaan DEKELA Dilanjutkan, Giliran Tempirai Selatan dan Lubuk Tampui

PALI -- Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melanjutkan sosialisasi dan pembinaan terhadap Desa atau Kelurahan Layak Anak (DEKELA) ke Desa Tempirai Selatan dan Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara, Selasa (25/2).

Hal ini dilakukan sebagai komitmen DPPKBPPPA mewujudkan PALI sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). 

"Upaya ini bakal kita lakukan setiap hari, target seluruh desa bisa jadi layak atau ramah anak sebagai penunjang KLA di PALI," ungkap Yenni Nopriani Kepala DPPKBPPPA PALI didampingi Kabid PPPA, Kasmiyati. 

Pada sosialisasi dan pembinaan DEKELA, disebutkan Yenni bahwa pihaknya mengajak kepada desa serta perangkatnya juga sejumlah tokoh masyarakat dan pelajar yang tergabung pada forum anak untuk ikut berpartisipasi. 

"Kita berikan pemahaman kepada seluruh yang hadir betapa pentingnya memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dari kekerasan. Serta mengajak pemerintah desa untuk berkomitmen mewujudkan desanya menjadi layak anak dan ramah anak," tukasnya. 

Diharapkannya dengan sistem estafet melakukan sosialisasi dan pembinaan DEKELA, bisa menyempurnakan PALI sebagai KLA. 

"Dari tingkat desa kalau sudah layak anak, dipastikan PALI akan lebih sempurna menjadi Kabupaten yang layak dan ramah terhadap anak. Sebab dengan lengkapnya fasilitas anak, melahirkan SDM yang handal bisa sangat mudah dan apabila masyarakat sadar pentingnya memenuhi hak anak, maka kekerasan terhadap anak juga bisa diminimalisir," harapnya. (sn) 
Share:

Terendam Banjir, Warga Sedupi dan Tanjung Dalam Terima Bantuan Sembako

PALI -- Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali menyalurkan bantuan paket sembako untuk korban banjir dibeberapa desa di Kecamatan Tanah Abang, Selasa (25/2).

Dikatakan Junaidi Anuar, Kepala BPBD PALI didampingi Plt Kepala Dinsos PALI, Metty Etika bahwa pihaknya bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten PALI membagikan 300 paket sembako. 

"Kita bagikan di tiga tempat dalam kecamatan Tanah Abang  yakni di Desa Sedupi sebanyak 150 paket, Desa Tanjung Dalam 100 paket dan Ponpes Ar-roji 50 paket," ungkap Junaidi Anuar. 

Sementara itu, Sekda PALI Syahron Nazil mewakili Bupati PALI menyebut bahwa bantuan itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesulitan warganya yang tengah ditimpa musibah.

"Kita tengah diuji, meski ini sudah biasa dialami setiap tahun. Namun demikian kita tetap waspada dan berdoa agar banjir ini segera surut agar aktivitas kita bisa berjalan lancar. Bantuan ini bentuk kepedulian pemerintah terutama pak Bupati dalam meringankan beban masyarakat yang terkena banjir," kata Sekda. 

Sekda juga menghimbau warga yang saat ini tengah dikepung banjir untuk tetap mengawasi anggota keluarganya terutama anak-anak. 

"Jaga anak-anak kita agar jangan bermain ditengah banjir. Kalau ada keluhan kesehatan  segera datang ke posko yang telah disediakan BPBD dan Dinsos serta Dinkes. Atau apabila ada kondisi darurat, silahkan hubungi BPBD," saran Sekda. (sn) 
Share:

Dukung Peningkatan Produksi, Polda Sumsel dan Pertamina EP Terus Bersinergi

PRABUMULIH, SININEWS.COM - Dalam rangka menjalin silaturahmi, meningkatkan koordinasi dan meminimalisir ancaman keamanan sebagai bentuk sinergitas khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, General Manager PT Pertamina EP Asset 2 didampingi tim manajemen melakukan audiensi ke Polda Sumsel, Rabu (19/2).  

Kedatangan rombongan General Manager Pertamina EP Asset 2, A Pujianto didampingi para Field Manager yang beroperasi di wilayah Sumatra Selatan yaitu Prabumulih Field Manager Dirga Andri Sisworo, Pendopo Field Manager Munir Yunus, Adera Field Manager Hermansyah dan Ramba Field Manager Richard Muthalib dan Asset 2 PR & Govrel Ast Manager Setyo Puji disambut langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Pol Drs Priyo Widyanto MM beserta Kabid Humas Kombes Pol Supriadi serta Karo Ops Polda   Sumsel, Dir Pamobvit Polda Sumsel.

Dalam pertemuan tersebut, A Pujianto menjelaskan bahwa dampak impor minyak dikurangi oleh pemerintah pusat mengakibatkan target produksi minyak pun meningkat, termasuk diwilayah kerja Asset 2 pun menjadi meningkat. 

"Tahun kemarin kita target 17 ribu barel minyak kita produksi, tapi tahun ini kita ada peningkatan sekitar 18 ribu barel. Makanya agar produksi tersebut tercapai, kita membutuhkan dukungan semua pihak," ujar A Pujianto.

“Untuk mencapai target produksi tersebut serta dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah RI untuk pemenuhan kebutuhan energi nasional, Pertamina EP (PEP) Asset 2 terus melakukan program kerja yakni melalui Sesmik, Reaktivasi Sumur Suspended, Pengeboran Sumur Produksi sebanyak 20 sumur yang ada di Sumsel, serta pecegahan illegal tapping.”, terangnya. 

Lebih lanjut beliau menjelaskan mengenai sinergi yang sudah berjalan, “kami sangat mengapresiasi atas kerjasama dan bantuan dari seluruh jajaran Polda Sumsel selama ini  dalam usaha peningkatan produksi migas nasional, khususnya bantuan pengelolaan bahan peledak untuk pengeboran dan penangkapan pelaku illegal tapping serta penyelesaian kendala sosial di wilayah Desa Payu Putat Kota Prabumulih," kata A Pujianto.

Dalam silahturahmi itu, beliau juga sempat memaparkan secara singkat proses bisnis hulu sampai hilir minyak dan gas PT Pertamina (Persero), serta wilayah kerja operasi Pertamina EP Asset 2 di Sumatera Selatan. Pada tahun 2019, PEP Asset 2 menghasilkan produksi minyak sebesar 19.131 BOPD dan gas sebesar 328.8 MMSCFD. Untuk tahun 2020, PEP Asset 2 ditargetkan memproduksi minyak sebesar 18.399 BOPD dan gas sebesar 362 MMSCFD.

Sementara, Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Priyo Widyanto MM menyampaikan terima kasih atas kunjungan Pertamina EP. Permasalahan gangguan keamanan pengambilan minyak bumi tanpa izin dan kendala sosial menjadi poin penting yang dibicarakan dalam pertemuan.

"Polda Sumsel sangat terbuka untuk koordinasi apalagi menyangkut keamanan objek vital nasional (obvitnas). Oleh karena itu, kesempatan ini dapat dijadikan momentum untuk memperkuat sinergi. Kami (kepolisian) adalah alat negara, dan sudah sepatutnya menjaga kelancaran operasi dan keamanan asset-asset negara," terangnya.

Selanjutnya Kapolda Polda Sumsel senantiasa memberikan instruksi kepada jajarannya untuk melakukan upaya penegakan hukum baik preventif maupun penindakan agar operasional Pertamina Asset 2 berjalan lancar yang pada akhirnya mendukung pencapaian target produksi nasional. 

"Kalau ada ilegal tapping silakan lapor, dan bilamana ada anggota saya maupun pegawai pertamina terlibat juga laporkan akan kita tindaklanjuti," pungkasnya.(ril/SN)
Share:

Jawa Timur Bakal Tempatkan 5 KK Bertransmigrasi di PALI

PALI -- Rencana pembukaan lahan transmigrasi di Desa Tempirai Selatan dan Tempirai Barat Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) seolah menjadi magnet bagi daerah lain untuk berlomba-lomba merayu pemerintah Kabupaten PALI untuk menerima warganya untuk menjadi bagian dari transmigran di PALI.

Seperti pada Selasa (25/2), Dinas Transmigrasi Provinsi Jawa Timur jauh-jauh datang ke PALI untuk menjalin tali silaturrahmi dengan warga Desa Tempirai yang menjadi calon transmigran lokal supaya nantinya ketika warga Jawa Timur datang ke lokasi transmigrasi bisa berbaur dengan warga lokal. 

"Bakal ada 5 KK menjadi transmigran di Desa Tempirai yang telah disetujui.  Itupun kalau bisa kami minta tambah, karena calon transmigran di Jawa Timur ada lebih kurang 600 KK. Nomor satu tujuan transmigrasi di Provinsi Jawa Timur adalah ke PALI. Sebab nama PALI di luar sana cukup baik dengan fasilitas dan lokasi transmigrasi yang strategis dengan didukung masyarakatnya yang kompak," kata Subiyani, perwakilan dari Distrans Provinsi Jawa Timur saat mengunjungi PALI. 

Kedatangan Distrans Jawa Timur selain sambung tali silaturrahmi, juga melakukan penjajakan dengan menggelar sosialisasi Training Needs Assessment.

"Kami ingin mengidentifikasi lokasi transmigrasi ini seperti apa, identifikasi  kebutuhannya seperti apa agar sesuai kondisi dan lingkungan disini. Sebab, calon transmigran dari Jawa Timur kita bekali dengan pengetahuan bertani. Bahkan ibu-ibunya diberi keterampilan, seperti kerajinan sulam pita, makanan ringan dan lainnya. Kalau timbul masalah kecil kemungkinan, karena kami mendidik calon transmigran selain menggembleng keterampilan juga kita tekankan harus bisa adaptasi," jelas Subiyani. 

Sementara itu, Usmandani Kepala Disnakertrans PALI mengemukakan bahwa untuk penempatan transmigran, pihaknya tidak bisa menentukan. Sebab harus melalui persetujuan dari provinsi baru ke Bupati. 

"Alhamdulillah dari Jawa Timur katanya sudah koordinasi dengan provinsi. Artinya kita tidak menyalahi untuk menerima mereka. Perlu diketahui bahwa tahun ini memang lahan seluas 900 hektar bakal dibuka sebagai lahan transmigrasi dan tahap awal bakal menampung 50 KK dengan rincian 60 persen transmigran lokal dan 40 persen transmigran dari luar wilayah PALI. Namun, rencananya kalau tahap awal sukses, bakal ditambah lagi," beber Usmandani. (sn) 




Share:

Dukung Terwujudnya KLA, DPPKBPPPA PALI Bina DEKELA

PALI -- Desa/Kalurahan Layak Anak (DEKELA) posisinya sangat strategis dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA) di Bumi Serepat Serasan. Sebab dengan membentuk fasilitas lengkap untuk memenuhi hak-hak anak dari tingkat bawah seperti desa atau kelurahan dan kecamatan, menentukan suksesnya PALI disebut Kabupaten Layak Anak (KLA).

Untuk itu, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berkeliling membentuk dan membuat komitmen bersama ditingkat pemerintahan desa atau kelurahan dalam mengupayakan desa atau kelurahan yang layak anak. 

Seperti yang dilakukan pada Senin (24/2), DPPKBPPPA PALI melalui bidang PPPA melakukan pembinaan DEKELA di kecamatan Penukal. 

"Inti kegiatan adalah untuk mendukung terwujudnya KLA . Kita juga mengadakan pembinaan ke desa dan membuat komitmen bersama di pemerintahan tingkat desa untuk mengupayakan desa menjadi desa yang layak anak," ungkap Yenni Nopriani Kepala DPPKBPPPA PALI didampingi Kabid PPPA, Kasmiyati. 

Pembinaan DEKELA sendiri ditambahkan Yenni bakal dilaksanakan secara estafet.

"Kita bakal berkeliling ke setiap kecamatan dan desa, targetnya seluruh desa atau kelurahan di PALI jadi desa/kelurahan layak anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasar anak," tukasnya. 

Kali ini, disamping pembinaan DEKELA Yenni juga menyebut ada kegiatan lain dalam membahas fasilitas ramah anak. 

"Kita laksanakan juga pertemuan koordinasi lintas sektor. Sebab untuk menuju KLA tidak mungkin dikerjakan oleh satu OPD saja, melainkan harus didukung semua elemen. Mudah-mudahan dengan kompaknya seluruh instansi terkait, terwujudnya PALI sebagai KLA bisa mudah tercapai," harapnya. (sn) 

Share:

Calon Perseorangan Nihil, Bawaslu PALI sebut Prediksi Masyarakat 'Meleset'


Foto. Iwan Dedi, komisioner Bawaslu PALI 

PALI -- Pendaftaran penyerahan berkas pasangan calon Bupati dan wakil Bupati dari jalur perseorangan telah ditutup Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Namun sejak dibuka hingga ditutup, tidak satupun paslon muncul untuk mendaftar. Tentu kondisi ini membuyarkan prediksi sebagian besar  masyarakat Bumi Serepat Serasan yang mengira-ngira sejumlah tokoh yang tadinya menggebu-gebu bakal meramaikan Pilkada PALI melalui jalur independen atau perseorangan. 

KPUD PALI pun kini telah menggulung tenda yang menjadi tempat panitia penerimaan berkas pendaftaran dan menurut ketua KPUD PALI Sunario, pihaknya tidak akan memperpanjang pendaftaran, pasalnya tahapannya telah dilalui sesuai prosedur.

"Kita tidak akan memperpanjang pendaftaran. Artinya paslon dari jalur perseorangan, untuk di PALI nihil tinggal menunggu dari jalur parpol yang bakal dibuka pada Juni 2020," kata Sunario. 

Pada pelaksanaan penerimaan penyerahan berkas pendaftaran Paslon dari jalur perseorangan, tidak lepas dari pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) PALI. Dari keterangan ketua Bawaslu PALI, Heru Muharam melalui divisi pengawasan Bawaslu Iwan Dedi menyebut bahwa pihaknya terus memantau perkembangan dari awal sampai akhir pendaftaran.

"Pengawasan pada tahapan calon perseorangan, telah dilaksanakan oleh Bawaslu PALI, beragam cara untuk menyebar isu politik dilakukan para politikus di Kabupaten PALI ketika belum dilaksanakannya tahapan penerimaan berkas calon perseorangan. Banyak prediksi masyarakat yang tidak tepat sasaran, terbukti bahwa apa yg di isukan tentang adanya calon yg mengajukan melalui jalur perseorangan ternyata   belum tentu benar, maka oleh sebab itu di Pilkada 2020 ini masyarakat harus  berhati-hati dalam bÄ—rkomentar,  hasil dari pengawasan pada tahapan calon perseorangan tidak ada satupun putra putri dari  Kabupaten PALI yang mengajukan berkas calon perseorangan dengan demikian hasil akhir pada tahapan calon perseorangan dikabupaten Penukal Abab Lematang Ilir nihil untuk calon perseorangan," terangnya. 

Meski demikian, Bawaslu bukan berarti langsung duduk santai, sebab dikatakan Iwan Dedi masih banyak pekerjaan ekstra dalam pengawasan Pilkada. 

"Tahapan Pilkada baru saja dimulai. Kita persiapkan untuk pengawasan tahap selanjutnya," tandas Iwan Dedi. (sn) 
Share:

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Disambung ke Penukal Utara, Disdukcapil PALI Inginkan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Paham Urus Adminduk

PALI - Setelah sukses menggelar sosialisasi kebijakan kependudukan di 4 kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melanjutkan tugasnya memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintahan serta masyarakat terkait tertib mengurus administrasi kependudukan. 

Lokasi kali ini dilaksanakan di Kecamatan Penukal Utara, yang merupakan kegiatan terakhir sosialisasi kebijakan kependudukan yang dilakukan Disdukcapil PALI. Seperti biasa, kegiatan itu diikuti aparatur pemerintah dari kecamatan dan desa sekitar kecamatan Penukal Utara, Senin (24/2).

Saat membuka kegiatan tersebut, Kepala Dinas Dukcapil PALI diwakili Sekretaris Disdukcapil Husni Zaelani didampingi Kabid Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan Dewi Anggraini seperti pada kegiatan sebelumnya menyisipkan ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam sensus penduduk secara online. 

"Sensus penduduk sebaya online sangat menentukan keakuratan data kependudukan di seluruh Indonesia termasuk di PALI. Ikuti petunjuknya pada website yang ada dan jawab sebenar-benarnya," ajak Husni Zaelani. 

Kembali pada kegiatan kebijakan kependudukan, Husni Zaelani juga memaparkan bahwa dengan adanya penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mengalami perubahan seperti persyaratan, tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, formulir, blanko KK serta blanko akta pencatatan sipil dan perlu diketahui juga blanko KK dan akta pencatatan sipil sekarang sudah ditandatangani melalui tanda tangan elektronik berupa barcode akan tetapi pada saat jaringan tidak baik maka masih menggunakan tanda tangan basah perlu dipahami seluruh masyarakat dan yang lebih penting bagi aparatur pemerintah mendasari sosialisasi itu dilaksanakan secara estafet di seluruh kecamatan. 

Pada paparannya juga, Husni Zaelani menyebutkan bahwa masyarakat dan aparatur pemerintah harus paham dengan adanya perubahan beberapa kebijakan dalam mengurus administrasi kependudukan. 

"Sosialisi itu sangat penting untuk menertibkan penduduk secara administrasi, seperti pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan juga untuk mewujudkan kondisi kehidupan yang lebih layak bagi penduduk PALI. Sehingga dalam rangka mewujudkan tertib adminduk dan meningkatkan kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil yang inovatif, mudah, cepat, akurat dan gratis dengan tujuan memberikan kemudahan dan kepuasan kepada masyarakat menuju PALI cemerlang Disdukcapil PALI melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan," papar Husni Zaelani.

Sosialisasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang inovatif, cepat akurat dan gratis dengan tujuan membahagiakan rakyat atau masyarakat itu dipaparkan Husni Zaelani bahwa bentuk komitmen Disdukcapil dalam rangka meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintahan dan masyarakat serta peningkatan pelayanan publik.

Husni Zaelani kembali menyampaikan bahwa dokumen kependudukan yang ditandatangani secara elektronik tidak perlu dilegalisir, cukup melihat keaslian dan keabsahan dokumen kependudukan dengan cara QR code di scan menggunakan aplikasi verifikasi elektronik (BSrE).

"Dan sejak bulan juli 2020 blanko KK serta akta pencatatan sipil akan diganti dengan kertas HVS 80 gram sesuaikan dengan Permendagri nomor 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam adminduk, sehingga perlu diinformasikan dan disosiasikan," tambahnya.  

Kegiatan itu juga sangat diperlukan mengingat diungkapkan Husni Zaelani, masih banyaknya aparatur pemerintah dan masyarakat yang belum memahami dengan benar tentang adminduk dengan baik dari segi prosedur, persyaratan maupun kebijakan-kebijakan kegiatan inovasi lainnya yang berhubungan dengan pelayanan adminduk dan sangat penting untuk masyarakat agar informasi mengenai kependudukan dan pencatatan sipil dapat dipahami. 

"Kebijakan yang berhubungan dengan pelayanan adminduk yang tidak dipahami bisa menyebabkan terlambatnya proses penertiban dokumen kependudukan sehingga tertib administrasi kependudukan di kabupaten PALI terhambat," tandasnya. (sn) 
Share:

Viral, Siswa SDN 3 Tanah Abang Kibarkan Bendera Merah Putih Ditengah Banjir

PALI -- Tiga orang pelajar SDN 3 Tanah Abang Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mendadak viral.

Lantaran ditengah banjir yang mengepung sekolahnya, ketiga anak itu rela melepas baju dan mengibarkan bendera sang merah putih sambil berenang pada Senin pagi (24/2).

Aksi tiga siswa tersebut direkam dan videonya berdurasi 0,15 menit itu diunggah melalui akun facebook Abyzar Welyamza dan langsung banyak yang membagikan dan banjir berkomentar positif. 

Bahkan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten PALI, Kamriadi bakal mendatangi sekolah itu untuk memberikan apresiasinya terhadap semangat patriotisme ketiga anak itu juga seluruh siswa dan guru di SDN 3 Tanah Abang. 

"Ya tentunya kami bangga mempunyai tunas bangsa yang memiliki jiwa patriotisme yang sangat tinggi. Mereka rela berenang ditengah banjir menuju tiang bendera lalu mengibarkan sang merah putih tepat di hari Senin ini," ungkap Kamriadi.

Kamriadi juga menyarankan kepada seluruh siswa dan sekolah untuk mencontoh aksi pelajar tersebut. 

"Dalam situasi apapun kita harus semangat. Meski ditengan kepungan banjir, kita harus tetap memberikan yang terbaik. Insyaallah, kita berikan penghargaan kepada anak-anak itu juga kepala sekolahnya," tandasnya. (sn) 


Share:

Pelamar PPS di PALI Membludak

PALI -- Sejak dibuka pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) tanggal 18 Februari 2020, pelamar membludak datangi panitia penerimaan berkas pendaftaran calon PPS  di sekretariat KPUD PALI, Jalan Merdeka Depan Golf Kelurahan Handayani Mulya.

Dan di hari terakhir pendaftaran, Senin (24/2) pukul 11.18 WIB, tercatat jumlah pelamar mencapai 670 orang. 

"Hari ini batas akhir pendaftaran, ditunggu sampai pukul 16.00 WIB. Pasca ditutup, seluruh berkas diversifikasi dan yang lolos verifikasi, seluruh peserta bakal ikuti tes tertulis pada tanggal 1 Maret 2020 dilaksanakan serentak," ungkap Sunario, Ketua KPUD PALI. 

Hasil tes tertulis ditambahkan Sunario bakal diumumkan pada tanggal 5-7 maret 2020.

"Yang lolos tes tertulis diambil 6 orang peserta untuk wakili masing-masing desa/kelurahan. Setelah diumumkan, 6 besar peserta juga harus ikuti tes wawancara yang bakal digelar pada tanggal 10-12 maret, dan hasilnya diumumkan pada tanggal 15-17 maret 2020 dan langsung dilantik pada tanggal 22 maret 2020," terangnya.

PPS terpilih disebutkan Sunario bakal diambil 3 orang untuk ditempatkan dimasing-masing desa/kelurahan. 

"Jumlah keseluruhan ada 213 PPS. Masa kerja selama 8 bulan sejak tanggal 23 maret hingga 30 November 2020. Honornya Rp 1,2 juta untuk ketua dan anggota sebesar Rp 
1,15 juta," tutupnya. (sn) 

Share:

Vendorday Pertamina EP Asset 2 dan Mitra Kerja: Tandatangani Ikrar Good Corporate Governance

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Vendorday Pertamina EP Asset 2 bersama Mitra Kerja lakukan penandatanganan ikrar komitment Komitmen Etika Kerja & Bisnis (Good Corporate Governance) sebagai wujud prinsip kerja “Clean”. Penandatanganan Komitmen Etika Kerja & Bisnis dilakukan oleh Management Pertamina EP Asset 2 bersama para vendor/mitra kerja yang hadir pada acara Kamis, 20/02/2020.

Vendorday kali ini mengusung Judul Vendors Roundtable, dengan tajuk Meningkatkan Daya Saing dan Potensi Penyedia Barang dan Jasa Daerah melalui Sinergi, Integritas, serta QHSSE Excellence. Kegiatan diselenggarakan di Gedung Patra Ria Komperta Prabumulih, acara rutin tahunan yang dihadiri 155 perusahaan mitra kerja/vendor PT Pertamina EP Asset 2, total jumlah peserta sekitar 222 orang ini bertujuan sebagai ajang silahturahmi mitra kerja perusahaan.

“Kami bertanggung jawab untuk memberikan informasi dan materi terbaru tentang pengadaan barang dan jasa kepada vendor, dan mendorong para vendor berkembang dengan penuh integritas sehingga dapat terus meningkatkan kontribusi pendapatan daerah Kota Prabumulih” ungkap Astri Pujianto, General Manager Pertamina EP Asset 2 pada saat pembukaan acara.

Asri Pujianto juga menegaskan kepada para mitra kerja untuk selalu mengutamakan kualitas pekerjaan dengan menjunjung koridor hukum. 

"Apabila menemukan kinerja atau perilaku dari pekerja atau “user” yang nakal karena tidak sesuai dengan prosedur, jangan dihiraukan. Segera laporkan kepada saya!" tegas Astri P.

Sebagai mewujudkan ikrar prinsip kerja "Clean",maka dilaksanakan penandatanganan Komitmen Etika Kerja & Bisnis (Good Corporate Governance) oleh Management Pertamina EP Asset 2 bersama para vendor/mitra kerja yang hadir.

Acara Vendors Roundtable dimulai pukul 8.00 WIB, terdapat enam materi yang diberikan kepada peserta. Mulai dari Etika Bisnis yang dibawakan VP Internal Audit, Sistim Management HSE oleh fungsi HSSE,  IP2P dan CIVD oleh fungsi SCM kantor pusat, Procurement dari fungsi SCM Asset 2, Invoicing dan tata cara pembayaran dari fungsi finance, serta akte perusahaan/ legalitas oleh fungsi Legal & Relations.

Asset 2 SCM Manager, Bayu Kusuma Tri Aryanto menyampaikan bahwa dengan acara ini diharapkan para vendor dapat mengerti sistim tata kerja dan prosedur yang lebih mendalam. Lebih lanjut, dibahas juga pentingnya proses pengadaan barang/jasa harus sesuai kaidah PTK 007 dan hukum yang berlaku. 

“tindakan penyimpangan akan terjadi bila ada campur tangan dua belah pihak yang dipengaruhi tekanan dan kesempatan. Tindak penyimpangan/fraud di dalam pengadaan barang dan jasa adalah jenis pidana yang memiliki sanksi hukum yang menjerat para pelaku” tutup Bayu.

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan juga launching pemakain aplikasi Mandiri Global Trade 2.0. Dengan aplikasi berbasis smart phone ini dimaksudkan untuk memutakhirkan verifikasi secara online perihal keabsahan/keaslian surat jaminan dari Bank Mandiri yang digunakan vendor yang mengikuti pekerjaan di lingkungan PT Pertamina EP.(ril/SN)
Share:

Youtube SiniNews

Facebook SINI News

Followers

Subscribers

Postingan Populer

Blog Archive

Comments

Berita Utama

sitemap

Recent Posts