BanGub untuk 26 Desa Persiapan di PALI Caer

Palembang. SININEWS.COM -- Sebanyak 26 desa persiapan yang ada di kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) hari ini, Jumat (8/10/21) menerima Bantuan Gubernur (BanGub) Sumatera Selatan sebesar Rp 100 juta untuk masing-masing desa penerima. 

Hal itu diketahui saat Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru melakukan penyerahan bantuan keuangan kepada pemerintah desa persiapan yang ada di provinsi Sumatera Selatan dan penyerahan hadiah pemenang lomba desa juga kelurahan tingkat provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 di Griya Agung.

Pada penyerahan bantuan itu, bukan hanya untuk desa persiapan yang ada di kabupaten PALI saja, melainkan ada 70 desa persiapan dari 7 kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Selatan. 

Adapun peruntukan BanGub tersebut adalah untuk operasional PKK, ke dua untuk kegiatan kepemudaan dan olahraga. Lalu yang ketiga untuk operasional dan kegiatan posyandu. Ke empat operasional kepala desa dan perangkatnya. Kemudian ke lima pengadaan kendaraan roda dua yang ke enam sarana prasarana kantor desa, dan ke tujuh untuk alat tulis kantor juga pelaporan.

Dikemukakan Gubernur Sumatera Selatan, bahwa di provinsi Sumatera Selatan ada 70 desa yang belum sempat definitif karena berbagai macam alasan. 

"Lahirnya desa persiapan itu pasti usulan dari bawah. Tentu saja ada perjuangan dan tujuan adanya pemekaran. Untuk itu, Pemprov berinisiasi meregister desa persiapan yang diakui ditingkat provinsi sambil menunggu amandemen atau perubahan pasal pada UU no 6 tahun 2014," ujar Gubernur. 

Ditambahkan Gubernur bahwa dana yang diserahkan kepada desa persiapan adalah bantuan yang bukan kewajiban gubernur yang tentunya harus ada pertanggungjawabannya. 

"Apabila dana ini tidak berdampak di desanya, maka tahun depan bantuan ini tidak akan seluruh desa persiapan menerima. Bantuan hanya diterima oleh desa persiapan yang terlihat geliatnya oleh adanya bantuan ini," tandasnya. 

Sementara itu, A Gani Akhmad, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten PALI mengimbau seluruh Kades Persiapan untuk menjalankan arahan dari Gubernur. 

"BanGub itu sudah ada peruntukannya, maka dari itu laksanakan semaksimal mungkin untuk bangun desa," tandasnya. (sn/perry)

Share:

Read More

DPMD PALI Dinilai Intervensi Panitia, Pilkades Raja Terancam Batal

PALI. SININEWS.COM -- Dengan adanya gugatan di PTUN oleh Salpa Rabi dan Nurdin yang merupakan bakal calon Kades Raja yang keberatan hasil Psikotes dan menilai proses tahapan Pilkades di desa itu cacat hukum yang dilakukan Panitia Pilkades, maka rencananya sidang pertama bakal digelar tanggal 14 Oktober 2021 ini. Hakim PTUN akan memanggil penggugat dan Tergugat ke Pengadilan PTUN Palembang.

Namun dengan adanya statement DMPD PALI yang menghormati proses hukum namun proses tahapan Pilkades tetap berjalan dinilai Salpa Rabi pihak DPMD gagal paham.

"Disini yang digugat adalah panitia Pilkades Desa Raja, terlihat sekali DMPD mengintervensi panitia," ujar Salpa Rabi, Kamis (7/10/21).

Ditambahkan Salpa Rabi bahwa tentu saja DMPD silahkan mempersiapkan diri nanti pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2021 ini.

"Team advokat saya akan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Muara Enim atas perbuatan melanggar hukum disana. Jelas tergugat adalah panitia Pilkades, Ketua BPD, DPMD serta turut tergugat RS Fatimah dan Bupati PALI,"  jelas Salpa Rabi mantan kades Persiapan Raja Selatan ini.

Nurdin pun menambahkan bahwa proses hukum ini harus kita hormati agar tidak terjadi kerugian negara yang berjalan akibat proses tahapan yang cacat hukum dipaksakan.

Terpisah, tokoh masyarakat Lematang Aka Cholik Darlin SPdI MM sangat menyesalkan Kepala OPD DPMD tidak paham tentang hal ini yang digugat itu hanya 1 Desa yaitu Panitia Pilkades Desa Raja yang dibentuk BPD sesuai amanat UU No 6 Tentang Desa bukan dibentuk oleh DPMD.

"Bupati PALI H Heri Amalindo harus mengevaluasi kinerja DPMD ini tentu saja ini sangat mencoreng nama baik Kabupaten PALI yang akan menciptakan PALI Cemerlang namun setiap Pilkades terus bermasalah," tutup mantan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD PALI ini. 

Sebelumnya kepala DPMD PALI A Gani menyatakan menyatakan bahwa proses hukum yang dilayangkan bakal calon kades Raja yang menggugat ke PTUN berjalan namun tahapan Pilkades juga tetap berjalan karena telah ditetapkan bersama. (sn/perry)

Share:

Read More

Meski Ada Gugatan di PTUN, A. Gani : Kami Hormati Proses Hukum tapi Tahapan Pilkades Tetap Jalan

PALI. SININEWS.COM -- Diterimanya gugatan dua bakal calon Kades Raja Kecamatan Tanah Abang kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait keberatan atas hasil psikotes dan menggugat agar proses Pilkades di desa Raja untuk ditunda disikapi kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) A Gani Akhmad. 

Kepala DPMD PALI menyatakan bahwa dirinya menghormati proses hukum namun karena tahapan Pilkades telah ditetapkan bersama, maka tahapan Pilkades tetap berjalan.

"Kalau ada yang keberatan terkait hasil dalam pelaksanaan Pilkades lalu melakukan upaya hukum, itu sah-sah saja dan hak semua warga negara, kami sangat menghormati proses hukum tapi proses Pilkades tetap berjalan. Apapun putusan hukum nanti kami terima," ujar A Gani, Kamis (7/10/21).

Dijelaskan A Gani bahwa akar permasalahan adanya gugatan karena desa Raja melebihi kuota bakal calon kades lebih, yakni ada 8 bakal calon. Kemudian untuk menentukan calon kades yang berhak maju pada Pilkades, maka dilakukan Psikotes. 

"Ada 12 desa yang ikuti Pilkades serentak tahun ini, dua desa diantaranya yang melebihi kuota, yaitu desa Benakat Minyak kecamatan Talang Ubi ada 6 bakal calon Kades dan Desa Raja kecamatan Tanah Abang. Namun ada dua bakal calon Kades Raja yang keberatan terhadap hasil Psikotes lalu menggugat ke PTUN," terangnya. 

Meskupun demikian, A Gani tetap mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mensukseskan tahapan Pilkades di kabupaten PALI. 

"Kita jaga suasana kondusif saat ini sampai proses Pilkades selesai," ajaknya. (sn/perry)

Share:

Read More

Menuju WBBM, Kadivmin Kemenkumham Sumsel Kunjungi Rutan Prabumulih

 PRABUMULIH, SININEWS.COM Kepala Divisi Administrasi  (Kadivmin)dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Sumatera Selatan (Sumsel) Memberi Penguatan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Rutan Kelas II B kota Prabumulih.

Menjelang masa penilaian dan evaluasi satuan kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021 Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PAN-RB yang akan dilaksanakan beberapa bulan mendatang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan semakin gencar melakukan persiapan,salah satunya kota Prabumulih tak luput dari penilaian.

Bertempat di ruangan Aula Rutan kelas II B kota Prabumulih,yang beralamat di jalan R A Kartini, kelurahan Sukajadi, kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih,Rombongan team Kadivmin Kemenkumham Sumsel, mengunjungi Rutan kelas II B kota Prabumulih, pada,Rabu (6/10/2021)

Kepala Divisi Administrasi (Rifqi Adrian Kriswanto) sebagai salah satu koordinator Tim Pembina ZI bagi satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel, didampingi oleh Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN (Benni Risky) meberikan penguatan dan pengarahan kepada Tim Kerja Pembangunan ZI Rutan Kelas IIB Prabumulih,

Mengawali kedatangannya, Rifqi melakukan peninjauan terlebih dahulu mengenai kondisi Rutan kelas IIB prabumulih, mulai dari kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan publik, hingga fasilitas Warga Binaan Pemasyarakatan seperti dapur dan ruang bimker.

Setelah selesai melakukan peninjauan,Kepala Divisi Administrasi ,Rifqi Adrian Kriswanto mulai memberikan penguatan kepada seluruh jajaran Rutan Prabumulih. Bertempat di ruang aula, kegiatan dibuka langsung oleh Karutan Prabumulih (David Rosehan) yang dalam sambutannya menyampaikan tentang kondisi umum Rutan Kelas IIB Prabumulih.

Selanjutnya, giliran Kadivmin Rifqi Adrian menyampaikan paparan tentang program dan rencana aksi dalam pembangunan Zona Integritas, mulai dari pemenuhan data dukung sebagai komponen pengungkit hingga mekanisme penilaian TPN.

“Menjelang penilaian dan evaluasi TPN, Tim Kerja Pembangunan ZI harus melakukan tindak lanjut hasil monitoring TPI, khususnya untuk mulai menginput data responden survei eksternal melalui Survei RB-ZI sesuai petunjuk TPN," kata Kadivmin. "Masa pengumpulan daftar responden ini dilakukan mulai tanggal 4 sampai dengan 8 Oktober 2021 dengan target minimal 100 responden," tambahnya.

Selain itu, Kadivmin Rifqi Adrian juga meminta seluruh anggota tim menanamkan mindset dan budaya perubahan ke arah yang lebih baik. "Satuan kerja juga harus memenuhi sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan pelayanan publik mulai dari area parkir, ruang layanan, ruang tunggu, kanal pengaduan, dan sarana pendukung lainnya,” pesan Rifqi.

Pada kesempatan itu, Kadivmin juga berpesan agar seluruh anggota Tim Kerja Pembangunan ZI melaksanakan perbaikan SOP, melakukan survei IPK-IKM setiap bulan, serta menciptakan inovasi pelayanan yang beriorintasi pada kepuasan masyarakat. Menutup arahannya, ia juga menyampaikan faktor apa saja yang dapat menggagalkan serta strategi apa saja yang harus dilakukan dalam meraih predikat WBK/WBBM.

Terpisah Karutan prabumulih,David Rosehan Amd IP SH menyampaikan,

"Semoga teman-teman rutan prabumulih bisa lebih semangat dan menambah keyakinan dalam meraih predikat WBK dan WBBM,"tutupnya.

Share:

Read More

Gugatan ke PTUN Berlanjut, Pilkades Raja Terancam Ditunda

PALI. SININEWS.COM -- Pilkades Raja Kecamatan Tanah Abang kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang akan digelar pemilihannya pada tanggal 27 Oktober 2021 terancam di tunda bahkan bisa dibubarkan sehubungan ada bakal calon Kades yang tidak diumumkan panitia Pilkades menggugat ke PTUN dan PN yaitu Salpa Rabi dan Nurdin.

Gugatan kedua Bakal calon Kades diterima dengan bukti gugatan No 75/G/2021/PTUN.PLG dan sudah teregistrasi. 

"Tentu saja sebagai negara hukum kita wajib menghormati keputusan hukum sampai proses selesai atau inkrah, dan kami yakini Bupati PALI akan menunda proses Pilkades Raja ini dikarenakan bisa merugikan anggaran negara jika objek gugatan ini di kabulkan PTUN," ujar Salpa Rabi melalui WA ke media ini, Selasa (7/10/21).

Terpisah Nurdin mengatakan bahwa dia menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada proses hukum dan kiranya semua dapat menghormati hukum di negara hukum ini 

"Tentu saja saya serahkan pada penasehat hukum kami Fahmi Nugroho SH MH dan Arif Gunawan SH MH," tutup Nurdin 

Senanda disampaikan tokoh masyarakat Lematang Aka Cholik Darlin SPdI MM yang berharap ini jadi pembelajaran hukum untuk kabupaten PALI agar panitia Pilkades paham aturan hukum yang berdasarkan UU yang berlaku serta jangan setiap Pilkades selalu ada masalah di kabupaten PALI.

"Diantaranya saat Pilkades serentak 2 tahun yang lalu banyak calon kades dinyatakan gugur tiba-tiba di demo masyarakat akhirnya di loloskan kembali. Contoh pada Pilkades Raja Barat, dimana saat itu bakal calon Kades atas nama Miril dan Mus gugur, tapi  akhirnya lolos. Di Desa Pandan, bakal calon Kades atas nama Sharul Nisar gugur psikotes akhirnya diloloskan lagi bahkan dia terpilih jadi kades saat ini. Nah dengan melalui proses hukum seperti ini lebih elegan agar menjadi pembelajaran berharga kedepannya tidak asal membuat keputusan," harap mantan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD PALI ini. (sn/perry)

Share:

Read More

Partai PPP Prabumulih Gelar Muscab ke V

PRABUMULIH,SININEWS.COM – Wali Kota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM, Rabu (06/10/2021) pagi, menghadiri sekaligus membuka acara  Musyawarah Cabang (Muscab) V DPC PPP Kota Prabumulih, di Hotel Grand Nikita Prabumulih.

Acara yang digelar dengan undangan terbatas dan penerapan Protokol Kesehatan ketat ini juga dihadiri langsung oleh Ketua DPW PPP Provinsi Sumsel, H. Agus Sutikno, SE, MM, M.BA, serta sejumlah ketua partai politik Prabumulih lainnya.

Pembukaan acara Muscab PPP Prabumulih ke V ini pun ditandai dengan Pemukulan Gong oleh Wali Kota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM, dan didampingi Ketua DPW PPP H. Agus Sutikno, SE, MM, M.BA, Ketua DPC PPP Prabumulih beserta Ketua Partai di Kota Prabumulih yang sempat hadir.

Selanjutnya dalam kesempatan itu, Ridho Yahya mengucapkan terima kasih pada semua pengurus PPP, dan para kader yang telah mendaulatnya membuka acara tersebut.

“Dengan ridho Allah Subḥanahu Wataʿala, acara Muscab V PPP Prabumulih terselenggara,” sebutnya.

Lanjut orang nomor 1 di bumi 𝘚𝘦𝘪𝘯𝘨𝘨𝘰𝘬 𝘚𝘦𝘱𝘦𝘮𝘶𝘯𝘺𝘪𝘢𝘯 ini, beragam Partai Politik Prabumulih yang hadir merupakan suatu bentuk ke Bhineka-an yang dibungkus dengan tali persaudaraan.

“Tentu kesemuanya itu demi mewujudkan Prabumulih sebagai Kota PRIMA, 𝘗𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢𝘴𝘪, 𝘙𝘦𝘭𝘦𝘨𝘪𝘶𝘴, 𝘐𝘯𝘰𝘷𝘢𝘵𝘪𝘧, 𝘔𝘢𝘯𝘥𝘪𝘳𝘪, 𝘈𝘮𝘢𝘯 dan makin berkualitas,” tutup Ridho Yahya.

Dalam pembukaan Muscab V kali ini juga dihadiri sejumlah pengurus DPC PPP dari Kota/Kabupaten lain, di antaranya DPC OKU, Lahat dan Kota Pagar Alam.(sn)

Share:

Read More

Cari Alat Kebersihan dan Dapur Murah? TreeMart Tempatnya.

PRABUMULIH, SININEWS.COM -- Bingung mencari dan memilih peralatan guna melengkapi berbagai perabotan untuk kebutuhan rumah tangga, tidak usah khawatir barang-barang yang kita butuhkan bisa sangat mudah didapat.

Yang manapun peralatan itu, tentu semua berkeinginan membeli perabotan dengan harga terjangkau namun tetap berkualitas. 

Menjawab semua itu, kini hadir di Kota Prabumulih Toko Tree Mart yang beralamatkan di Jalan Padat Karya. Tepatnya 500 meter dari Patung Kuda Kecamatan Prabumulih Timur, Toko itu menyediakan berbagai perabotan rumah tangga juga alat-alat kebersihan tradisional dan modern. 

Diantara berjejernya rak-rak yang terisi penuh berbagai barang jualannya, Pemilik Toko Tree Mart, Sulastri (Tri) saat dibincangi media ini usai melayani pembeli, menjelaskan toko miliknya menjual secara grosir dan juga eceran.

"Toko kita juga agen, jadi kalau ada yang minat jual lagi jelas kita kasih harga dibawah standar, untuk grosir misalkan 1 sapu lidi harga dibawah 10ribuan," terangnya, Rabu (6/10/2021). 

"Barang yang kita jual kebanyakan berbahan plastik. Untuk eceran mulai dari harga Rp.2 ribu sampai 100ribuan," ungkapnya. 

Lanjut Tri, di Tree Mart ini mutu dan kwalitas barang adalah yang paling utama. 

"Ayo berkunjunglah ke toko kami, berbagai pilihan prabotan rumah tangga dan alat kebersihan tersedia yang tentunya murah dan berkualitas," pungkasnya.(sn)

VIDEO LENGKAPNYA

Share:

Read More

LIN dan PT Servo Bertemu, Pro Kontra Timbul Adanya Tuntutan Pembangunan Flyover

PALI. SININEWS.COM -- Adanya aksi unjuk rasa beberapa hari lalu oleh puluhan massa yang mengatasnamakan Lembaga Investigasi Negara (LIN) di KM 48 persimpangan jalan umum poros Tanah Abang dengan jalan khusus batubara milik PT Servo Lintas Raya (SLR) yang menuntut perusahaan untuk membangun flyover di persimpangan jalan itu berlanjut di meja perundingan. 

Mediasi antara pengunjuk rasa dan pihak perusahaan difasilitasi Pemerintah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Rabu (7/10/21) di ruang Aula kantor bupati PALI. Mediasi sendiri dipimpin langsung Wakil Bupati PALI, Drs H Soemarjono dihadiri kepala Kesbangpol, kepala Dinas LH, Dinas Perhubungan, perwakilan LIN serta dari pihak PT SLR. 

Pada pertemuan itu, diketahui adanya pro dan kontra terkait pembangunan flyover juga adanya dualisme kepemimpinan LIN di kabupaten PALI yang disebutkan kepala Kesbangpol PALI, yakni ada dua nama yang mengklaim ketua DPD LIN PALI, yaitu Junizar dan Efriadi. Tetapi untuk meluruskan permasalahan dualisme kepemimpinan LIN di PALI, keduanya dihadirkan. 

Dalam pertemuan itu, LIN tetap menuntut janji dari pihak PT SLR yang akan membangun flyover, jalan ekonomi masyarakat juga penanaman pohon penghalang debu disepanjang jalan servo. 

Tetapi tuntutan itu ditolak warga lainnya yang disampaikan Ahmad Sartono mantan kepala desa persiapan Tanah Abang Barat. Sebab menurut Ahmad Sartono apabila fly over dibangun bakal ada puluhan masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. 

"Ada beberapa orang dipekerjakan di simpang empat KM 48, ada beberapa warung di sekitar perlintasan itu, juga belum ada kecelakaan lalulintas yang fatal karena ada yang jaga. Jadi kami menolak pembangunan flyover. Jadi apabila ada yang demo mewakili masyarakat menuntut pembangunan flyover, masyarakat yang mana?. Sebab kami nilai saat ini banyak manfaatnya keberadaan aktivitas PT Servo terutama bagi pedagang dan pekerja," kata Ahmad Sartono. 

 

Belum adanya kecelakaan fatal juga dikemukakan Camat Tanah Abang, Adriand Edison. "Selama empat tahun saya menjabat jadi Camat, memang belum adanya kecelakaan fatal. Hanya saja kami minta penjagaan di persimpangan lebih intens lagi," ujar Camat. 

Sementara itu, Riasan Syahri, tim advokasi PT SLR menanggapi tuntutan dari LIN. Dan aspirasi LIN diterima dan dikaji serta disampaikan ke pimpinan. Tetapi untuk pembangunan flyover harus ada beberapa kajian, ada empat kementerian yang bisa menentukan pembangunan flyover serta harus ada izin amdal sebelum pelaksanaan pembangunan itu. Namun untuk saat ini perusahaan belum bisa membangun flyover. 

"Terkait dengan perawatan atau perbaikan yang menjadi keluhan masyarakat, sepanjang kami bisa kami lakukan, bisa kami kerjakan tapi sesuai kemampuan kami. Tetapi untuk pembangunan flyover, perusahaan belum bisa melakukan karena banyak kajian harus dilakukan," terang Riasan Syahri. 

Ditempat sama, Wakil Bupati PALI berharap pada pertemuan itu bisa menghasilkan kesepakatan bersama demi kemaslahatan bersama. 

"Kami fasilitasi pertemuan ini agar mencari jalan keluar supaya kedepan permasalahan ini bisa selesai," harap Wabup. 

Kesimpulan pertemuan dijelaskan Wabup bahwa apabila tidak ada kecelakaan lalulintas yang fatal belum bisa dilakukan pembangunan flyover, kemudian adanya penanaman pohon sebagai pelindung debu secara berkala disepanjang jalan servo dilakukan perusahaan serta meminimalisir kecelakaan lalulintas perusahaan membuat traffic light dikerjakan pihak perusahaan, penyiraman jalan secara berkala. Dan apabila menurut kajian pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan PT Servo wajib membuat flyover, maka perusahaan harus siap melaksanakan. 

Saat berita ini diturunkan, pertemuan masih berlangsung. (sn/perry)

Share:

Read More

Kunjungi Desa Karta Mulia OKU, Ir Hj Sri Kustina Serap Keluhan dan Keinginan Warga

OKU. SININEWS.COM -- Setelah melakukan Kunjungan kerja ke Daerah Pemilihan (Kundapil) ke Desa Merbau kecamatan Lubuk Batang kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) pada Sabtu (18/9/21) lalu, Ir Hj Sri Kustina sebagai anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari fraksi Partai Nasdem kembali melanjutkan tugasnya sebagai wakil rakyat untuk menyerap keluhan serta keinginan masyarakat. 

Kundapil kali ini, anggota DPR-RI dari Dapil Sumsel II itu mengunjungi masyarakat Desa Kartamulia kecamatan Lubuk Batang kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) pada Sabtu (2/10/21).

Seperti biasa, anggota DPR-RI yang aktif hadir ditengah masyarakat itu mendatangi kelompok usaha juga  kelompok tani dengan didampingi pemerintah setempat.

Dalam Kundapil ke Desa Kartamulia, protokol kesehatan tetap diterapkan secara ketat meskipun angka terkonfirmasi covid-19 di Indonesia telah menurun. Seluruh peserta yang hadir pada kegiatan terlihat memakai masker serta jarak diatur sehingga tidak terjadi kerumunan. 

Ada dua permasalahan yang disampaikan masyarakat setempat dihadapan Hj Sri Kustina, yakni permasalahan pengurusan KTP elektronik juga administrasi kependudukan lainnya akibat jarak tempuh dari desa ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil (Disdukcapil) cukup jauh dan memakan waktu. 

"Masyarakat desa Kartamulia kecamatan Lubuk Batang, mengeluhkan kepengurusan KTP ke Kecamatan dan capil yang jaraknya cukup jauh,

Dalam hal ini, saya menyarankan warga untuk bekerjasama dengan RT setempat dalam kepengurusan KTP tersebut. Dengan cara ini masyarakat tidak perlu jauh mengurus KTP atau administrasi kependudukan lainnya," kata istri Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) H Heri Amalindo. 

Yang kedua adalah adanya permohonan petani jagung yang meminta untuk dibantu dalam hal pengadaan mesin 

pemipil Jagung.

"Dalam menyikapi permintaan itu, dalam agendanya di komisi 4 DPR-RI akan merencanakan program bantuan alat-alat maupun kelengkapan pendukung pertanian dan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk penyaluran bantuan tersebut," imbuhnya. 

Pada kegiatan itu, Hj Sri Kustina memberikan oleh-oleh untuk warga setempat berupa beras dan uang pembinaan bagi kelompok tani. (sn/perry)

Share:

Read More

RENCANA REKONTRUKSI AMBLASNYA JALAN TEMPIRAI, BPBD PALI GANDENG KONSULTAN SUMSEL

PALI. SININEWS.COM -- Dalam rangka menyikapi keluhan Masyarakat dan berupaya menyeselesaikan Permasalahan Amblasnya Jalan Poros Desa Tempirai - Air itam yang terjadi pada 15 september 2021 yang lalu. 

Tim Reaksi Cepat ( TRC)  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten PALI,  tidak tinggal diam dan terus berupaya mencari pendampingan baik dari tingkat Provinsi Sumatera Selatan bahkan sampai ke Badan Penanggulangan Bencana Pusat Jakarta. 

Dalam keseriusan nya Pemda PALI mengakomudir keluhan Masyarakat yang terdampak Bencana,  Kepala BPBD Kabupaten PALI Junaidi Anwar melalui Kepala Bidang Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Sandy, ST menjelaskan pada awak Media ini (5/10/2021).

Menurut Sandy,  BPBD pasca Bencana amblasnya jalan Tempirai ini terus berupaya berkoordinasi ke berbagai instansi di Kabupaten PALI termasuk ke tingkat Provinsi sumsel bahkan ke BPBD Pusat. 

Maka pada kunjungan hari ini sengaja Diturunkan Tim tehnis Konsultan Perencana Pembangunan dari Provinsi sumatera selatan.

Adapun tujuan kehadiran tim ini akan mengidentifikasi kerusakan ambalasnya jalan Tempirai, sehinga desainnya nanti akan dikemas dalam skema gambar dan Rencana Anggaran Belanja ( RAB) sesuai kebutuhan kerusakan badan jalan dan dinding penahan tanah ( Turap). 

Dilokasi kejadian,  Kepala Bidang Rekonstruksi ini,  menghimbau pada Masyarakat Se Tempirai Raya dan para pengguna jalan untuk bersabar serta berhati hati saat melintas jalan tersebut, "Sehingga pada waktunya nanti masalah ini dapat diselesaikan dengan baik," ujar Sandy. 

Senada disampaikan Marta selaku Tim tehnis konsultan Perencana, yaitu telah meng estimasi dengan rincian panjang sekitar 100 - 150 meter,  dan Lebar jalan tetap standar jalan Kabupaten ditambah dinding jalan (turap) sedikit miring melebar kebawah dibantu tiang cor beton.

Lanjut Marta,  Desain pembangunan penanggulangan bencana infrastruktur yang harus diperhitungkan adalah kekuatan bangunan dan dampak penyebab rentannya kerusakan bangunan, 

Sehingga alumnus Serjana Teknik (ST) ini,  menyimpulkan pada pembangunannya nanti akan dibuat sekitar 5 - 7 box cover sebagai perlintasan pembuangan debet air dari hulu ke hilir, "mengingat jalan Tempirai ini berada pada kultur tanah yang sedikit labil alias tanah timbunan rawa rawa," ungkap Marta didampingi tim lainnya. 

Demikian Ikhsan Suharto Ketua LPMD Tempirai Timur mewakili Pemerintah setempat dan Masyarakat, menyambut baik atas perhatian serius Pemda PALI rencana pembangunan kerusakan jalan ini. 

Namun Tokoh Pemberdayaan Masyarakat ini,  mengisyaratkan pada pihak terkait,  bahwa pasca bencana ini ada dua persoal mendesak untuk kebutuhan Masyarakat, 

Antara lain,  penyambungan pipa induk air bersih PDAM Anugerah unit IKK Tempirai masih terputus sehingga hampir 4000 Pelanggan mengalami kesulitan air untuk Masak dan Mandi. 

Kedua badan jalan sudah patah sehingga kesulitan pengguna jalan untuk melintas dikhawatirkan jalan akan ambruk lebih parah. 

Lanjut Ikhsan suharto,  sebagai penyambung lidah Masyarakat,  berikan saran pada Pemda PALI, 

Terkait aliran air bersih,  pihak unit IKK Tempirai butuh pipa induk (Pvc)  panjang 8 meter dengan diameter 8 inchi dan double klep penyambung pipa.

"Untuk badan jalan,  Masyarakat minta dibuatkan jalan /Jembatan sementara (darurat) baik berbahan kayu maupun besi, dengan Taksiran panjang 10 meter dan lebar 4 meter,  sertai rambu rambu darurat untuk keselamatan pengguna jalan," harap Ikhsan suharto didampingi Andre Kepala unit IKK Tempirai (PDAM) 

(Bung Harto/SN)

Share:

Read More