MPPDT Meminta Bupati PALI, Memberikan Perlindungan Hukum Atas Tanah Hak Milik Adat Warga Tempirai Di Lokasi Transmigrasi
Oleh Tim Media MPPDT
Sebagaimana kita pahami bahwa Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap dikawasan Transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, hal ini sesuai UU No. 29 Th 2009 tentang Perubahan Atas UU No.15 Th 1997 tentang Ketransmigrasian.
Program Transmigrasi yang dilaksanakan di Desa Tempirai dengan lokasi lahan tanah persawahan dan tanah renah (daerah yang terkena air pasang surut) ditataran Sungai Jelike dan sekitarnya mulai dari Sepentil sampai dengan Sungai Mengkuang dengan taksiran luasnya sekitar 900 Ha, yang masuk wilayah hukum Desa Tempirai Selatan dan sebagian Desa Persiapan Tempirai Barat, Tanah tersebut merupakan Tanah Hak Milik Adat warga Desa Tempirai yang telah dikuasai secara turun temurun dari leluhurnya. Karena permasalahan hama seperti hama : tikus, pipit, wereng,binatang liar seperti babi hutan, berang-berang, beruang termasuk harimau dan lain-lain sebagainya, maka tanah sawah dan hutan renah yang ada kesannya tidak terurus hal ini karena minimnya sumber daya warga Desa Tempirai untuk pengelolaan lahan.
Seiring waktu pada tahun 2016 ada ide lahan tersebut dijadikan lokasi Transmigrasi Regional kerja sama PemKab PALI dengan PemProv Jateng.
Secara umum program Transmigrasi memberikan kontribusi positif untuk merangsang pertumbuhan dan pembangunan daerah Tempirai dan PALI yaitu sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) manfaat besar yang didapat antara lain :
1).Optimalisasi lahan pertanian yang kurang Produktif agar menjadi basis produksi hasil Pertanian untuk kebutuhan masyarakat sekitar, sehingga lahan pertanian lebih produktif, yang menjadi daya ungkit perekonomian Desa Tempirai dan PALI.
2).Terjadi transfer ilmu pengetahuan dan pengalaman cara pengelolaan lahan pertanian dari petani Transmigran asal Jateng yang sudah biasa pola lahan tetap, dengan petani Desa Tempirai yang memiliki tradisi ladang berpindah-pindah.
3).Memperkuat persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI dengan proses pembauran warga transmigran dengan warga Tempirai.
Tujuan transmigrasi dengan nilai-nilai filosofi yang baik tersebut diatas bisa tercapai dengan efektif jika program Transmigrasi di Desa Tempirai mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaannya dilaksanakan secara terbuka dengan warga Tempirai sebagai pemilik lahan pertanian Hak Milik Adat, hal ini guna menghindari kesalahan pahaman yang dapat menimbulkan konflik agraria yang berkepanjangan antara warga Desa Tempirai dengan warga Transmigran yang merugikan semua pihak, seperti terjadi didaerah Mesuji, Ogan dan lain-lain sebagainya.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas kami pengurus MPPDT mewakili masyarakat Desa Tempirai meminta kepada Bupati PALI sebagai pihak yang berkewajiban melindungi kepentingan warga Desa Tempirai sebagai pemilik lahan pertanian Hak Milik Adat, agar Warga Desa Tempirai yang sejak awal mempunyai tanah diatas lahan yang akan digunakan sebagai kawasan Transmigrasi tetap diberikan hak-hak nya, hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa Tanah Hak Milik Adat wajib diberikan perlindungan oleh Pemerintah.
Dalam rangka membantu Bupati PALI dalam pelaksanaan program Transmigrasi di Desa Tempirai, sebagaimana peran dan fungsi MPPDT memberikan edukasi publik dan advokasi kebijakan publik, maka MPPDT bisa menjadi mitra untuk menyalurkan aspirasi warga Tempirai pemilik anah Hak Adat diatas lahan via Pengurus BP MPPDT, demikian yang disampaikan oleh Subiyanto Pudin, S.Sos., SH., MKn-Ketua Umum MPPDT.
Kita sama-sama berharap agar program pembangunan Transmigrasi di Desa Tempirai ini bisa segera terealisasi dengan baik dan tepat waktu.
