Dinilai Telah Berjasa, Bupati PALI Masuk Nominasi Penerima Satyalancana

PALI. SININEWS.COM -- Kinerja Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Ir H Heri Amalindo MM yang terus bergerak melakukan pembangunan di wilayah Bumi Serepat Serasan rupanya mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Terbukti pada Rabu (13/4/22), tim verifikasi Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya tiba di kabupaten PALI.

Kedatangan tim verifikasi terdiri dari Sekretariat Militer Presiden (SETMILPRES), BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN provinsi untuk melakukan peninjauan lapangan/uji petik calon penerima tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan dari presiden RI tahun 2022 kepada Bupati PALI.

"Kami datang kesini ingin mecocokan data terhadap surat yang diusulkan BKKBN, dimana Bupati PALI yang diusulkan sebagai calon penerima Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya bidang keluarga berencana," ujar Dwi Daryanto, Arsiparis Madya SETMILPRES yang memimpin tim verifikasi. 

Dijelaskan Dwi Daryanto bahwa syarat menjadi calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya adalah telah berjasa kepada negara dan masyarakat. 

"Karena ini bidang Keluarga Berencana dan mendukung program Bangga Kencana, maka yang menjadi kriteria, salah satunya adalah telah membangun Kampung KB serta pendukung lainnya sesuai program Bangga Kencana," terangnya.

Untuk calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya, disebutkan Dwi Daryanto ada 26 kepala daerah di Indonesia, salah satunya Bupati PALI. 

"Ada 2 kepala daerah di provinsi Sumatera Selatan yang masuk penilaian calon penerima Satyalancana Pembangunan, yakni PALI dan Lubuk Linggau. Setelah verifikasi ini kita akan sampaikan hasilnya secara internal, nantinya keluar memorandum. Untuk penganugerahan Tanda Kehormatan ini rencananya akan dilaksanakan saat peringatan Harganas," imbunya. 

Sementara itu, Bupati PALI menyatakan bahwa capaian yang dinilai tim verifikasi adalah berkat dukungan semua lapisan masyarakat. 

"Alhamdulillah berkat dukungan semua elemen masyarakat, dari awalnya PALI daerah tertinggal saat ini mampu setara dengan daerah lain. Aktivitas warga lancar, perekonomian, pelayanan kesehatan, pendidikan meningkat, serta kondisi keamanan kondusif," terangnya. 

Untuk capaian dibidang keluarga berencana, Bupati menyampaikan bahwa saat ini kabupaten PALI telah membentuk 15 kampung KB, dan target diakhir jabatannya satu desa harus ada satu kampung KB. 

"Kampung KB merupakan Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK yang dilakukan secara sistemik dan sistematis. Selain itu, manfaat Kampung KB selain bisa mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Untuk itu, target kedepan kami akan bentuk satu desa satu Kampung KB," imbuhnya.

Pada kegiatan Peninjauan itu, tim verifikasi mendatangi sejumlah fasilitas publik untuk dilakukan penilaian, seperti SMAN 1 Talang Ubi, Puskesmas Talang Ubi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Kampung KB Desa Babat kecamatan Penukal dan  Kampung KB Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang. (sn/adv)

Share:

Read More

9 Tahun Berdiri Belum Ada Kantor, Bupati PALI: Bukan Tidak Ingin Membangun Tapi Percuma Kalau Jalan Masih Rusak

PALI. SININEWS.COM -- Meski pun telah memasuki usia ke-9 kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berdiri tetapi belum ada perkantoran pemerintahan memang sengaja dilakukan pemerintah kabupaten PALI karena mengedepankan pembangunan infrastruktur publik. 

Keterangan itu disampaikan Bupati PALI H Heri Amalindo dihadapan tim verifikasi Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan dan Satya lencana Wira Karya, Rabu (13/4/22). 

"Bukan kami tidak mau membangun perkantoran, tapi percuma kalau jalan masih rusak, rumah sakit masih buruk, pendidikan masih tertinggal dan perputaran ekonomi masyarakat masih terhambat," ujar Bupati. 

Dengan telah dibangunnya infrastruktur publik, seperti jalan, rumah sakit, sekolah-sekolah dan Polres, Bupati menyatakan akses masyarakat lancar, karena hampir seluruh jalan-jalan yang ada di PALI sudah bisa dilalui. 

"Alhamdulillah berkat dukungan semua elemen masyarakat, aktivitas warga lancar, perekonomian, pelayanan kesehatan, pendidikan meningkat, serta kondisi keamanan kondusif," terangnya. 

Diceritakan Bupati bahwa sebelum capaian yang telah dilakukan pemerintah kabupaten PALI, ketika dirinya dipanggil gubernur Sumatera Selatan tahun 2013 saat itu masih H Alex Noerdin, dimana dirinya ditunjuk sebagai Penjabat Bupati PALI, mendengar nama PALI saja sudah takut.

Pasalnya, saat masuk PALI jalan-jalan rusak, lampu jalan tidak ada, rumah sakit buruk, pendidikan sangat jauh dari kata layak dan hampir setiap hari ada kejadian pembegalan. 

"Pernah ada warga yang menggendong bayi yang sakit menuju rumah sakit tidak tertolong lagi karena akses jalan buruk, sehingga jarak tempuh lama. Keamanan cukup rawan, pembegalan hampir tiap hari terjadi. Tapi alhamdulillah saat ini setelah dibangun jalannya, dibangun rumah sakit dan polres kejadian itu menjadi cerita masa lalu bagi masyarakat PALI," kenangnya.(sn/perry)

Share:

Read More

Berhasil Lakukan Pembangunan, Heri Amalindo Masuk Nominasi Calon Penerima Satyalancana

PALI. SININEWS.COM -- Dinilai telah berhasil melakukan pembangunan bidang Keluarga Berencana, Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) H Heri Amalindo menjadi salah satu pemimpin daerah yang masuk penilaian sebagai calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dari Presiden RI. 

Hal itu diketahui saat tim verifikasi  Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya tiba di kabupaten PALI sejak kemarin Selasa (12/4/22) dilanjutkan Rabu (13/4/22) untuk melakukan Peninjauan Lapangan / uji petik calon penerima tanda kehormatan Satya Lencana Pembangunan dari presiden RI tahun 2022 kepada Bupati PALI oleh tim Setmilpres, BKKBN pusat dan perwakilan BKKBN provinsi Sumatera Selatan. 

"Kami datang kesini ingin mecocokan data terhadap surat yang diusulkan BKKBN, dimana Bupati PALI yang diusulkan sebagai calon penerima Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya bidang keluarga berencana," ujar Dwi Daryanto, Arsiparis Madya SETMILPRES yang memimpin tim verifikasi. 

Dijelaskan Dwi Daryanto bahwa syarat menjadi calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya adalah telah berjasa kepada negara dan masyarakat. 

"Karena ini bidang Keluarga Berencana dan mendukung program Bangga Kencana, maka yang menjadi kriteria, salah satunya adalah telah membangun Kampung KB serta pendukung lainnya sesuai program Bangga Kencana," terangnya. (sn/perry)

Share:

Read More

Tiba di PALI, Tim Penilai Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan Disambut Bupati

PALI. SININEWS.COM -- Sejumlah pejabat dari Sekretariat Militer (SETMIL), BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan yang tergabung dalam tim verifikasi Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya tiba di kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada Selasa (12/4/22).

Kedatangan tim verifikasi disambut langsung Bupati PALI H Heri Amalindo didampingi kepala DPPKBPPPA PALI Dra Hj Yenni Nopriani di rumah dinas Bupati PALI. 

Dikatakan Yenni Nopriani bahwa kedatangan tim verifikasi itu sebagai tindaklanjut surat Deputi Bidang advokasi Pergerakan dan informasi BKKBN nomor 231/HL.01/G2/2022 tanggal 8 maret 2022 tentang pemberitahuan jadwal uji petik tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya. 

Dengan selesainya proses verifikasi berkas terhadap usulan calon penerima tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan (SP)  dan Satyalancana Wira Karya berdasarkan ketentuan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala BKKBN nomor 62/PER/G2/2016 dan standar operasional prosedur kegiatan verifikasi tanda kehormatan sekretariat militer presiden, maka akan dilakukan peninjauan lapangan/uji petik terhadap usulan calon penerima tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya untuk memperoleh informasi pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) secara objektif. 

"Peninjauan lapangan akan dilakukan tim yang terdiri dari unsur sekretariat militer (Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda kehormatan) dan tim BKKBN pusat juga Perwakilan BKKBN provinsi. Pelaksanaannya besok (Rabu), setelah pemaparan dari pak bupati, dilanjutkan peninjauan ke sejumlah tempat di kabupaten PALI," terang Yenni Nopriani. (sn/perry)

Share:

Read More

Cegah Mafia Tanah, Camat Talang Ubi Tertibkan Pengurusan SPPHT

foto. net

PALI. SININEWS.COM -- Camat Talang Ubi, Hj Emilya saat ini terus melakukan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat termasuk menertibkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena sebagai ibukota kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) RTRW harus benar-benar ditata wilayah kecamatan Talang Ubi bisa berkualitas. 

"Dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah serta mewujudkan keserasian pembangunan harus sinkron dalam menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kecamatan yang berkualitas perlu adanya pembenahan RTRW," ujar Camat Talang Ubi, Selasa (12/4/22)

Juga yang saat ini diupayakan Camat Talang Ubi adalah penertiban pengurusan surat kepemilikan lahan untuk mencegah tumpang tindih surat kepemilikan hak atas tanah. 

"Kita bukan mempersulit masyarakat yang ingin mengurus Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT), namun ini dilakukan untuk menghindari adanya mafia tanah yang memanfaatkan kelonggaran dalam mengurus surat tersebut sehingga pada saat timbul masalah, SPPHT ada yang ganda atau tumpang tindih," tukasnya. 

Dalam mengurus SPPHT, Camat Talang Ubi menegaskan hanya ingin melihat secara langsung penandatanganan kedua belah pihak, yakni antara pemilik lahan yang lama dan pemilik lahan yang baru, baik itu dilakukan secara jual beli ataupun hibah. 

"Artinya saat mengurus SPPHT, kedua belah pihak hadir, atau kalau memang mendesak saya siap turun ke lapangan. Namun sebelum mengajukan SPPHT, lahan harus diukur dengan melibatkan pemerintah desa atau kelurahan setempat. Jangan nembak atau mengira-ngira. Untuk biaya SPPHT, pihak kecamatan tidak memungut biaya, hanya saja kalau warga memberi petugas atau perangkat desa yang ikut mengukur lahan kami tidak melarang," tandasnya. 

Agar ada payung hukum dalam menata RTRW juga pengurusan SPPHT, Camat Talang Ubi menyebut pihaknya telah merancang regulasinya untuk diajukan ke Bupati supaya dijadikan Perbup. 

"Semoga saja, dengan keluarnya Perbup, pelayanan kami dapat maksimal dan masyarakat tertib," harapnya. (sn/perry)

Share:

Read More

Perang Sarung di Pendopo PALI Picu Tawuran, Warga Resah

PALI. SININEWS.COM -- Kebisaan remaja yang ada di kota Pendopo kecamatan Talang Ubi kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada bulan puasa saat setelah menjalankan makan sahur hingga fajar menyingsing yang kerap melakukan aksi perang sarung antar kelompok membuat resah warga sekitar. 

Pasalnya, perang sarung yang awalnya  dijadikan ajang bermain antar kelompok remaja rupanya memicu tawuran. Karena saat aksi itu bukan lagi tawa ceria remaja yang terdengar namun suara gaduh akibat saling kejar-kejaran dan saling sabet menggunakan sarung yang dibawa remaja sehingga tak jarang menimbulkan luka memar pada bagian tubuh yang terkena sabetan sarung. 

Menurut warga setempat, ada beberapa titik yang kerap dijadikan ajang perang sarung, yaitu di Talang Subur depan Kantor Samsat, Simpang Empat juga di kawasan Gelora Komplek Pertamina Pendopo.

"Setiap bulan puasa memang hal itu sudah menjadi kebiasaan remaja, tapi sekarang bukan lagi ajang bermain tapi sudah mengarah ke tawuran. Kami warga yang dekat dengan lokasi yang biasa dijadikan ajang perang sarung merasa terganggu dan khawatir kalau dibiarkan akan merajalela dan timbul korban," ujar Ari, salah satu warga Talang Subur, Selasa (12/4/22).

Ditambahkan juga Agus, warga lainnya yang mengaku telah melaporkan aksi itu ke kelurahan serta ke pihak kepolisian agar melakukan patroli rutin saat subuh. 

"Sudah dua malam ini polisi lakukan patroli, dan aksi remaja itu mulai sepi. Harapan kami, kepolisian dibantu Satpol-PP untuk rutin patroli meski sudah sepi," pintanya. 

Sementara itu, Camat Talang Ubi Hj Emilya menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan aksi yang dilakukan remaja dan langsung menyampaikan surat resmi ke kepolisian juga Satpol.PP untuk mencegah aksi tawuran itu meluas. 

"Kami juga mengimbau kepada para orang tua agar mengawasi anaknya dalam bergaul. Kalau memang tidak ada keperluan penting, jangan izinkan anaknya keluar rumah setelah sahur kecuali untuk beribadah ke masjid. Hal itu dilakukan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan," himbaunya. (sn/perry)

Share:

Read More

Lawan Sifat Malas Kalau Ingin Sejahtera

PALI. SININEWS.COM -- Program pemerintah sebagus apapun dalam mendongkrak ekonomi kerakyatan tidak akan berjalan apabila masyarakatnya masih bekutat pada pekerjaan itu-itu saja atau bahkan memelihara sifat malas yang tentunya selain mempengaruhi tatanan ekonomi warga yang bersangkutan juga berdampak pada mandegnya pertumbuhan ekonomi. 

Pasalnya, tanah Indonesia termasuk di kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dianugerahi kesuburan untuk dikelola sebagai lahan pertanian berbagai macam jenis tanaman selain karet dan kelapa sawit serta masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan.

Untuk itu, Bupati PALI H Heri Amalindo mengajak masyarakat yang ada di Bumi Serepat Serasan agar mengelola lahan tidur atau lahan pekarangan untuk tidak ditelantarkan. 

Menurut Bupati PALI yang meskipun dasar pendidikannya dari Teknik Sipil tetapi dirinya telah menggeluti dunia pertanian karena hobi. Saat ini, orang nomor satu di Bumi Serepat Serasan  telah merasakan manfaat bercocok tanam dari lahan yang sempit hingga mengelola lahan cukup luas dengan berbagai macam komoditi. 

"Masih banyak petani kita yang memiliki lahan perkebunan karet atau kelapa sawit, namun saat harga kebutuhan pangan melambung mereka menjerit dan menyalahkan pemerintah. Padahal kalau kita mau tanam tanaman yang menjadi kebutuhan dasar di lahan yang ada atau kalau tidak memiliki lahan luas bisa di pekarangan rumah, tentunya tidak akan ada lagi permasalahan tersebut," ucap Bupati, Senin (11/4/22).

Solusi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi saat ini diterangkan suami dari Ir Hj Sri Kustina itu adalah masyarakat harus mampu melawan sifat malas. 

"Kalau kita ingin kebutuhan hidup tercukupi atau sejahtera, kita harus mampu lawan sifat malas. Dalam artian, apabila sepulang beraktivitas dari kebun, coba bercocok tanam seperti cabai, jahe, kunyit serta tanaman jenis sayuran lainnya. Pastinya, apabila tanaman kita dirawat dengan baik dan menghasilkan, akan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus membeli," imbuhnya. 

Atau apabila ingin mengembangkan menjadi usaha tambahan, Bupati menyarankan masyarakat PALI untuk memanfaatkan lahan diantara tanaman karet atau kelapa sawit. 

"Banyak tanaman bernilai ekonomi tinggi bisa ditanam dengan cara tumpang sari diantara tanaman karet atau kelapa sawit. Yang tentunya  selain masyarakat memiliki penghasilan dari getah karet juga ditopang dengan adanya tanaman tumpang sari tersebut," ajaknya. 

Artinya diungkapkan Bupati bahwa untuk keluar dari kesulitan ekonomi atau mendongkrak perekonomian harus ada kemauan dari masyarakat itu sendiri karena banyak cara bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan taraf hidup.  

"Kalau seluruh masyarakat bergerak, walaupun masih banyak yang tidak memiliki lahan luas, pastinya akan sejahtera. Seperti contoh daerah  Indramayu, yang terkenal dengan mangganya. Padahal daerah tersebut tidak ada kebun mangga yang luas, tetapi karena masyarakatnya kompak dan mau menanam mangga di halaman rumah masing-masing, mereka mampu terkenal dan bisa memasok mangga ke daerah-daerah lainnya," jelasnya. (sn/perry)

Share:

Read More

Karta Dewa dan Tiga Desa Lainnya di PALI Disiapkan Jadi Kawasan Industri Hilirisasi Batubara

foto. net

PALI. SININEWS.COM -- Plt kepala Disdagprin Kabupaten PALI Maidi M.Iman melalui Kabid Industri Lufiana,ST menerangkan bahwa ada empat desa yang akan dijadikan kawasan pengembangan industri di Kabupaten PALI, yaitu Sungai Ibul, Kerta Dewa dan Panta Dewa, untuk kecamatan Talang Ubi.Untuk di kecamatan Penukal, yaitu Desa Sungai Langan. 

Informasi itu disampaikannya belum lama ini. Lufiana menjelaskan bahwa kabupaten PALI, sudah punya rancangan untuk pembangunan kawasan industri secara nasional. 

"Untuk mewujudkan hal itu perlu dasar hukum untuk merealisasikan pembangunan kawasan industri PALI, dan kemudian diajukan menjadi Ranperda. Setelah nantinya ditetapkan dan dibangun kawasan pengembangan industri, kita harapkan akan ada investor yang mau menanamkan modalnya untuk berinvestasi di kawasan tersebut," ungkapnya. 

Ditambahkan Lufiana bahwa empat desa yang akan dijadikan kawasan industri itu merupakan kategori Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang bergerak dibidang hilirisasi batubara untuk dijadikan sumber energi. 

"Dalam hal ini kita bukan yang membangun industri tapi menyiapkan kawasan agar ketika ada investor yang akan menanamkan modalnya kita sudah siap. Dalam empat desa itu disiapkan menjadi kawasan industri hilirisasi batubara. Untuk persiapannya, desa-desa harus menentukan titik atau tapal batas yang jelas supaya tidak ada ketimpangan saat pelaksanaannya nanti," terang Lufiana. 

Sementara itu, Wakil Bupati PALI  Drs H Soemarjono mengingatkan kepada semua pihak terkait untuk teliti dalam menentukan sebuah daerah menjadi kawasan industri. Mengingat yang akan ditetapkan sebagai kawasan pengembangan Industri,baik industri besar maupun industri kecil. Untuk industri kecil masuk dalam kawasan Pendopo Integrated Industri Pack (PIIP) dan untuk industri besar masuk dalam kategori Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 

"Ada baiknya diperhatikan dengan betul, bagaimana sertifikasi tanah dan lahan disana nanti, jangan sampai ada tumpang tindih. Kemudian nantinya perlu kiranya agar ijin tambang batubara ditinjau kembali," kata Wabup.

Wabup juga mengatakan bahwa penetapan kawasan industri di empat desa itu merupakan tindak lanjut setelah kabupaten PALI, ditetapkan sebagai kawasan pengembangan industri oleh Pemerintah Pusat. 

"Untuk wilayah Sumsel, ada tiga kabupaten yang ditetapkan menjadi kawasan pengembangan industri oleh Pemerintah pusat, yaitu Banyuasin, Muara Enim, dan kabupaten PALI. Kawasan Pengembangan industri tadi, ada PIIP dan ada juga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Rencana lokasi tersebut di dua kecamatan, yakni kecamatan Talang Ubi dan kecamatan Penukal," imbuhnya.

Dengan adanya kawasan pengembangan industri, diharapkan bisa meningkatkan perekonomian kabupaten PALI dan berdampak pada peningkatan kesehjateraan masyarakat kabupaten PALI.

"Saya berharap semuanya menyikapi hal ini dengan bijak. Tentu, kami juga mengharapkan agar semua pihak terkait mendukung terwujudnya kawasan industri di Bumi Serepat Serasan," pungkasnya seraya berkata bahwa rapat ini untuk penyatuan persepsi sebelum nanti akan dibahas bersama DPRD PALI. (sn/perry)

Share:

Read More

Ternak Ayam Bisa Tuntaskan Permasalahan Stunting, Tidak Percaya?

PALI. SININEWS.COM -- Stunting atau terhambatnya tumbuh kembang anak akibat kekurangan asupan gizi yang saat ini gencar digelorakan pemerintah untuk segera ditangani agar tidak terjadi lagi kasus serupa terhadap anak sebagai penerus bangsa rupanya akan tuntas apabila masyarakat mau memelihara ayam di rumahnya. 

Alasan beternak ayam bisa atasi permasalahan stunting dijelaskan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) H Heri Amalindo disela kesibukannya pada Senin (11/4/22).

Menurut orang nomor satu di Bumi Serepat Serasan itu, bahwa ternak ayam apabila ditekuni akan mampu memenuhi gizi keluarga, sebab selain dari daging ayam yang bisa dikonsumsi, juga telur yang dihasilkan tidak kalah manfaatnya dengan daging ayam. 

"Kami pribadi juga memelihara ayam kampung di sekitar pekarangan rumah. Awalnya hanya tiga ekor ayam betina dan satu ekor pejantan, tetapi belum sampai dua tahun, ayam yang dipelihara sudah ratusan. Itu sisa dari yang dikonsumsi, baik daging ataupun telurnya. Tentu, kalau ini kita lakukan dengan tekun pasti dalam pemenuhan gizi keluarga tidak harus mahal didapat dengan cara membeli. Kalau gizi keluarga sudah terpenuhi, naka stunting akan lewat," ujar Bupati. 

Dalam pemeliharaan ayam kampung  ditambahkan Bupati tidak perlu perawatan khusus atau memerlukan tempat luas, cukup menyiapkan kandang untuk bertelur disekitar lahan pekarangan atau tidak jauh dari rumah. 

"Tentu saja, meski ayam-ayam kita dilepas, tetap harus disiapkan kandang dan perawatan agar bisa berkembang biak dengan baik, bahan pembuatan kandang, di sekitar kita cukup melimpah  seperti kayu atau bambu. Untuk pakan, kita bisa budidayakan maggot atau ulat yang berasal dari lalat BSF atau lalat tentara hitam disamping sisa makanan kita. Budidaya maggot sangat mudah dan murah serta pengetahuan untuk budidaya maggot sudah banyak di internet," tukasnya. 

Ternak ayam juga dikemukakan Bupati bisa menambah penghasilan keluarga, sebab kalau sudah banyak, warga yang melakukan ternak ayam bisa menjualnya. 

"Silahkan praktekan ternak ayam kampung karena kami telah merasakan hasilnya. Kalau untuk konsumsi sendiri sudah lebih, kita bisa menjualnya yang pastinya hasil penjualan bisa untuk menambah penghasilan keluarga," terangnya. (sn/perry)

Share:

Read More

DPRD PALI Gelar Paripurna Bahas LKPJ Bupati tahun Anggaran 2021

PALI. SININEWS.COM -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) H Asri AG saat memimpin rapat paripurna bahas Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2021, Senin (11/4/22) menyekor rapat paripurna setelah mendengarkan nota pengantar LKPJ yang dibacakan langsung Bupati PALI H Heri Amalindo. 

Rapat paripurna akan dilanjutkan kembali pada tanggal 25 April 2022 dengan agenda penyampaian pandangan umum dari Pansus atau komisi-komisi di DPRD kabupaten PALI.

"Rapat paripurna tentang pembahasan LKPJ bupati PALI tahun anggaran 2021 kita skor dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 25 April 2022," ucap H Asri yang langsung mengetuk palu pertanda rapat paripurna yang dihadiri 17 anggota dari 25 anggota dewan yang ada diskor.

Dijelaskan H Asri bahwa rapat paripurna sendiri digelar dalam rangka untuk tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota atau provinsi  bahwa kepala daerah itu setiap tahun harus menyampaikan LKPJ. 

"Ini jelas bahwa LKPJ adalah merupakan tanggungjawab kepala daerah untuk menyampaikan seluruh kegiatan pemerintahan baik penyelenggaraan pemerintahan umum, urusan wajib ataupun  tugas pembantuan," terangnya. 

Diakui H Asri bahwa dokumen LKPJ sudah diterima yang intinya dokumen itu akan kita bahas oleh panitia khusus (Pansus) maupun oleh komisi-komisi. 

"Kita akan mengundang seluruh OPD yang berkaitan dengan LKPJ ini. Nanti setelah dibahas dan dikaji kita memberikan saran masukan kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah ini yang berupa rekomendasi," imbuhnya.

Dan rekomendasi itu disebutkan H Asri sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2020 bahwa wajib ditindak lanjuti. 

"Oleh karena itu salah satu daripada muatan LKPJ ini adalah disamping urusan wajib, tugas pembantuan dan tindak lanjut daripada LKPJ tahun yang lalu," uraian.

Oleh karena selaku pimpinan dewan, H Asri meminta kepada seluruh anggota dewan yang tergabung pada Pansus atau komisi-komisi untuk benar-benar membahas dan mengkaji LKPJ dengan seluruh OPD.

"Karena kita harapkan LKPJ ini merupakan LKPJ terakhir dalam rangka RPJMD lima tahun pertama kepemimpinan bupati 2016-2021," tutupnya. 

Sementara itu, bupati PALI dalam menyampaikan nota pengantarnya menyatakan bahwa pemerintah Daerah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) telah menetapkan prioritas pembangunan yang bertujuan untuk memfokuskan rencana pembangunan daerah dalam rangka mencapai visi misi kabupaten PALI sesuai indikator kinerja pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021.

"Pada tahun 2021 telah ditetapkan prioritas pembangunan antara lain, percepatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat," ujar Bupati. 

Kemudian prioritas pembangunan lainnya disebutkan Bupati adalah percepatan Pengentasan Kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

"Selanjutnya adalah pemerataan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan berkelanjutan. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik," terangnya.(sn/adv)

Share:

Read More